eK0n0mi taK seriU$ d/h ekonomitakserius@blogspot.com

Agustus 22, 2017

masa G1TU seh: yang menyik$a

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 12:13 am

kejadian yang dialami seorang teman ini sungguh menyiksanya

beliau memesan sebuah produk yang sedang ngetren hari-hari ini dari sebuah online trading media @ sebuah outlet

saat transaksi beli akan dilakukan oleh beliau, ada satu permintaan beliau yaitu minta dipercepat proses deliverynya

dalam komunikasi dengan pihak penjual (bukan pengelola online trading media), beliau disarankan untuk mengubah 3 digit kode yang diwajibkan oleh pengelola online trading media @ setiap transaksi beli n jual

perubahan 3 digit kode transaksi ini lah yang membuat beliau tersiksa, karna kemudian saat dicek untuk konfirmasi, ekh, ternyata kode itu berlaku untuk sebuah transaksi top up pulsa, bukan untuk pembelian produk yang dimaksudkan oleh beliau

teman saya amat kecewa n amat tersiksa karna ternyata pengelola online trading media malah menyatakan tidak ada kesalahan dalam proses transaksi tersebut

beliau tersiksa n bingung sekale karna tidak tau cara mengadukan persoalan ini

(catatan: 3 pihak yang tersebut dalam posting ini tidak saya sebutkan nama-namanya)

Agustus 15, 2017

terlanjur cinta: berbahagialah ORANG YANG BERBAHAGIA…

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 2:09 am

Kabar24.com, JAKARTA–Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Provinsi Maluku Utara sebagai wilayah yang memiliki tingkat kebahagiaan tertinggi.

Dari survei BPS, indeks kebahagiaan penduduk provinsi Maluku Utara mencapai 75,68, lebih tinggi dari indeks kebahagiaan nasional yang hanya 70,69.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan posisi kedua ditempati oleh Maluku dengan indeks kebahagiaan penduduknya sebesar 73,77 dan Sulawesi Utara sebesar 73,69.

Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks kebahagiaan terendah adalah Papua 67,52, Sumatera Utara 68,41 dan NTT 68,98.

Menurut Kepala BPS, Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi dilihat dimensi kepuasan hidup mencapai 77,09, dimensi perasaan 70,48, dan dimensi makna hidup 79,00.

“Sangat berbeda ketika kita pergi ke Papua yang kebahagiaannya paling rendah, bisa dipahami di sana per sub dimensinya personal, karena berkaitan dengan pendidikan, pendapatan dan kondisi rumah,” kata Suhariyanto.

Semua aspek di atas, lanjutnya, sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan penduduk.

Jika dibandingkan dengan survei kebahagiaan 2014, BPS mencatat ada 6 provinsi yang mengalami peningkatan kebahagiaannya pada tahun ini. Provinsi tersebut a.l. Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Aceh.

Di sisi lain, provinsi yang indeks kebahagiaannya turun drastis pada tahun ini a.l. Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Lampung.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah menjelaskan mengapa indeks kebahagiaan Maluku Utara dan Maluku lebih tinggi dibandingkan Jakarta yang hanya mencapai 71,33.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal di desa memiliki keunggulan dari sisi hubungan sosial yang lebih baik dan nyaman.

“Itu yang menyebabkan indeks kebahagiaan Maluku tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, dimensi kebahagiaan di perkotaan seperti Jakarta hanya mencakup dimensi personal seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.

statistik kebahagiaan

Kabar24.com, JAKARTA – Penduduk Indonesia yang masih bujangan ternyata lebih bahagia dibandingkan dengan penduduk dengan status perkawinan lainnya.

Hal ini terekam dari indeks kebahagiaan Indonesia 2017 yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini, Selasa (15/8/2017). Indeks kebahagian penduduk yang belum menikah mencapai 71,53 karena terdongkrak indeks dimensi makna hidup (Eudaimonia).

Setelah penduduk yang belum menikah, tingkat kebahagian secara berurutan dimiliki penduduk menikah (71,09) dan penduduk cerai mati (68,37). Sementara, penduduk dengan status perkawinan cerai hidup memiliki tingkat kebahagian terendah dengan indeks 67,83.

Kendati penduduk yang belum menikah memiliki tingkat kebahagian tertinggi, kepuasan hidup tertinggi dimilikipenduduk yang menikah. Kepuasan ini terutama terlihat dari subdimensi kepuasan hidup sosial.

Sekadar informasi, subdimensi kepuasan hidup sosial mencakup indikator keharmonisan keluarga; ketersediaan waktu luang; hubungan sosial; keadaan lingkungan; serta kondisi keamanan.


The World’s Happiest Countries

A British researcher merged dozens of statistical metrics to rank nations on the elusive notion of contentment

By Marina Kamenev businessweek

Feeling blue? Perhaps you live in the wrong country. A recent study from Britain’s University of Leicester examined a range of statistical data to devise a ranking of the world’s happiest nations. Heading up the list: Denmark, which rose to the top thanks to its wealth, natural beauty, small size, quality education, and good health care. At the bottom were Zimbabwe and Burundi. But there were a few surprises along the way, too. Asian countries scored worse than researcher Adrian White expected. Capitalism — sometimes criticized for its heartlessness — was far from a source of discontent, though the top-scoring capitalist countries also tended to have strong social services. And the U.S. ranked only 23rd, due to nagging poverty and spotty health care. Read on to learn about the world’s 12 happiest countries — by the numbers, at least.


No. 1: Denmark
Population: 5.5 million
Life Expectancy: 77.8 years
GDP Per Capita: $34,600

With a high standard of living, negligible poverty, and a broad range of public and social services, it’s easy to see why Denmark tops the happiness map. There’s a high level of education; public schools are top-quality and private ones are affordable. The low population gives the nation a strong sense of identity. And Denmark’s physical beauty forms a great backdrop to daily life. The weather is a bit tough, though.

No. 2: Switzerland
Population: 7.5 million
Life Expectancy: 80.5 years
GDP Per Capita: $32,300

Smack in the middle of Europe and surrounded by picture-postcard scenery, Switzerland ranks second among the world’s happiest countries. It has a low crime rate, good infrastructure, and a wealth of outdoor activities, from skiing in the Alps to boating on Lake Geneva. Home to the International Red Cross, the World Health Organization, and parts of the U.N., it’s not surprising that the Swiss devote a large portion of private and public money to health care — spending an average of $3,445 per person. It’s pretty peaceful, too: years of political neutrality have sheltered the Swiss from the conflicts of their neighbors.
No. 3: Austria
Population: 8.2 million
Life Expectancy: 79 years
GDP Per Capita: $32,700

Another Alpine hotbed of happiness, Austria also boasts beautiful scenery and a surprisingly rich cultural scene. Like many of the world’s happiest countries, it boasts a strong health-care system, as evidenced by the long average life expectancy of its citizens. Strict environmental regulations are starting to pay dividends, says Oskar Hinteregger, of the Austrian National Tourist Office. He credits the country’s happy mood to its relaxed atmosphere, efficient public transport system, and general cleanliness. Austria does have some poverty, though: nearly 6%
No. 4: Iceland
Population: 300,000
Life Expectancy: 80 years
GDP Per Capita: $35,600

There’s more to Iceland than hot springs and Björk. The tiny country’s extensive welfare system plays a big part in its citizens’ happiness. The Icelandic government offers a broad range of services, such as generous housing subsidies, and with very little poverty, wealth is evenly distributed among Icelandic society. Literacy is high and unemployment, at 2.1%, is low.
No. 5: Bahamas
Population: 303,800
Life Expectancy: 65.6 years
GDP Per Capita: $20,200

Bahamanians know how to enjoy life. “Maybe it’s our ‘Bahama Mamas,’ our sweet sea breeze, our conch salad, and fun loving people,” suggests Kendenique Campbell-Moss, a senior executive at the Bahamas Tourism Ministry. Although the poverty rate, at 9.3%, is relatively high, the beautiful weather and laid-back lifestyle keep Bahamas’ citizens smiling. Campbell-Moss also reckons the fusion of African and European cultures, strong family values, and Christianity contribute to the happy vibe in the Caribbean country.

No. 6: Finland
Population: 5.2 million
Life Expectancy: 78.5 years
GDP Per Capita: $30,900

It’s dark and cold in the winter and has some of the highest taxes in Europe. But that doesn’t get in the way of Finns’ overall happiness. High quality medical care — at little to no cost — contributes to the country’s high average life expectancy. The country’s free educational system is one of the best, resulting in a 100% literacy rate. Poverty is rare; so too, is extreme wealth. “Our beloved government makes sure that taxes are high enough to prevent easy ways to riches,” says Jaakko Lehtonen, director-general of the Finnish Tourism Board. “Finns think a good salary is two cents higher than your neighbor’s; it’s enough to make you feel wealthy and subsequently, happy,” he says.
No. 7: Sweden
Population: 9 million
Life Expectancy: 80.50 years
GDP Per Capita: $29,800

Taxes are high and the winter is trying. But social equality, one of the best welfare systems in Europe, and a great work/life balance keep Swedes smiling. Parents get extensive maternity and paternity leave, and child care is heavily subsidized and available to all. Sweden also has unusually transparent government and a strong emphasis on ensuring the freedom and equality of its people. “Ordinary citizens in Sweden have the right to see the prime minister’s official mail, and they often exercise that right,” notes Susanna Wallgren, of the Swedish Tourism Board.
No. 8: Bhutan
Population: 2.3 million
Life Expectancy: 55 years
GDP Per Capita: $1,400

Here’s a surprise: The small Asian nation of Bhutan ranks eighth in the world, despite relatively low life expectancy, a literacy rate of just 47%, and a very low GDP per capita. Why? Researchers credit an unusually strong sense of national identity. Plus, the country has beautiful scenery and a largely unspoiled culture, thanks to strict governmental limits on tourism, development, and immigration. Pretty counterintuitive, but Bhutan seems to have found a recipe for happiness.
No. 9: Brunei
Population: 380,000
Life Expectancy: 75
GDP Per Capita: $23,600

It helps to have oil. Wealthy and politically stable, Brunei’s government plays a major role in its citizens’ happiness. The same family has ruled the Southeast Asian nation for more than six centuries, providing free medical services and education. Even university-level education is paid for by the government, which also subsidizes rice and housing. That ensures virtually nonexistent poverty.
No. 10: Canada
Population: 33 million
Life Expectancy: 80 years
GDP Per Capita: $34,000

Canada may sometimes feel overshadowed by its giant neighbor to the south, but a strong sense of national identity and abundant natural beauty help make the sprawling and sparsely populated country one of the world’s happiest. Canada also punches above its weight economically, with a huge $1.1 trillion GDP and per-capita that ranks among the world’s highest. It also has strong health care and a low crime rate.
No. 11: Ireland
Population: 4 million
Life Expectancy: 77.7 years
GDP Per Capita: $41,000

Once so poor that its citizens fled by the millions, the Celtic Tiger has enjoyed unprecedented economic growth over the past dozen years. Credit membership in the European Union and a can-do attitude has raised standards of living and even lured former immigrants back home. The excellent education system, open economy, and relaxed pace of life all contribute to the overall happiness of the Irish.
No. 12: Luxembourg
Population: 474,500
Life Expectancy: 79 years
GDP Per Capita: $55,600

Luxembourg’s position proves that sometimes money can buy happiness. It has the highest GDP per capita in the world. And with great access to education, 100% of the population is literate. The people of Luxembourg should find comfort in their surroundings, too. Mercer Resource Human Consulting ranked the city-state as the safest in the world in 2005.

… yang laen jelas abis, duit ada hubungannya dengan kebahagiaan, tapi YANG INI BEDA BO: No. 8: Bhutan
Population: 2.3 million
Life Expectancy: 55 years
GDP Per Capita: $1,400 …

indon mesti belajar dari mereka… HARUS, kalo bener emang tujuan hidup ini adalah untuk berbahagia …


Agustus 14, 2017

geregetan: budaya busway BUKAN budaya indo : 270410_140817

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 12:53 am

… sejak awal berjalannya sistem busway, gw uda ngoceh2 soal HARUS TERPISAHNYA SISTEM BUSWAY dari SISTEM JALAN UMUM … gw memberi contoh di Brisbane, Queensland, Australia … ternyata terbukti TERUS OCEHAN GW EMANG MASEH BENER-bener BENERAN 😦

long jump icon

Liputan6.com, Jakarta Koridor 13 Transjakarta rute Kapten Tendean-Ciledug mulai diuji coba. Namun, dari 12 halte yang ada, baru lima halte yang beroperasi. Antara lain Halte Kapten Tendean, Tirtayasa, Mayestik, Cipulir, dan Adam Malik.

Pantauan Liputan6.com di setiap halte yang beroperasi telah ditempelkan spanduk pengumuman mulai beroperasinya bus Transjakarta yang melintas sepanjang 9,8 kilometer itu. Spanduk berukuran 3 x 1 meter itu juga menginformasikan keberadaan tiga rute yang melintasi Ciledug-Tendean.

Menikmati Pemandangan Jakarta dari Transjakarta Koridor 13
Antusiasme Warga Ikut Uji Coba Transjakarta Koridor 13
PHOTO: Menikmati Akhir Pekan dengan Menjajal Bus Transjakarta Koridor 13

Untuk rute Ciledug-Blok M dan Ciledug-Pancoran Barat beroperasi pukul 05.00 WIB sampai 19.00 WIB. Sedangkan untuk rute Ciledug-Bundaran HI hanya melayani pagi hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga 08.00 WIB.

Pengoperasian ini tak ayal membuat warga penasaran untuk mencoba transportasi bertarif Rp 3.500 itu.


Salah satunya Yulia, warga Bintaro yang mengaku sudah meminta izin masuk siang kepada kantornya untuk mencoba rute Transjakarta koridor 13. Dia mengatakan, ketika menggunakan angkutan umum lain, waktu tempuh dari Ciledug hingga Kuningan, Jakarta Selatan, butuh 2,5 jam perjalanan.

“Sebenarnya ini sudah ditunggu-tunggu, kalau memang bisa memangkas waktu mending beralih ke Transjakarta,” ucap Yulia.

Menurut dia, perjalanan dari Halte Puri Beta 2 hingga Adam Malik memang sudah pasti terkendala macet panjang. Namun, adanya jalan layang mulai dari Tol JORR hingga Halte Tendean dapat menghemat waktu.

“Itu memang macet banget, enggak jam kerja saja macet panjang itu. Paling nanti transitnya saja sedikit ribet,” ujar dia.

Rafly, siswa SMPN 29 Jakarta, mengatakan sudah mencoba Transjakarta koridor 13 saat uji coba gratis, Minggu, 13 Agustus 2017. Kata dia, dari rumahnya yang berlokasi dekat Halte Adam Malik menuju SMPN 29 Jakarta butuh waktu 45 menit naik bus sekolah.

“Ini ngajak teman buat rasain naik Transjakarta baru. Lebih cepet enggak sampai 30 menit tinggal turun di Halte Mayestik,” ujar dia.


JAKARTA, KOMPAS.com – Hyperloop Transportation Technologies (HTT) hari ini mengumumkan penandatanganan kontrak untuk feasibility study senilai 2,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) dengan investor swasta. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 33,52 miliar (kurs Rp 13.410 per dollar AS).

Perjanjian feasibility study tersebut menandakan segera dilakukannya eksplorasi kemungkinan secara langsung untuk sistem transportasi Hyperloop di Indonesia, dengan fokus di Jakarta. Selain itu, juga eksplorasi penuh dari transportasi Hyperloop yang menghubungkan Jawa dan Sumatera.

Perjanjian feasibility study ini merupakan perjanjian pertama Hyperloop di Asia Tenggara. Pada tahun sebelumnya, HTT telah membuat beberapa perjanjian bersejarah dan saat ini sedang bekerja secara langsung dengan para pemegang kebijakan dan pemerintahan.

Antara lain, pengembangan rute dari Bratislava, Slovakia hingga Brno, di Republik Ceko. Selain itu, sebuah riset dan pusat pengembangan di Toulouse, Perancis. Juga ada pengembangan rute yang menghubungkan Abu Dhabi hingga Al Ain di bawah naungan HH Sheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan.

HTT kemudian melanjutkan untuk menciptakan kerja sama publik swasta untuk mengembangkan studi rute dan kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk sistem Hyperloop di seluruh dunia.

Potensi Hyperloop di Indonesia

Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa, Indonesia merupakan negara ke-4 dengan populasi tertinggi di dunia.

Kota Jakarta dengan populasi lebih dari 10 juta orang, menghadapi beberapa permasalahan kemacetan terparah di dunia dengan kebiasaan pulang-pergi selama empat jam.

Dengan perkiraan sebesar 70 persen dari polusi udara berasal dari kendaraan. Sistem Hyperloop akan bekerja dalam jangka panjang untuk menyelesaikan isu ini.

Contohnya, sebuah rute Hyperloop dari Jakarta menuju Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih 25 menit, jika dibandingkan dengan menggunakan mobil yang dapat memakan waktu hingga hampir 10 jam.

Jakarta menuju Bandung hanya akan memakan waktu 9 menit, jika dibandingkan dengan yang biasanya memakan waktu hingga 2,5 jam.

Kemudian, Hyperloop yang menghubungkan Soekarno-Hatta International Airport dengan pusat Kota Jakarta hanya akan memakan waktu 5 menit.

“Indonesia dan Jakarta pada khususnya, merupakan salah satu area dengan populasi terpadat di dunia,” ujar Bibop Gresta, Chairman HTT, melalui rilis ke Kompas.com.

“Dengan lalu lintas dan kemacetan yang menjadi isu besar di sini, Hyperloop akan menjadi transformasi yang menggembirakan bagi wilayah tersebut,” kata dia.

Dwi Putranto Sulaksono, Founder Dwiyuna Jaya Foundation, partner lokal Hyperloop mengatakan, sistem transportasi canggih ini akan mempengaruhi keseluruhan spektrum kehidupan, dari bisnis hingga kualitas keberlanjutan kehidupan.

“Kami sangat senang untuk menciptakan kerja sama dengan HTT yang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia,” kata Dwi.

Sedangkan Dirk Ahlborn, CEO dari HTT mengatakan, pihaknya telah melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah di seluruh dunia selama lebih dari dua tahun sekarang.

“Sekarang kami siap untuk membangun sistem pertama kami, mengembangkan kerangka peraturan yang diperlukan adalah langkah yang paling penting,” tukasnya.

Tentang HTT

Hyperloop Transportation Technologies, Inc (HTT) didirikan pada bulan November 2013, berawal dari JumpStartFund-a crowdfunding yang unik dan platform crowdsourcing inkubator yang menggunakan pengetahuan kolektif dan aset untuk membuat ide-ide seperti Hyperloop™ menjadi kenyataan.

HTT adalah sebuah organisasi kolaboratif yang dibangun dalam ekosistem egaliter sebuah perusahaan yang menghargai setiap kontributornya-baik yang individu dan entitas.

Kolaborasi dengan kelompok-kelompok seperti Atkins, Leybold Corporation, dan Deutsche Bahn telah mendorong kemajuan yang luar biasa dari sistem transportasi Hyperloop, untuk di tempatkan di Quay Valley, California, Slovakia, Toulouse, Brno, Republik Ceko, dan Abu Dhabi dalam kemitraan dengan Sheikh. Perjanjian telah ditetapkan untuk diumumkan secara resmi pada 2017.

HTT memiliki perjanjian eksklusif dengan Lawrence Livermore National Laboratory untuk menggunakan sistem levitasi magnetik pasif mereka sebagai core dari desain dan konstruksi Hyperloop ™ yang murah, sadar keselamatan.

Perusahaan ini bermitra dengan lebih dari 600 anggota tim profesional yang menyediakan tenaga teknik, fisika, hukum, sumber daya manusia, media relation, logistik, dan bakat konstruksi untuk bahan bakar sebuah perusahaan yang unik, kolaboratif dan penuh bakat.

Untuk mendukung upaya ini dan tim global, HTT mengumumkan investasi yang melebihi 100 juta dollar AS pada bulan Desember 2016.


Bisnis.com, JAKARTA- Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta memutuskan DSRC (Dedicated Short Range Communication) sebagai teknologi yang akan  diterapkan untuk jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kepala Unit Pelaksana ERP Dishubtrans DKI, Zulkifli, menuturkan penentuan teknologi DSRC menjadi kebijakan final seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.149/2016 tentang Pengendalian  Lalu Lintas Berbayar Elektronik.

“Secara kebijakan sudah final, karena sudah diatur dalam Pergub No 149/2016, pasal 8 sudah jelas bahwa kita menggabungkan DSRC 5,8 Ghz plus Kamera ALPR, “ kata Zulkifli,Rabu (9/11/2016).

Teknologi kombinasi identitas OBU pemilik kendaraan dan kamera ALPR, lanjut Zulkifli, merupakan teknologi yang sudah cocok untuk diterapkan pada sistem ERP di Jakarta.

Pasalnya teknologi DSRC merupakan standar teknologi terbuka, kemudian teknologi tersebut berkembang yang memungkinkan terbangunnya ekosistem yang kompetitif, sehingga memungkinkan terlaksananya multivendor, dan multioperator.

Pemilihan DSRC sudah tepat, apalagi teknologi tersebut juga sudah digunakan secara luas yaitu di Eropa, Afrika Selatan, Asia, dan juga Amerika. Dia mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan menerapkan teknologi yang belum pernah teruji untuk ERP Jakarta.

“Teknologi ini sudah jamak, sudah dipakai di beberapa negara, sudah pernah diuji, pratice and proven technology terbukti, kita bukan kelinci percobaan,” katanya.

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritisi pencantuman teknologi DSRC pada Pergub dapat menimbulkan persengkongkolan tender, seperti yang tertuang dalam UU No.5/1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Direktur Penindaan KPPU, Gopprera Panggabean menyarankan kepada pengelola ERP untuk lebih mengawasi pelaksanaan tender secara mendetail agar tidak terjadi praktek monopoli.

“Jangan lupa lapor ke KPPU misalnya menemukan kejanggalan pada proses lelang nanti, yang paling penting lelang harus dilakukan secara fair,” katanya.

Dia menegaskan KPPU tidak bermaksud untuk menakuti-nakuti dalam pelaksanaan lelang proyek  ERP, supaya tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya praktek monopoli perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang.

“Kita tidak menakut-nakuti, justru kita memberikan saran supaya dapat memperimbangkan, jangan sampai lolos kalau sampai ada persengkongkolan tender,” katanya.

Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan sampai saat ini proyek ERP masih dalam tahap prakualifikasi belum terdapat penawaran dari para pendaftar lelang.

“Saat ini yang mendaftar kurang lebih 242 penyedia, kalau sudah masuk pada penawaran tanggal 21 November 2016,” katanya.

Andri mengakui bahwa pembangunan proyek ERP membutuhkan perhitungan yang matang, guna merealisasikan manajemen lalu lintas di ibu kota secara serius.

“Nah ini harus perfect, jangan sampai ada kekurangan dalam penerapan teknologi, apa lagi ini barang baru yang diterapkan di Jakarta,” tambahnya.

Selain itu, menurut Andri ERP merupakan proyek yang sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Apalagi, katanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selalu mengatakan biaya pembangunan transportasi light rail transit (LRT), dan mass rapit transit (MRT) dapat ditopang dengan biaya kontribusi dari ERP. Oleh karena itu, boleh dikatakan ERP menjadi proyek strategis.

“Makanya kita butuh dukungan dari beberapa pihak untuk mengahadapi permasalahan pelik dan dinamis ini ,” kataya.


JAKARTA okezone – Sistem ganjil-genap mulai diberlakukan pada hari ini, Rabu (27/7/2016). Aparat kepolisian pun telah menyiapkan beberapa jalur alternatif bagi kendaraan yang dilarang melintas.

Sebagaimana diketahui, penerapan sistem tersebut berdasarkan angka paling belakang plat nomor kendaraan. Karena hari ini tanggal 27, maka plat nomor ganjil yang diperbolehkan melintas, begitu sebaliknya saat tanggal menunjukkan angka genap.

Berikut jalur alternatif saat sistem ganjil-genap diberlakukan:

Dari arah Timur mengarah ke Barat melalui Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Dr Satrio, Jalan Mas Masnyur, Jalan pejompongan, Jalan Penjernihan, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman atau Slipi, dan seterusnya.

Sedangkan dari arah Barat untuk mengarah ke Timur atau Selatan menggunakan Jalan Dr Satrio, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto atau Jalan Kapten Tendean dan seterusnya.

Dari arah Selatan ke Utara, Jalan Panglima Polim, Jalan Bulungan, Jalan Patiunus, Jalan Hamengku Bowono 10, Jalan Hang Lekir, Jalan Asia Afrika, Jalan Gelora, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Penjaringan, Jalan K.H. Mas Mansyur, Jalan Cideng Barat/ Cideng Timur, Jalan Abdul Muis, Jalan Majapahit dan seterusnya.

Kemudian, dari arah Utara untuk mengarah ke Selatan melalui Jalan Gajah Mada/ Hayam Wuruk (Harmoni), Jalan Ir. Haji Juanda, Jalan Veteran 3, Jalan M. Merdeka Utara, Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, Jalan M. Merdeka Timur, Jalan Ridwan Rais, Jalan Prapatan, Jalan Abdul Rahman Hakim (Tugu Tani), Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Samratulangi, Jalan Hos Cokrominoto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.



Jakarta detik- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta selama periode Februari-Maret 2016 mengalami penurunan. Sementara pelanggar paling banyak adalah kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Berdasarkan pendidikan pelanggar, ‘ranking satu’ adalah pelajar SMA yakni 62.982 kasus. Angka tersebut turun dari periode yang sama di tahun 2015 yang mencapai 68.590 pelanggar,” jelas Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (20/4/2016).

Sementara di urutan kedua, pelanggaran dilakukan oleh kalangan di tingkat akademi sebanyak 16.318 pelanggar, atau naik 2 persen dari tahun 2015 sebanyak 16.029 pelanggar.

Pelanggaran di urutan ketiga ditempati pelajar SMP sebanyak 5.554 pelanggar atau turun 9 persen dari 6.126 di tahun 2015. Sementara di kalangan karyawan, pelanggaran mencapai 53.556 atau turun 11 persen dari 60.241 pelanggar.

“Untuk pengemudi pelanggaran mencapai 13.405 atau turun 8 persen dari 14.642 pelanggar. Kemudian pelanggaran di kalangan mahasiswa naik 12 persen dari sebelumnya 7.967 jadi 8.939,” imbuhnya.

Sementara usia pelanggar di kalangan anak muda mendominasi dari total pelanggar yang ada. Catatan polisi, usia pelanggar di 16-30 tahun naik 1 persen dari 37.464 jadi 37.697. Peringkat kedua, usia pelanggar terbanyak yakni 31-40 tahun mencapai 29.921.

Selama periode Februari-Maret 2016, polisi telah menindak 87.162 pelanggar. Angka ini turun 7 persen dari periode yang sama pada 2015 yang mencapai 94.058.




INILAHCOM, Jakarta – Hari pertama ujicoba penghapusan 3 in 1 di ruas jalan protokol mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah titik. Ihwal tersebut dapat ditelisik mulai dari kawasan Jakarta Selatan hingga Jakarta Barat.

“Biasanya macet hanya sampai Duren Tiga. Kalau tadi mulai macet dari lampu merah Ragunan sampai depan Komdak (Mako Polda Metro). Jadi bisa sampek 2 jam,” kata M. Yusuf, pengendara sepeda motor kepada wartawan, Selasa (5/4/2016).

Hal senada diungkapkan Joe, pengendara roda dua ini mengungkapkan kemacetan hari ini tergolong parah. Ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung DPR RI hingga Slipi macet parah.

“Biasanya kalo jam 10:00 tidak macet. Tetapi sekarang macet banget,” cetusnya.

Pantauan INILAHCOM, kemacetan parah mulai dari Lampu Merah Ragunan, Jakarta Selatan hingga Lampu Merah Slipi, Jakarta Barat. Di samping itu, terlihat sejumlah kendaraan terpaksa memasuki jalur busway guna menghindari kemacetan.

Di kawasan Jalan Gatot Subroto mengarah ke kawasan Pancoran, tepatnya dari arah Slipi menuju Semanggi dan sebaliknya nampak tak terlihat adanya joki 3 in 1 yang menawarkan jasanya ke pengendara roda empat. [rok]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2285895/ujicoba-penghapusan-3-in-1-tambah-kemacetan#sthash.SCiZ9RXQ.dpuf


INILAHCOM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal melakukan uji coba penghapusan 3 in 1 di Jakarta. Hal itu menyusul kajian yang sudah dilakukan dengan Polda Metro Jaya.

“Tanggal 5 (April) kalau enggak salah, seminggu kita akan lihat,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Dalam ujicoba tersebut, Pemprov kata Ahok, bakal melihat seberapa efektif 3 in 1 jika dihapus. Selain masalah eksploitasi anak, Ahok juga menilai 3 in 1 tidak terlalu efektif selama ini.

“Karena kan sekarang percuma, kendaraan yang masuk sama juga kok, orang bawa bayi hitungannya dua orang, terus kita juga kasihan kan kita udah temukan bayinya dikasih obat tidur,” ungkapnya.

Soal desakan banyak pihak jika penghapusan 3 in 1 tidak akan efektif serta harus dibarengi dengan aturan pengganti seperti ERP, Ahok tak peduli.

“Ya itu bisa berdebat macam-macam, tapi kan kita mau uji coba. Jadi sekarang siapa yang tahu bermasalah, belum ada yang coba kok, kita coba dulu,” tandasnya. [ton]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2284538/pekan-depan-ahok-uji-coba-hapus-3in1#sthash.FWr1bts2.dpuf

rose KECIL

TEMPO.CO, Jakarta – PT Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk RON 90 yaitu Pertalite dan RON 92 Pertamax. Sementara itu, harga BBM jenis Premium tetap. Harga baru tersebut mulai berlaku mulai Selasa, 1 Maret 2016, pukul 00.00 dinihari.

Berdasarkan daftar harga yang tertulis dalam situs resmi Pertamina, harga masing-masing jenis BBM di masing-masing provinsi turun sekitar Rp 100 hingga Rp 200. Di DKI Jakarta, harga Pertamax sebelumnya Rp 8.150 turun menjadi Rp 7.950, turun Rp 200. Pertamax Plus sebelumnya per liter seharga Rp 9.050 turun Rp 200 menjadi Rp 8.850.

Harga Pertalite sebelumnya Rp 7.600 menjadi Rp 7.500, turun Rp 100. Sedangkan Pertamina Dex sebelumnya berada di harga Rp 9.000 turun Rp 100 menjadi Rp 8.900. Harga solar juga turun menjadi Rp 7.650.

Berikut ini data tarif baru BBM di 33 provinsi di Indonesia yang berlaku mulai 1 Maret 2016.

Provinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX

Kepulauan Riau | – | 9.250 | 9.100
Riau | – | 9.100 | 9.650
Batam/FTZ | – | 9.100 | 8.300
Nangroe Aceh Darussalam | 8.600 | 9.100 | 9.600
Sumatera Barat | 8.600 | 9.100 | 9.300
Sumatera Utara | 8.400 | 9.100 | 9.100
Bangka Belitung | 8.600 | – | 10.700
Bengkulu | 8.400 | – | 9.350
Jambi | 8.600 | – | 9.650
Lampung | 8.600 | – | 9.200
Sumatera Selatan | 8.600 | 9.100 | 9.200
Banten | 7.950 | 8.850 | 8.800
DKI Jakarta | 7.950 | 8.850 | 8.800
Jawa Barat | 8.050 | 8.850 | 8.800
Bandung-Cimahi | 7.950 | 8.850 | –
DI Yogyakarta | 8.050 | 8.950 | 8.900
Jawa Tengah | 8.050 | 8.950 | 8.900
Bali | 8.050 | 8.950 | 9.000
Jawa Timur | 8.050 | 8.950 | 8.900
Nusa Tenggara Barat | 8.600 | 9.000 | 9.150
Nusa Tenggara Timur | 9.400 | 11.050 | 9.150
Kalimantan Barat | – | 9.300 | 10.100
Kalimantan Selatan | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Tengah | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Timur | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Utara | 8.500 | – | 10.100
Gorontalo | 9.600 | – | –
Sulawesi Barat | 9.450 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Selatan | 8.900 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Tengah | 9.100 | – | –
Sulawesi Tenggara | 9.200 | – | 10.750
Sulawesi Utara | 9.200 | – | –
Maluku | 10.050 | – | 18.400
Maluku Utara | 11.550 | – | –
Papua | 10.850 | 16.100 | 16.200
Papua Barat | 11.350 | – | –



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bakal menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk RON 90 yaitu Pertalite dan RON 92 Pertamax. Rencananya penurunan harga tersebut dimulai diberlakukan 1 Maret 2016 pukul 00.00 WIB.

Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina, Ahmad Bambangmenjelaskan untuk harga Pertamax turun Rp 200. Sedangkan harga Pertalite diturunkan tidak lebih besar dari RON 92.

“Iya (diturunkan) tanggal 1 besok, Pertamax diturunkan Rp 200,” ujar pria yang akrab dipanggil Abe di Plaza Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Abe menambahkan untuk harga BBM jenis Premium dan Solar harus dihitung per tiga bulan dan tergantung keputusan pemerintah pusat. Pasalnya kandungannya masih berasal dari impor Singapura mengikuti harga Mean Of Plats (Mops).

“Kalau Solar sama Premium kan sama pemerintah,” kata Abe.

Berikut harga jual eceran BBM per 01 maret 2016 mulai pukul 00.00 WIB yang dijual oleh SPBU ke konsumen sebagai berikut (harga per liter):

Premium : 7050
Bio Solar : 5650
Pertalite : 7500
Pertamax :‎ 7950
Pertamax Plus : 8850
Pertamina Dex : 8800‎


JAKARTA kontan. Pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, dinilai bukan solusi tepat mengatasi kemacetan akut Jakarta.

Pengamat transportasi, Leo Kusima, mengatakan Jakarta memang kekurangan jalan. Perbandingan jalan eksisting dengan luas wilayah kota hanya 6,28%.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang rerata 18%, jelas jalan di ibu kota Indonesia ini masih kurang.

Namun dengan merencanakan pembangunan 6 ruas jalan tol, apalagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional, bukan satu-satunya jalan keluar.

Menurut Leo, alternatif solusi yang lebih efektif adalah dengan memisahkan jalan untuk kendaraan bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4).

“Dulu saya sempat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian saya tawarkan jalan layang khusus untuk motor. Karena di Jakarta, motor ada sekitar 10 juta sampai 11 juta unit sementara mobil 3,5 juta unit,” ujar Leo kepadaKompas.com, Jumat (28/1).

Leo menerangkan, pengendara motor seringkali amburadul dan membuat kemacetan. Meski begitu, Leo menilainya sangat wajar karena kendaraan cepat dan lambat dicampur dalam satu bidang jalan.

Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia. Dengan alasan efisiensi, penduduk Jakarta seperti selalu diburu-buru waktu.

Sayangnya kondisi di lapangan yang amburadul tersebut, direspons Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mengembangkan Transjakarta di atas jalur khusus bus (busway).

Menurut Leo, cara ini justru kurang efisien karena memangkas waktu bekerja warga Jakarta lebih sedikit, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas. Transjakarta di atas busway justru semakin meningkatkan perilaku berkendara terburu-buru.

Terbukti banyak busway yang dimanfaatkan R2 dan R4 karena tidak disterilisasi. Sebaliknya, di sisi lain meski terjebak macet, para pengendara atau warga Jakarta yang menggunakan R4 justru memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pekerjaan mereka.

“Jakarta ini kota horizontal, bukan vertikal. Kalau vertikal, kita turun lift sudah halte, seperti di Hongkong atau Singapura,” jelas Leo.

Sementara di Jakarta, waktu tempuh dengan berjalan kaki dari rumah ke halte saja bisa 45 menit.

Di Jakarta juga tidak ada tempat parkir yang luas untuk sepeda di dekat halte atau stasiun, jadi kata Leo sepeda belum bisa menjadi alternatif solusi mengatasi kemacetan. (Arimbi Ramadhiani)

long jump icon

Jakarta detik-Pemerintah memutuskan menurunkan harga Premium dan Solar. Untuk Premium turun Rp 150/liter, sedangkan solar turun signifikan Rp 800/liter.

Hal tersebut seperti diumumkan Menteri ESDM, Sudirman Said, di Istana Negera, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

“Harga Premium dari Rp 7.300/liter turun jadi Rp 6.950/liter ini harga keekonomian, tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp 200/liter untuk premium, maka harga Premium jadi Rp 7.150/liter,” kata Sudirman.

“Sedangkan untuk harga solar dari Rp 6.700/liter harga keekonomiannya saat ini Rp 5.650/liter itu sudah termasuk subsidi Rp 1.000/liter, kemudian ditambah dana ketahanan energi Rp 300/liter untuk solar, jadi harganya Rp 5.950/liter,” tutup Sudirman.


rose KECIL

JAKARTA sindonews – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan turun sekitar Rp200/liter pada pekan pertama 2016.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengemukakan, pemangkasan harga BBM dengan Research Octane Number (RON) 88 itu akan diumumkan oleh pemerintah.

“Pemerintah yang akan menurunkan tapi itu bulan Januari 2016, kemungkinan tanggal 4. Solar bisa turun lebih dari Rp500/liter dan premium sekitar Rp200/liter,” ujarnya, melalui pesan singkat kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Pria yang akrab disapa Abe inipun membantah jika ada informasi yang menyebutkan akan ada pengumuman penurunan harga BBM besok. “Tidak (besok pengumumannya) Mas,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengambil keputusan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)‎ sebelum tahun baru 2016. Mengingat saat ini harga minyak dunia terus terpuruk di kisaran USD30-USD34 per barel.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, jika mengikuti harga keekonomian maka harga BBM sudah seharusnya mengalami penurunan. Karena pemerintah menggunakan metode review per tiga bulan, maka Januari 2016 sudah harus ada keputusan mengenai harga baru BBM.

“Logikanya, apabila kita ikutin harga keekonomian memang mestinya turun. Turunnya berapa, lagi dihitung. Mengenai metode reviewnya sudah kita sepakati tiga bulan sekali. Makanya Januari kita mesti putuskan harga baru dan apa yang sedang dipikirkan?” katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.

Seperti diketahui, harga premium penugasan di luar wilayah Jawa-Bali yang berlaku sejak 1 Oktober 2015 sebesar Rp7.300/liter, maka dengan penurunan Rp200/liter akan menjadi Rp7.100/liter. Sementara untuk wilayah Jawa-Bali dari Rp7.400/liter akan menjadi Rp7.200/liter.



Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan optimistis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun terminal terintegrasi di Dukuh Atas.

“Nanti Dukuh Atas jadi besar sekali, kami memanfaatkam gedung bekas Pasar Jaya juga, jadi betul-betul Transit Oriented Development (TOD), semua radius 200 sampai 300 meter,” ungkap Ahok di Balai Kota, Selasa (15/12/2015).

Ahok menjelaskan, terminal Dukuh Atas akan mengintegrasikan antar moda transportasi dari kereta cepat, kereta bandara, Transjakarta, dan light rapid transit (LRT).

Pasalnya, pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas membutuhkan anggaran paling sedikit Rp500 miliar.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Transportasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Yudi Douglas mengatakan anggaran itu sesuai perhitungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Nilai itu pun hanya untukbasic structure atau infrastruktur dasar saja.

“Rp500 miliar itu hitungan JICA dan hanya untuk basic structure saja, seperti misalnya pembuatan artificial ground dan area pedestrian,” tuturnya, di Gedung Dewan Transportasi Kota Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Kebutuhan dana pembangunan basic structure tersebut cukup besar dikarenakan rencananya selain untuk pedestrian juga akan dibangun artificial ground yang terletak di sebagian atas sungai, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah.

Yudi mengaku hingga saat ini belum diketahui secara pasti pihak mana yang akan mengembangkan TOD di Dukuh Atas yang digadang-gadang bakal menjadi TOD percontohan itu. Namun biasanya pengembangan TOD selama ini menggunakan skema public privat partnership (PPP) atau sharing pemerintah dan swasta.

“Untuk pembangunan basic structure kemungkinan besar akan dikerjakan oleh pemerintah, karena dananya cukup besar dan dinilai kurang feasible apabila dikerjakan swasta,” paparnya.

Sekalipun pemerintah akan mengerjakan infrastruktur dasarnya, hingga saat ini sumber pendanaannya belum jelas akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta seluruhnya atau ada bantuan pemerintah pusat.


INILAHCOM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui, bahwa para pengemudi di Jakarta terburuk dari kota-kota yang lainnya mengemudikan kendaraanya.

Hal itu, kata Ahok, terlihat dari cara berkendara masyarakat Jakarta yang suka melawan arus, dan memotong jalan pengendara lain dengan seenaknya.

“Memang. Saya sudah bilang, kan, enggak mungkin ramah pengendara kalau disiplin enggak ada,” kata Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Padahal, kata Ahok, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan Polri menerapkan program lima tertib (5T) Jakarta, yang salah satu poinnya menegakkan tertib berlalu lintas.

“Tapi tetap saja pengendara kita ini, rata-rata lawan arus, motong (jalan) seenaknya,” ucapnya.

Untuk itu, Ahok meminta tahun depan petugas tegas memberikan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas. Termasuk kepada pengguna kendaraan bermotor yang hobi parkir sembarangan.

“Parkir sembarangan akan kita derek. Tahun ini beli mobil derek, tahun depan beli mobil derek. Kita akan derek terus. Orang mau marah ya terserah,” ujarnya.

Tindakan tegas itu, menurut Ahok, perlu dilakukan untuk mengajarkan masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas.

“Saya pikir disiplin harus diajarkan dari penindakan hukum. Dan Polda Metro sudah siap bantu kami,” tuntasnya.

Sebelumnya, dari hasil survei indeks kepuasan Pengemudi Global (Global Driver Satisfication Index) oleh aplikasi navigasi lalu lintas Waze, kota Jakarta menempati urutan kedua sebagai kota terburuk dalam mengemudi setelah Filipina. [ind]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2255704/ahok-akui-pengemudi-di-jakarta-terburuk#sthash.Oq3ycXYZ.dpuf


Jakarta detik -Kondisi kepadatan kendaraan di jalan antara pusat kota Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), di Tangerang, Banten sudah banyak berubah. Awalnya waktu tempuh dari pusat kota ke bandara terbesar di Indonesia tersebut hanya dalam hitungan menit, namun kini harus hitungan jam.

Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II (Persero) Djoko Murjatmodjo berbagi cerita tentang pengembangan awal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada era tahun 1980-an.

Saat Bandara Soekarno Hatta dirancang tahun 1983, Djoko mengaku terlibat dalam proyek pengembangan Bandara Soetta. Saat awal direncanakan di awal 1980-an, waktu tempuh dari pusat bisnis (Central Business District/CBD) di Jalan Jenderal Sudirman dan Cawang Jakarta ke Bandara Soetta hanya 25 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun moda transportasi berbasis jalan raya.

“Saya terlibat di proyek tahun 1983. Saat itu, waktu tempuh dari Cawang atau CBD di Sudirman ke Bandara Soetta, hanya 25 menit. Sekarang harus 2 jam bahkan kadang 3 jam,” kata Djoko dalam acara Airport & Aviation Business Forum 2015 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Untuk mengatasi ‘macet’ atau mempercepat aksesibilitas dari atau ke Bandara Soetta, AP II bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memulai pembangunan KRL Bandara Soetta.

Kereta khusus bandara akan dibangun dari Manggarai ke Bandara Soetta dengan jarak 36,3 kilometer (km) dan waktu tempuh 56 menit. KRL Bandara direncanakan beroperasi akhir 2016.

“Kita bangun railway. Nanti railway station di airport dan CBD di Jakarta. Tahun depan akan selesai,” jelasnya.

Sejalan dengan pengembangan KRL akses dari atau ke Bandara Soetta, AP II juga akan membangun moda transportasi penghubung antara Terminal 1, 2, 3. AP II mengembangkan Automated People Mover System (APMS) atau kereta tanpa masinis yang bakal membawa penumpang antar terminal.

“Di dalam airport, sebelumnya dilayani bus antar T1-T3. Nanti pakai APMS, jadi setiap 5-10 menit akan melayani setiap terminal,” ujarnya.



Sterilisasi Jalur Busway Mulai Kacau
Dikitnya jumlah petugas membuat pengendaraan nekat melintasi jalur busway.
SELASA, 27 APRIL 2010, 10:39 WIB
Eko Priliawito, Zaky Al-Yamani

VIVAnews – Pemerintah DKI tampaknya belum punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan sterilisasi jalur Bus Transjakarta. Hari ini kendaraan pribadi khususnya roda dua mulai bebas masuk jalur busway.

Pantauan VIVAnews, Selasa 27 April 2010, sekitar pukul 09.00 WIB, kendaraan pribadi mulai bebas menerobos jalur busway di koridor VI Ragunan Kuningan, sejak di perlintasan Jalan Margasatwa.

Jumlah petugas yang melakukan penjagaan minim membuat pengendaraan nekat melintasi jalur transportasi massal itu.

Keadaan yang sama juga tampak di jalur Salemba Raya, Jakarta Pusat, kendaraan pribadi yang menghindari kemacetan terpaksa melintasi jalur busway.

Sejak Kamis 22 April 2010, sejumlah jalur busway disterilisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna busway. Setiap perlintasan, dijaga petugas keamanan busway dan polisi. (jon)

• VIVAnews

Juli 24, 2017

Masa sih gitu: keraha$1aaN banK n pajak ANEH

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:21 pm

tax scares

DPR memperingatkan PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpeng tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (19/5/2017). Perppu itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo seiring keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional bidang perpajakan untuk saling menukar informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Perjanjian internasional itu ditandatangani presiden pada 8 Mei 2017.

Pasal 22 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Menurut Heri, bila merujuk pada UUD, tak ada kondisi mendesak atau memaksa dengan keluarnya Perppu tersebut. “Apakah perjanjian internasional bisa dikualifikasi sebagai situasi genting yang memaksa?,” tanya Heri. Menkeu perlu menjelaskan kontroversi ini.

Dengan Perppu itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan itu melabrak prinsip kerahasiaan bank sebagaimana Pasal 40 ayat 1 UU Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Disinilah tumpeng tidih peraturan terjadi. Perppu banyak menabrak UU.

UU lainnya yang ditabrak adalah UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan, petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan para wajib pajak, baik laporan keuangan, data yang diperoleh untuk pemeriksaan, dan dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Perppu itu juga menabrak UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 41 disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan nasabah, simpanannya, dan investor berikut investasinya.

Tumpang tindih Perppu ini juga merambah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal. Pasal 96 UU ini melarang memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang ingin menggunakan informasi. “Dari sini, bisa dilihat akan ada dilema yang besar bagi aparatur perbankan, pajak, dan pasar modal dalam menjalankan kebijakan pertukaran informasi tersebut. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan keraguan eksekusi akibat tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan,” ungkap Heri.

Namun begitu, Heri memahami semangat keterbukaan informasi perpajakan. Satu sisi, butuh kerja sama internasional untuk menghindari tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati saat melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain. “Prinsip kehati-hatian itu, agar kita bisa terhindar dari kepentingan yang justru merugikan kepentingan nasional kita,” imbuh politisi dari dapil Jabar IV ini. (mh/sc), foto: azka/hr.

tax scares

JP: Following the government’s plan to implement a fully cashless system on Indonesia’s toll roads by October this year, Bank Indonesia (BI) officials have said they are discussing a mechanism to charge citizens e-money to travel down the highways.

According to Pungky Purnomo Wibowo, BI director for electronics and financial inclusion, two options are being prepared for the mechanism to collect the fees.

The first mechanism will implement a fixed fee amount during the top-up process and the second one will cut a certain percent of money from the balance inserted in each top-up.

“We target to reach a decision by July. We have to keep up with the schedule of cashless toll roads in October,” he said.

“We are aware that some people are complaining about the plan, but it [the fee] is necessary because this new system will require more manpower, locations and funds,” he said.

According to Indonesia Payment System Association (ASPI) chairman Anggoro Eko Cahyo, it would be better to implement a fixed fee mechanism during the early phase of the implementation of cashless toll roads.

“But banks would have fewer incentives with higher top-up amounts if they use the fixed fee system,” said Anggoro. (dea/ags)


Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun mengungkapkan poin dari surat yang disampaikan adalah keberatan atas kebijakan terebut meski kini batas kewajiban pemilik rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta telah direvisi menjadi Rp1 miliar.

“Kami tetap menyurati Presiden agar merujuk kepada kesepakatan internasional,” kata Ikhsan kepada Bisnis pada Kamis (8/6/2017).

Dia menilai jika bertentangan dengan kesepakatan standar internasional sekitar Rp3,3 miliar, maka beleid tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat 1 soal kesetaraan di depan hukum.

“Aturan tersebut bukan terkait dengan pelaku UMKM saja tetapi kepentingan banyak orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan kebijakan itu mempersulit para pelaku UMKM dalam urusan pelaporan.

“Mengganggu bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya manusia untuk mengurus laporan tersebut. Kalau mesti merekrut orang lagi, mereka tidak mampu. Jadi kalau bisa yang Rp1 miliar ke atas saja,” kata Erik.

Dia menjelaskan kebanyakan pebisnis di sektor itu belum memiliki perusahaan atau berbadan hukum. Akibatnya, banyak dari mereka yang menggunakan rekening pribadi.

Erik menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

“Saya mengerti maksud pemerintah adalah menjaring wajib pajak baru sehingga pengusaha UMKM dapat teridentifikasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah,” jelasnya.

tax scares

Saldo Minimal Rp1 Miliar
Edi Suwiknyo/Irene Agustine Kamis, 08/06/2017 02:00 WIB
JAKARTA bisnis.com:  Pemerintah akhirnya merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) yang menetapkan rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta harus dilaporkan lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Batasannya dinaikkan menjadi Rp1 miliar.


JAKARTA kontan. Setelah menuai kontroversi, akhirnya pemerintah merevisi batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada otoritas pajak menjadi Rp 1 miliar.

Sebelumnya, dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah mewajibkan batasan minimal saldo wajib lapor tersebut sebesar Rp 200 juta.

DPR: Batasan saldo Rp 200 juta bikin resah
Batasan saldo akses pajak dinilai terlalu kecil
“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200.000.000 menjadi Rp,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam.

Dengan perubahan tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496.000 rekening atau 0,25% dari total rekening yang ada di perbankan saat ini. Kemkeu juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu resah dan khawatir lantaran penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah serta merta dikenakan pajak

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan baru ini cukup moderat. Apalagi jika rumusannya agregat saldo, batasan ini bisa menjaring beberapa rekening milik satu orang.



JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. Ia berharap penerbitan PMK ini dapat membantu pelaksanaan Perppu 1 tahun 2017 guna keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan.

“PMK sudah dikeluarkan tanggal 31 Mei 2017 mengenai bagaimana pelaksanaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (5/6).

Masih untuk domestik, bagi sektor perasuransian nilai pertanggungannya yang harus dilaporkan paling sedikit Rp 200 juta. Adapun bagi sektor perkoperasian agregat saldonya paling sedikit Rp 200 juta. Sementara bagi sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi tidak ada batasan

tax scares

Jakarta detik – Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mengakui masih banyak nasabah perbankan yang salah paham terkait dengan akses otomatis Ditjen Pajak untuk memeriksa data rekening perbankan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

“Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham, bahwa banyak yang mengira bahwa yang dibuka adalah mutasi rekening,” kata Kartika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 telah diatur mengenai batasan saldo yang wajib dilaporkan perbankan kepada Ditjen Pajak. Untuk rekening perbankan orang pribadi paling sedikitnya Rp 200 juta, sedangkan untuk internasional sebesar US$ 250.000.

Pria yang akrab disapa Tiko ini memastikan, pelaporan saldo merupakan akumulasi dalam satu periode atau satu tahun.

Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktu, yaitu untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap yahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian melalui OJK, dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain langsung ke Ditjen Pajak. Prosedur indentidikasi rekening keuangan sesuai dengan CRS yang akan dimulai pada 1 Juli 2017.

“Terpenting adalah saldo akhir tahun. Saya rasa kalau informasi itu dijelaskan secara spesifik saya rasa nasabah tidak akan khawatir,” jelasnya.

Apalagi, kata Tiko, pelaksanaan keterbukaan informasi data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini diterapkan oleh 100 negara termasuk Indonesia.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirnya itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan,” kata dia.

Sementara Wakil Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Haru Koesmahargyo mengatakan, kekhawatiran para nasabah bisa terjadi jika penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak dilakukan secara resiprokal dari seluruh negara yang menerapkan.

“Namun aturan ini kan bersifat universal, makanya saya sampaikan bahwa nowhere to hide. Key factor penting adalah sosialisasi yang penting secara intens,” tegas Haru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum penerapan AEoI pemerintah Indonesia juga telah menerima informasi mengenai pergerakan akun rekening wajib pajak asal Indonesia.

“Sebelum AEOI negara yang sudah masuk melakukan compliance dengan memberikan data kepada kami. Sehingga yang terbaik adalah comply, sehingga dia tidak menimbulkan risiko,” tutupnya. (ang/ang)

tax scares

SETELAH Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P), pelaku usaha berharap iklim investasi yang kondusif terus berlanjut. Harapan lainnya ialah komitmen pemerintah merealisasikan guliran paket kebijakan ekonomi serta masyarakat juga diminta kooperatif.

“Penilaian dari S&P bagus sekali. Artinya, kredibilitas Indonesia di mata investor lebih baik untuk investasi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, melalui sambungan telepon, kemarin.

Pihaknya berharap hiruk-pikuk situasi politik dan sosial di Tanah Air tidak terus berlarut. “Okelah dunia luar melihat Indonesia sudah positif. Namun, pengusaha lokal masih resah dengan masalah sosial atau politik. Semestinya masyarakat juga mendukung dengan memiliki persepsi positif,” tukasnya.

Sejauh ini pihaknya meng­apresiasi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Namun, dia menekankan agar pemerintah konsisten mengimplementasikan regulasi yang diterbitkan.

“Inginnya paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan itu mudah diimplementasikan,” imbuh Hariyadi.
Dia berpendapat, dengan label investment grade, tidak dapat dimungkiri bahwa investor akan terdorong merealisasikan komitmen investasi di Indonesia.

Masuknya arus investasi dikatakannya bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa investment grade kepada Indonesia mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah.

“IHSG ditutup di level ter­tinggi sepanjang sejarah menjadi 5.791,88 poin pada akhir pekan lalu (Jumat, 19/5),” papar Kepala Divisi Komunikasi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf

Menurut dia, kinerja IHSG selama sepekan atau pada periode 15-19 Mei 2017 mengalami peningkatan 2,06% jika dibandingkan pekan sebelumnya di posisi 5.675,22 poin.

Ia menambahkan bahwa kinerja IHSG yang positif itu turut mendorong nilai kapitalisasi pasar BEI meningkat menjadi Rp6.308,38 triliun.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, mengatakan, setelah kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi, IHSG diproyeksikan menembus level 6.000 poin dalam waktu dekat ini. (Tes/Ant/X-11)

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf




JAKARTA, KOMPAS.com – Kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen)Pajak mengakses informasi keuangan secara leluasa membuat nasabah perbankan merasa cemas.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, kegundahan para nasabah terjadi akibat tidak adanya aturan ketat yang menjamin data tersebut tidak disalahgunakan.

“Data terbuka, tetapi belum ada keyakinan apa aturan bakunya yang bisa memagari kepentingan mereka,” ujarnya dalam acara diskusi pajakdi Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Di sisi lain, pemahaman atau interpretasi aturan oleh petugas pajak juga kerap berbeda-beda di setiap kantor pajak. Hal ini sudah diketahui oleh banyak masyarakat.

Dari pengalaman itu, masyarakat khawatir terjadi perbedaan antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Sebab bukan tidak mungkin, aturan kewenangan mengakses informasi keuangan diintepretasikan berbeda.

Menurut Enny, perlu adanya satu aturan yang memberikan arahan kepada seluruh petugas pajak terkait kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah. Aturan itu juga harus ditetapkan secara konsisten. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu aturan terkait sanksi.

Pemerintah atau Ditjen Pajak harus membuat aturan dengan saksi tegas bagi petugas pajak yang membocorkan data keuangan nasabah kepada pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perpajakan.

“Yang saya benar-benar garis bawahi adalah kemanfaatan keterbukaan namun dengan potensi kemudharatannya harus bisa diantisipasi,” kata Enny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan membuat aturan ketat usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan itu dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan kewenangan akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau petugas pajak.

Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Ditjen Pajak memiliki kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah tanpa perlu lagi meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


Merdeka.com – Pemerintah telah menerbitkan Perpu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perdebatan mengenai pemberlakuan aturan ini masih terus bergulir, sebab masih banyak substansi dalam aturan tersebut dianggap tidak sesuai.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio tidak mempermasalahkan jika nantinya Perppu tersebut secara sah diimplementasikan demi perpajakan Indonesia. Namun demikian, Tito mengaku masih bingung mengenai penerapan aturan tersebut di pasar modal.

“Yang saya bingung kalau pasar modal semua ada sejuta investor lebih ada yang cuma Rp 100.000-an, apakah harus dilaporkan juga?,” ujar Tito di Gedung DPR MPR,Jakarta, Selasa (18/7).

Tito menambahkan, masa pengampunan pajak (tax amnesty) yang berakhir pada bulan Maret lalu masih belum hilang dari ingatan masyarakat. Apabila tiba-tiba ada aturan baru perpajakan mengenai keterbukaan data, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beragam pertanyaan.

“Karena itu buat saya usulannya buat foreign (asing) saja, apalagi kita belum lupa soal tax amnesty itu. Terus, kita kalau harus laporkan harus pakai harga apa ya? Tax amnesty pake harga beli, kita pakai harga apa? kalau berubah bagaimana?,” tanya Tito.

Tito mengusulkan pemberlakuan aturan tersebut terlebih dahulu hanya untuk warga asing sembari pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.

“Usulan saya kalau bisa pertama warga asing saja karena kan kebutuhan asing. Yang kedua, yang lain by request saja lah jadi berdasarkan permintaan harus dikasih. Nah ini kan hal teknis saja. Tapi satu, kita harus komitmen, disosialisasikan dengan bagus,” pungkasnya. [idr]


JAKARTA kontan. Aturan batas minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan untuk kepentingan pajak, masih menuai protes dari sejumlah kalangan. Padahal, Rabu (7/6), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi batas minimal saldo yang wajib dilaporkan berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp 1 miliar.

Ambang batas tersebut direvisi hanya selang sehari sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 dirilis Senin (5/6). Awalnya, dalam PMK itu, batas minimal saldo nasabah wajib lapor dipatok Rp 200 juta. Namun, Kemenkeu merespons protes dari sejumlah kalangan, sehingga memutuskan mengerek batas minimal saldo wajib lapor.

“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan menjadi Rp 1 miliar,” demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rabu (7/6) malam.

Kemenkeu menyatakan, perubahan dilakukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan perubahan batasan minimal saldo menjadi Rp 1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan mencapai 489.240 rekening atau 0,24% dari total rekening di perbankan saat ini.

Mengacu data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017, rekening rekening dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan dengan batas minimal Rp 1 miliar  memang hanya sekitar 0,24%. Tetapi, nilai simpanannya mencapai Rp 3.152,59 triliun atau setara 64,21% dari total simpanan di perbankan.

Sebelumnya, dengan ambang batas Rp 200 juta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14% dari total rekening. Rekening itu menyimpan dana sebesar Rp 4.051,25 triliun atau 80,8% total DPK industri perbankan.

Usul jadi Rp 2 miliar

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, batas minimal yang berubah dari Rp 200 juta ke Rp 1 miliar menyiratkan, pemerintah tidak memiliki perhitungan yang matang. Dasar penetapan batas minimal pun belum jelas.

“Harus ada dasarnya. Apa dasar perhitungannya? Apa dasarnya Rp 200 juta, dan apa dasarnya diubah? Ini penting,” tegasnya, Kamis (8/6).

Selain itu, batasan tak sesuai dengan kesepakatan Automatic Exchange Of Information (AEOI) yakni sebesar US$ 250.000. “Artinya kalau pakai kurs Rp 13.500 per dollar AS, maka Rp 3,3 miliar untuk nasabah domestik. Memang tidak harus sama bahwa itu menjadi acuan dasar di setiap negara,” jelas Enny.

Dus, Enny menyebut, batasan saldo nasabah yang wajib dilaporkan harus dipertimbangkan lagi, meski sudah lebih tinggi dari sebelumnya. “Lebih logis jika pemerintah mengacu pada nominal penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) senilai Rp 2 miliar,” sarannya.

Ekonom Indef Aviliani menambahkan, kebijakan ini tak akan efektif jika hanya melihat saldo rekening. Banyak masyarakat yang berpendapatan kecil, namun setelah menabung selama puluhan tahun bisa memiliki saldo tabungan Rp 1 miliar. Para nasabah ini belum tentu punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), karena syarat mendapatkan NPWP diantaranya berpenghasilan minimal Rp 4,5 juta per bulan.

Dari jumlah saldo juga tidak akan bisa mencerminkan ketaatan pembayaran pajak seorang nasabah. Sehingga, batasan saldo tidak akan banyak membantu. “Jadi, kenapa tidak Rp 2 miliar sekalian, sesuai batas penjaminan,” imbuh Aviliani, Kamis (8/6).

Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, meski revisi ini melegakan bagi masyarakat, tetapi batasan minimal nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan  berkala sebesar Rp 1 miliar, masih terlalu rendah. Dia bilang, angka tersebut perlu dinaikkan. “Minimal Rp 2 miliar supaya sinkron dengan komitmen penjaminan LPS yang besarnya Rp 2 miliar per nasabah/bank,” katanya.

Hendrawan juga mengingatkan Kemenkeu agar tidak membabi buta memburu wajib pajak. “Kami menegaskan agar Kemenkeu lebih prudent. Tidak terburu nafsu dan panik,” ujarnya, Kamis (8/6).

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan, di negara lain tak ada batas minimal saldo terkait kewajiban pelaporan data nasabah ke pajak. “Sudah jadi sesuatu yang wajar, otoritas pajak negara lain mengakses data keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya, Kamis (8/6).

“Yang penting kami harus atur jangan sampai data dipakai dengan tujuan tidak baik. Masyarakat tidak perlu alergi data dimiliki oleh Ditjen Pajak, karena mereka punya kewajiban pengelolaan yang baik, sistem IT yang baik, dan harus dipakai sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia menekankan, jika tidak ada data keuangan yang dimiliki Ditjen Pajak, maka AEoI tidak bisa berjalan. Pasalnya, salah satu syarat Indonesia bisa minta data keuangan dari negara lain adalah Indonesia harus punya data keuangan dari wajib pajak. “Kalau tidak, dianggapnya kita tidak level, karena negara lain punya,” ucap Suahasil.

Sasaran lebih fokus

Meski masih menuai protes, di sisi lain, kesigapan pemerintah merespons kritikan publik mendapat apresiasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia TaxationAnalysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, revisi batas minimal yang dilakukan Kemenkeu sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Dengan naiknya (ambang batas) threshold, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah mengedepankan sasaran yang lebih jelas dan sesuai prinsip dasar pemajakan, yaitu ability to pay dan who own what. Penyesuaian threshold bisa dilakukan bertahap,” ujarnya.

Menurut Prastowo, pembatasan saldo Rp 1 milar juga membuat biaya administrasi (cost of administration) lebih efisien, cost of compliance rendah, dan pemungutan pajak lebih efektif.

Namun, ia mengingatkan, Ditjen Pajak harus menyiapkan sistem IT yang lebih baik dalam rangka keterbukaan data keuangan. Selain juga governance dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan, sehingga Indonesia lebih siap melaksanakan AEoI tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam juga mengapresiasi langkah berani pemerintah untuk mengoreksi batasan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. “Karena dengan batasan Rp 1 miliar ke atas, sasarannya lebih fokus yaitu golongan kaya, sehingga lebih sesuai dengan sumber daya DJP yang ada saat ini. Sedangkan jika Rp 200 juta, maka wajib pajak yang bergerak di usaha mikro dan menengah yang jadi sasarannya,” katanya.

Sementara, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatakan, kian sedikit data yang harus dijaring, tentu akan membuat Ditjen Pajak semakin fokus. “Kalau terlalu banyak data, apakah juga akan efektif?” ujar Haru setengah bertanya.

Tapi, secara umum, katanya, batas Rp 1 miliar sudah cukup bagus karena sudah mendekati kebiasaan di dunia internasional.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, nantinya Kemenkeu akan menerbitkan PMK baru untuk perubahan batas minimal saldo ini. Ia bilang, batas minimal Rp 1 miliar ini bukan hanya untuk perbankan, melainkan juga untuk lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi pasar modal, dan koperasi.

Sanksi lebih berat


Supaya keterbukaan data nasabah ini tidak menimbulkan kekhawatirkan bagi nasabah, Ekonom Indef Aviliani mengatakan, perlu aturan jelas sistem kerahasiaan data. Kredibilitas pihak yang bisa mengakses data nasabah pun harus jelas.


Menurutnya, apabila sistem kerahasiaan tidak diatur secara jelas, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan nasabah sehingga memutuskan untuk menarik dananya. “Masyarakat di lapangan takut saldo itu dipajaki. Mereka takut kalau data itu dilihat, ini mau diapakan?” ujar Aviliani.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bilang, masyarakat jangan khawatir dengan adanya akses untuk mengintip rekening nasabah bank. Sebab, Ditjen Pajak tidak akan serta merta memajaki jumlah simpanan.

“Kalau Anda peroleh penghasilan dari satu sumber, pasti sudah dikenai pajak. Jadi tidak perlu khawatir. Seandainya belum, akan kami lihat, omzet kan masuk ke transaksi. Akan kami cek. Kami tidak serta merta memajaki jumlah simpanan. Obyeknya saja,” ujar Ken.

Ditjen Pajak juga akan menyusun aturan untuk memperberat hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan data lembaga keuangan untuk kepentingan selain perpajakan. Menurut Ken, hukuman bagi pihak yang membocorkan data nasabah akan diperberat menjadi lima tahun. Hal ini berlaku juga untuk pegawai Ditjen Pajak.

“Kalau sampai bocor, sanksinya diperberat lima tahun, sama seperti yang ada di dalam UU Tax Amnesty. Penghindaran pajak juga lima tahun pidana, jadi equal,” katanya, Rabu (7/6).

Asal tahu saja, dalam peraturan yang ada sekarang, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34, disebutkan bahwa pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal tersebut dapat dipidana selama satu tahun.

tax scares

JAKARTA ID– Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak.

“Tidak perlu khawatir karena yang diminta saldo akhir setiap tahun, dan baru dilakukan penelitian detail kalau ada dugaan awal penghindaran pajak,” kata Tiko, sapaan akrab Kartika, di Plaza Mandiri, Jakarta, Minggu malam.

Ia juga mengatakan program pengampunan pajak yang sudah selesai dilaksanakan seharusnya sudah mampu menebus utang pajak di masyarakat sehingga menurunkan persentase nasabah yang tidak pernah melaporkan pajak.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menetapkan batas minimum saldo wajib dilaporkan Rp200 juta.

Pemerintah kemudian merevisi batas saldo wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp1 miliar, dan nantinya akan ditetapkan dalam penerbitan PMK baru.

Perubahan peraturan tersebut dilakukan menanggapi respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mengenai berapa jumlah nasabah Mandiri yang memiliki saldo sampai dengan Rp1 miliar, Tiko mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Ia memperkirakan komposisi nasabah dengan saldo sampai dengan Rp1 miliar di Mandiri kemungkinan sama dengan kondisi secara nasional. Tiko mengatakan konsentrasi nasabah perbankan di Indonesia sekitar 100-200 ribu nasabah menguasai 80% dari total uang yang disimpan di bank. (ant/gor)


TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan proses dikeluarkannya kebijakan untuk merevisi batas minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dari yang semula wajib lapor adalah pemilik rekening minimal Rp 200 juta, kini yang wajib lapor adalah pemilik rekening senilai minimal Rp 1 miliar.

Baca: Soal Kebijakan Intip Saldo Rekening, Kalla: Yang Penting Jujur

“Kami berharap untuk ke depannya jangan sampai satu kebijakan yang dikeluarkan dalam kondisi tergesa-gesa dan nggak siap, kemudian dianulir,” ujar Sekretaris Umum Apindo, Sanny Iskandar, saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Juni 2017.

Sanny menuturkan langkah tersebut kemudian akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pemerintah. “Jadi seakan-akan prosesnya tidak mendalam, setiap keputusan direspon lalu kemudian diubah.”

Menurut Sanny, pemerintah juga seharusnya mengedepankan koordinasi antar kementerian, memperhatikan masukan dan usulan yang ada. “Seringkali sudah dikeluarkan, baru ada masukan dari kementerian lain, kemudian direvisi,” ucapnya.

Meskipun demikian, Sanny menuturkan kebijakan untuk merevisi itu cukup dapat mereduksi kekhawatiran yang sebelumnya sempat muncul khususnya di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Kondisi itu pun semakin menunjukkan pentingnya koordinasi langsung dengan para pelaku usaha. “Supaya kalau ngambil kebijakan nggak dianulir.”

Sanny berujar seharusnya memang terdapat pembedaan dan perhatian khusus kepada pengusaha kecil dari awal. “Kenapa nggak dari awal aja kebijakannya kayak gitu, kalau nggak pengusaha kecil akan disibukkan dengan administrasi kecil-kecil, pembukuan, yang mana mereka belum siap,” ujarnya.

Sanny menambahkan di sisi lain pihaknya memahami tujuan dari pemberian batasan saldo minimal untuk keperluan perpajakan, sebagai lanjutan dari program amnesti pajak atau tax amnesty beberapa waktu lalu. Dia berharap petugas pajak ke depannya dapat lebih siap menjalankan kebijakan ini, baik dari sistem maupun kemampuan dan kapasitas SDM yang sama.

“Pelaku usaha sering mengalami perbedaan perlakuan dari petugas pajak, yang satu bicara ini, yang satu bicara lain,” katanya. Sanny menuturkan hal itu harus dihindari, terlebih kebijakan ini menyangkut persoalan sensitif, yaitu pengawasan dana nasabah di rekening perbankan. “Kalau nanti perlakuannya nggak sesuai dengan ketentuan persepsi yang beda-beda, ini akan kembali menimbulkan ketidakpercayaan.”

Adapun perubahan kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.  Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, sebelumnya menyatakan salah satu alasan dari kenaikan batas tersebut karena mempertimbangkan data rekening perbankan dan data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak.

Baca: Kebijakan Intip Saldo Tabungan Direvisi, Darmin Puji Kemenkeu

“Serta data pelaku usaha,” ujar Nufransa seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2017. Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar ini, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening. Artinya, sekitar 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.


tax scares


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengubah rencana kebijakan pengintipan rekening nasabah dengan saldo Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Hal tersebut tampaknya masih menjadi kekhawatiran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Masih, terutama Usaha Kecil dan Menengah,” kata Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun saat dihubungi Republika, Kamis (8/6).

Ia mengatakan, batasan angka keterbukaan informasi harus kembali pada kesepakatan internasional sesuai dengan konsideran atau pertimbangan Perpu tersebut yaitu 250 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar. Karena, kata dia, Rp 1 miliar masih masuk klasifikasi Usaha Kecil sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak resah karena data nasabah yang dilaporkan pihak perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijamin kerahasiaannya.


JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap keberatan meski batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak direvisi dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

(Baca: Pemerintah Revisi Saldo Minimal Rekening Wajib Lapor Jadi Rp 1 Miliar)

Rencana untuk mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tetap akan dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan pelaku UMKM dengan ketentuan itu.

“Surat kami kirimkan resmi hari ini,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Meski menilai baik perubahan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan, Akumindo tetap berpandangan seharusnya ketentuan itu mengikuti aturan internasional yakni Rp 3,3 miliar.

Sebab pemerintah dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ketentuan akses informasi keuangan bertujuan untuk memenuhi ketentuan internasional.

(Baca: Keberatan Rekening Rp 200 Juta Dilaporkan, Pelaku UMKM Akan Mengadu ke Presiden)

Sebelumnya Akumindo merasa kebijakan pelaporan rekening nasabah sengaja menyasar para pelaku UMKM. Sebab batas minimum saldonya tidak sesuai ketentuan internasional Rp 3,3 miliar atau klasifikasi batas usaha menengah Rp 3 miliar.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk merevisi batas minimal pelaporan rekening. Alasannya agar lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

(Baca: Pelaporan Rekening Rp 200 Juta, UMKM Merasa Dibidik Petugas Pajak)

Pemerintah menegaskan bahwa aturan pelaporan saldo rekening bukan berarti uang simpanan masyarakat akan dikenai pajak.

Tujuannya pelaporan rekening yaitu agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global.

tax scares

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan batas saldo nasabah perorangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar Rp 200 juta. Sementara untuk rekening badan atau perusahaan, tidak ada batasan saldo minal.
Batasan saldo dana nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan batasan minimal untuk rekening orang pribadi tersebut mempertimbangkan bahwa masyarakat dengan jumlah saldo minimal di angka itu biasanya telah melakukan kepatuhan pajak.
Masyarakat dengan saldo minimal di angka itu telah membayarkan pajak penghasilan yang telah dipotong.
“Jadi sebetulnya bukan untuk mencari pajak, tetapi untuk sign memberikancompliance. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sri Mulyani di DPR, Selasa (6/6/2017).
Meski demikian menurutnya, informasi tersebut tetap penting bagi pemerintah untuk mendapatkan data mengenai keseluruhan potensi perpajakan, baik dari sisi pembayar pajak hingga dari sisi aset.
“Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah.
Secara psikologis, batasan tersebut bisa mengesankan pemerintah menyasar pajak dari masyarakat kelas menengah.

tax scares

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa upaya membuka saldo rekening nasabah lokal dengan nominal paling sedikit Rp 200 juta merujuk pada aturan internasional. Ditjen Pajak menegaskan bahwa adanya aturan tersebut bukan untuk memungut pajak tabungan nasabah.

Pernyataan itu dilontarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi untuk meredam respons negatif dari masyarakat, khususnya Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang protes terhadap aturan tersebut.

“UMKM kalau sudah dipajaki, tidak perlu khawatir. Yang dipajaki bukan simpanan orang di bank, tapi obyek pajak yaitu berupa penghasilan, dan lainnya. Kita harus tahu obyek itu, subjeknya siapa, tarif berapa, dan tata cara pembayarannya bagaimana,” kata Ken di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Besaran saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak sebesar Rp 200 juta mengikuti standar internasional.

“Itu (Rp 200 juta) ikut aturan dunia. Di internasional standar, kalau di kurs rupiah segitu. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kan Rp 54 juta setahun, kenapa tidak itu saja yang dibuka? Jadi masih mending Rp 200 juta,” tegasnya.

Rekening Diintip Ditjen Pajak, Ini Cara Bank Tenangkan Nasabah
Respons Pelaku Usaha soal Ditjen Pajak Intip Rekening Nasabah
Pengusaha Kecil Protes Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta

Di samping itu, ia mengaku, secara agregat, besaran saldo Rp 200 juta merupakan standar gaji para pegawai, termasuk PNS yang jika dikumpulkan dalam setahun, nilainya bisa mencapai sebesar Rp 200 juta.

“Dan itu sudah dipajaki, jadi saya tidak perlu kerja lagi. Yang pasti kita tidak akan mencari-cari kesalahan, justru kita akan menemukan kesalahan. Kalau salah, kita berikan peringatan dulu kok,” Ken menuturkan.

Dirinya berharap, masyarakat ikut mendukung langkah pemerintah untuk mengakses keterbukaan informasi keuangan guna kepentingan pajak. Pasalnya seluruh dunia sudah berkomitmen terhadap pertukaran data keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

“Ini untuk kepentingan dunia. Semua akan terbuka, tidak ada yang bisa lari lagi,” tukas Ken.

Sebelumnya, Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta.

Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketua Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, dari awal Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit, sudah sangat meresahkan pelaku UMKM.

Kemudian keluarnya PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan semakin memicu kekhawatiran UMKM.

“Aturan ini sudah meresahkan dari awal, dan sekarang sudah mau diimplementasikan. UMKM sebagai warga negara bakal terkena dampaknya. Ini kan buat skala internasional (AEoI), tapi kenapa yang di domestik Rp 200 juta. Kalau mau ngejar teroris, itu saja, jangan UMKM,” katanya saat dihubungi Liputan6.com.

Ikhsan menilai, aturan ini, khususnya batasan saldo rekening orang pribadi yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak paling sedikit Rp 200 juta sangat merepotkan dan hanya untuk mencari kesalahan UMKM saja.



Merdeka.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengaku keberatan dengan batasan nilai rekening keuangan wajib pajak (WP) domestik yang bisa dilaporkan. Di mana, pemerintah menetapkan rekening WP yang bisa diintip dengan agregat saldo paling sedikit Rp 200 juta.

“Menurut saya sih angkanya kalau Rp 200 juta, range di tingkatkan. Karena itu menimbulkan proses administrasi yang lumayan banyak yah di pihak perbankan,” kata Rosan saat mengikuti acara buka bersama Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/6).

Selain itu, Rosan menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. “Kita sampaikan ke pemerintah sosialisai ini harus dilakukan terus menerus dan juga dari kami sih ingin supaya keterbukaan ini mengacu 2018 di AEoI,” ujarnya.

Meski begitu, Rosan menyatakan bahwa Kadin sepenuhnya setuju dan mendukung keterbukaan dana perbankan.

“Kalau dari kami tak ada dikhawatirkan, memang kita harus menuju keterbukaan kan, tapi jangan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak efisien. Kita dukung kok,” pungkasnya.



JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pelaporan rekening nasabah dengan saldo minimal Rp 200 juta tidak pro UMKM. Alih-alih menguntungkan, kebijakan itu dinilai menyusahkan UMKM.

“(Kami) dibidik terus oleh petugas pajak,” ujar Ketua Umum Akumindo M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, ada 2,3 juta rekening yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak lantaran saldo minimalnya Rp 200 juta.

Ditengari, banyak pelaku UMKM yang rekeningnya juga masuk ke dalam daftar yang wajib dilaporkan bank.

Bagi Akumindo, aturan pelaporan rekening justru merepotkan dan bisa menyudutkan UMKM. Ia khawatir penerapan aturan itu justru akan menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan.

Seharusnya tutur Ikhsan, batas minimal saldo yang dilaporkan disesuaikan dengan klasifikasi batas usaha menengah diangka Rp 3 miliar seusai aturan UU, atau mengikuti ketentuan internasional sebesar Rp 3,3 miliar.

“Kami Asosiasi UMKM keberatan keras terhadap kebijakan yang tidak pro UMKM ini,” kata Ikhsan. Akumindo pun berencana menyampaikan keberatan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

tax scares

Jakarta DETIK- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bahkan belum lama ini, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK ini merupakan aturan pelaksanaan dari Perppu Nomor 1/2017. Adapun, beleid tersebut telah menetapkan mengenai saldo rekening yang bisa diakses secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Saldo yang ditetapkan, untuk akun rekening perbankan orang pribadi paling sedikit Rp 200 juta dan ini berlaku untuk hitungan dalam satu tahun bagi rekening domestik, sedangkan yang internasional US$ 250.000.

Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang kerja di luar negeri?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, hal tersebut akan kembali dibahas oleh Menteri Keuangan dan Lembaga terkait.

“Kan ada beberapa pending matters, saya akan bicarakan dengan bu menteri, kalau bu menteri berkenan sore ini akan saya adakan press conference, nanti salah satunya membahas soal itu,” kata Mardiasmo di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Mardiasmo menjelaskan, pembahasan mengenai beleid Automatic Exchange of Information (AEOI) ini dikarenakan banyak pihak yang menilai kurang sosialisasi, apalagi mengenai batasan saldo yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo, pembatasan saldo Rp 200 juta merupakan saldo pendapatan dalam satu tahun, dan itupun tidak serta merta langsung dipajaki, akan tetapi hanya dilaporkan oleh pihak perbankan kepada Ditjen Pajak.

“Itu saldo rekening dan kita tidak melihat transaksinya, hanya saldo, dan itu hanya laporan dari bank-nya ke DJP, sama sekali tidak ada hubungannya dengan WP, WP itu kewajibannya isi SPT pada akhir tahun, ini harus dijelaskan supaya mereka tidak takut dan tidak panik,” tukasnya. (mkj/mkj)


Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan bankir menyatakan siap mendukung rencana pemerintah mengenai pelaporan data nasabah untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak, asalkan sosialisasi dilakukan dengan baik.

Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Handayani menyatakan aturan tersebut berlaku wajib bagi perbankan sehingga harus dipatuhi.

“Siang tadi Perbanas berdialog dengan Bu Menkeu, seluruh bank harus menyiapkan prosedur terkait dengan hal tersebut,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/6/2017).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Tbk. Vera Eve Lim menyatakan hal senada. Beleid baru tersebut masih berpotensi menimbulkan kerisauan bila tidak disoalisasikan secara jelas kepada publik. Menurut Vera, perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat termasuk petugas pajak agar tidak terjadi salah pengertian.

Sementara itu, Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan menyatakan pihaknya akan mematuhi ketentuan tersebut. Namun demikian, Lani meminta pemerintah untuk membuat ketentuan yang lebih detail mengenai petunjuk teknis pelaporan.

“Kami pada prinsipnya akan patuh dengan aturan yang ada dan saat ini menunggu petunjuk teknisnya agar lebih jelas apa saja, bagaimana dan kepada siapa laporan dibuat secara resmi,” kata Lani.

Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk. Parwati Surjaudaja mengatakan, pembukaan data nasabah ini telah diantisipasi sejak program Tax Amensty digulirkan, sehingga nasabah tidak perlu panik.

“Ke depannya era transaparansi atau keterbukaan sudah jadi norma baru bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dengan penerapan AEOI dan BEPS 2018 nanti antara lain baik untuk individu maupun perusahaan,” ujarnya.

tax scares

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) terhadap data keuangan nasabah perbankan, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Dengan pelaksanaan sistem AEoI tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DJP akan memiliki wewenang untuk membuka data keuangan nasabah dengan batas saldo atau nilai rekening sebesar US$250 ribu atau setara Rp3,32 miliar.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu. Maka, kami gunakan konteks batas saldo itu harus dilaporkan, harus sesuai dengan aturan internasional,” kata Sri Mulyani, kemarin (19/5).

Namun, batas saldo tersebut merupakan batasan nilai rekening yang disepakati dalam perjanjian internasional bila antar negara yang menganut sistem AEoI ingin saling bertukar data keuangan nasabah perbankan.

Sedangkan, untuk batas saldo bagi nasabah perbankan dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada batasan saldonya tersendiri. Sayangnya, Darmin belum ingin membagi informasi terkait batas saldo untuk nasabah perbankan domestik tersebut.

“Nanti dikeluarkan lebih dulu aturan pelaksanaannya. Pasti ada batasannya tapi nanti saja kalau aturan pelaksanaannya dibuat,” kata Darmin, Jumat (19/5).

Sementara, berdasarkan informasi yang didapat CNNIndonesia.com, disebutkan bahwa data batasan saldo nasabah perbankan domestik yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun perasuransian sebesar Rp500 juta.

Terkait hal ini, pengamat perbankan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, batasan saldo bagi nasabah perbankan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan pengalihan rekening oleh nasabah perbankan.

Menurut Bhima, potensi tindakan pengalihan rekening tersebut sangat besar terjadi lantaran nasabah dengan nilai rekening Rp500 juta tak ingin diintip data keuangannya oleh DJP.

Sehingga agar rekening tak diusik oleh otoritas pajak, nasabah bisa saja membuat rekening baru dengan saldo di bawah Rp500 juta atau mengalihkan saldo tabungannya ke rekening-rekening lain, misalnya rekening dengan nama baru atau rekening keluarga dan koleganya.

“Nanti ada pergeseran, yang saldo di atas Rp500 juta itu bisa jadi dipecah ke Rp500 ribu ke bawah. Jadi, dipecah saja biar lolos dari batas saldo pemeriksaan,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/5).

Bila hal ini terjadi, sambung Bhima, tentu akan mempengaruhi kesehatan industri perbankan. Pasalnya, ada arus penarikan tabungan yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu yang bersamaan.

Apalagi bila penarikan tabungan nasabah dari perbankan dialihkan kepada penyimpanan uang di non-bank. Ini berpotensi memberikan guncangan dalam jangka panjang terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan likuiditas perbankan.

“Pengaruhnya ke DPK dan likuiditas perbankan menjadi cukup ketat dengan LDR yang tinggi. Otomatis likuiditas terkena dampak DPK yang turun dan terkontraksi,” jelas Bhima.

Adapun bila hal ini terjadi, efeknya cukup besar menurut Bhima. Pasalnya, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Februari 2017, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp500 juta sampai Rp1 miliar cukup besar, yakni mencapai 519.291 rekening dengan jumlah saldo mencapai Rp381,95 triliun.

Pilihan Redaksi
Industri Asuransi Minta Penjelasan Keterbukaan Data Nasabah
Menanti Respons Upaya Pemerintah Membuka Data Perbankan
CITA Dukung DPR Sahkan Perppu Jokowi jadi UU
Sementara, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar sebanyak 257.549 rekening dengan jumlah saldo Rp366,424 triliun, nilai rekening Rp2 miliar sampai Rp5 miliar sebanyak 154.804 rekening dengan saldo Rp481,852 triliun, dan nilai rekening di atas Rp5 miliar sebanyak 84.514 rekening dengan saldo Rp2.313 triliun.

Artinya, jumlah rekening yang berpotensi diintip oleh DJP untuk kepentingan pemeriksaan pajak mencapai 1,016 juta rekening.

Dengan begitu, efek guncangan yang diberikan kepada industri perbankan, baik dari segi DPK dan likuiditas perbankan, dinilai Bhima tentu tak kecil. Kendati demikian, Bhima memprediksi risiko tersebut baru akan terasa setidaknya pada semester II 2017 atau saat sistem AEoI benar-benar resmi dijalankan oleh DJP yang masih menunggu sejumlah aturan pelaksanaan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).


Jakarta–Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengakui, pihaknya belakangan ini telah mendapatkan banyak pertanyaan dari nasabah maupun anggotanya mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan peraturan teknisnya.

Hal itu diungkapkan kala konfrensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017. “Dan memang masih banyak yang tanya dan belum paham. Karena itu sosialisasi perlu dilakukan secara detail supaya tidak ada keraguan dari nasabah perbankan,” kata dia.

Kartika juga menegaskan data mutasi rekening nasabah perbankan atau riwayat transaksi tidak turut dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kartika menambahkan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan ialah yang menyangkut saldo akhir di satu periode dan pendapatan. “Yang dibuka secara otomatis adalah rekening saldo akhir tahun bersama dengan pendapatan, bukan data mutasi,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Kartika juga mengungkapkan, bahwa nasabah tidak perlu khawatir mengingat keterbukaan informasi merupakan kebijakan yang dilaksanakan di 100 negara, sehingga tidak ada diskriminasi antara perlakuan pertukaran informasi.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirannya itu bisa kita tepis. Dan ini akan kami sampaikan ke nasabah supaya tidak terlalu khawatir sehingga tidak ada implikasi yang siginifikan dari dana pihak ketiga sektor perbankan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang ditandatangi oleh Presiden pada 8 Mei 2017 merupakan salah satu persyaratan legislasi primer untuk mulai menerapkan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) pada 2018 mendatang.

Baca juga: Pembukaan Data Nasabah Bersifat Prematur

Untuk mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai peraturan pelaksanaan.

Penerbitan PMK ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya lembaga keuangan, untuk memenuhi kewajiban sesuai Perppu 1 Tahun 2017. Tercatat pokok-pokok pengaturan PMK 70/PMK.03/2017 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. (*)

Editor: Paulus Yoga

tax scares


JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.

“Kalau (simpanan di dalam) akun ini berasal dari gaji tetap yang sudah dipotong PPh, sebetulnya tidak perlu takut. Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (5/6).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, yang dilaporkan secara otomatis adalah saldo akhir tahun dan pendapatan dari akun tersebut sehingga bukan merupakan data mutasi.

“Perlu diingat bahwa yang dibuka hanya saldo akhir dari satu periode,” ujarnya. Dengan demikian, menurut dia masalah privasi yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian nasabah tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Dengan adanya amnesti pajak, kami asumsikan nasabah besar sudah ikut dan disclosure sudah cukup terbuka,” lanjutnya.

Sri Mulyani menyarankan apabila wajib pajak dalam pelaksanaan aturan ini menerima surat dari Ditjen Pajak untuk datang langsung ke kantor pajak guna mengklarifikasi. Pihaknya memiliki alternatif berupa call center dan whistle blower system guna kenyamanan masyarakat.

“Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” ucap Sri Mulyani.

Wakil Ketua Himbara Haru Koesmahargyo menambahkan, agar aturan ini sukses pelaksanaannya maka dibutuhkan sosialisasi secara intens. Adapun aturan ini bersifat universal di 100 negara sehingga wajib pajak memang tidak memiliki tempat lagi untuk sembunyi.

“Saya hitung, rekening yang jumlahnya 200 juta ke atas kira-kira dari BRI di atas 100 ribu rekening. Kami akan siapkan internalisasinya agar maksud dari perppu ini bisa sampai. Kalau berlaku secara bersama-sama, maka Indonesia akan diuntungkan,” jelasnya.

Asal tahu saja, laporan pertama secara otomatis untuk kepentingan perpajakan domestik adalah 30 April 2018. Artinya, terhitung tanggal tersebut Lembaga Jasa Keuangan (LJK) harus melakukan pelaporan data nasabah domestik ke Ditjen Pajak.


Jakarta detik- Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada pemerintah untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi data perbankan ini bukan sebagai alat mencari-cari masalah Wajib Pajak di Indonesia.

Sebab, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasian akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.

“Ini harus kita sampaikan bahwa semata-mata pembukaan akses bukan semata maunya Indonesia namun kesepakatan internasional. Sehingga pemahaman bahwa pembukaan ini tidak memojokkan WP perlu dikedepankan. Dengan sosialisasi ini tidak akan seperti pembukaan kartu kredit dulu,” kata Hariyadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hingga saat ini, kurang lebih terdapat 100 negara yang siap menerapkan keterbukaan informasi, ada 50 negara yang menerapkan di 2017, dan 50 negara sisanya termasuk Indonesia pada September 2018.

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 dan PMK Nomor 70/2017 serta masih memiliki waktu untuk sosialisasi sebelum pada masa implementasi di 2018.

Menurut Hariyadi, dalam sosialisasi ini perlu diterapkan program dari pemeriksaan yang harus kondusif. Sebab, pemeriksaan sudah menjadi kewajiban Ditjen Pajak.

“Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembukaan AEoI akan sasar kepada pemeriksaan semata mata. Kami sampaikan bahwa data yang diperlukan DJP memang sesuai dengan yang bisa dikerjakan oleh LJK. Artinya, jangan sampai meminta data yang akhirnya akan repotkan LJK dan repotkan WP sendiri. Dan tentang kerahasiaan perlu sekali, jangan sampai kalau terbuka justru dimanfaatkan pihak-pihak tidak berepentingan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Raden Pardede, yang merupakan perwakilan Kadin Indonesia mengatakan, implementasi AEoI sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong penerimaan perpajakan.

Oleh karenanya, Kadin mendukung usaha pemerintah yang menerapkan ketebukaan informasi untuk kepentingan perpajakan yang juga sebagai komitmen di internasional.

“Kami pahami komitmen pemeirntah dalam rangka implementasi AEoI dan komitmen pemerintah untuk tingkatkan penerimaan negara demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Raden.

Dia mengungkapkan, legislasi yang dibutuhkan pemerintah Indonesia harus kelar pada Juni 2017. Dalam mengejar pemenuhan aturan, diharapkan tidak mengganggu dunia usaha.

“Pastikan agar implementasikan dari inisiatif ini di lapangan tetap solid. Ada bagian yang sama baik dari aparat, pelaku ekonomi, dan perbankan. Agar kami semua dapat informasi yang sama dan bagaimana implementasinya tidak ada perbedaan. Dan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat,” tutupnya. (mkj/mkj)


Jakarta detik – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK Nomor 70/2017 ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan pemerintah usai menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Adapun, PMK Nomor 70/2017 ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak mematuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

Lalu apa saja yang diatur dalam PMK tersebut ?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan, ruang lingkup PMK 70/2017 meliputi pelaksanaan perjanjuan internasional dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk kewajiban lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan ceara otomatis kepada Ditjen Pajak, dan kewajiban memberi informasi berdasarkan permintaan kepada Ditjen Pajak.

“Secara prinsip PMK ini atur subjek siapa yang wajib sampaikan, yang minta DJP, dan yang melaporkan subjeknya seperti apa,” kata Suryo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Mengenai subjek yang dimaksud adalah lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian di bawah pengawasan OJK. Lalu LJK lainnya di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian di bawah pengawasan OJK, dan entitas lain di luar pengawasan OJK, yang juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan berdasarkan standar internasional.

“Lainnya ya selain yang 3 tadi, ada entitas lain di luar pengawasan OJK. Ini kami betul-betul memenuhi CRS (common reporting standard) yang ditetapkan OECD,” tambahnya.

Tata cara pendaftaran pada Ditjen Pajak bagi lembaga keuangan yang menjadi subjek pelapor, maupun lembaga keuangan yang wajib tidak lapor, yang meliputi entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun yang memenuhi persyaratan, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, trust yang memenuhi persyaratan, dan entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak,

Lalu, rincian informasi yang perlu dilaporkan secara otomatis, yaitu identitas lembaga keuangan, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

“Penyampaian informasi ada dua cara, pertama secara otomatis maksudnya tanpa dilakukan permintaan, informasi sudah disampaikan. Kedua, by request,” ungkapnya.

Dia menegaskan, otomatis akses yang dimaksud adalah mengenai informasi yang terekam dalam satu periode waktu, misalnya dalam satu tahun dan baru berlaku untuk 2018 maka kewajiban pada keuangan di 2017 baik yang elektronik atau non elektronik.

“Terkait dengan elemen yang diminta, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo dari rekening keuangan per 31 Desember 2017 untuk pelaporan pertama,” katanya. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta detik- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, setidaknya ada 2,3 juta akun rekening di seluruh perbankan Indonesia yang saldonya tercatat di atas Rp 200 juta.

Sehingga hal tersebut menjadi data yang akan dipegang oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mengintip data rekening perbankan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perppu Nomor 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Belum lama ini juga Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Untuk Indonesia, yang entitas tanpa batas minimal dan untuk orang pribadi batas saldo Rp 200 juta. Total akun di perbankan kita adalah 2,3 juta akun atau 1,14% dari jumlah penabung yang memiliki saldo di atas Rp 200 juta,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Baca juga: Ditjen Pajak Hanya Intip Rekening dengan Saldo di Atas Rp 200 Juta

Dalam PMK Nomor 70/2017, kata Sri Mulyani, Sedangkan mengenai batasan nilai atau saldo rekening yang wajib dilaporkan untuk internasional, bagi rekening yang dimiliki entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017 yang wajib dilaporkan saldonya lebih US$ 250.00, sedangkan untuk keuangan milik pribadi tidak terdapat batasan saldo minimal.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini memastikan, bagi pemiliki akun yang saldonya di atas Rp 200 juta namun berasal dari gaji yang didapatkannya maka tidak perlu takut jika ada pengecekan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya gaji sudah terpotong PPh.

“Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir. Kalau anda atau ada WP menerima surat dari DJP anda datang ke kantor pajak untuk klarifikasi. Kemudian ada usulan untuk buat semacam call center yang bisa berikan kejelasan termasuk whistle blower system. Sehingga masyarakat aman dan nyaman. Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” tutupnya. (mkj/mkj)


Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia akan mengizinkan bank mengambil komisi dari uang elektronik. Nantinya, komisi itu diharapkan bisa mendorong ekspansi bank untuk membangun titik-titik top up uang elektronik lebih banyak lagi demi menyukseskan gerakan nasional non tunai atau GNNT.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky P. Wibowo mengatakan, untuk pengenaan komisi untuk top up uang elektronik tidak akan memberatkan masyarakat. Komisi itu dibuat untuk bisa semakin mengoptimalkan penggunaan uang elektronik.

“Jadi, nanti dari komisi yang diambil dari masyarakat itu akan digunakan oleh perbankan untuk optimalisasi tempat top up uang elektronik, termasuk nanti ada titik top up di gerbang tol juga. Semuanya dikejar Oktober ini bisa rampung, saat ini lagi proses pembuatan Surat Edaran (SE),” ujarnya setelah sosilalisasi integrasi pembayaran tol non tunai pada Rabu (1/6/2017).

Dari sisi perbankan pun memastikan komisi yang diberikan kemungkinan besar tidak akan memberatkan masyarakat. Beberapa bank pun akan mengkaji penambahan titik-titik top up baru nantinya.

Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk komisi top up uang elektronik yang akan diberlakukan demi mendukung ekspansi bank membuat titik-titik top up yang strategis akan dibuat tidak memberatkan masyarakat.

Dia melanjutkan, perseroan tengah mengkaji beberapa poin untuk menambah tiitk top up seperti, mencari wilayah yang belum terjangkau oleh mesin anjungan tunai mandiri (ATM) agar lebih efisien dan optimal. Investasi top up uang elektronik pun juga tidak terlalu besar nilainya.

“Kalau ke depannya, masyarakat semakin giat menggunakan uang elektronik, top up akan langsung dilakukan dengan nilai yang besar sampai Rp500.000 untuk digunakan selama sebulan. Kalau mengisi sebanyak itu, dikenakan komisi Rp1.500 sampai Rp2.000 kan tidak terlalu memberatkan,” lanjutnya.


ID: Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurut dia, infrastruktur memiliki peran vital bagi penguatan daya saing suatu negara dan multiplier effect yang besar terhadap berbagai bidang.


“Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya akses yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar dia.


Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa infrastruktur merupakan bidang yang harus selalu berpegang pada asas kehati-hatian yang tinggi, bahkan cenderung konservatif. Soalnya, infrastruktur merupakan investasi jangka panjang dan tidak bisa serta-merta dihentikan di tengah jalan.


“Kalau sampai setop di tengah jalan akan mangkrak. Kalau sampai timbul goncangan, ekonomi bisa rontok. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar dijaga,” papar Hendrawan.


Dzulfian mengatakan, infrastruktur merupakan salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia. Kuantitas dan kualitas infrastruktur nasional yang rendah membuat suplai (produksi) perekonomian tidak dapat mengikuti kencangnya pertumbuhan dari sisi permintaan (konsumen). “Padahal, konsumsi Indonesia sangat menjanjikan, mengingat kelas menengah muda Indonesia tumbuh pesat,” kata dia.
Indonesia, menurut Dzulfian, masih memiliki setumpuk daftar infrastruktur buruk, yang di antaranya tergambar pada jumlah pelabuhan yang sedikit dan kecil ukurannya (sisi kuatitas). Selain itu, waktu operasional pelabuhan masih lama (sisi kualitas). Belum lagi keterbatasan, ketidakpastian, dan energi yang mahal serta daya dukung terhadap rantai suplai yang lemah.


“Karena itu, memperbaiki infrastruktur adalah salah satu kunci jika perekonomian kita mau tumbuh di atas 6%, dibanding tahun lalu yang hanya 5,02%. Apa yang dicanangkan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya terkait infrastruktur sebenarnya cukup menjanjikan, namun realisasinya tidak begitu meyakinkan,” ujar Dzulfian, kandidat doktor Durham University Business School, Inggris.  (az)


Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/komisi-xi-menku-bahas-skenario-pembiayaan/160757


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salah satu isinya yakni adanya kewajiban Bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300).

“Batas saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah 250.000 dollar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

(Baca Ada Pasal Kebal Hukum di Perppu 1/2017, Apa Kata Sri Mulyani?)

Menurut Sri Mulyani, batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional. Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subyek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” kata Ani.

Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI. Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018.

Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.


Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimistis DPR bakal mengetok Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU. Keyakinan ini didasarkan pada komitmen pemerintah memenuhi ketentuan pertukaran informasi untuk perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Pernyataan tersebut menjawab pandangan pengamat bahwa Perppu tersebut rawan dihadang DPR, bahkan berpotensi digugat.

Sri Mulyani menambahkan, Perppu ini diterbitkan sebagai komitmen Indonesia dalam memenuhi komitmen AEoI. Pemerintah, sambungnya, akan melakukan konsultasi dan pembicaraan dengan DPR untuk mengesahkan Perppu menjadi UU agar memiliki kekuatan hukum.

“Saya yakin anggota dewan sebagai wakil rakyat menginginkan yang terbaik bagi Republik ini karena agenda (Perppu) ini jelas, konsisten dengan UU Perpajakan, UU Tax Amnesty, keinginan kita untuk memperbaiki penerimaan pajak, dan kepentingan nasional, serta komitmen kita pada perjanjian internasional,” terangnya.

Nasabah Punya Rekening di Atas Rp 3,3 Miliar Bakal Diintip Pajak
Kena Intip Ditjen Pajak, Menkeu Jamin Kerahasiaan Data Nasabah
Ditjen Pajak Intip Rekening, BI Minta Nasabah Tak Panik

“Kalau kita tidak memenuhi perjanjian internasional (AEoI), justru akan merugikan kita. Jadi kita akan terus berkomunikasi karena Perppu ini kebutuhan negara, dan dalam rangka mendapatkan informasi dari WNI yang punya harta di luar negeri,” Sri Mulyani menambahkan.

Lebih jauh sambungnya, Perppu Keterbukaan Data Keuangan untuk Perpajakan dikeluarkan sebagai suatu peraturan perundangan dalam kondisi mendesak. “Dewan akan menerima atau menolak? Tidak kemudian harus hijrah ke peraturan perundangan lain. Kalau Perppu ini diterima, maka dia bisa mengatasi kendala dari UU lain soal kerahasiaan bank,” tutur Sri Mulyani.

Pemerintah akan menerbitkan aturan pelaksanaan keterbukaan data keuangan untuk perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK tersebut, diakui Sri Mulyani akan mengatur tata cara dalam rangka mendapatkan informasi keuangan, bagaimana memperoleh informasi, prosedur, protokol dalam rangka menggunakan informasi tersebut. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing) yang ada di Ditjen Pajak dan Kemenkeu.

“Timeline-nya (PMK) sebelum 30 Juni 2017. Tapi bukan berarti otomatis mengakses, bisa sewenang-wenang membuka data keuangan. Tidak sengaja mencari-cari akun seseorang bukan karena alasan perpajakan. Kita akan jaga itu,” tandas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)

tax scares

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih harus bersabar untuk bisa membuka data atau informasi keuangan termasuk rekening nasabah. Itu karena Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tengah menyusun aturan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PMK ini sedang disiapkan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang sudah efektif berjalan pada 8 Mei 2017.

“Belum (bisa akses data keuangan), kan belum ada PMK. Nunggu PMK dulu, wong PMK saja masih dibahas,” tegas Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat berbincang dengan wartawan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ken mengaku, Ditjen Pajak tidak mengincar wajib pajak tertentu sebagai sasaran pemeriksaan pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit. Pemeriksaan terhadap wajib pajak harus berbekal data yang akurat.

“Tidak ada yang diincar. Ini kan sudah lama untuk memenuhi ketentuan tahun 2012 yang sudah diratifikasi. Yang menunjukkan perbedaannya, data komplit atau tidak karena memeriksa kan harus ada data, tidak bisa ujuk-ujuk periksa,” terangnya.

Ken pun membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mengadukan segala bentuk tindakan petugas pajak apabila terjadi pelanggaran, penyelewengan data, intimidasi, dan perilaku yang merugikan lainnya di sistem whistle blowing Ditjen Pajak maupun Kemenkeu. “Semuanya boleh mengadu. Yang penting ada datanya,” tegas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, akan segera menerbitkan PMK sebagai aturan teknis dari pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Targetnya sebelum akhir Juni 2017.

“Nanti diatur di PMK, bagaimana melaksanakannya pun menunggu aturan pelaksanaannya,” tandas Sri Mulyani.


TEMPO.CO, Jakarta – Pelaku industri keuangan menunggu aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Direktur Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Haru Korsmahargyo menilai perpu tersebut masih mentah untuk dijalankan. “Kami tunggu peraturan Otoritas Jasa Keuangan sembari memitigasi risiko,” ujarnya, Rabu, 17 Mei 2017.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan definisi mengenai keterbukaan informasi terhadap nasabah. Selama ini, kata dia, nasabah merasa nyaman menaruh uang lantaran dijamin kerahasiaannya. Selain berpotensi mengganggu kenyamanan nasabah, membuka seluruh data dinilai menimbulkan beban operasional tambahan bagi bank.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan pemerintah harus menjamin integritas otoritas pajak. Sebaliknya, para nasabah juga perlu diberi insentif bila mereka patuh. “Perlu ada sosialisasi berupa insentif bagi yang patuh dan sanksi bagi yang tidak patuh,” ucapnya.

Baca: Ikut Pertukaran Data Pajak, Apa Saja Yang Harus Diwaspadai

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja juga menunggu penjelasan pemerintah ihwal batasan nasabah mana saja yang harus diberikan data. Dia mengatakan prinsip dasar keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan dunia meminta anggota membuka data nasabah asing. “Apa gunanya memberikan data nasabah domestik?” tuturnya.

Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat mengatakan investor mau tak mau harus legawa diintai. Toh, kata dia, Ditjen Pajak cuma menelisik investor jika diduga menggunakan uang yang tidak wajar. Pemerintah juga harus bisa membuktikan kewenangan tersebut kelak bakal menambah kepatuhan perpajakan para nasabah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyadari perpu tersebut belum rinci. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai peraturan turunan yang dipertanyakan pelaku industri keuangan. “Dalam waktu sebulan ini keluar, bisa berupa peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Simak: Sri Mulyani: DJP Siap Ikuti Pertukaran Data Pajak Internasional

Namun Kementerian belum bisa memberikan penjelasan rinci terhadap perpu tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati direncanakan bakal turun langsung memberikan penjelasan tersebut dalam waktu dekat. Hingga kemarin, Rabu, 17 Mei 2017, Sri Mulyani masih melakukan kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Istana mendukung penerbitan perpu yang dinilai bermanfaat bagi negara itu. Ia mengatakan penerapan automatic exchange of information (AEOI) di seluruh dunia tak terhindarkan lagi. “Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena terlalu banyak yang disimpan,” ucapnya.

Dengan payung hukum tersebut, Direktorat Pajak akan memperoleh data kolektif identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Industri keuangan yang disasar ialah bank, pasar modal, dan asuransi.

Simak: Syarat Ikut Pertukaran Data Pajak, Aturan Harus Selesai Mei 2017

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo berujar pemerintah harus bisa memberi penjelasan kepada industri ihwal keterbukaan data nasabah dalam negeri. Menurut dia, membuka data nasabah dalam negeri merupakan agenda Kementerian Keuangan untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini masih 11 persen. “Perhimpunan bank swasta nasional pasti tidak nyaman,” katanya.

Bebas Akses

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menganulir keterbatasan akses otoritas pajak dalam memperoleh informasi sektor keuangan. Mulai sekarang, Direktorat Jenderal Pajak tak perlu lagi meminta izin Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperoleh data. Data secara otomatis datang dari industri dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini pasal-pasal dalam perpu yang memberi kewenangan tambahan otoritas pajak.

– Pasal 2 Ayat 1
Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

– Pasal 2 Ayat 3
Laporan yang diterima berisi informasi sedikitnya ihwal identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau rekening keuangan, dan penghasilan nasabah.

– Pasal 2 Ayat 5
Ditjen Pajak berhak mengidentifikasi data sesuai dengan hasil temuannya.

– Pasal 3 Ayat 2
Ditjen Pajak boleh meminta pergantian mekanisme pengumpulan data jika dinilai kurang efektif kepada Menteri Keuangan.

– Pasal 7 Ayat 2 dan 3
Ditjen Pajak berhak mengusut pidana atau perdata, lembaga keuangan, dan nasabah bila dinilai tidak kooperatif, seperti memberikan data yang tidak benar, dengan denda maksimal Rp 1 miliar.


tax scares

Jakarta detikfinance- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) bakal memeriksa data nasabah yang memiliki saldo minimal US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,3 miliar (kurs Rp 13.300/US$). Ini sesuai dengan standar internasional

“Dari sisi peraturan internasional batas saldo yang wajib dilaporkan adalah sebesar US$ 250 ribu,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Sri Mulyani: Petugas Pajak Jangan Menakut-nakuti Nasabah
Sri Mulyani mengatakan data dari nasabah yang memiliki saldo di atas US$ 250 ribu akan dapat diakses oleh pihak internasional, atau untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Kalau di atas itu, maka subjek akses informasi dilakukan seluruh dunia. Dan karena kita masuk, maka kita gunakan aturan itu,” kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Tak Ada Tempat Lagi untuk Penghindaran Pajak
Dirinya menyatakan kalau hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki komitmen dalam mengatur tata kelola perpajakan yang ada.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” tukasnya. (mkj/mkj)


Jakarta detikfinance – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, data nasabah seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa diintip atau diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) usai diterbitkannya Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Sebelum diterbitkannya beleid ini, Sri Mulyani mengatakan, akses Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah lembaga keuangan bisa dilakukan namun dengan syarat harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

Usai diterbitkannya Pepru Nomor 1/2017, maka Ditjen Pajak secara otomatis langsung dapat memeriksa data nasabah seluruh lembaga keuangan tanpa harus meminta izin kepada OJK lagi.

Sebab, di dalam Pepru Nomor 1/2017 juga telah mengatur kembali aturan kerahasiaan 4 lembaga keuangan, yakni perbankan, perbankan syariah, asuransi dan pasar modal.

“Selama ini kami tetap dapat akses kalau ada masalah pajak maka kami akan sampaikan ke OJK bahwa ada masalah x, y, z kami mintakan infonya untuk keperluan perpajakan. Dewan Komisioner OJK akan sampaikan ke lembaga jasa keuangan itu. Tapi kasus per kasus dan tidak otomatis. Jadi 139 negara akses informasi oleh otoritas pajak sifatnya otomatis maka Perppu ini memberikan akses keuangan yang sifatnya otomatis. Jadi enggak minta satu per satu,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Darmin: Taruh Uang di Lemari atau Bawa ke Luar Negeri Sama Saja
Meski bisa mengakses data nasabah secara otomatis, tagas Sri Mulyani, Ditjen Pajak tidak serta merta melakukan pengecekan begitu saja, tanpa ada kepentingan terlebih dahulu.

“Bukan berarti kalau otomatis bukan berarti ada kesewenang-wenangan. Saya enggak suka sama dia lalu saya cari account-nya. Itu akan kami jaga, otomatis artinya dirjen pajak punya kewenangan untuk keperluan perpajakan, bukan yang lain. Makanya protokol akan dibuat dalam bentuk PMK,” tutupnya.

Baca juga: Bocorkan Data Nasabah, Darmin: Petugas Pajak Bisa Dipidana
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ternyata telah memperkirakan potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Akan tetapi ini belum bisa disampaikan kepada publik.

“Kita lihat waktunya dunia semua sepakat dan seperti saya katakan, negara asal tax haven regional semua ikut dan tidak akan ada lagi penyembunyian. Yang digaris bawahi adalah tata kelola yang baik, peraturan dilakukan dengan ketat, kerahasiaan dibuka oleh semuanya,” jelas Agus pada kesempatan yang sama. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga pasar modal seperti sekuritas dan manajer investasi. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan begitu, kini para perusahaan sekuritas wajib memberikan data informasi dari nasabahnya yang diminta oleh Ditjen Pajak. Hal itu seiring dengan kesepakatan 101 negara termasuk Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengaku khawatir kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Sebab berpotensi membuat para investor takut.

“Saya khawatir efek negatif ya, klien bisa takut,” tuturnya kepada detikFinance, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah juga sepertinya belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh atas kebijakan tersebut. Sebab Susy yang juga menjabat sebagai Direktur Utama MNC Securities mengaku belum mengetahui akan rincian beleid tersebut.

“Saya belum cek detilnya, tapi saya khawatir efeknya negatif,” pungkasnya. (ang/ang)

 tax scares

Jakarta detik – Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses dana rekening nasabah perbankan.

Dalam aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, data rekening yang bisa dilihat oleh Ditjen Pajak adalah milik Warga Negara Indonesia (WNI) di luar atau dalam negeri.

Akses yang didapat Ditjen Pajak untuk mengintip rekening WNI yang ada di luar negeri bisa dilakukan, dengan negara-negara yang telah berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi data perbankan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), kepada Organisation for Economic Corporation and Development (OECD).

Sebab, sebelum diterbitkannya Perpu Nomor 1/2017 ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Jadi masing-masing itu ada komitmen, compliance. Dia sudah mendaftar di OECD dan sebagainya,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Misalnya, ada permintaan akses data perbankan dari negara lain kepada Indonesia, maka permintaan tersebut tidak lagi secara bilateral, melainkan bisa langsung mengakses.

Oleh karenanya, kata Darmin, aturan permintaan data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan juga akan bisa diakses oleh pemerintah Indonesia jika ingin mengecek rekening WNI yang berada di luar negeri.

Tidak hanya itu, Darmin mengungkapkan, permintaan data rekening nasabah diberlakukan bagi nasabah asing maupun domestik. Namun, jika ada negara yang meminta data rekening di Indonesia, itu hanya untuk mengecek rekening warganya, begitu pun pemerintah Indonesia.

“Namanya Automatic, pertukaran informasi, setelah aturan itu ada, instansi yang berkepentingan mengenai informasi perbankan di luar itu bisa mengakses dan meminta untuk informasi rekening misalnya rekening dari orang-orang mereka. Dia enggak akan berkepentingan lah nanya WP (Wajib Pajak) Indonesia. Pasti WP-nya dia yang mau diketahui,” tukasnya. (wdl/wdl)


JAKARTA kontan. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu.

Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Aturan keterbukaan data nasabah di meja presiden
Pajak: Tidak semua uang di bank objek keterbukaan
Keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional bidang perpajakan tersebut.

Dasar hukum keterbukaan informasi keuangan ini harus setingkat undang-undang, dan harus memiliki kekuatan sebelum 30 Juni 2017.

Jika gagal memenuhinya, Indonesia akan dianggap gagal memenuhi komitmen. “Kerugiannya akan signifikan bagi Indonesia, seperti menurunnya kredibilitas RI sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal,” tulis Perppu yang didapatkan KONTAN, Selasa (16/5).
Apa alasan pemerintah?

Pemerintah menilai, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Ditjen Pajak menilai, saat ini akses otoritas Pajak terbatas untuk memperoleh informasi keuangan dari institusi yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal.
Lembaga keuangan mana yang disasar?

Berdasarkan Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain.

Nah, dengan perppu ini, lembaga keuangan tersebut juga wajib melapor pada Dirjen Pajak setiap rekening keuangan yang diidentifikasian sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Juga, laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan lainnya.
Apa saja isi informasi laporan keuangan tersebut?

Laporan isi informasi keuangan setidaknya memuat:
– identitas pemegang rekening keuangan
– nomor rekening keuangan;
– identitas lembaga jasa keuangan;
– saldo atau nilai rekening keuangan; dan
– penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nanti, pihak Pajak harus melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai rekening tersebut. Ditjen Pajak juga harus membuat dokumentasi atau kegiatan identifikasi rekening keuangan nasabah.

Jika nasabah menolak identifikasi, lembaga keuangan tidak boleh melayani nasabah tersebut baik untuk pembukaan rekening baru maupun transaksi baru apapun.

Data berisi informasi keuangan tersebut dilaporkan oleh lembaga keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Barulah, setelah itu OJK menyerahkan pada Ditjen Pajak.

Untuk petunjuk teknis, Menteri Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri.


Liputan6.com, Jakarta Setelah melalui pembahasan berbulan-bulan, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Payung hukum tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku 2018.

Dikutip dari laman peraturan.go.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Jakarta, Selasa (16/5/2017), Perppu tersebut ditandatangani Presiden, Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei 2017 dan diundangkan saat yang sama oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Perppu AEoI dirilis untuk memenuhi komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Pembentukan Perppu setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Merinci lebih detail, ada 10 Pasal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1 menyebutkan, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Sementara bunyi Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Ayat (2) mencakup, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan

b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang rekening keuangan;
b. nomor rekening keuangan;
c. identitas lembaga jasa keuangan;
d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

(4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;

d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan

Pasal 3 Ayat (6), lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

“Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (8).

Pasal 3 Ayat (3) dalam beleid ini menjelaskan penyampaian laporan laporan melalui mekanisme elektronik melalui OJK berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari.

Sedangkan di Ayat (4), penyampaian laporan melalui mekanisme non elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender.

“Menteri Keuangan (Menkeu) dan pegawai Kemenkeu yang melaksanakan tugas, pimpinan dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan, maupun pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” bunyi Pasal 6 Ayat (1).

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perppu AEoI diatur mengenai sanksi bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menunaikan kewajiban memberikan informasi atau laporan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara bagi lembaga jasa keuangan yang melanggar didenda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 8 menegaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang yang menyangkut kerahasiaan data keuangan, tidak berlaku lagi dengan adanya Perppu tersebut. Pasal itu meliputi, Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35A UU Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Perppu Nomor 1 Tahun 2017.



Jakarta detikfinance- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, kerahasiaan data nasabah perbankan dianulir oleh terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Darmin menyebutkan, dalam aturan yang lama, dalam membuka data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan mesti harus mendapatkan persetujuan dari berbagai sektor. Adapun, kata Darmin, aturan baru ini ditujukan kepada nasabah domestik maupun asing.

“Kalau dari luar tentu harus ada yang minta, baru itu diproses. Kalau pajak itu berarti dia tidak perlu lagi minta persetujuan menteri keuangan. Kalau dulu kan gitu, minta persetujuan ke menteri keuangan, minta persetujuan OJK. Sekarang enggak, langsung saja, artinya Perppu itu yang menganulir pasal itu,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).



Dalam beleid ini, tidak spesifikasi tertulis ditujukan akses pemeriksaan kepada nasabah domestik maupun asing. Darmin menyebutkan, memang tidak diperlukan.

“Memang enggak perlu dimasukan. Justru tadinya pernah ada aturannya hanya asing kemudian dimasukkan semuanya. Ya berarti asing dan dalam negeri,” tambahnya.

Darmin melanjutkan, nantinya masing-masing lembaga terkait akan membuat aturan turunan yang mengacu pada Perppu AEoI.

“Mesti ada dong aturan pelaksana di masing-masing. Tapi ya masing-masing saja enggak lagi atur satu sama lain lembaganya, itu sudah Perppu-nya yang atur semuanya bahwa sudah otomatis dapat info mengenai rekening misal di bank,” tukasnya. (mkj/mkj)

Jakarta detikfinance- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Melansir dari http://www.peraturan.go.id, Selasa (16/5/2017). Perpu ini telah diundangkan pada 8 Mei 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Pertimbangannya, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar adalah dari pajak yang selama ini terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan.

Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat, begitupun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak. Sehingga rasio pajak sangat rendah hingga sekarang.

Pada sisi lain, Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Bila tidak, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penemapatan dana ilegal. (mkj/mkj)


Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)


Liputan6.com, Belitung – Draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kerahasiaan bank telah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika langsung disetujui, maka regulasi ini bisa berlaku pada Mei 2017.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi dalam Media Gathering di Belitung, Senin (17/4/2017).

Perppu ini sendiri untuk mendukung sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI). “Peraturan perundang-undangan, ya langsung diundangkan. Langsung berlaku, berlakunya kapan nanti ditulis di situ. Kayaknya sih, bulan Mei kali,” kata dia.

Setelah Perppu ini disahkan, maka akan dibuat pula peraturan turunan. Kemenkeu juga menyiapkan aturan turunan tersebut. “Iya pasti ada dong, ada  PP-nya ada PMK-nya, ada semua sudah kita siapin,” ujar dia.

Ken menjelaskan, dengan regulasi ini maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengakses data keuangan secara otomatis. Artinya, tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mengakses data keuangan.

Tentu saja, lanjut Ken, ada aturan main untuk mengakses data tersebut. Lantaran, tidak semuanya merupakan objek pajak. “Dan tentunya nggak akan kita main-mainkan data itu, akan kita analisis juga, tidak semua yang di bank itu adalah objek pajak, belum tentu juga,” tandas dia.

Ken menambahkan, hal demikian juga lumrah dilakukan di negara lain. Sehingga, tidak perlu dikhawatirkan.

“Di negara lain juga tidak terjadi apa apa. Yang dikhawatirkan sekarang ini kan orang Pajak masih nakal. Kan nanti ada SOP-nya nggak semuanya bisa diakses. Nggak semua orang Pajak bisa akses hanya hal tertentu aja,” tandas dia.


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan data perbankan telah rampung. Ia mengatakan, draf Perppu keterbukaan data perbankan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo hari ini.

“Sudah siap hari ini akan kita naikkan ke Presiden,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Namun Darmin enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal Perppu tersebut. Ia hanya memastikan Perppu keterbukaan data perbankan akan diproses sesuai ketentuan berlaku.

Selama ini, Ditjen Pajak harus susah payah untuk membuka data para nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Bahkan proses untuk mendapatkan izin memakan waktu lama.

Meski begitu belum diketahui adakah batasan-batasan bagi Ditjen Pajak mengintip data perbankan wajib pajak. Hingga saat ini pemerintah belum membuka isi draf Perppu tersebut.


INFOBANK: oleh Eko B Supriyanto


SRI Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sepertinya kurang bersahabat dengan kalangan perbankan. Awal tahun lalu Sri Mulyani bicara agak keras karena banyak bankir yang tidak mengikuti program tax amnesty.

Akhir bulan lalu ia menyerukan untuk dilakukannya penghapusan pasal kerahasiaan bank karena Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan guna kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018.

Harus diakui, sebelum menerapkan kebijakan AEOI, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di undang-undang perbankan. Jika tidak, AEOI tidak akan bisa dilaksanakan pada 2018 mendatang dan Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi dari negara lain.

Pendek kata, untuk bisa mengikuti AEOI, aturan perundang-undangan yang direncanakan harus selesai pada Mei ini, yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEOI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain, mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada database yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangani komitmen ikut AEOI. Sebagian akan menerapkan AEOI pada tahun ini dan sebagian lagi pada 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan beleid baru untuk mendukung penerapan otomatisasi keterbukaan informasi atau AEOI pada 2018 mendatang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional ini diterbitkan sekaligus untuk menyokong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang rencananya akan terbit pada semester pertama tahun ini.

Beleid baru tersebut mengatur soal tata cara ketetapan soal pertukaran informasi antara Indonesia dan negara mitra. PMK Nomor 39 Tahun 2017 ini menyebutkan, kerja sama dengan negara mitra yang dimaksud bisa berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Nantinya, pertukaran informasi bisa juga dilakukan melalui permintaan resmi atau balikan, secara otomatis. PMK Nomor 39 Tahun 2017 juga menyebutkan, pembukaan data perbankan dan perpajakan dilakukan bila satu wajib pajak terindikasi melakukan transaksi penghindaran pajak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbukaan informasi perbankan akan membantu petugas pajak dalam mengecek rekening wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebagai langkah awal, perppu yang ditargetkan akan terbit pada Mei 2017 itu akan fokus pada data perbankan yang dimiliki oleh nasabah warga negara asing (WNA).

Artinya, perppu ini membantu negara mitra agar bisa memperoleh izin pembukaan data perbankan wajib pajaknya yang ada di Indonesia. Hal ini bersifat resiprokal, dalam hal ini Indonesia bisa memperoleh data perbankan wajib pajak yang berada di negara lain.

Di tengah rencana pemerintah yang akan menghapus pasal rahasia bank dengan mengeluarkan perppu, sektor perbankan pun dihadapkan pada banyak tantangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada empat tantangan yang dihadapi perbankan.

Pertama, risiko likuiditas. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran efek Fed Fund Rate mampu memicu terjadinya capital outflow yang berakhir pada perginya dana asing.

Kedua, risiko kredit. Saat ini kredit yang memiliki kualitas rendah berisiko membentuk kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih tinggi. Jika OJK tidak melakukan relaksasi dalam restrukturisasi kredit, NPL bank tentu makin besar, tidak seperti sekarang ini.

Ketiga, kehadiran industri financial technology (fintech). Pasalnya, saat ini kompetisi yang terjadi di lembaga perbankan tidaklah di antara perbankan saja, tapi sudah melibatkan industri fintech.

Keempat, perihal konglomerasi perbankan. Hadirnya OJK sebagai integrated regulated supervisor diharapkan dapat menghadapi dampak turunan dari konglomerasi perbankan.

Sebenarnya tidak hanya empat hal itu tantangan yang dihadapi perbankan. Hari-hari ini, adanya kebijakan pertukaran informasi sektor perbankan pun akan menjadi masalah bagi perbankan. Saat ini banyak nasabah pemilik uang mulai gelisah. Apalagi, saat ini ini terdengar Singapura, yang menjadi surga penyimpanan uang dari Indonesia, masih belum mau mengikuti perjanjian keterbukaan informasi.

Di Indonesia, dengan adanya perppu dalam rangka AEOI ini, rahasia bank nantinya tak lagi rahasia. Kendati demikian, dalam masa transisi perlu dilakukan sosialisasi yang lebih jelas dan lebih rinci ke publik. Jangan sampai pertukaran informasi yang seharusnya dilakukan antarnegara menjadi semacam ketakutan di dalam negeri.

Jika demikian, dampak yang paling berat dari penerapan kebijakan itu ialah makin sulitnya bank-bank menjaring dana pihak ketiga (DPK) dan suku bunga akan tetap tinggi. Jangan sampai, keikutsertaan kita dalam AEOI ini akan lebih menguntungkan negara tetangga kita, Singapura.

Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan dampak paniknya nasabah ini dan bukan semata-mata urusan pajak yang tak pernah tercapai sehingga bank yang senantiasa dijadikan buruan yang mudah. Hati-hati, bank makin sulit berburu dana masyarakat dan uang bawah bantal tentu makin besar. (*)

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Infobank


JAKARTA kontan. Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR) berencana mengenakan pajak progresifuntuk apartemen yang tidak dihuni.

Dokumen Kementerian Keuangan yang didapat KONTAN menyebut, pajak tinggi kelak tak hanya untuk tanah kepemilikan tanah dan lahan yang tidak dimanfaatkan seperti yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah, tetapi juga untuk pajak vacant apartemen yang tidak disewakan atau ditempati dan apartemen yang tidak laku terjual alias unitilized asset tax (UAT), serta pajak atas capital gain properti.

Namun demikian, kebijakan ini masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan itu salah apabila pajak nantinya dibebankan kepada konsumen.

Pasalnya, hal ini kontraproduktif dengan kebijakan pelonggaran kredit untuk mendorong pertumbuhan. “Jangan dihantam di sisi demand,” katanya kepada KONTAN, Jumat (7/4).

Yustinus berpendapat, bila pemerintah ingin menghindari adanya spekulan, opsi yang dapat dipertimbangkan adalan pemberian batasan. Misalnya, yang jual sebelum lima tahun dikenai pajak lebih tinggi. “Jadi yang didorong developer-nya, bukan konsumen dipenalti,” ucapnya.

Ia melanjutkan, untuk kebijakan penghindaran spekulan ini, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi mengenakan hoarding land tax kepada investor atau pengembang.

Hoarding land tax ini, ada jangka waktu selama dua tahun untuk menjual apartemen atau dikenai pajak. Sejak Desember 2011, pengembang telah diberi batas waktu lima tahun untuk menjual semua unit dalam pembangunan atau membayar setidaknya 10% dari harga tanah sebagai penalti.

“Singapura sudah berhasil hoarding land tax, sasaran ke developer bukan konsumen atau individu. Itu hampir sama dengan ide “pajak tanah” kemarin, atas underutilized land,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil mengatakan, tidak akan ada keputusan terkait pajak proresif untuk apartemen yang tidak dihuni dalam waktu dekat ini. “Belum belum. Itu kami pikirkan kembali,” katanya.

Keputusan untuk menimbang kembali kebijakan ini menurut Sofyan adalah lantaran kondisi pasar di industri properti masih terpukul oleh pertumbuhannya yang melambat. Memang, industri properti nasional mengalami tekanan cukup berat sepanjang tahun 2016 lalu.

“Soalnya kondisi properti lagi sulit, jadi kita cool-down ide itu. Kan perlu dibahas lebih lanjut jadi belum bisa,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Di tengah kondisi industri properti masih lemah, pemerintah ingin mengeluarkan aturan terkait pengenaan pajak tinggi bagi lahan kosong dan apartemen yang tak berpenghuni. Aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi sektor properti.

Analis NH Korindo Sekuritas, Bima Setiaji menyampaikan dalam jangka pendek aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi emiten properti dan penjualan apartemen. “Soalnya kan penentuan apartemen yang termasuk kategori kosong sendiri bukan merupakan hal yang simpel,” ujar Bima kepada KONTAN, Minggu (9/4).

Terkait dengan aturan pengenaan pajak tinggi terhadap apartemen kosong ini akan memberatkan segmen kelas menengah ke atas. Pasalnya kelas ini banyak menjadikan apartemen sebagai instrumen investasi dan tidak ditinggali. Tentunya beda dengan masayarakat kelas menengah ke bawah yang menempati apartemen yang dibeli.

Jadi, menurit Bima kebijakan tersebut masih belum membuat industri properti semakin membaik dan justru menurunkan minat investasi dalam sektor properti. Khususnya emiten properti segmen menengah keatas yang portofolionya banyak bangunan high rise building seperti DILD PWON APLN.

Di tahun ini sektor properti diprediksi sudah Bottoming dalam artian sudah mengalami kenaikan, meskipun marketing sales relatif buruk hanya beberapa emiten yang mencapai target marketing. Hal ini disebabkan kebutuhan properti di Indonesia sangat tinggi.

Tren suplai properti kedepan ada di segmen apartemen dan rumah lapak untuk kelas menengah ke bawah. “Oleh karena itu, emiten properti seperti PPRO, MTLA, CTRA dan BSDE yang mulai memasuki segmen kelas menengah tersebut sangat menarik dan layak untuk masuk stockpick,” paparnya.

Sementara analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada menanggapi kebijakan pengenaan pajak menganggur memang agak dilematis. Pengembang tentunya harus ada persiapan lahan untuk kesinambungan kinerja, dengan mengamankan lahan-lahan yang sudah dibeli untuk nantinya dibangun sesuai permintaan.

Hal ini tentunya disebabkan pembangunan properti tidak bisa langsung jadi begitu permintaan ada. Maka dari itu developer menyediakan tanah untuk membangun sebuah bangunan saat pernintaan itu ada. Dan itu yang menyebabkan banyak lahan yang menganggur. “Jadinya developer tidak jor-joran bangun. Akibatnya, banyak lahan nganggur,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus membantu untuk meningkatkan permintaan properti dulu, baru mengenakan pajak tinggi. Sebab kalau demand properti tinggi maka harga jualnya juga tinggi jadi kalau dikenakan pajak tinggi tentunya masih wajar. Kalo saat ini dimana permintaan properti sedang lemah terus mau dipajak tinggi tentunya akan babakbelur.

Menurut Reza tentunya ini akan berpengaruh banyak pada emiten yang punya banyak lahan seperti BSDE, SMRA, MDLN, MYRX. Dengan adanya kebijakan ini tentunya akan menjadi sentimen negatif bagi emiten-emiten ini. “Tapi kalau riilnya gimana, harus dilihat dulu seberapa besar pajak yang akan dikenakan,” ungkapnya.

Kepala Riset Koneksi Capital, Alfred Nainggolan menyampaikan aturan ini masih belum clear apakah ini akan dikenakan kepada perusahaan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti. “Kalau saya lihat substansinya aturan ini untuk pribadi yang mencari penghasilan di bisnis properti,” ungkapnya.

Tapi ini kalau aturan ini berlaku untuk PT bidang properti tentunya akan berdampak banyak, sebab bisnis properti itu tidak bisa langsung jadi tapi membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bisa 5 sampai 10 tahun kedepan maka dari itu ada landbank.

Alfred menyampaikan bahwa sampai saat ini fundamental sektor properti masih belum bagus. Maka dari itu belum ada rekomendasi untuk sektor properti masih menunggu kinerjanya semester satu selesai. Dan juga tentunya masih menunggu kebijakan bunga perbankan sebab sektor ini masih tergantung pada pendanaan perbankan.


Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)


JAKARTA kontan. Perangkat hukum untuk keperluan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kerahasiaan bank memasuki tahap finalisasi.

Pemerintah mengaku saat ini tengah menunggu masukan dari negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atas Perppu ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hadiyanto bilang, pemerintah telah membawa materi Perppu ke OECD secara tertulis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Hal itu dilakukan untuk memastikan agar perangkat hukum yang dibuat Pemerintah Indonesia sesuai dengan persyaratan internasional. “Kami ingin sesuai dan dapat diterima, pas dengan persyaratan internasional. Misalnya, informasi apa? Competent authority-nya siapa?” kata Hadiyanto, Rabu (29/3).

Perppu adalah perangkat hukum yang bersifat mendesak. Perppu ini akan akan menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan aturan kerahasiaan bank yang selama ini ada dalam empat undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hadiyanto bilang, Perppu merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi salah satu ketentuan primer yang disyaratkan OECD. Ketentuan Primer tersebut harus dipenuhi oleh Indonesia pada Juni nanti.

Menurutnya, Perppu tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Namun calon payung hukum itu akan diprioritaskan bagi pembayar pajak asing. “Tetapi nanti setelah memperoleh masukan OECD, mungkin akan lebih terbuka lagi pandangan,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Perppu tersebut akan rampung Mei mendatang. Selain perangkat hukum level undang-undang, ada syarat lagi yang harus dipenuhi Indonesia untuk ikut AEoI.

Persyaratan tersebut berupa sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga konten. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab. Indonesia juga harus memiliki kerahasiaan database yang kuat. “Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk sistem TI agar setara AEoI,” katanya.


JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum menerapkan kebijakan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di Undang-undang Perbankan.

“Untuk bisa mengikuti AEoI, aturan perundangan-undangan harus selesai pada Mei ini yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, persyaratan tersebut wajib dilakukakn semua negara yang berkomitmen untuk ikut AEoI. Bila tidak, maka Indonesia tidak akan mendapatkan informasi dari negara lain.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan bahwa pertukaran informasi perbankan itu sangat penting bagi Indonesia. Dari data tax amnesty, sebagian besar harta yang dideklarasikan berasal dari luar negeri.

“Kalau kita tidak bisa menjangkau data wajib pajak itu, akan mengalamai kesulitan untuk meningkatkan penerimaan pajak,” kata Ani.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEoI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada data base yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangi komitmen ikut AEoI. Sebagian akan menerapkan AEoI pada tahun ini, dan sebagian lagi pada 2018.

“Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk IT sistem agar setara dengan AEoI,” ucap Ani.

Juli 8, 2017

beautiful: KOTA di bawah AIR … (lage, reposts: 190113)_090717

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:00 pm

underwater city SMALL


pada tgl 12 Februari 2007, gw pernah posted :
dubai katanya lage bikin kota di dasar laut … jakarta kayanya pantes juga kalo bikin mal n itc di bawah kali ciliwung … keren tuh … jadi banjir ga bakal jadi masalah lagi, malah pemandangannya river-view lagi …. daerah serapan air tidak akan terganggu lagi oleh banyaknya mal , apartemen, rusun, real estate n itc … usul doang seh … khan insinyur indo katanya ga kalah dari insinyur dari luar, ya buktiin d kalo emang bisa … bersama kita bisa …. hehehehehhehe

telegraph: The Pearl of Dubai, set in the shallow waters of The World Islands development off the coast of Dubai, has been modelled after the mythical lost city of Atlantis and inspired by the look of the Hollywood films Pirates of the Caribbean and Avatar, according to Reef Worlds, the Los Angeles-based underwater tourism design company developing the project.

The five-acre park, billed as the largest sustainable underwater tourism site, will be accessible to swimmers and divers of all ages and levels who can view the site near the surface of the sea by snorkelling or explore it deeper underwater by scuba diving. The company hopes to create a park where “everybody can be satisfied”, with children able to snorkel, while parents go diving and teenagers explore the waters in a semi-submersible, The National, the Abu Dhabi-based daily, reported earlier this year.

“Ideally, we would be looking for somebody to be able to walk down the sand and right into the structure”, said David Taylor, director of development for Reef Worlds.


The project is hoping to attract tourists from the $3bn scuba diving and snorkelling market as well as a variety of marine life to The World, an artificial archipelago of 300 islands, the construction of which began in 2003 but was put on hold when the 2008 financial crisis hit. As of late last year, only two of the islands had been developed.

“The UAE has a unique tourism problem that we address. When one considers Dubai and the region, scuba diving and underwater exploration is not on the Top Ten list, and yet it is almost everywhere else in the world,” said Taylor.

“The Reef Worlds brand is all about sustainability and the creation of new habitat while at the same time adding instant tourism revenue and excitement to waterfront resorts,” he added.

The company has yet to announce an official opening date for the Pearl of Dubai. It is also currently working on parks to boost tourism in the Philippines.

The UAE’s most populous city has been known for its ambitious tourism projects and grand scale attractions, including the Mall of the World (the world’s largest shopping mall) and the Burj Khalifa (the tallest building in the world), and the Dubai Eye (the world’s biggest Ferris wheel), plans for which were approved last year as part of a major new tourist complex.

dubai underwaterhotelSMALL

Last year, Dubai unveiled plans for the Water Discus hotel, an underwater hotel where guests could have the option of sleeping below the surface of the sea. The 21-room complex would feature large disc-shaped buildings both above and below the water, with facilities including a bar and a dive centre. The hotel’s “legs” would actually be lifts, transporting guests between the two sections.

Earlier this year, the city announced its plans to become the ‘world’s most visited city’, attracting 20 million tourists by 2020 to coincide with the Expo 2020, an international architecture and technology trade fair which is expected to bring $23bn into the emirate.

Other developments underway include Mohammad Bin Rashid City, a multi-billion dollar tourism, retail and arts centre, which will include a park ready to accommodate 35 million visitors, the largest area for arts galleries in the Middle East and North Africa, and Dubai’s Mall of the World.

Bluewaters Island, a £963 million reclaimed land development, will be home to The Dubai Eye, while the Dubai Water Canal, adding six kilometres to the waterfront, will see the arrival of 450 new restaurants and a wide array of luxurious marinas for yachts.

MBR District One will contain a 350,000 sq m water park and Dubai Adventure Studios, expected for completion this year, will have five theme parks.

Atlantis The Palm, Dubai

1, One Crescent Road, Dubai, United Arab Emirates, 211222

Rooms: 1539

dubai underwaterhotelSMALL

Atlantis, The Palm overlooks the lapping waters between the central fronds and crescent of The Palm, Jumeirah.
As the ultimate resort destination, Atlantis, The Palm is full of trails of discovery with vibrant entertainment and ocean-themed delights.
The world-renowned Nobu offers a fusion of Asian flavours and is a destination restaurant of celebrity status.
Santi Santamaria will feature with his signature seafood restaurant,
Ossiano. SeaFire is a sumptuous steakhouse and grill with open fire and terracotta hues.
Set within manicured aquatic gardens, the Family Pool and Royal Pool have views towards The Palm. Watersports such as windsurfing and kayaking can be enjoyed from the Atlantis beach.
Other excursions, such as deep-sea fishing can be arranged through the hotel concierge. Discover the secrets of Atlantis in a labyrinth of chambers.
Inspired by the myths of the lost continent, it will immerse you in an exotic array of sea creatures, mystical antiquities and ancient ruins.
Guest rooms are luxuriously appointed and spacious offering a truly memorable experience.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati memandang Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan penyatuan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Menurut dia, pemerintah masih dapat membenahi permasalahan-permasalahan menahun di Jakarta.

“Menurut saya Jakarta sebenarnya masih bisa dibenahi dan diselesaikan persoalannya, karena persoalan Jakarta lebih pada manajemen. Masalah banjir, macet, dan urbanisasi bisa diselesaikan,” kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Enny menjelaskan, tidak semua kota yang menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian menjadi kacau.

Contohnya seperti Tokyo (ibu kota Jepang), London (ibu kota Inggris), dan Paris (ibu kota Perancis).

Menurut Enny, permasalahan Tokyo tak jauh berbeda dengan Jakarta. Tapi pemerintah setempat mampu membuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

(Baca: Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta)

Meskipun di sisi lain, banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Seperti New Delhi dengan Mumbai (India), Kuala Lumpur dengan Putrajaya (Malaysia), dan New York dengan Washington DC (Amerika Serikat).

“Tentu itu pilihan tipe mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan bangsa kita dan efektifitas dari fungsi serta peran kota tersebut,” kata Enny.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat kajian komprehensif seelum merealisasi rencana ini. Pemerintah, lanjut dia, harus membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal. Seluruh kota berpeluang menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

“Artinya begini, faktor untuk mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota itu jangan hanya berdasarkan fakta yang sekarang ada. Pertimbangan yang digunakan harus lebih dari satu aspek,” kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa, jika rencana ini jadi terealisasi.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018.

Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan di 3 Lokasi)


Liputan6.com, Jakarta Pemandangan bawah laut memang menyimpan sejuta misteri dan keindahan tiada dua. Indahnya ragam biota laut merupakan beberapa dari segudang kecantikan yang ditawarkan oleh dunia bawah laut.

Tak masalah jika Anda tak bisa menikmatinya dengan cara diving. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk merasakan sensasi yang ditawarkan oleh alam bawah laut. Ya, solusi tersebut ialah menginap di hotel-hotel yang menawarkan pemandangan bawah laut langsung. Terbayang kan, bagaimana momen ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup Anda?

10 Gedung Bersejarah Ini Disulap Jadi Hotel Modern Nan Mempesona
Menteri Khofifah Beri Apresiasi Gusti Prana Sang Penyelamat Laut
Laut RI Bebas dari Kapal Asing, KKP Minta Nelayan Kembali Melaut

Seperti yang dilansir dari Purewow.com, berikut rekomendasi hotel di dunia yang menjanjikan pemandangan menakjubkan alam bawah laut.

1. Atlantis, The Palm – Dubai
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Selain memiliki interior mewah, hotel ini juga dilengkapi dengan dua underwater suites yaitu Poseidon dan Neptune. keduanya dilengkapi dengan ceiling menghadap ke Ambassadoor Lagoon yang merupakan rumah bagi 65.000 hewan laut diantaranya hiu, ikan pari dan jenis ikan lainnya. Kemewahan lainnya yang ditawarkan dari hotel ini ialah personal butler yang siap melayani Anda selama 24 jam serta sabun mandi dengan serpihan emas 24 karat. Mewah!

2. Resort World Sentosa – Singapura
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Tak perlu pergi jauh-jauh untuk merasakan sensasi menginap layaknya di bawah laut. Singapura hadir dengan Resort World yang hadir dengan pemandagan kamar yang menghadap ke dalam akuarium yang dihuni oleh 100.000 hewan laut, beberapa diantaranya merupakan satwa unik seperti lumba-lumba dan hammerhead shark.

3. Lime Spa – Maldives
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Maladewa terkenal akan pemandangan laut yang begitu indah. Tak ingin sekedar melihat pemandangan dari atas laut saja, sebuah spa menawarkan sensasi relaksasi yang sesungguhnya. Ruangan spa di Lime spa hadir dengan kaca-kaca yang mengelilingi ruangan di mana Anda bisa melihat ragam biota laut yang menakjubkan.

the beginning of the underwater world

underwater city SMALL


shimizu: An Idea to Connect Vertically with the Deep Sea

Approximately 70% of the earth’s surface is covered by the ocean, and the ocean itself consists of approximately 80% deep sea.
The deep sea offers enormous potential for ensuring effective and appropriate cycles and processes in the earth’s biosphere.
Unfortunately, we have yet to make the most of this potential.
This large-scale concept seeks to take advantage of the limitless possibilities of the deep sea by linking together vertically the air, sea surface, deep sea, and sea floor.
Now is the time for us to create a new interface with the deep sea, the earth’s final frontier.

dubai underwaterhotelSMALL

Breaking free from past patterns of land development, which have focused mainly on efficiency, this plan is intended to promote true sustainability while maximizing use of the deep sea’s resources.

SHIMIZU: dream ocean deep city

dukungan bwat proyek kota bawah air Shimizu

underwater city SMALL

kandidat ocean city

kandidat ocean cityB

12 konsep desain kota di bawah laut (real sci-fi)

underwater city SMALL

long jump icon


Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau disebut tanggul laut di wilayah utara Jakarta. Tanggul laut ini memiliki peran penting sebagai penahan banjir di wilayah Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan, kondisi penurunan muka tanah di Jakarta saat ini lebih cepat dari perkiraan. Penurunan muka tanah ini disebabkan beberapa hal, di antaranya pergerakan dasar laut, serta eksploitasi air tanah sebagai sumber air. Itu juga dipengaruhi kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global.

“Kebanyakan sumber air bersih Jakarta tidak banyak jaringan distribusi dari PDAM tapi langsung mengambil air tanah. Dan apabila dilakukan dalam jumlah yang masif sebagai akibatnya terjadi penurunan muka tanah lebih cepat daripada yang alamiah hanya karena pergerakan dasar laut,” jelas dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Tak Ingin Jakarta Tenggelam, Proyek Tanggul Raksasa Berlanjut
10 Proyek Prestisius Indonesia dengan Investasi Terbesar
Kementerian PUPR Ingin Bentuk Unit Khusus Proyek Tanggul Raksasa
Melihat kondisi itu, keberadaan tanggul laut dinilai perlu sebagai upaya menahan banjir di Jakarta. Namun memang, untuk mewujudkan hal tersebut mesti secara bertahap.

Bambang menerangkan, sebagai tahap awal, pemerintah telah membangun tanggul pantai. Pembangunan tanggul pantai ini dilakukan di titik-titik Jakarta yang rawan banjir. Total panjang tanggul pantai 20 km dan bakal rampung dalam 2 tahun ke depan.

“Jadi kita mulai dengan tahapan pertama membangun tanggul pantai sekitar 20 km difokuskan pada daerah paling rawan sering terkena banjir rob. Paling tidak dari sekarang sampai 2 tahun ke depan mudah-mudahan tanggul 20 km selesai. Dan mudah-mudahan tanggul itu menjaga Jakarta sampai 2025,” jelas dia.

Namun, jika itu tak cukup maka diperlukan tanggul laut atau NCICD. NCICD yang digodok Bappenas berbeda dengan konsep yang ditawarkan Belanda. Bambang mengaku konsep yang ditawarkan Belanda ialah menutup wilayah pantai utara Jakarta.

“Usulan kami karena wilayah Teluk Jakarta ada mangrove, tambak, nelayan maka kita usulkan meskipun ada tanggul laut pada titik-titik tertentu ada kanal. Misalkan Kampung Nelayan Muara Angke, mungkin dilepas pantai ada tanggul yang kita pastikan nelayan bisa melaut melalui kanal menuju laut lepas Laut Jawa,” ujar dia.

Bambang menerangkan, konsep tanggul laut yang diusung Bappenas berbeda dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi 17 pulau hanya sekadar menambah daratan tidak berperan sebagai tanggul.

Bambang mengatakan, terdapat beberapa skenario terkait tanggul laut tersebut. Seperti, tanggul dengan reklamasi.

“Skenario kedua tanggulnya tanpa reklamasi, hanya tembok saja mungkin hanya dipakai untuk jalan, listrik, ataupun kereta api tapi tidak untuk suatu gedung atau tempat orang tinggal,” ungkap Bambang.

Meski demikian, dia menuturkan, untuk pembangunan tanggul laut membutuhkan biaya yang tidak murah.

“Memang yang harus jadi perhatian besaran biaya kenapa usulan Belanda mengaitkan tanggul dengan reklamasi, karena biaya membangun tanggul sendiri sekitar Rp 85 triliun tanpa pulau. Tentunya Rp 85 triliun bukan jumlah uang kecil salah satu cara adalah bagaimana pemerintah bisa kerjasama swasta,” tandas dia.


JAKARTA kontan. Calon wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2017, Sandiaga Salahudin Uno menanggapi pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta para penentang proyek reklamasi untuk menunjukkan data.

“Tentu kami hargai sikap itu, kami saat ini telah mem-follow up permintaan itu dan nanti tim saya yang akan memformulasikan data-datanya. Kami siap membicarakan hal tersebut bersama pemerintah dan masyarakat kecil untuk mewujudkan revitalisasi masyarakat pesisir,” kata Sandiaga di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).
Kata Sandiaga, kebijakan yang membuat masyarakat pesisir menjadi poros pembangunan sudah lama dicita-citakan rakyat Jakarta. “Tentu pembicaraan masalah tersebut membuat cita-cita itu semakin dekat,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan segera melakukan pembicaraan terkait kelanjutan proyek reklamasi. Ia memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang selama ini menentang reklamasi untuk menunjukkan data-data.

“Saya akan undang semua stakeholder, pihak-pihak yang selama ini menentang bisa menunjukkan data-data ilmiah, jangan hanya bicara lewat media saja. Kami juga tidak ingin negeri ini hancur, jadi jangan menuduh macam-macam,” ujarnya saat berkunjung ke kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (6/5).

(Rizal Bomantama)

dubai underwaterhotelSMALL


 Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, naik perahu karet bersama sejumlah relawannya untuk menyusuri Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (20/11/2016) siang.

Sembari mengenakan rompi pelampung, Sandi melihat-lihat kondisi di sekeliling kali Pesanggrahan hingga merasa kagum.

“Saya lihat tadi ada ikan, bagus banget sungai atau Kali Pesanggrahan ini dirawat dengan kearifan lokal. Menurut saya, semangat Babeh Idin, yang merawat kali ini, perlu diteruskan,” kata Sandi.

Babeh Idin merupakan seorang pegiat lingkungan yang aktif membentuk komunitas Sangga Buana serta mempelopori terbentuknya hutan kota di dekat kali Pesanggrahan. Pria dengan nama asli Chaerudin ini turut menemani Sandi sepanjang menyusuri kali Pesanggrahan.

Sandi sempat membandingkan kondisi Kali Pesanggrahan dengan Kali Krukut, tempat yang pernah dia datangi sebelumnya. Menurut Sandi, kondisi keseluruhan Kali Krukut lebih buruk ketimbang kali Pesanggrahan. Sampah juga lebih banyak didapati di Kali Krukut.

“Saya sudah dua kali turun lihat kali, yang ini bersih kalinya. Kalau yang pertama di Kali Krukut itu lebih parah, banyak limbahnya. Kali ini soalnya dirawat sama Babeh Idin dan komunitas Sangga Buana, komunitas binaannya Babeh,” tutur Sandi.

Pada saat bersamaan, Babeh Idin berharap Sandi dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Jakarta. Secara khusus, Babeh Idin menyinggung tentang bantuan untuk pengerukan kali Pesanggrahan dengan tetap menjaga alur kali yang berkelok-kelok.

“Kalau mau bantu kami, bantu dukungan saja, perjuangan kami itu dihargai. Enggak usah dibayar, cukup dijaga saja peradaban sungai. Kali juga jangan dipancang, maksud gue, dibantu pembersihan kali dengan memperhitungkan kearifan lokal juga,” ujar Babeh Idin.


TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan, mengutarakan niatnya untuk membenahi sejumlah fasilitas yang tidak kalah penting dari sekedar pembangunan fisik di Ibu Kota.


Ahok Klaim Uji Medis Pilkada Bantah Tudingan Haji Lulung
Sandiaga Bertemu Anak Yatim, Bawaslu Imbau Tidak Kampanye 
Ditanya Program, Begini Jawaban Cagub DKI Agus Yudhoyono

“Kami akan teruskan semua bangunan-bangunan fisik, tapi yang tidak kalah penting kami ingin bangun budayanya, kami ingin bangun kualitas pendidikannya, kesehatannya,” kata Anies usai menjalani tes kesehatan di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat, Sabtu 24 September 2016.

Anies menginginkan fasilitas kesehatan publik di Jakarta seharusnya bisa setara dengan kota metropolitan terbaik di dunia. Keinginan serupa juga berlaku bagi fasilitas pendidikan umum, yang dia anggap belum setara dengan kota metropolitan dunia. “Hari ini itu tidak terjadi. Hari ini belum ada,” ujarnya.

Anies kemudian membandingkan kinerja pendidikan Jakarta dengan Yogyakarta semasa masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menuturkan, saat masih mengurus pendidikan, Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 juta per tahun untuk setiap anak. Sedangkan Yogyakarta mengalokasikan Rp 500 ribu per tahun untuk setiap anak. “Tapi kinerja pendidikannya, DIY jauh lebih baik daripada DKI,” kata dia.

Atas dasar itu, Anies pun berniat untuk memperbaikinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. Langkah awal yang baru ia tempuh adalah dengan bersedia maju mengikuti pemilihan Gubernur DKI 2017.


Nantinya, dia ingin melihat para ibu mengantar anaknya ke sekolah, dan yakin bahwa anaknya diberi pendidikan yang baik, fasilitas, serta guru yang baik. “Sehingga mereka punya masa depan lebih baik. Kami ingin Jakarta yang lebih baik,” ujarnya.

Anies Baswedan merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia hanya menjabat selama lebih kurang dua tahun.


Anies terkena perombakan kabinet dan posisinya digantikan oleh Muhadjir Effendy. Anies diketahui menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda saat dilantik pada usia 38 tahun di Universitas Paramadina.



Jakarta detik- Kawasan Kemang, Jakarta Selatan dilanda banjir parah. Hingga siang tadi petugas terus menyedot air yang masih tergenang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa persoalan banjir di DKI Jakarta ialah salah satu hal yang harus jadi fokus. Hal ini disebabkan musim kemarau basah yang saat ini tengah dihadapi Indonesia karena fenomena alam La Nina.

“Makanya kita itu jangan kejebak ngomong pilgab-pilgub, pilgab-pilgub, ya. Karena persoalan kita sekarang ini salah satunya mengatasi banjir dengan anomali cuaca La Nina ini,” ujar Djarot di Auditorium Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Terkait banjir di Kemang, Djarot mengatakan sudah dilakukan pengecekan. Hasilnya didapati fakta bahwa ada tanggul yang jebol dan endapan di dasar kali Krukut dan Kali Grogol.

“Contoh seperti kemarin di Kemang, karena memang di sana kita cek ada beberapa tanggul yang jebol. Kemudian kita harus selalu (cek) sedimennya (yang) sudah sangat tinggi, kita keruk terus itu,” ucap Djarot.

“Artinya memang kita harus normalisasi Kali Krukut, Kali Grogol. Itu harus,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa Kemang sebetulnya ialah daerah resapan air. Perizinan pembangunan di sana akan diperketat lagi.

“Kemudian di sana kita harus lebih ketat lagi untuk supaya jangan sebetulnya itu kan salah satu daerah resapan, daerah ruang terbuka hijau, untuk permukiman. Sekarang sudah mulai banyak alih fungsi,” ujar Djarot.

Jebolnya tanggul di Kemang, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh banyaknya bangunan yang berhimpitan di badan sungai. “Kita sudah beberapa kali tegasin bahwa supaya kalau ahli fungsi betul-betul dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian bangunan-bangunan yang berhimpitan dengan garis sepadan sungai, di atas tanggul-tanggul itu, ya jebol lah,” kata Djarot.


Jakarta, HanTer –Reklamasi secara sederhana hanyalah proses menciptakan lahan baru di atas kawasan perairan entah itu di lautan, sungai, atau danau.

Namun, pada saat ini aktivitas tersebut perlu dipikirkan secara matang karena ternyata relatif banyak memiliki implikasi tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga aspek sosial, bahkan juga bidang politik.

Majalah internasional The Economist dalam edisi 28 Februari 2015 menyatakan bahwa negara-negara di Asia seperti memiliki hasrat yang besar untuk reklamasi yang membuat senang para pengembang.

Namun, di lain pihak, minat yang besar dari kawasan Asia untuk melakukan reklamasi juga mencemaskan sejumlah pihak karena dampaknya pada lingkungan serta komplikasi legal akibat reklamasi tersebut.

The Economists mencontohkan Singapura yang sejak merdeka tahun 1965 telah memperluas 22 persen areanya saat ini, tepatnya dari sekitar 58.000 hektare pada awal berdirinya negara itu hingga sebesar 71.000 hektare.

Bahkan, Singapura juga merencanakan menambah sekitar 5.600 hektare lagi hingga 2030. Tidak heran bila lembaga program lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa Singapura adalah pengimpor pasir terbesar di dunia saat ini.

Aktivitas pengerukan Singapura sebagaimana diketahui telah lama dipandang negatif oleh sejumlah negara tetangganya, hingga Malaysia, Indonesia, dan Kamboja, serta Vietnam juga mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor pasir.

Singapura sendiri juga mencemaskan dua proyek reklamasi besar Malaysia yang berlangsung di Selat Johor (kawasan perairan yang memisahkan kedua negara).

Tidak hanya negara-negara ASEAN, tetapi negara raksasa Asia Republik Rakyat Tiongkok juga merencanakan reklamasi di sejumlah pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan.

Reklamasi yang dilakukan negara Tirai Bambu itu dilakukan di kepulauan Spratly yang juga diklaim antara lain oleh negara Filipina dan Vietnam.

Persengketaan terkait dengan reklamasi. Pada beberapa tahun terakhir, juga menyambangi Indonesia, seperti rencana reklamasi di Teluk Benoa (Bali) dan Teluk Jakarta.


Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil melakukan kajian untuk memperbaiki rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD)

“Presiden menugaskan Bappenas untuk memperbaiki perencanaan secara komprehensif sehingga pembangunan NCICD ini dapat dilaksanakan sesuai norma, aturan, kaidah-kaidah lingkungan, dan juga masalah sosial, terutama masyarakat nelayan,” kata Sofyan saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4).

Rapat terbatas Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi secara khusus membahas tentang reklamasi pesisir pantai Jakarta. Hadir dalam rapat itu, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Banten Rano Karno.

dubai underwaterhotelSMALL

Dia mengatakan, program NCICD adalah best practice di berbagai negara. Disebutkan, negara-negara seperti Belanda dan Dubai telah menerapkan pola ini untuk mengatasi ketersediaan lahan. “Ini adalah sesuatu hal yang baik. Banyak negara yang telah melakukan hal yang sama di Belanda, Dubai, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki perencanaan,” kata Sofyan.

dubai underwaterhotelSMALL

Presiden Jokowi mengatakan pengendalian sumber daya air dan lingkungan ‎di DKI Jakarta harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara harus memiliki ketahanan serta daya tahan lingkungan berkelanjutan (sustainable),khususnya dalam penyediaan kualitas air, dan mitigasi penurunan permukaan tanah.

Selain itu, Jakarta harus memiliki sarana untuk pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan pengendalian banjir. Apalagi, saat ini penurunan tanah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 7,5 hingga 12 cm. “Diperkirakan seluruh wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030 mendatang,” kata Presiden Jokowi.

Di sisi lain, kata Jokowi, sebanyak 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya dan diintegrasikan ke Teluk Jakarta. “Pembangunan pesisir di Jakarta Utara, NCICD yang sudah digagas cukup lama ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jangan dipersempit hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta,” jelas Jokowi.

Whisnu Bagus Prasetyo/WBP



Jakarta kontan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.

“Presiden tekankan proyek ini tidak dikendalikan oleh swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi. “Presiden memberi arahan dan sekaligus minta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk selesaikan planing besar, antara program Garuda Project dengan terintegrasi bersama reklamasi 17 Pulau,” kata Pramono.

Mengenai proyek reklamasi yang sudah berjalan, Pramono mengatakan akan dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan singkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan yang ada. “Dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama,” ucap Pramono.

(Imanuel Nicolas Manafe)


JAKARTA kontan. Meski sebagian Jakarta dilanda banjir hingga Kamis (21/4) sore, sebagian kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, bebas banjir. Padahal sebelum ditertibkan, dibangun tanggul, serta jalan inspeksi, Kampung Pulo menjadi “ikon” banjir Jakarta paling ramai dikunjungi wartawan.

Pukul 17.00 Kamis sore itu, tinggi permukaan air Kali Ciliwung sudah hampir sama dengan permukaan jalan inspeksi. Arus kalinya pun deras. Tetapi tinggi tanggul setinggi semeter lebih di sepanjang ruas Kampung Pulo, mencegah air kali tumpah ke jalan inspeksi.

“Sebelum dibangun tanggul, permukaan air kali setinggi itu, sudah membuat rumah rumah di pemukiman yang paling rendah seperti yang tampak di tepian jalan inspeksi ini sekarang, tinggal kelihatan separuhnya saja,” Ketua RT 5 RW 3, Dadang sambil menunjuk deretan rumah berlantai dua.

Hari itu, rumah warga di tepi jalan inspeksi, hanya tergenang air sekitar 50 sentimeter. “Genangan air di situ berasal dari hujan lokal, sedang air pasang di Kali Ciliwung berasal dari air hujan yang jatuh di Bogor,” tutur Ronny (33) petugas mesin pompa Sudin PU Tata Air Jakarta Timur saat ditemui disela kerjanya, mengontrol mesin pompa air, kemarin. Menurut dia, permukaan air Sungai Ciliwung mulai naik sejak pukul 15.00.

Dadang menambahkan, genangan terjadi karena mobil pompa air datang terlambat. “Baru datang (Kamis) jam 07.00 tadi. Biasanya ngga ada genangan di pemukiman. Karena petugas terlambat datang, pintu air juga terlambat ditutup sehingga air dari Kali Ciliwung yang sedang naik, masuk ke pemukiman penduduk,” papar Dadang.

Menurut dia, sejak tanggul selesai dibangun, sudah enam kali Kali Ciliwung pasang karena hujan lebat turun di Jakarta dan Bogor. Meski demikian, Kampung Pulo tak lagi tergenang apalagi banjir. Genangan baru terjadi hari itu saja karena mobil pompa datang terlambat. “Tapi petugasnya tanggap kok. Begitu kita telpon langsung datang. Mobil pompa memang biasanya diparkir di sini. Tapi karena petugas kemarin libur, mobil mereka bawa pulang,” lanjut Dadang.

Dia mengatakan, sebelum mobil pompa datang, genangan air di pemukiman mencapai 80 sentimeter. Air mulai menggenangi rumah warga  sampai 50 sentimeter pada pukul 07.00 setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 22.00.

Dadang mengatakan, saat ini Pemprov DKI sedang menyiapkan memasang saluran air di tepi pemukiman, serta rumah pompa air. Kelak, air hujan maupun air limbah rumah tangga yang tertampung di saluran air, disedot dan dibuang ke Kali Ciliwung.

“Kalau rumah pompa sudah jadi, truk mesin pompa air ngga perlu datang lagi. Rumah pompa berfungsi, saluran air selesai dibangun, Kampung Pulo dijamin bebas genangan. Apalagi banjir. Dah lupa tuh. Wahahahahaha…” kata Dadang senang.

Sore itu Dadang dan belasan warga duduk duduk di atas deretan beton beton saluran air yang masih menunggu dipasang. Beberapa anak bermain sepeda. Meski demikian masih ada beberapa anak lain memilih bermain air di genangan air yang ada di gang pemukiman. (Windoro Adi)


JAKARTA okezone- Hujan deras yang mengguyur Kota Jakarta sejak semalam menyebabkan beberapa daerah di Jakarta tergenang air. Kondisi ini mengharuskan PT PLN (persero) mematikan sejumlah aliran listrik di Jakarta.

“Demi keamanan dan keselamatan pelanggan, PLN memutus aliran listrik dengan memadamkan gardu Distribusi,” papar Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan, Distribusi Jakarta Raya‎ PLN Mambang Hertadi dalam keterangan resminya, Kamis (21/4/2016).

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan PLN memadamkan aliran listrik. Berikut daftarnya:

1. Gardu Distribusi tergenang air

2. Wilayah perumahan pelanggan tergenang air

3. Gardu dan perumahan pelanggan tergenang air

4. Gardu induk tergenang air

(Baca: Daftar Kawasan yang Mati Listrik di Jakarta)Dia mengatakan, PLN akan menormalkan listrik kembali apabila instalasi di sisi PLN maupun pelanggan sudah benar-benar kering dan siap. (kmj)



JAKARTA kontan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.

“Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan,” tutur Susi saat menjadi narasumber utama dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, Rabu malam (13/4).

Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.

Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.

“Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan,” imbuh Susi.

Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.

Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.

Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.

“Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan,” tandas Susi.

Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.

Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.

Kesepuluh pulau tersebut adalah:

– Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
– Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
– Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
– Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
– Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

– Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

(Hilda B Alexander)

2e615-padi2bkapas SMALL


Jakarta detik – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (11/4) kemarin memenuhi undangan Komisi VII DPR RI untuk membahas isu strategis bidang LHK terkait reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta. Dalam pertemuan itu, Siti pun menjelaskan kronologis pemberian izin reklamasi pantura Jakarta tersebut.

Siti mengatakan, gagasan pengembangan kawasan pantura Jakarta tersebut telah dimulai sejak tahun 1994. Melalui studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pantura kemudian dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003.

“Hasil studi ketidaklayakan Amdal Pantura yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, kemudian digugat oleh enam pengembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN tanggal 11 Februari 2004 mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 mengenai ketidaklayakan lingkungan Amdal Pantura, batal demi hukum,” kata Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (12/4/2016).

Atas putusan ini, lanjut Novrizal, Kementerian LHK kemudian melakukan upaya hukum banding yang diterima Panitera PTUN pada Agustus 2004. MA kemudian mengabulkan permohonan kasasi, yang kemudian diajukan PK oleh pengembang dan KLH dikalahkan.

“Berkaitan dengan pencabutan SK MenLH nomor 14 tahun 2003, maka reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta kemudian tetap dilaksanakan oleh pengembang dengan membuat studi Amdal secara parsial. Serta dinilai oleh Komisi penilai Amdal Provinsi DKI,” kata Novrizal.

“Sejak itu tidak ada lagi interaksi KLH dalam urusan tersebut, mengingat otoritas Amdal ada pada Pemda DKI Jakarta,” tambahnya.

Untuk mengurai benang kusut reklamasi Pantura Jakarta, kata Novrizal, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal kepada Komisi VII DPR RI. Pertama, dengan mempertimbangkan wilayah reklamasi bagian barat dan bagian timur, maka Amdal tunggal per pulau perlu diperkuat dan dianalisis secara majemuk, regional dan terpadu melalui penajaman Rapid Analisis KLHS 2012-2030 yang sudah dibuat oleh Pemda DKI.

“Untuk itu Menteri LHK akan meminta laporan dari Gubernur DKI dan akan mendukung dengan penambahan substansi kajian lingkungan di setiap Zonasi (Barat, Tengah dan Timur) yang terkait dengan Pemda Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk penajaman dan penyempurnaan KLHS Pantura,” jelas Novrizal.

Selanjutnya, hasil penyempurnaan dan penajaman KLHS akan menjadi masukan bagi pengaturan Detail Tata Ruang, penyempurnaan RKL RPL bagi rencana kegiatan yang memiliki Amdal (Pulau N/Pelindo) dan menjadi dasar bagi proses Amdal bagi kegiatan yang sedang atau belum memiliki Amdal.

“Terhadap Amdal yang sudah disetujui oleh otoritas masing-masing, akan dilakukan second line supervisi dengan cara dilakukan review Amdal oleh KLHK atau law enforcement menurut kebutuhan, sesuai dengan Pasal 73 UU 32 Tahun 2009,” katanya.

Menteri LHK juga mengusulkan penegasan tentang ketentuan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah negara yang pemanfaatan atau pengelolaan dengan melibatkan pihak ke-3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan atau mekanisme konsesi/ perizinan. Menteri Siti juga mengusulkan untuk diaktifkan kembali badan pengendali pengembangan pantura yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam rangka pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reklamasi pantura serta penataan kawasan pantura, sebagaimana diatur Pasal 5 Kepres 52 Tahun 1995.

“Menteri LHK akan berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang otoritas reklamasi sesuai dengan UU 27 tahun 2007. Serta konsultasi dengan Mendagri terhadap prosedur judicial preview Rancangan Perda yang sedang dibahas oleh DPRD DKI sesuai UU 23 tahun 2014,” jelas Novrizal.


2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA okezone- Tersangka kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah (Raperda) Teluk Jakarta, M Sanusi menyebutkan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pernah bertemu pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Pertemuan tersebut disampaikan Krisna Murthi selaku kuasa hukum Sanusi. Sanusi yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menceritakan, tutur Krisna, pernah ada pertemuan Aguan dengan Balegda dan Bamus DPRD DKI Jakarta. Tapi kapan, di mana, dan detil isi pertemuan tidak diketahui Krisna.

“Jadi begini, kalau Bang Uci (Sanusi), ada pertemuan itu Pak Aguan dengan pimpinan Baleg, dengan pimpinan bamus, betul. Tapi ketika berbicara mengenai Raperda, ini kan bukan domain bukan kewenangan Bang Uci, Bang Uci keluar dari situ,” kata Krisna saat dihubungi Sindo.


Jadi, dia mengklaim, ada informasi yang dihembuskan pihak-pihak tertentu bahwa Aguan memberikan kepada anggota dan pimpinan baleg dan bamus untuk mengesahkan dua Raperda reklamasi dalam paripurna. Karena paripurna beberapa kali gagal maka jelas tidak ada koneksitas antara Aguan dengan Sanusi.

Krisna membantah, bahwa Sanusi lebih dahulu menelefon untuk meminta duit dari Aguan sebelum menerima suap dari tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja.

“Enggak ada, enggak ada. (bertemu Aguan) justru Bang Uci lagi ngerayu ini ceritanya, bukan ngerayu sih tapi lagi kepengen minta jualan produk-produk Pak Aguan yang lagi bangun,” kilahnya.



KOMPAS.com – Pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan, mengungkapkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya bertentangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2012.

Perpres tersebut selama ini digunakan untuk menghalalkan pelaksanaan reklamasi sebab memang memberi restu pada pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi.

“Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah,” demikian buni pasal 16 Perpres tersebut.

Alan tak menampik bahwa dari sudut pandang kewilayahan, berdasarkan perpres tersebut, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mereklamasi.

Hanya empat pulau di pantai utara Jakarta yang merupakan kawasan strategis nasional dan berada di bawah kewenangan kementerian, yaitu Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari. Sisanya berada di bawah kewenangan pemerintah DKI.

Namun demikian, Alan mengajak untuk melihat hal lain yang sebenarnya juga terungkap pada Perpres tersebut, tentang syarat-syarat dilaksanakannya reklamasi.

Ayat 4 Perpres itu berbunyi, “Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.”

Aspek teknis diantaranya adalah hidrooseanografi yang meliputi arus laut dan sedimen. Aspek lingkungan diantaranya kualitas air. Aspek sosial ekonomi diantaranya terkait mata pencaharian dan potensi konflik.

Dari aspek lingkungan, berdasarkan kajian Dannish Hydraulic Institute (DHI), lembaga yang dikontrakl khusus oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2011, reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan.

“Berdasarkan kajian 17 pulau sekaligus, bukan pulau per pulau, reklamasi akan mengakibatkan perlambatan arus,” kata Alan ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2016).

Lambatnya arus berakibat pada banyak hal. Arus berperan “mencuci” material di suatu perairan. Arus yang lambat berarti kemampuan “cuci” juga berkurang sehingga akan mengakibatkan akumulasi material di sekitar pulau reklamasi.

Material tersebut bisa berbagai macam. Pertama adalah sedimen yang berasal dari perairan darat. Akumulasi sedimen, atau sedimentasi, akan mengakibatkan penyumbatan. Air dari darat akan sulit masuk ke laut. Ini berpotensi menimbulkan limpasan.

Kedua adalah material organik. Meskipun bisa bersifat “menyuburkan” perairan, material organik bisa bersifat toksik bila berlebihan. Akumulasinya akan menyebabkan kematian ikan.

Akumulasi material organik juga akan memicu pertumbuhan alga beracun. Bom populasi alga memang umum terjadi di perairan. “Tapi reklamasi akan meningkatkan peluangnya,” kata Alan.

Yang paling berbahaya adalah material berupa logam berat. Perairan utara jakarta sudah terkenal dengan kandungan logam beratnya. Jika arus melambat, logam berat yang terakumulasi di perairan utara Jakarta makin tinggi.

Dalam kesimpulan laporannya, DHI menyebutkan bahwa reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan dan sejauh ini belum ditemukan cara untuk memitigasi beragam dampak tersebut.

DKI Jakarta memang telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, hasil AMDAL itu mudah didebat.

DKI Jakarta hanya melakukan kajian AMDAL pulau per pulau. Dengan cara tersebut, dampak akumulasi dari reklamasi tak akan terlihat.

“Bertentangan tidak dengan Perpres Nomor 122 tahun 2012 kalau begitu? Menurut saya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan ya reklamasi Teluk Jakarta bertentangan,”

Secara sosial, reklamasi juga berpotensi menimbulkan konflik karena ada sekitar 18.000 nelayan yang hidup di pantai utara Jakarta.

Memang, gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah menyampaikan rencana untuk memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu. Tapi Alan mengatakan risiko sosial tetap ada dan belum dikaji.

Secara ekonomi, reklamasi memang bisa jadi menguntungkan. “Namun menguntungkan siapa? Hanya DKI Jakarta saja, kan? Bagaimana dengan cita-cita membangun wilayah lain menjadi pusat ekonomi baru,” kata Alan.

Alan mengajak untuk menyudahi rebutan wewenang dalam soal reklamasi dan melihat dampak nyata yang mungkin terjadi. Ia juga sekaligus meminta Presiden Jokowi bertindak dan membuktikan komitmennnya pada laut.

“Kasus tangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan ribut-ribut ini adalah momen yang tepat untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta dan memperbaiki tata kelola pesisir dan laut,” tegas Alan.

“Bukankah presiden Jokowi sendiri yang dulu mengatakan kita sudah lama memunggungi laut? Inilah saatnya membuktikan.”

long jump iconkabel d gorong2 2016

Kabar24.com, JAKARTA – Setelah sempat dicurigai adanya aksi sabotase, akhirnya terungkap bahwa bertruk-truk sampah kabel bawah tanah di wilayah Jalan Medan Merdeka adalah hasil kerja pencuri.

Petugas Polda Metro Jaya meringkus enam pencuri kabel bawah tanah pada saluran air di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

“Jadi ini bukan sabotase tapi sindikat spesialis pencurian kabel,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Tito menuturkan pencurian kabel bawah tanah itu menyebabkan aliran air tersumbat sehingga menimbulkan banjir di kawasan Istana Kepresidenan dan sekitarnya.

Tim Khusus pimpinan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiyono menangkap empat pelaku di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat.

Sedangkan dua tersangka diamankan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat dengan status sebagai terpidana kasus pembobolan rumah kosong.

Diungkapkan Tito, pelaku menjalankan modus menggali tanah untuk mencuri kandungan kabel pada saluran pembuangan air itu.

Sama halnya, seperti sindikat pencurian toko emas yang menjalankan modus dengan cara menggali tanah untuk masuk ke tokonya.

Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan pelaku akan mencari kabel yang telah terpotong selanjutnya mengambil logam.

rose KECIL

TEMPO.COJakarta – Banjir masih menggenangi beberapa daerah di Ibu Kota hingga pagi ini, Sabtu, 5 Maret 2016. Di Jakarta Selatan, banjir masih menggenang di beberapa wilayah, seperti yang tertulis pada akun Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

“Pkl 5.40 Kondisi #banjir 40-60 cm di Kel. Bukit Duri, Jakarta Selatan,” cuit akun @BPBDJakarta sekitar sejam yang lalu.

Selain di Bukit Duri, banjir juga menggenangi Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dengan ketinggian hingga 100 sentimeter di RT 006 RW 08. Keadaan serupa juga terjadi di Kelurahan Rajawati dan Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Hanya, ketinggian air di dua kelurahan ini lebih rendah, sekitar 30-50 cm.

Genangan di wilayah itu terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung. Hujan deras yang turun di wilayah Puncak, Bogor, Jumat kemarin, membuat Bendung Katulampa naik hingga siaga 2.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diguyur hujan seharian penuh. Dari pantauan BMKG, suhu Ibu Kota berkisar 24-32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 70-98 persen.

BMKG memprediksi semua kawasan Jabodetabek diguyur rata oleh hujan sejak pagi. Wilayah Jakarta Timur, Depok, dan Bogor diprediksi mengalami hujan ringan. Sedangkan wilayah lain, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, dan Bekasi, diprediksi hujan sedang.

Hujan mulai mereda di Jabodetabek pada malam hari. BMKG memperkirakan hanya dua wilayah yang masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yakni Depok dan Bogor. Sedangkan wilayah lain diprediksi berawan.


JAKARTA (Pos Kota) – Tumpukan gulungan kulit kabel ditemukan petugas Satgas Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat, di dalam saluran air di seputar kawasan Patung Kuda, Gambir, Senin (29/2). Gulungan kulit kabel yang sengaja dibuang orang tak bertanggungjawab itu, juga diduga menjadi penyebab genangan saat hujan.

Kasudin PU Tata Air Jakarta Pusat, Dicky Suherlan mengatakan temuan tersebut didapat saat petugas melakukan pengecekan saluran air. Namun, alangkah terkejutnya saat ditemukan penyebab saluran air terhambat dikarenakan adanya gulungan kulit kabel.

“Saluran penuh dengan gulungan kulit kabel, tidak tahu asal atau pemiliknya. Yang jelas, keberadaannya menjadi menghambat aliran air hingga mengakibatkan genangan pada saat hujan kemarin,” ungkapnya. Ia menduga, gulungan kulit kabel itu sisa hasil curian.

Sementara itu, untuk membersihkan saluran air dari tumpukan gulungan kulit kabel tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 30 Satgas dibantu petugas PPSU. “Hingga tadi siang (Kemarin, red), gulungan kulit kabel sudah terangkut sebanyak 4 truk,” ungkap Dicky.

Untuk memastikan sejumlah saluran air yang ada di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, tidak tersumbat gulungan kulit kabel, pihaknya pun mengecek dan membuka sejumlah bak kontrol yang ada. “Kita juga berharap tidak ada lagi orang tak bertanggungjawab seperti ini lagi,” tegasnya. (deny/yh)

long jump icon

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin Jakarta  bebas dari banjir. Asalkan, tidak ada orang yang sengaja membuat gorong-gorong tersumbat hingga air tidak bisa mengalir.

Ahok mencontohkan beberapa wilayah langganan banjir di Jakarta yang kini tidak lagi tergenang, seperti Kampung Pulo dan Sunter. Ini, lanjut dia, merupakan usaha keras dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 cm juga enggak ada. 10 cm juga enggak ada karena pompanya sudah ok. Banyak kok, misalnya Matraman, Cawang setelah kita crossing, kamu lihat pura yang Hindu, kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” jelas Ahok, Senin (29/2).

Pemprov DKI resmi membentuk PPSU pada Mei 2015 dan aktif bekerja pada Juli 2015. Tentu, bukan hal mudah mengatasi genangan dan memperbaiki saluran di seluruh wilayah Jakarta dalam waktu singkat. Tapi paling tidak, lanjut dia, sudah ada dampak positif yang dirasakan warga.

“Untuk melacak di mana ada hambatan, kamu tahu enggak saluran penghubung di Jakarta tuh ada berapa? 13 Sungai utama, ada 1.086 belum lagi kita bikin crossing, mana bisa kita kerja hanya setengah tahun, otomatis pindah-pindah, ini kan soal pengaturan air. Sekarang gini aja logikanya, hujan di Jakarta rata enggak setiap kali? Merata sebenarnya, tapi kenapa tergenangnya pindah-pindah, karena salurannya belum rata,” kata Ahok.

Pada bagian lain, Ahok memerintahkan aparat  agar Pintu Air Manggarai terus dibuka. Sehingga saat ada kiriman air dari hulu, air tidak menggenangi permukiman warga.

“Pintu Air Manggarai itu seharusnya buka terus, nggak ada kata ditutup. Karena kita nggak ada lagi pelayaran sungai,” katanya.

Menurutnya, jika di Bendung Katulampa siaga 3 ke atas, dan Pintu Air Manggarai ditutup, justru akan membuat sebagian titik akan banjir. Padahal debit air dari hulu tidak bisa dihentikan.

“Begitu air dari Katulampa mengalir masuk Jakarta tidak bisa ditahan. Terus kenapa Manggarai iseng kamu tutup, kalau ditutup air datang, terus di buka, byarrr, tenggelam Jakarta,” ucapnya.

Diperlukan teknik pengaturan air yang benar dalam mengendalikan banjir di Ibukota. Aliran dari Pintu Air Manggarai tidak melulu harus ke Kanal Banjir Barat (KBB), tetapi juga bisa mengalirkan ke Ciliwung Kecil.

“Manggarai itu tidak semuanya harus ke KBB, bisa dialirkan ke Istiqlal, Hayam Muruk, Gajah Mada terus ke Waduk Pluit. Itu harus dibagi aliran airnya,” tandas nya.(John)

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam membuat beberapa jalan Ibu Kota terendam banjir. Salah satunya di jalan depan Mal Ciputra, Grogol, Jakarta Barat, dan Jalan Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Tempo, Ahad, 28 Februari 2016, ruas jalan Grogol Petamburan, tergenang banjir setinggi 20 sentimeter. Genangan tersebut menghambat beberapa kendaraan roda dua dan empat sehingga menimbulkan kemacetan. Bahkan tidak sedikit sepeda motor yang harus menepi karena mogok.

Sementara di sepanjang Jalan Tubagus Angke, tepatnya di depan Mapolsubsektor Jelambar juga terdapat genangan air setinggi 50 sentimeter yang menyebabkan kemacetan hingga sekitar 60 meter.

Kepala Subbidang Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Harry Tirto Djatmiko mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga pukul 06.00 terjadi genangan dan beberapa pohon tumbang di beberapa ruas Ibu Kota.

Berikut data sementara genangan dan banjir di Jakarta Barat:

1. Pukul 04.00 WIB, #Banjir : Kampung Pedongkelan, RT 011 RW 013, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air : 10–20 sentimeter.
2. Pukul 04.33 WIB, #Genangan : Jalan Cendrawasih 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 10 sentimeter.
3. Pukul 04.34 WIB, #Genangan : Jalan Nuri 4, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 10 sentimeter.
4. Pukul 02.00 WIB, #Banjir : Perumahan Taman Cosmos Blok G, H, L, M, RT 01 RW 02, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 40 sentimeter. Penyebab: imbas meluapnya air Kali Sekertaris akibat pompa kurang berfungsi.
5. Pukul 05.37 WIB, #Genangan : Perempatan Joglo arah Pos Pengumben, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 20 sentimeter.
6. Pukul 05.43 WIB, #Banjir : Di Kampung Bali, RT 09 RW 04, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat . Ketinggian 20–40 sentimeter, akibat hujan deras, belum ada pengungsi.
7. Pukul 04.03 WIB, #Banjir : Perumahan Citra Blok D, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
8. Pukul 04.36 WIB, #Banjir : Jalan Semanan, RT 001 RW 07, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
9. Pukul 05.02 WIB, #Banjir : Di Area RSUD Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 30 sentimeter.
10. Pukul 05.27 WIB, #Banjir : Di Jalan Bojong Raya, Rawa Buaya, Jakarta Barat. Ketinggian 20 sentimeter.
11. Pukul 05.48 WIB, #Banjir : Di Pertigaan Menceng, menuju Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian 30–50 sentimeter.
12. Pukul 06.03 WIB, #Genangan : Di lajur 3 sepanjang 100 meter di KM 03.400 ruas tol Janger arah ke Tomang dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
13. Pukul 06.08 WIB, #Genangan : Di lajur kanan sekitar 150 meter dari exit pintu tol Kedoya dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
14. Pukul .04.30 WIB, #Banjir : Kampung Duri Kosambi, RT 006-10 RW 05, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan ketinggian lebih-kurang 50 sentimeter.
15. Pukul 06.25 WIB, #Banjir : Di Jalan Srengseng, (depan SDN 05, RT 006 RW 01) Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan ketinggian 15-30 sentimeter.
16. Pukul 06.34 WIB, #Banjir : KFT Cengkareng Barat, Cengkareng, ketinggian 40–70 sentimeter. RW 10 Cengkareng Barat, ketinggian 20–70 sentimeter; Pengungsi di Masjid Almukarobin, Jumlah : 60 Jiwa. Sedangkan kondisi di RW 09 ketinggian 30-80 sentimeter. Pengungsi di Masjid Baitul Amal berjumlah 40 keluarga atau 96 jiwa. Rencananya, RW 09 dan 10 akan buka dapur mandiri besok hari.
17. Pukul 06.09 WIB, #Banjir : Di kawasan Utan Jati, RT 002 RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
18. Pukul 06.47, #Banjir : Di permukiman warga di Pesing RT 013 RW 02, Kedoya Utara, Jakarta Barat, dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
19. Pukul 06.54 WIB, #Genangan : di Depan Esa Unggul tol Tomang dari arah Tangerang dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter.
20. Pukul 06.57 WIB, #Genangan : Di depan McDonald, Jalan Panjang, Perumahan Green Garden. Ketinggian 10–30 sentimeter.
21. Pukul 07.24 WIB, #Banjir : Permukaan kali Mookevart, Cengkareng Drain, dan Kali Angke Tinggi: Jalan Rawa Buaya, 50-100 sentimeter.
22. Jalan Dharma Wanita 1, 2 , 3 ,4, dan V 50-100 sentimeter
23. Jalan H Mukri RW 012-02 50-100 sentimeter
24. Pulo Nangka RW 02 50-100 sentimeter
25. Jalan H. Jairi 50 -100 sentimeter
26. Jalan Bambu Betung, Bambu Ori, Bambu Ori. Ketinggian 50-80 sentimeter.


long jump icon

Jakarta kontan. Banjir seolah memiliki jadwal kunjungan rutin di wilayah Jabodetabek, khususnya ibukota Jakarta.

Masih segar dalam ingatan, periode Februari hingga Maret tahun lalu banjir kembali datang ke Jakarta bahkan ikut menyambangi istana Presiden di kawasan Medan Merdeka Barat.

Bagaimana dengan tahun ini?

Mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov DKI, per 16 Februari 2016, sudah terjadi 14 kejadian banjir yang terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Bandingkan dengan Februari tahun lalu ketika hanya terjadi 8 kejadian banjir tersebar di berbagai wilayah kota Jakarta.

Karena bulan Februari belum selesai, maka masih sangat mungkin angka ini terus bertambah.

Sedangkan untuk bulan Januari, terjadi penurunan kejadian banjir cukup signifikan, dari 28 kejadian tahun lalu menjadi 10 kejadian tahun ini.

Pihak Pemprov DKI mengaku sudah bekerja keras dalam mengantisipasi kedatangan banjir tahun ini.

Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI, mengklaim, hingga pertengahan Februari 2016, wilayah yang terendam banjir jauh menurun dari periode yang sama tahun lalu.

“Selain menurun titik banjirnya, lokasi seperti Kampung Pulo saat ini air lebih cepat surut. Biasanya butuh 16-24 jam, sekarang kurang dari 9 jam,” ujarnya kepada KONTAN.

Berkaca pada kejadian tahun lalu, salah satu problem utama yang menyebabkan Jakarta kebanjiran cukup parah adalah tidak berfungsinya pompa air.

Kini dari 451 pompa air, hanya 21 unit yang rusak.

“Jumlahnya yang rusak relatif kecil dari total pompa yang ada,” ujarnya. Pihaknya juga masih terus memperbaiki sisa pompa air yang belum berfungsi.

Namun begitu, Jakarta tetap harus waspada, mengingat prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa banjir dengan skala besar bisa terjadi mulai minggu ketiga Februari hingga awal Maret.

“Itu skenario terburuk dan kita harus tetap waspada,” ujarnya.

long jump icon

Jakarta detik – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak tinggal diam mengatasi genangan dan banjir di Jakarta. Dia mencontohkan hasilnya, Kampung Pulo yang sebelumnya langganan banjir dinyatakan sudah bebas genangan.

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 centimeter (air genangan) juga enggak ada, 10 centimeter juga enggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurutnya hal itu disebabkan pompa air yang sudah bekerja baik menyedot dan mengalirkan genangan. “Bukan berkurang (genangannya), tapi enggak ada air,” ucap Ahok.

Selain di Kampung Pulo, Ahok juga menyatakan kawasan Pura Hindu di Rawamangun Jakarta sebagai contoh keberhasilannya mengatasi genangan. “Banyak kok, misalnya Matraman-Cawang setelah kita crossing (saluran airnya). Kamu lihat Pura Hindu,” katanya.

Sama halnya dengan lokasi lain, Sunter di Jakarta Utara misalnya. “Kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” kata Ahok.

Yang penting, kata Ahok, jangan lagi ada yang menyengaja membuat aliran air tersumbat. Hal ini pernah ditengarai Ahok menjadi biang keladi banjir Jakarta pada waktu lampau.

long jump icon

INILAHCOM, Jakarta – Jelang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Indonesia kekurangan insinyur. Rasionya, dari satu juta penduduk, jumlah insinyurnya cuman 3.000 orang.

Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah insinyur di Indonesia yang 3.000 orang itu, sangatlah kecil. \\\”Rata-rata negara di Asean punya 4.000 insinyur tiap sejuta penduduk,” kata Hermanto dalam diskusi akhir tahun di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Angka ini, kata Hermanto, menunjukkan Indonesia kekurangan jumlah insinyur. Dikhawatirkan, jumlah ke depan, trennya terus berkurang.

Diakui Hermanto, minat pelajar Indonesia untuk menjadi insinyur, sangat rendah. Untuk itu, perlu dibangun strategi khusus untuk mendorong minat masyarakat menjadi insinyur.

Usul Hermanto, harus ada project yang baik terkait rekam jejak para insinyur  Indonesia, semisal membuat museum pengembangan. “Nantinya kita akan memberitahukan bagaimana pengalaman membangun Jembatan Suramadu, atau MRT (Mass Rapid Transit),” kata Hermanto.

“Atau bagaimana kita membuat proyek yang menembus Sungai Ciliwung atau Banjir Kanal Timur, tanpa mengganggu aktifitas di atasnya,” lanjut Hermanto. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2263812/celaka-tigabelas-indonesia-kekurangan-insinyur#sthash.9riNit6E.dpuf

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjanji akan membangun tanggul untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta Utara. “Kami akan banyak membangun tanggul untuk tahun baru ini,” kata Ahok, Jumat, 1 Januari 2016.

Ahok mengakui saat ini banjir di Jakarta memang masih belum bisa teratasi seluruhnya. Namun dia memastikan beberapa wilayah, seperti di aliran tengah Jakarta, sudah terbebas dari banjir.

“Aliran tengah. Insya Allah, enggak banjir, seperti yang bisa dilihat sekarang dan saya jamin Waduk Pluit beres,” katanya.

Tidak hanya soal banjir, Ahok mengatakan pada 2016 pemerintah DKI akan memperbaiki akses jalan di perkampungan. “Kami akan mengaspal jalan-jalan kampung baik jalan besar maupun kecil,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengancam akan memecat lurah yang tak melayani warga Jakarta dengan baik. “Pokoknya 2016 seluruh jalan di kampung harus diaspal. Kalau enggak diaspal, marahin lurahnya. Saya pecat kalau tidak becus,” katanya.


long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik perilaku warga yang masih saja membuang sampah secara sembarangan. Menurut Ahok, perilaku membuang sampah sembarangan adalah salah satu penyebab utama masalah banjir di Jakarta. “Prinsip banjir kan sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana air itu dibagi, supaya cepat merata di semua tempat,” kata Ahok saat menghadiri Lokashaba VI Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu, 14 November 2015.

Permasalahannya adalah pemerataan air ini sering kali dihadang banyaknya sampah. “Masalahnya, air jadi enggak bisa keluar, jadi ya harus dibongkar,” ucap Ahok. Kalau sudah seperti ini, menurut dia, lurah setempat bertugas membereskannya. Lurah memiliki pengetahuan akan daerahnya sendiri. Karena itu, ia seharusnya punya langkah-langkah sendiri untuk mengatasinya.

Perilaku warga Jakarta, menurut Ahok, tidak mencerminkan kepedulian akan banjir. “Kadang orang Jakarta keterlaluan, bawanya mobil bagus, buka jendela, lalu buang sampah keluar,” tutur Ahok. Ahok mengaku sering melihat kejadian seperti itu. Sampah yang dibuang kemudian akan terbawa ke got. Di sana, sampah terhambat di tali air dan menyebabkan aliran air mampet.

Perbuatan warga tersebut, kata Ahok, tidak mencerminkan perilaku warga yang beriman. “Kalau orang mengaku beragama tapi buang sampah sembarangan, berarti imannya dipersoalkan,” ucap Ahok.

Jakarta mulai memasuki musim hujan, dan beberapa wilayah diperkirakan masih rawan banjir. Menurut Ahok, semua titik rawan genangan dan banjir sudah dipantau. Tahun ini pun, tutur dia, jumlah genangan sudah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Namun Ahok meyakinkan, titik genangan yang masih ada bukan merupakan kesalahan lurah. “Rata-rata karena tali air bermasalah. Ada fiber optik, ada kabel listrik, ada kabel telepon. Masyarakat juga buang sampah sembarangan,” katanya.


long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kinerja Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta masih belum maksimal. Menurut dia, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto banyak alasan ketika banyak permasalahan terjadi.

“Alat beratnya banyak enggak kerja. Saya sudah bilang, kalau cuma ngeruk-ngeruk waduk, kenapa enggak kasih 23 jam alat itu untuk bekerja. Kepala dinasnya ngotot jawab, ‘Siap Pak, saya perbaiki… saya perbaiki,'” kata Basuki di Balai Kota, Senin (14/9/2015).

Basuki mengatakan, alat berat di sungai biasanya hanya aktif bekerja selama tiga jam. Alasan yang disampaikan Tri Djoko kepadanya adalah mengenai ketidakaan operator yang mengoperasikan alat berat. Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta juga beralasan kekurangan alat berat.

“Waduh, itu kan alasan-alasan saja. Lalu, ke mana ujung kalimatnya? ‘Kita sewa saja sama swasta.’ Artinya apa? Masih ada oknum yang mau dapat kick-back (komisi),” kata Basuki.

Basuki mengaku sudah tidak sabar dengan perilaku Dinas Tata Air DKI Jakarta. Terlebih lagi, musim penghujan segera tiba.

Tahun ini, DKI juga sudah menerapkan e-budgeting serta e-musrenbang. Jika harga satuan alat yang akan dibeli sudah ada di dalam e-catalogue LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sudah boleh melaksanakan lelang terlebih dahulu. Dengan demikian, begitu APBD disahkan, SKPD bisa langsung menyerap dana anggaran.

“Saya enggak sabar kalau (saluran air) baru diperbaiki bulan Desember. Ini kan gendeng. Lama-lama saya bisa marah ini. Kalau ada anak buah yang enggak mau menurut, ya dipecat saja, dijadikan staf. Kalau masih enggak mau, terpaksa kadis-nya yang saya copot. Enggak ada pilihan karena Jakarta bisa banjir lagi,” kata Basuki.

long jump icon

Merdeka.com – Kodam Jaya memberikan bantuan alat filter air untuk warga Kelurahan Bidara Cina di pinggir Kali Ciliwung, Jakarta Timur, hari ini. Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo mengharapkan warga Bidara Cina memanfaatkan potensi sungai Ciliwung yang kini sudah dinormalisasi oleh Pemerintah DKI Jakarta.

“Peresmian air kotor menjadi air bersih. Saya kasih contoh nanti saya minum airnya. Sekaligus ini saya hadiahkan ke warga Bidara Cina,” kata Agus Sutomo dalam sambutannya di Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (14/9).

Agus Sutomo mengatakan, sumber air bersih tersebut berasal dari sungai Ciliwung yang telah difilterisasi terlebih dahulu. Sehingga air yang akan diminum sudah jernih dan layak diminum.

“Minimal airnya ini kualitas sama dengan Aqua,” kata dia.

Pantauan di lokasi, puluhan warga dan anak sekolah dasar mengantre untuk merasakan air minum dari sungai Ciliwung. Mereka pun mengaku tidak aneh terhadap air minum tersebut.

“Seger banget rasanya,” cetus salah satu anak SD yang sudah minum air ini.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Lawan Ahok melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri, Selasa (1/9/2015). Gubernur yang akrab disapa Ahok itu dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan polisi tersebut dibuat atas nama Lieus Sungkharisma, seorang warga Taman Sari, Jakarta Barat.

“Pelapor keberatan atas pernyataan Ahok. Kami ke sini minta Bareskrim mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok. Tak pantas diucapkan seorang kepala daerah,” ujar Ketua Gerakan Lawan Ahok, Tegar Putuhena, seusai melapor.

Pernyataan yang dimaksud adalah ucapan Ahok soal relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 21 Agustus 2015 lalu. Ketika itu, Ahok berbicara dalam salah satu acara debat di stasiun televisi swasta.

Berdasarkan transkrip, Ahok mengatakan, “Kita atasi Kampung Pulo, enggak ada lagi sejarah Kampung Pulo banjir lagi. Syaratnya apa? Kita main kasar, main keras, jual otot, enggak otak. Jakarta enggak perlu otak, otot saja. Itu urusan sampah kok, otot saja. Saya bilang kita taroh tentara saja di situ, kerja sama. Tentang,udah. Kamu galak-galakan? Galakan kitalah”.

Putu menilai, pernyataan Ahok tersebut termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, Putu tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang difitnah Ahok dalam pernyataan itu.

“Semoga bisa ditertibkan. Kami tidak mau ada kekerasan dan ancaman seperti itu,” lanjut Putu.

Dalam pelaporan, pihaknya memberikan alat bukti berupa rekaman video pernyataan Ahok saat acara debat dalam salah satu stasiun televisi. Laporan tersebut diformalkan dalam LP Nomor LP/1026/IX/2015/Bareskrim.

Saat dikonfirmasi, Ahok mengaku santai dengan laporan tersebut. Sebab, Ahok sebelumnya telah berulang kali dilaporkan ke Bareskrim Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah sering kayak begitu, dilaporin,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa malam.  Baca: Dilaporkan “Lawan Ahok” ke Bareskrim, Ini Respons Ahok.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, merupakan kawasan yang menjadi sasaran normalisasi Sungai Ciliwung. Warga yang tinggal di bantaran sungai di kawasan itu pun cepat atau lambat harus meninggalkan rumah yang sudah ditinggali sejak bertahun-tahun lalu.

Pada Selasa (25/8/2015) sore, kondisi permukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri masih ramai. Rumah-rumah masih berdiri kokoh, berjejer sepanjang sekitar 2 kilometer di tepian sungai.

Untuk lebar, rumah-rumah di sana rata-rata menjorok 8 meter-10 meter. Rumah di sana kebanyakan masih terbuat dari kayu, tetapi tidak sedikit juga yang dikokohkan dengan batu bata dan semen. (Baca: Ahok Minta Polda Pimpin Relokasi Warga Bidara Cina dan Bukit Duri)

Belakang rumah mereka langsung berbatasan dengan Sungai Ciliwung. Tak ada pembatas apa pun yang memagari rumah-rumah mereka dengan sungai.

Kondisi sungai saat itu sedang dangkal, tetapi arusnya cukup deras. Sementara itu, untuk bagian depan, rumah-rumah tersebut berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu Kecil II, sebuah jalan yang tidak terlalu luas yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil.

Warga permukiman bantaran sungai masih asyik duduk-duduk sambil bersenda gurau di pinggir Sungai Ciliwung. Penggusuran tetangganya, Kampung Pulo, menjadi perbincangan hangat mereka.

Isu penggusuran permukiman mereka pun sudah sangat santer terdengar. Namun, belum ada sosialisasi terkait penggusuran tersebut. (Baca: Relokasi Warga Akan Berlanjut)

“Belum ada sosialisasi mau digusur kapan. Kita sih sudah dengar dari TV saja. Kampung Pulo saja sudah dipindahin. Kita tunggu waktu saja,” kata Muhridin (63), warga Bukit Duri.

Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, akan ada 247 bidang di RW 10, 11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri yang akan digusur karena berada di bantaran sungai.

Rumah-rumah itu berisikan 390 kepala keluarga. “Memang belum sosialisasi akhir, tetapi pasti akan ditertibkan,” kata Mardi di Jakarta.

Ia menuturkan, sebagian kecil rumah memang memiliki sertifikat. Maka dari itu, mereka yang memiliki sertifikat akan mendapat ganti rugi uang.

Penulis : Unoviana Kartika

long jump icon

JAKARTA investor daily–  Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pekan ini, penyebab utama bencana banjir Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.

“Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase,” katanya di Jakarta, Minggu (15/2)

Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibu Kota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.

“Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi dan sebagainya itu,” kata Nirwono.

Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30% atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.

Drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan 220 mm perhari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm perhari.

“Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter,” ujarnya.

Khusus, kawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.

Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.

Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80%  kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.

Seperti di kawasan Jakarta Utara, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green garden, Grogol dan sebagainya sulit surut. Karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.

“Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah dikawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada didepan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan Giant Sea Wallapalagi Deep Tunnel,” tegasnya.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan  drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya.

“Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga,” jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung sertai sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.

“Drainase yang di pinggir jalan itu kan fungsinya untuk menampung air dipermukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase,” tuturnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix). (b1/gor)


TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui belum bisa mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Meski begitu, Ahok mengaku telah bekerja keras untuk membereskan banjir yang datang setiap kali musim hujan.

“Makanya pertama saya harus minta maaf kepada masyarakat. Faktanya, DKI belum bisa menyelesaikan banjir,” kata Ahok di di Balai Kota, Selasa, 10 Februari 2015. Menurut Gubernur, persoalan banjir di Jakarta sangat kompleks.

Ahok menjelaskan, wilayah Ibu Kota setiap tahun mengalami penurunan permukaan tanah. Masyarakat Jakarta pun cenderung egois. Buktinya, kata Ahok, pemerintah kesulitan membebaskan tanah di sepanjang sungai untuk proyek sodetan. “Kadang egois, tidak mau ngasih.”

Namun Ahok mafhum dengan keegoisan masyarakat ini. Sikap seperti itu, kata dia, sama dengan yang ditunjukkan warga di Waduk Pluit yang ngotot menolak pembebasan tanah. “Kami berusaha meyakinkan mereka.”

Ihwal Presiden Joko Widodo yang hendak memanggil dia ke Istana terkait dengan banjir, Ahok mengaku siap menjelaskan. “Saya lagi tunggu,” kata Ahok.

Sejak Senin pagi hingga hari ini, sebagian wilayah Jakarta dikepung banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI menyebutkan ada 49 titik genangan di seluruh Ibu Kota, termasuk kawasan Istana Negara. Ada kemungkinan genangan akan bertambah sebab hujan masih mengguyur Jakarta sampai Selasa pagi ini.


underwater city SMALL

JAKARTA. The Indonesian Forum for the Environment (Walhi) has revealed that almost all reclamation projects in Indonesia, including projects in Jakarta, Bali and Makassar, have violated bylaws on zoning of coastal areas and small islands.

The environmental group says  there are currently 14 reclamation projects in the country: Four projects have been completed, four are underway and the remaining six projects are still in the pipeline.

“The Tangerang reclamation plan is the gravest, as it is aiming to reclaim 7,500 hectares of land,” Walhi campaign manager Edo Rakhman said in a discussion in Central Jakarta on Wednesday.

“However, public attention has tended to focus on reclamation projects in Jakarta, Bali and Makassar, because those cities are categorized as national strategic zones.”

According to Walhi, the ongoing Jakarta and Makassar projects will cover 5,100 ha and 4,000 ha, respectively. Two other projects are taking place in Palu, Central Sulawesi, of 24.5 ha, and in Balikpapan, East Kalimantan, of 5,130 ha.

Meanwhile, the Bali project, which is still at the planning stage, will cover 700 ha. Reclamation is also planned in Kendari (17.5 ha), Lombok (1,250 ha), Bitung (2,000 ha) and South Aceh (6,305 ha).

“Almost all of the reclamation projects are problematic as they are going on without the presence of or contradict bylaws on zoning of coastal areas and small islands,” Edo said.

He added that the Makassar reclamation project involved at least 14 companies, including Ciputra Group. Through its subsidiary, PT Ciputra Surya, the group is working together with PT Yasmin Bumi Asri to form a joint venture, Ciputra Yasmin, to develop CitraLand City Losari Makassar.

Meanwhile, the Bali reclamation project began on December 2012 when the island’s governor granted private investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) permission to develop and reclaim Benoa Bay as part of an integrated tourist development area.

On the other hand, the Jakarta reclamation project was initially a part of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) plan, more popularly known as the Great Garuda, which aims to build a seawall to keep water out of the city and to help slow subsidence.

The land reclamation was later taken over by the Jakarta city administration, involving the construction of 17 artificial islets developed by private companies off the north coast of the capital.

Kenzo, another researcher at Walhi, said the Jakarta reclamation project would damage the coast and harm the ecosystems of nearby islands. (Elly Burhaini Faizal)



Liputan6.com, Jakarta – Eksploitasi pasir laut di Teluk Jakarta dan gugusan Kepulauan Seribu telah mengakibatkan 6 pulau tenggelam sejak periode 1913-1999. Ironisnya, penambangan pasir itu diperuntukkan bagi pembangunan proyek reklamasi maupun infrastruktur, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aulia Riza Farhan mengatakan, Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dikenal sebagai ‘Sheltered Intra Archipelagic Seas’ dan bagian dari ‘Stable Geo Syncline’ dengan pengaruh alam yang sangat minim.

Hanya saja, maraknya penambangan pasir untuk kebutuhan membangun pulau buatan dan proyek infrastruktur telah melenyapkan beberapa pulau dalam kurun waktu 86 tahun di Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Berdasarkan bukti dan pengamatan 1913-1999, sudah ada 6 pulau di Kepulauan Seribu yang hilang akibat penambangan pasir laut. Karena pasir disedot,” ujar Aulia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (6/5/2016).

Adapun enam pulau yang tenggelam itu, antara lain, Pulau Rotterdam atau nama lainnya Pulau Ubi Besar, Pulau Schiedam atau Pulau Ubi Kecil, Pulau Enkhuizen atau Pulau Nyamuk Kecil, Pulau Leiden atau Pulau Nyamuk Besar, Pulau Dapoer atau Pulau Dapur, serta Pulau Haarlem atau Pulau Ayer Kecil.

“Pulau hilang akibat penambangan pasir untuk bangun Bandara Soetta,” tegas Aulia.

Dia mengungkapkan, Indonesia khususnya DKI Jakarta pasti tidak berharap lagi akan mengulang sejarah kelam yang sama dengan kehilangan pulau-pulau cantiknya. Ancaman itu bisa kembali terjadi akibat eksploitasi pasir laut untuk proyek reklamasi 17 pulau seluas 5.113 hektare (ha) di Pantai Utara Jakarta.

“Apa kita mau kehilangan lagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu karena reklamasi ini?,” ucapnya.

Dijelaskan Aulia, hasil analisa satelit AIS, ada 6 lokasi penyedotan pasir oleh kapal pengangkut pasir untuk kebutuhan reklamasi 17 pulau, yakni Sebelah Utara Pulau Tunda, Banten; Sebelah Selatan Pulau Tunda; dan sekitar perairan Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Lokasi pengambilan pasir di Pulau Tunda, di bagian Utara dan Selatan (ada 3 lokasi). Kalau di Kepulauan Seribu, ngambil pasirnya di dekat Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut,” ujarnya.

Diakui dia, kapal-kapal pengangkut pasir menyedot pasir dari dasar laut di dekat pulau-pulau tersebut. Menggunakan sambungan pipa-pipa besar, kapal itu dapat langsung mengambil dan menyalurkan pasir tersebut ke lokasi reklamasi apabila jaraknya dekat. Jika jauh, kapal akan mengangkutnya sambil bergerak, layaknya vacum cleaner.

“Jadi bisa dibayangkan kalau dalam 360 hari, mereka sedot pasir selama 250 hari dan ratusan ribu kubik, itu lama-lama pulau bisa amblas dan akhirnya hilang. Yang berpotensi tenggelam ada 4 pulau, Pulau Tunda, Pulau Bidadari, Pulau Rambut, dan Pulau Untung Jawa,” tegas Aulia. (Fik/Ndw)


rtrw tangerang kab 2011_2031

kompasiana: Kawasan dan kondisi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana prestisius reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai. Potensi wisata di pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang diminati sejumlah investor properti, resort and cottages. Ada tiga pengembang yang sudah merencanakan pembangunan di tiga lokasi yakni Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga, Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga dan Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji. UBAIDILAH Kabid tata ruang Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, mengatakan, pengembangan kawasan Pantura Kabupaten Tangerang sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah yakni untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura. Saat ini kawasan Pantura sudah menjadi salah satu daya tarik utama Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengembang yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan properti di kawasan tersebut. Beberapa rencana pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya seperti resort and cottages di wilayah Pantura berdasarkan pengajuan siteplan, yakni Desa Tanjung Pasir seluas 20 hektar, Desa Tanjung Burung 519 hektar dan Desa Kohod 42 hektar. Namun demikian, pengembangan kawasan Pantura juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kawasan hutan lindung berupa hutan bakau seluas 1.576 hektar. Hutan lindung tersebut tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga dan Kosambi. Serta kawasan sempadan pantai sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terbentang sejauh 51 kilometer atau seluas 510 hektar. Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana mereklamasi pantai seluas 9.000 hektare. Untuk memuluskan rencana tersebut, Tangerang menggandeng pengembang kelas kakap, seperti Salim Group dan PT Agung Sedayu. Reklamasi dibuat untuk bisnis properti. Ke depannya, di sana akan ada kawasan hunian, pusat bisnis dan jasa, kawasan industri, pergudangan, serta pelabuhan dan peti kemas.

Rencana reklamasi pantai utara Tangerang dan sekitarnya sudah sekian tahun menjadi kontroversi. Terutama jelas menyangkut manfaat apa yang akan diambil dan efek atau kerugian apa yang mungkin akan terjadi untuk ditanggung bukan saja oleh pihak yang terkait namun juga oleh rakyat terutama warga Tangerang dan sekitarnya. Investigasi terjadinya Reklamasi lahan perikanan dan pesisir pantai Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Dari investigasi lapangan kamis 17/9/2015 ,kami menemukan beberapa persoalan up date yang terjadi di sepanjang pantai kabupaten Tangerang terutama di sepanjang pantai dan pesisir Desa Dadap, Kosambi Timur dan Pantai Muara Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sungguh hal yang luar biasa ternyata sekarang terjadi proses pelaksanaan kegiatan pengurukan ( reklamasi ) di sepanjang pantai tersebut, jajaran Pemkab Tangerang dam Pemprov Banten seakan tutup mata dengan kejadian yang sudah berlangsung satu tahun ini. Ratusan hektar lahan perikanan dan pesisir di reklamasi secara “sistematis” tanpa mengindahkan aturan dan regulasi yang berlaku di republik ini. Padahal idealnya dalam diskusi yang pernah kami lakukan dalam kerangka percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang , Pemkab Tangerang mengklaim amat konsen untuk percepatan dan kemajuan kesejahteraan rakyat Tangerang Utara.

Di jelaskan, Tangerang Internasioal City (TIC) berhak menunjuk sejumlah pengembang untuk bersama-sama membangun Kota Baru Pantura. Saat ini pengembang properti tersebut telah mendapatkan izin lokasi untuk menggarap kawasan bisnis dan perumahan di Kecamatan Kosambi dan Pakuhaji. Pembangunan konsep yang sama akan dilakukan Agung Sedayu pada lahan reklamasi nantinya. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklaim sudah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk mereklamasi 9000 hektar di pesisir pantai utara Tangerang. Izin itu dikeluarkan pada 23 September 2010 yang isinya antara lain mengizinkan pembangunan kota baru Tangerang di kawasan pantai utara Tangerang dengan cara mereklamasi laut. “Proses reklamasi dilaksanakan setelah proses perizinan selesai karena menyangkut aspek legal” . Solusi kritis bahwa pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan secara berhati-hati. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai. Rehabilitasi kerusakan ekosistem yang terkena dampaknya juga harus dirancang sejak dini.“Kami mengusulkan Pemkab Tangerang menyiapkan program antisipasi aspek dampak sosial. Kami menilai “ reklamasi ilegal dan destruktif” yang sekarang terjadi di pantai kabupaten tangerang tersebut bakal mempengaruhi keseimbangan ekologi laut di daerah tersebut. Reklamasi membuat biota bawah air seperti terumbu karang akan mati. Termasuk ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu, kematian biota laut mencederai keadilan ekologi. Sebab, yang berhak hidup bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lainnya , jika biota laut mati, pemerintah dan pengembang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan tersebut juga, reklamasi hanya diperbolehkan bila lingkungan terjadi kerusakan karena terkena abrasi. kami tak sepakat jika reklamasi dilakukan hanya untuk keperluan bisnis semata. Kalau motifnya bisnis, apakah kepentingan tersebut dalam rangka penyelematan lingkungan ? Kritik keras Susi Pudjiastuti terhadap Reklamasi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengkritik keras rencana reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan Tangerang. Menurut dia, ketimbang reklamasi pulau, lebih baik para developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. “Kemarin yang mengikuti pertemuan dengan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indoneisa) juga dengar sendiri ada perwakilan dari HNSI Jakarta yang komplain mengenai reklamasi. Mereka bilang, itu tempat mereka cari makan, cari ikan, dan sekarang mau dibikin pulau. Saya melihat pulau di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang belum dikelola. Ngapain juga bikin pulau di depan Jakarta,” ujar Susi (8/9/2015). Lebih lanjut, kata Susi, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melihat ada kecenderungan bahwa para developer menganggap reklamasi sebagai hal yang praktis dan mudah untuk membuat properti di Jakarta. Padahal, kata dia, reklamasi justru akan menyisihkan masyarakat yang hidup di pesisir. Saat ini, penolakan terhadap rencana reklamasi semakin sering terjadi. Tak hanya di Jakarta, penolakan juga muncul di berbagai daerah. “Saya mengerti bahwa hal ini patut kita waspadai, patut kita akses, dan analisis amdalnya harus betul-betul bagus supaya tidak merugikan masyarakat yang hidup di pesisir itu sendiri,” kata dia.Namun, dia mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi itu. Saat ini, dia hanya bisa memberikan pendapat dan masukan agar rencana reklamasi pantai bisa menjadi perhatian seperti di lansir dari Indo Pos18/9/2015 Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Muhammad Zulfikar Mochtar mendorong KKP melakukan moratorium reklamasi-reklamasi pesisir berbagai daerah di Indonesia. Iskindo menduga berbagai pihak mulai menganggap reklamasi sebagai jalan murah melakukan pembangunan. Saat ini puluhan reklamasi sedang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan skala yang masif. Kita mengkhawatirkan ini menjadi preseden bagi banyak pihak bahwa ini menjadi cara paling murah membuat pembangunan di pesisir. Padahal, pesisir itu punya kompleksitas ekosistem yang dahsyat dengan nilai ekonomi yang besar. Menurut Mentri Kelautan dan Perikanan Susi , proyek reklamasi tak bisa dilakukan tanpa mengindahkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh.“Saya terakhir rakor dengan Menko Perekonomian bersama Bappenas, PU, Menko Maritim, dan pada akhirnya sore itu deadlock. Semuanya di-hold. Program reklamasi harus dihentikan, dianalisa dan dikaji ulang,” katanya dihadapan peserta RDP. Masih menurut Susi, apa pun yang akan lakukan kepada alam itu harus memberikan perhatian kepada ekosistem secara umum. “Bila kita mereklamasi satu hektar, berarti kita juga harus menyediakan tempat genangan air in other place juga satu hektar. Bila itu tidak bisa, maka itu tidak boleh dilakukan,” katanya dengan nada suara yang tegas. Susi mengakui sikap tegasnya tersebut karena dirinya berlatar belakang seorang aktivis lingkungan. Namun demikian sikap tegasnya yang berpegang teguh pada prinsip sebagai pribadi yang aktivis lingkungan, bukan berarti dirinya anti pembangunan. Susi sangat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Kalau pantai utara Jakarta dan Tangerang mau direklamasi 10 hektate, ya harus adawater site di tempat lain seluas yang sama. Kalau tidak ada, ya Jakarta akan makin tenggelam. Apa pun yang kita lakukan, kita tidak bisa membuat air just to nowhere. Buat dulu danaunya dimana, bendungan tempat untuk menampung air dimana, baru boleh melakukan reklamasi” terangnya (Mongabay.co.id). Sependapat dengan Susi Pudjiastuti, seharusnya sudah saatnya kita merubah paradigma pembangunan sungai yang suistainable. Bukan project suistainability seperti yang terjadi saat ini. Jika paradigmanya project suistainability maka bukannya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah baru. Lihat saja setiap tahun Milyaran dan triliunan rupiah dari APBD dan APBN dihabiskan hanya untuk biaya pengerukan sungai jelang musim hujan. Itu karena paradigmanya project suistainability. Jika dilihat dari aspek lingkungan saja harus ada kajian yang komprehensif karena reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau sekitarnya. Dan setahu kami, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi teluk Jakarta dan pantai Tangerang hingga saat ini belum layak. Dan jika dilihat dari aturan perundang-undangan terkait reklamasi, sangat jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemda hanya berwenang memberikan pertimbangan terkait zonasi, tapi tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional dan daerah konservasi. Kesimpulan hasil RDP antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Jakarta dan sekitarnya karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir. Komisi IV DPR juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses kedua tahap reklamasi itu sesuai dengan UU No.1/2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

11133467-floral-background-with-butterfliesFAKTA Bupati Tangerang sebagai Kepala Pemerintah daerah, DPRD dan pengembang yang memperakarsai kegiatan reklamasi harus bertanggung jawab terhadap penyelamatan kawasan lindung pantai tampaknya tidak obyektif lagi. Dalam usaha memanfaatkan tanah atau lahan yang akan direklamasi timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada lahan “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud “tanah”. Begitu tanah itu muncul kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap. Kiranya perlu juga diperhatikan UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. UU No. 5/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya UU No. 5/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Lahan tanah timbul, dalam tahapan yang manapun wujudnya, biasanya ada vegetasinya. Kalau ada yang menebangi pohon-pohon tetapi tidak langsung memanfaatkan tanahnya, orang tersebut dapat juga dituntut sebagai pelanggar hukum berdasarkan UU No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Apabila sampai terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan dapat juga didasarkan UU No. 32/2009. Hal diatas akan berbeda kalau yang direklamasi itu sepenuhnya laut. Sebab, hak atas tanah hanya berlaku sampai batas pasir pantai. Karenanya, laut tidak dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh “Konvensi Hukum Laut PBB” yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 adalah negara. Jadi, seluruh kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi. Selama belum ada ketentuan hukum yang pasti, permasalah itu dapat dipecahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada. Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu menurut Prof Dr Maria Sumardjono SH MCL MPA dalam bukunya (tahun 2001) tentang kebijakan pertanahan adalah sebagai berikut Pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara. Kedua, direklamasi atas ijin yang diberikan oleh pemerintah dan ijin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 1993. Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena ijin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi. Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut. Alih fungsi pantai menjadi daratan kering dengan sebutan “reklamasi” dalam penjelasan perda reklamasi pasal 6 ayat 2 adalah melalui sistem folder yang diintrepetasikan sebagai sistem tata air untuk suatu daerah tersebut permukaan tabah lebih rendah dari permukaan air sekitarnya oleh karena daerah tersebut dilindungi sekelilingnya oleh tanggul dengan menggunakan sistem penataan air,yang menampung air melalui system drainase kedalam satu atau beberapa tanggul,yang kemudian air tersebut dipompakan untuk dibuang kelaut. Tapi faktanya itu akan terjadi jelas dibangun dengan obsesi keuntungan bisnis. Biaya lima hingga 10 tahun tahun pertama yang disebutkan pengembang kini mungkin berlipat 10 kali pun akan tetap menjadi sangat kecil dibanding harga jual tanah yang akan sangat tinggi dan otoritas pengendalian perkembangan bisnis di daerah daratan baru tersebut yang sangat menguntungkan. Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak yang berimplikasi menjadi solusi penangulangan kemiskinan dan pengannguran , ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat. Namun, harus pula disadari bahwa aspek negatif yang muncul banyak yang berjangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dalam skala yang sangat besar dan menyakitkan, atau yang tidak terasakan secara langsung, yang akan muncul pada awalnya adalah perubahan pola pasang surut dan pola aliran mati air limpas dari hulu ke hilir yang dipastikan akan memperparah Kuantitas dan kualitas banjir hilir . Sebagai seorang konservasionis dalam hal percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.   PENUTUP Pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan betul-betul secara berhati-hati. Tidak harus dipaksakan membangun daratan kering seluas-luasnya. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai, rehabilitasi kerusakan ekosistem yang dipangsa maupun terkena dampaknya harus dirancang dan dilaksanakan sejak dini. Pemkab Tangerang harus menyiapkan program antisipasi perubahan layanan sosial termasuk menyiapkan pengaturan calon daratan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal sosial di masyarakat. Terlepas dari prematurnya sosialisasi reklamasi ke masyarakat, kita berharap segera dapat memeroleh kesungguhan perencanaan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pelaksanaan obyektif suatu studi dan kajian hingga implikasi lingkungan, yang benar-benar dapat diandalkan untuk mendasari suatu keputusan penting bagi implementasi pembangunan Kabupaten Tangerang dan Banten yang integral dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Wallahu Alam Bisawab ***

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/budi8050/moratorium-reklamasi-pantai-tangerang_560a2a55e422bd9a0657bd29

Land reclamation issues

Whether Mal­ta should go for reclamation of land from the sea could be back on the national agenda.

At no point in the discourse so far, however, has any mention been made about any specific major land reclamation project in the territorial waters.

Back in 2005, there had been talk about the possibility of reclaiming land from the sea in the vicinity of Għallis, opposite the Magħtab landfill, and at Xgħajra in the south of Malta.

Since then, it remains unclear whether the Malta Environment and Planning Authority has engaged in any sufficiently detailed study about the environmental and economic feasibility of land reclamation within our islands’ coastal zone.

A recent statement by the Leader of the Opposition has rekindled the discussion about land reclamation with the environment NGOs promptly, and expectedly, expressing their concerned scepticism about the matter. An informed, healthy discussion about the subject is warranted.

Land reclamation is not new to the Maltese islands. Marsa Sports Grounds is entirely reclaimed land, the sea originally reaching inland as far as Qormi since ancient times.

Msida is another example of a major land reclamation project on a local scale, together with the Freeport in Birżebbuġa and the platform on which the Delimara power station stands.

Not to mention a host of micro-scale private and public projects around the coast, which also include, say, a cruise liner terminal in Grand Harbour. There can never be any bone of contention about the economic benefits the country derives from the cruise liner industry and, therefore, in this specific context, it is vital to reclaim land from the sea.

Debunking land reclamation altogether as if it were all doom and gloom and nothing else is quite simply a non-starter.

To dismiss the preoccupation of environmental NGOs about the issue is equally unsound.

There will always be a price to pay when inert waste, usually from construction and demolition sources, is arbitrarily dumped into the sea. The hardest hit, from a purely environmental standpoint, is obviously the seabed, which not only loses its integrity in terms of physical characteristics but any biodiversity thriving on a particular site that is reclaimed is wiped out altogether.

The case of Posidonia oceanica meadows (seagrass) that lie over large tracts of seabed at various depths around the coastline merits a mention.

The ecological significance of Posidonia meadows is well known in terms of stabilising the seabed and serving as nurture grounds for an immense variety of benthic species and other marine organisms.

How does any land reclamation project that one may have in mind feature with respect to this and what legal provisions would be needed, if any, in this regard?

The dumping of inert waste at sea is aesthetically unpleasing.

Most of all, however, it disturbs the water column by contributing to turbidity as the material eventually settles down as sediment on the seafloor. This lowers the photosynthetic capabilities of aquatic species in that particular site to the detriment of the marine ecosystem as a whole.

The effect would be expected to be localised, but complications would certainly arise should the inert waste be not so ‘inert’ and be contaminated with toxic materials such as heavy metals or other chemical species that could be absorbed by the marine ecosystem and contaminate food chains.

The quality of ‘inert’ waste to be dumped is therefore an issue that cannot be taken lightly.

What are the environmental and economic implications of engineering an artificial island similar to Palm Island in Dubai right over here in Maltese territorial waters, a scenario that perhaps has long grasped the imagination of many?

Dark green lobbyists would argue that such a massive project would require an unprecedented volume of construction material and debris that can only be derived by fuelling, somehow, an unprecedented building spree that is most unwanted by many.

There is concern about environmental and human health. The implications in terms of the resultant particulate matter levels in ambient air, for example, white and black dusts, could be significant.

The Magħtab landraise is undergoing extensive rehabilitation. To what extent, also given any potential chemical contamination of the site, is it advisable to go for limestone waste at Magħtab for land reclamation purposes from the sea?

Palm Island in the Mediterranean could perhaps be convenient for relocating recycling plants away from urban areas where they may still be perceived as problematic.

Hypothetically, and various other considerations permitting, it could also be an ideal safe place for siting a mass burn incinerator. In the same way that Malta could utilise an artificial island under its jurisdiction for the purposes of constructing a mega-solar power station upon it.

Pie in the sky or not, in the absence of a holistic and rigorous environmental and economic analysis on the subject, perhaps with a clear list of potential projects in mind, the discussion about artificial islands close to shore will not go beyond the purely speculative.


The author specialises in environmental management.


7.1 Introduction
7.2 Initial Problems in Peat Reclamation
7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation
7.4 Water-table Management

7.1 Introduction

The reclamation of peatswamps should be multidisciplinary but in practice this is often not the case. The data collection and research described in previous chapters dealing with the formation, characteristics, classification and agricultural potential of peatswamps is carried out by biologists, chemists, geographers and pedologists. The reclamation of peatswamps, however, traditionally involves civil and/or technical engineers and hydrologists. The agricultural activities following and accompanying reclamation are then again in the sphere of the agricultural scientists. Last but not least it is the farmer who takes decisions at farm level and often, particularly in developing countries, carries the burden of the initial efforts in swamp reclamation.

The constraints in reclaiming peatswamps are therefore often experienced by those who are least scientifically equipped to understand the nature and cause of the problems. It is the nature and case of reclamation problems that are discussed in this chapter and frequent reference is made to the background information given in Chapters 1-6.

For practical reasons, the problems involved in the reclamation of peatswamps are divided into: temporary, mainly the initial problems of land clearing and land preparation, and permanent or recurring problems. These can be subdivided into social and technical problems of land and water management, and agronomic problems related to cropping.

This chapter is devoted more to the recurrent or permanent constraints which are very difficult or impossible to remedy, rather than to the initial temporary problems which are often of a technical or economical nature and more easy to overcome. Emphasis is on the permanent constraints of a social and technical nature, whereas problems related to cropping will be specifically dealt with in Chapter 8.

7.2 Initial Problems in Peat Reclamation

7.2.1 Initial drainage
7.2.2 Clearing
7.2.3 Burning
7.2.4 Organization

7.2.1 Initial drainage

Commonly the first phase of reclamation is drainage to reduce the periods of waterlogging and hence improve the soil bearing strength. This is necessary to improve accessibility, particularly if heavy equipment is to be used in the subsequent provision of access roads, land clearance, installation of major drainage canals and land preparation. Although the present day reclamation of peats in temperate regions utilizes machinery, in tropical areas it is still often very difficult to get heavy equipment to peatswamps. Here most operations, particularly the initial ones, have to be carried out by hand.

Irrespective of whether the initial drainage is done by machine or hand, the nature of the peat and the vegetation it carries are the main problems to be taken into account. If the peat is very woody, operations will be slow and costly. In the lowland peat of Borneo, woody peat (with large undecomposed logs) took 10 times the amount of labour to dig drains than relatively non-woody peat (Plate 3). It is therefore important to know the content, nature and depths of any woody components prior to starting reclamation (Chapter 6, Initial survey).

The initial installation of drains at strategic positions allows access for equipment either by temporary road or narrow gauge railway. The latter is often also used for timber extraction in tropical lowland peats without the provision of any land drainage. Because of this flexibility in use, it can be installed relatively quickly and cheaply, where it is most needed (Plate 4).

Peat has a low to very low surface bearing strength of between 0 and 40 kPa. This is too low for even light modern farm machinery which has a ground pressure of about 50 kPa. Lighter machines bog down because of high rolling resistance and slip. An alternative to narrow gauge rail tracks are roads with a raft base. Thick branches or small logs laid side by side on the low hummocky relief of the peat surface provide a buoyant base on which an earth track can be established. These provisional paths are often important in any initial reclamation by providing access for both labour and equipment. Without a raft base, dumping earth onto peat has little effect, particularly if mineral subsoil is only found at considerable depth. Roads constructed without such rafts will be short-lived and can disappear overnight because of sinking.

Plate 3. Large fragments in peat increase the labour costs of digging drainage channels. Central Kalimantan, Indonesia

Within the framework of this Bulletin it is neither possible to give detailed designs for structural works in peatswamps, nor is it the intention to give engineering specifications for the required drainage layout, beyond some general information of practical importance. As this chapter discusses problems of reclamation, routine water control measures are dealt with in Chapter 8. Some remarks should however be made on specific problems of making ditches in organic materials. Ditches in peat soils erode rapidly when the velocity of drainage water is greater than about 1.50 m per second. This value varies slightly depending on the nature of peat; fibric materials behaving differently from more sapric materials. Unfortunately there are no values for tropical peats. Gradients of ditches for gravity drainage should not be over 3 ‰, again this value has not been checked empirically. Erosion of ditch sides can be a severe problem. They preferably should be of a 1:1 design to enhance stability. But again the nature of the peat and size of the canal or ditch are important parameters, for example narrow lateral ditches with vertical sides up to 90-120 cm deep are satisfactory in fibric materials but these measurements are unsuited to the more unstable aquatic organic materials, even when containing large amounts of wood (Plate 5). The stability of ditch banks and the protection of slopes can be improved by growing shrubs, low trees or deep rooting grass which will not grow under water and so not choke the ditches. Tall, top-heavy trees are unsuited because of problems of poor anchorage in peat.

The problems of making ditches and preventing leakage through their sides when the outside water- table is higher than the water level in the drains are inherent in porous peats. They are mentioned here without further discussion as are the problems caused when making slopes and ditches by dumping relatively heavy, mineral soil material, taken from below the peat, on the soft spongy peat surface. These are problems of soil mechanics and hence outside the scope of this Bulletin.

Plate 4. Narrow gauge railway used for logging in large peatswamp in Sumatra, Indonesia, with author engaged in initial field survey

Plate 5. Eroding main drain in deep woody peat, West Kalimantan, Indonesia

7.2.2 Clearing

The clearing of vegetation is often difficult, and is another obstacle to reclamation. Unstable, wet surfaces with low bearing strengths make the use of bulldozers or tractors with winches impossible. Vegetation in tropical countries is commonly dominated by trees or thick brush (Plates 6 and 7), which is difficult to remove by hand.

Clearing should be carefully programmed to avoid the clearance of too large an area at any one time as once drainage has been provided and vegetation removed the peat will start to decompose. Further, as the surface of peat dries the fire hazard increases. Clearance and drainage should never embrace more land than can be put to immediate use.

Clearing involves the removal of trees, stumps and roots. Where large trees are present their stumps are very difficult to remove. The piling up and burning of cleared vegetation should be avoided but if necessary should only be done under carefully controlled conditions as a fire within the peat, once started, can carry on for months and may last a full dry season.

Because of the large range of peat characteristics and the variety of conditions under which the swamps are reclaimed it is impossible to give full details of equipment that can be used. In developed areas, where the peat is drained and of high trafficability (bearing strength) and the vegetation is characterized by trees or shrubs of less than 5 cm diameter, tractors fitted with a front mounted bulldozer blade can be used to push down the vegetation. The land can then be turned over with a breaking plough (Lucas 1982).

Generally, in developing countries the clearing and removal of vegetation is done entirely by hand. In countries with a pronounced dry season, the danger of starting fires in the peat necessitates the removal of coarse vegetation debris by stockpiling the stumps and leaving them to rot for a number of years. During a recent reclamation project in Brazil, the stockpiled wood was gradually removed for firewood by local settlers living on the periphery of the swamp. Such a practical use might be recommended where relatively small interior valleys are reclaimed by private companies and there is a shortage of firewood in the neighbouring already settled hills (Plate 8).

Plate 6. Primary forest vegetation of deep peat with logging track, West Kalimantan, Indonesia

Plate 7. Bush vegetation of deep peat with initial clearing for drainage, Brazil.

Plate 8. Piles of wood from the original vegetation left to decay in a lagoonal peat reclaimed for sugar cane, Brazil.

7.2.3 Burning

Frequently surplus vegetation is disposed of by burning. This is traditional practice in peat reclamation by the local population in South East Asia. Apart from being a rapid way of removing the cut vegetation, the ashes improve the fertility of the peat in the initial years of cropping. In some localities, it also quickly disposes of the surface fibric layers, which are unsuitable for tillage. However, the fertilizing effect is quickly lost and common practice is either a reburn of peat or abandoning the area following a shifting cultivation pattern. Such frequent burns can lead to rapid lowering of the peat surface, but more directly, it can lead to intensive peat fires when not properly controlled. Usually, the local population are adept at preventing this but the danger lies with non-traditional farmers. These are commonly unacquainted with the local conditions and by copying the methods of the locals are unaware of making reclamation errors and thus create havoc by uncontrolled burns and too deep drainage. Controlling peat fires is extremely difficult. One method is to dig a drain around the fire down to the wet soil but compacting the peat by mechanical means is more effective. The use of high-pressure water, if available, is satisfactory when the fire is small.

The removal of wood and roots, particularly if present in great quantities (Plate 9) is a time consuming and costly activity. Lucas (1982) indicates that the cost of clearing a woodland site may be 30 times more than the cost of a grass covered site. Most tropical peats are forested in their natural state and in some instances clearance may be uneconomic.

7.2.4 Organization

It is general practice in South East Asian countries that the major drainage system for the initial phase of reclamation is developed by a Government Agency such as the Ministry of Public Works or a Drainage and Irrigation Department. Subsequent installation of field drainage systems and land clearance is accomplished by the settlers. These activities should be carried out according to a prepared blueprint under strict rules and regulations. Rapid settlement of peatswamps lacking a co-ordinated effort and planning can lead to disastrous results. Whereas Government-sponsored reclamation projects sometimes fail because of the lack of or only belated recognition of the erratic behaviour of peatswamps when reclaimed, the opposite may be experienced when autochthonous settlers, by tradition locally knowledgeable of the behaviour of their peats, initiate reclamations with success. The success of the reclamations by the local population is often because no use is made of machines and only shallow drainage is practised. Further, most reclamation is carried out on shallow peat bordering main rivers because here the problems are less than on deep peat. The behaviour of peat after drainage, and the problems this creates, is discussed in the following section.

7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation

7.3.1 Subsidence
7.3.2 Cultivation practices

7.3.1 Subsidence

Subsidence or the lowering of the surface of reclaimed peat is undoubtedly the greatest problem when attempting to sustain agricultural activities. It is caused by changes in conditions brought about by drainage. Waterlogged and anaerobic peat in the natural swamp becomes aerobic when drained. The aerobic conditions lead to biological oxidation or mineralization of the organic deposits.

Peat subsidence has several serious consequences. Drainage must be regularly adapted to new levels and conditions, otherwise inundation and flooding will recur. The rooting systems, particularly of perennial species become exposed (Plate 10), and top-heavy crops such as coconut palms and to a lesser degree oil palms start to lean over and are partly up-rooted (Plate 11). Roads and other structures become unstable, and as the drainage progressively breaks down, their surfaces become hummocky.

Environmental effects will occur beyond the peatswamp confines; nutrient outflow will increase as the peat decomposes, and there will be an increase of CO2 released into the atmosphere.

Plate 9. High wood content of deep peat in coastal basin swamps in West Kalimantan, Indonesia. Vegetation is cassava (tapioca)

Plate 10. Exposure of root system of palm caused by 5 years subsidence of moderately deep peat (less than 2m thick), Brazil

The rate of subsidence depends on several independent and some interrelated factors of which oxidation of the organic materials is the most significant. The factors listed by Lucas (1982) can be grouped into the following categories:

i. Processes causing the removal of organic materials: oxidation, burning, wind erosion and water erosion.ii. Processes causing consolidation of materials: compaction, shrinkage and dehydration.

iii. Factors accelerating or influencing the processes mentioned under i. and ii. are: depth of drainage (height of water-table), character of the organic materials, the cropping system employed including irrigation, and the climate, particularly the temperature regime.

iv. geological subsidence is an independent factor which would also play a role when artificial drainage was not provided.

The subsidence of peat surfaces has been a problem ever since cultivators started to drain peat. There are long records of subsidence of reclaimed peats in both the Netherlands, where reclamation started between the 9th and 14th centuries (Schothorst 1977), and in the Fens of England where reclamation started in the 17th century (Darby 1956). Probably the best records on subsidence are available from the much more recent reclamation of the Everglades in Florida, USA, where subsidence has been monitored from the beginning in 1924 (Stephens 1956 and 1974; Stephens and Johnson 1951; Stephens and Speir 1969; Stephens et al. 1984). Reports on subsidence also come from Eastern Europe (Murashko 1969) and more recently from the tropical regions of South East Asia (Andriesse 1974; Driessen and Rochimah 1977; Driessen and Sudewo 1977) and Africa (Euroconsult 1984).

Plate 11. Palms leaning due to insufficient achorage after subsidence of deep peat, Sarawak, Malaysia. (Photo by Dept. of Agriculture, Sarawak).

Subsidence rate

Worldwide subsidence rates vary from less than 1 to more than 8 cm per year. Whereas some peats in the Netherlands have subsided by only 2 m in about 1 000 years, peat in the Everglades (Florida) has subsided by 1.8 m in only 54 years (1924-1978). The organic soils of the Sacramento-San Joaquin delta of California subsided by 1.8 to 2 m in less than 30 years. Records on peat subsidence in South East Asia (lowland oligotrophic coastal peats) indicate 50 cm to 1 m in the initial years after reclamation with a subsequent decrease to less than 6 cm per year. Table 21 gives the reported rates of subsidence for sites worldwide.

It is clear that there is a vast range in the rate of subsidence dependent on peat composition, drainage depth and history of reclamation. Figure 19 illustrates how in the Netherlands subsidence rate was influenced by a change from gravity drainage to pumping once the peat surface fell below the mean sea level. Energy initially supplied by windmills, followed by the use of steam pumps made it possible to keep the swamps dry. The rate of peat subsidence in the Netherlands was small compared with rates experienced elsewhere mainly because the depth of drainage was maintained through the centuries at only 20-50 cm for mainly pasture use. However with deeper and improved drainage (water-table control throughout the year) the yearly subsidence rate of 1.7 mm was accelerated to 6 mm. Field experiments indicate that a 40 cm draw down of the level in ditches over a period of 20 years resulted in a total surface subsidence of 23 cm. In the first two years the subsidence proceeded very rapidly, constituting 44 per cent of the total for the 20 year period, subsequently the subsidence rate decreased to a constant 7 mm per year. This initial rapid subsidence upon provision of drainage is noted in most countries.


Location of site

Annual subsidence rate

Cumulative subsidence

Time period

Average depth to water-table

California Delta (2 sites) 2.5-8.2 152-244


Louisiana (estimated) 1.0-5.0
Michigan 1.2-2.5 7.6-15


New York 2.5 150


Indiana 1.2-2.5 7.6-15


Florida Everglades 2.7 147


(2 sites) 2.7-4.2 19-29


Netherlands 0.7 70


(2 sites) 1.0-1.7 6-10


Ireland 1.8 90
Norway 2.5 152


England 0.5-5.0 325 (by 1932)


348 (by 1951)


Israel 10
USSR (Minsk bog) 2.1 100


A knowledge of the expected subsidence rate is important in order to plan adaptations to the drainage system, estimate the lifetime of the organic soils, and assess the optimum land use. Subsidence rate is dependent on many factors, some of which can be changed and it is therefore necessary to discuss in detail the most important processes so that management plans can be developed which optimize the life expectancy of the peat deposits.

Oxidation of peat

Oxidation is generally taken to be the most important process causing loss of organic materials. Burning as a form of accelerated oxidation is mainly caused by man, and can be easily controlled or prevented. Water erosion and wind erosion are more difficult to control but are of little significance in tropical areas. Lucas (1982) reports from Canada that wind erosion has been one of the predominant causes of wastage, and losses of over 3 cm are noted during severe storms. The removal of peat by scouring in drainage channels, is locally important and coastal erosion occurs where peat is exposed on the shore (Andriesse 1974). In the tropics however none of these forms of peat removal compares with oxidation in lowering the surface level.

Oxidation is a biochemical process intensively studied by Waksman and Stevens (1929) and Waksman and Purvis (1932). In laboratory studies they found different rates of decomposition in peats of different chemical composition and in peats containing different micro-flora and micro-organisms. Samples of Florida low moorpeat were decomposed by 15 percent at 28°C in 18 months under optimum moisture conditions of 50-80 percent. Above and below this moisture range, decomposition rates rapidly diminish. Wet and dry cycles also appear to stimulate decomposition. Bacteria are commonly most numerous in drained low moor peats and less numerous in highly acid high moor peat. However, when the latter are limed, manured, and cultivated, microbial populations increase to about the same as low moor peat under similar drainage conditions, and decomposition rates increase likewise. Organisms responsible for decomposition are most active above 5°C. Soil microbial activity generally doubles for each 10 degree increase in temperature and soil temperature is therefore an important factor in determining subsidence rates, particularly for tropical areas where temperatures remain in the 25-30°C range. Depth of drainage is another important factor governing the rate of oxidation and it was studied by Schothorst (1977) in the Netherlands. Stephens and Stewart (1977) developed a mathematical model linking drainage depth and soil temperature that could be used to estimate subsidence of low moor peat in different climates. Figures 20 and 21 give the results of these studies; Figure 20 indicates the strong correlation between subsidence rate and average depth of the water-table, and Figure 21 depicts the relationship between expected annual subsidence with the two main variables soil temperature and depth of drainage. The latter graph is based on the mathematical model which was developed for organic soils with a mineral content of less than 15 percent and bulk density of approximately 0.22 g/cm3. Muck soils with higher mineral content and bulk density, will have subsidence rates between one-half and three-quarters of those shown on the graph. The model is only tentative and based on limited field and laboratory data, but, in the absence of empirical information, can be used to quantify subsidence caused by mineralization. Details of the model are given in Appendix 4.

Figure 19. Relation between evolution in water management and subsidence of peat surface in the Netherlands

Figure 20. Rate of subsidence compared with water-table depth for organic soils in Indiana, Florida Everglades and the Netherlands.

The two Netherlands lines show total subsidence and subsidence attributable to biological oxidation.The linear regression equations are:

a. Florida, Y = 0.0643X – 0.259
b. Indiana, Y = 0.0344X – 0.429
c. Netherlands (total subsidence) Y = 0.0281X – 0.581
d. Netherlands (oxidation subsidence) Y = 0.0134X – 0.291

Where Y is the predicted subsidence in cm per year, and X is the average depth to water-table in cm

Figure 21. Annual subsidence of organic soils at various water-table depths and soil temperatures

Consolidation and shrinkage

Peatland subsides after drainage not only because of a loss in organic matter but also because of a loss in volume. Schothorst (1977) recognizes the following components in subsidence:

i. shrinkage due to physical processes. The withdrawal of moisture from the surface layers by evapotranspiration may cause high moisture tensions in the root zone resulting in a decrease in volume of those layers (above the phreatic surface).ii. Oxidation through biochemical processes as explained above.

iii. Consolidation or compression due to a mechanical process. When the groundwater level is lowered, the buoyant force of water is lost in the upper layers. The deeper layers then have to bear an increased weight of 1 g per cm2 per cm of draw down of the groundwater-table. This causes compression by the soil layers below the phreatic surface. Consolidation is often divided into a primary phase and a secular phase. The former is largely a function of the rate of water escape from and through the peat mass. This can be very high in the initial phases of drainage because of the high permeability of raw peat. When permeability decreases as a result of consolidation the primary hydrodynamic phase becomes almost constant. Secular consolidation continues long after the primary phase has stopped to play its initial important role and may in the end account for half the total loss in volume. It was previously generally assumed in the Netherlands that the decreasing volume of peat above the water-table was controlled more by shrinkage and compression than by oxidation. This was the case because of the ubiquitous grass cover. Schothorst, however, found that 20 percent of the subsidence could be ascribed to irreversible shrinkage, 28 percent to compression (subject to elastic rebound and recovery) and 52 percent to oxidation. These results are in agreement with the general findings elsewhere that oxidation is the main cause for soil subsidence. It is important to note that compression and irreversible shrinkage will gradually decrease from an initial peak but that oxidation of organic materials will continue at a more or less constant rate until a new lowering of the water levels in ditches is necessary. This corroborates previously mentioned findings in tropical countries.

Bouman and Driessen (1985) argue that the subsidence after drainage or reclamation is the sum of the effects of settling, shrinkage and mineralization. For this reason the mathematical model developed by Stephens and Stewart (1977) to estimate subsidence is only valid for the mineralization component, because it disregards the effects of shrinkage and compaction. They prefer to employ two models to predict overall subsidence for tropical areas by fusing the Stephens-Stewart model for the mineralization component and the Murashko equation (Murashko 1969, Appendix 4) for the consolidation component independent of climate. By adding the two, total subsidence under tropical conditions can then be approximated. Figures 22 and 23 give the total subsidence thus computed for an imaginary tropical peat over 20 years of drainage in relation to bulk and particle densities, and initial drainage depth respectively. Figure 24 indicates the computed partial subsidence rates for consolidation and mineralization. This shows the considerable influence of consolidation on subsidence in the initial years and the long term effects of continued mineralization.

7.3.2 Cultivation practices

The crops grown and their cultivation requirements influence the rate of subsidence through various processes:

Water managementA comparison of subsidence rate under sugar cane, vegetables and pasture, using a given water-table depth, showed the annual rate of subsidence under sugar cane to be about 30 percent less than under pasture or vegetable crops (Snyder et al. 1978). Though in previous studies no conclusive evidence is available to show that the type of crop has a direct bearing on subsidence rate. Indirect effects are probably much more significant. Each crop has an optimum water-table level dependent on rooting habits, resistance to drought and wetness. Climatic conditions; rainfall, wind, evaporation and temperature are important parameters for calculating water requirements. Table 22 shows the minimum optimum depth of water-tables for a range of vegetable crops grown on various peats in the USA and England (Snyder et al. 1978). The range is large and varies from 30 to 90 cm depth. Sugar cane grown in the Everglades in Florida requires a water-table at 75-90 cm depth for optimum growth and quality but in experiments it was found that with a water-table at 38 cm depth the crop produced only 5 percent less sugar than the best yields obtained with a water-table at 75 cm depth. For one variety the best yields were obtained with a water-table at 38 cm depth.

In the Netherlands water-tables under grassland are usually maintained at between 30 and 50 cm depth which produces much smaller rates of subsidence than if crops requiring a much lower water-table are grown. A large subsidence rate will be experienced in tropical regions where tree crops are to be grown with extensive, deep rooting systems which demand deep drainage. Depth of drainage influences the rate of subsidence and therefore choice of crop or land use is indirectly related to the rate of subsidence.

Land management

A system of raised beds in conjunction with higher water-tables could be used to extend the life of peat deposits. Figure 25 demonstrates this and shows how two crops can be grown in adjacent rows each with an optimum depth of water-table. However, the system may be short lived if decomposition of the peat on the ridges is faster than in the drains. Although the system is successfully practised by Japanese farmers in Brazil (Plate 1) they do not grow a crop in the furrow.

Use of fertilizers

The high acidity and low levels of plant nutrients in peat demands the use of lime and fertilizer for crop growth. The change from oligotrophic to more eutrophic conditions as a result of fertilization changes the microbial activity and hence the rate of mineralization (Chapter 4; section 4.3). The use of fertilizers therefore tends to accelerate decomposition. However, McGreevy and Farrell (1984) found in incubation experiments few lasting effects in ombrotrophic peats after an initial stimulation. In reed-swamp peat, decomposition was even reduced by liming to pH 6.5. General statements on the effect of liming are therefore dangerous as there are other factors to be considered. The dilemma of using fertilizers or not can be illustrated by the following example. Schothorst (1977) records studies in the Netherlands on the improvement of gross yield of grass through deeper drainage. The improvement could be attributed to the availability of more nitrogen as a result of the decomposition of peat to a greater depth. The deficiency in nitrogen occurring in grassland with shallow drains can also be corrected by more costly N-fertilization. The choice between either deeper drainage with its risk of accelerated subsidence or the use of costly N-fertilizer is often difficult.

Cropping system

The cropping system influences the amount of compaction of the soil surface. The regular harvesting of intensively grown vegetables, particularly if heavy machinery is used, makes heavy demands on surface structure and consistency. Where annual crops are grown there are often short fallow periods. The surface temperature in these exposed peats can reach 70°C in the tropics as peat is a very poor conductor of heat. As well as encouraging the formation of desiccated hydrophobic granules (“coffee grounds”) or dust, this also increases the rate of oxidation. Bare peat surfaces, low humidity and high temperatures can lead to spontaneous peat fires. A permanent groundcover would prevent this.

Fig. 22. Subsidence (St) of tropical peat in relation to bulk and particle densities (source Bouman and Driessen 1985)


r = dry mass of unit volume of undisturbed soil
rs = solid matter (particle) density

Fig. 23. Subsidence (St) of tropical peat in relation to initial drainage depth (source Bouman and Driessen 1985)



Florida Everglades 1

Indiana 2

England 3

Minn. 4

Beans, snap 45-60 45
Beets (red) 70
Cabbage 45-60 65 60
Carrots 65 60
Cauliflower 60 30
Celery 45 65 45-55 45
Corn, sweet 60-70 75 60
Kale 60 +
Lettuce 75-90 75
Onions 45-60 75 90
Peas 45-60
Potatoes 45-60 65 40-50 60
Spinach 65
Tomatoes 45-60 60
Escarole 60-75 5
Endive 60-75 5
Radishes 35-40 5 45
Parsley 35-40 5

1 Eight water-table treatments: 75 cm with overhead spray, 30, 53, 75, 100, 120 cm, fluctuating, 120 cm with overhead spray (the experiment was replicated).2 Three water-table levels, two replications, 40, 70 95 cm.

3 Water-tables ranged from 25 to 95 cm (unreplicated).

4 Five water-table depth treatments: 30, 60, 90, 120, 150 cm (unreplicated).

5 No data have been found on these crops, and depths given are estimates under average Everglade conditions.

Figure 24. Partial subsidence rates (consolidation and mineralization) for tropical peat (source Bouman and Driessen 1985)

Note: Sm = subsidence due to mineralization

7.4 Water-table Management

The success of agriculture on peat soils depends on the choice of land use. This choice dictates the required drainage depth though in some localities the water levels in peatswamps are governed by the needs of peripheral areas.

Figure 25. The influence of raised beds which allow a higher water-table and hence reduce the oxidation of organic soils (source Snyder et al. 1978)

The cropping systems in common use today inevitably cause some subsidence. There is a wealth of historical evidence that once drainage has started subsidence commences and unless the swamps are inundated again the peat will eventually disappear. Radio-carbon studies have indicated that 30 cm of peat which took 400 years to develop can easily be destroyed in less than 10 years because of injudicious drainage.

The rate of subsidence can, however, be regulated and slowed down by proper water control and good land management. The careful choice of crop is the best way by which the rate of subsidence can be minimized.

There should be continued collaboration between drainage engineers and agricultural scientists to look for optimum ways of controlling the subsidence of peat by appropriate water, land and crop management. The search for new crops or new varieties to be grown profitably in more waterlogged conditions and a continuation of the work into the water-table requirement of crops should be major parts of the research programmes aimed at improving the management of reclaimed peatswamps.

In the tropics there is little locally gathered data on the water management requirements in relation to widely grown crops. Traditionally the emphasis has been on the short term problems of fertilizer requirements rather than on water-control measures, which are more important in the long run.

It is difficult to set up satisfactory experiments to look into the optimum depths of the groundwater-table for specific crops. The following serves as an example: expensive and comprehensive water-table studies have been carried out in the Everglades in Florida since 1958 (Harrison et al. 1963), but they have proved unsatisfactory. It is difficult, even when using intricate designs, to maintain a range of pre-determined water-tables in plots arranged in a 3 x 3 Latin square on a 24 acre block. Subsequent studies have shown that the drainage of the peats overlying limestone is considerably affected by sub-surface flows through the peat-rock interface (Casselman and Green 1972). Mole drainage appears to have little effect on these flows along the interface. Piling the plots or building concrete walls down to the more or less impermeable subsoil have to be established, but even then hydraulic pressure from high water-tables in neighbouring parcels influence the plots with lower water-tables. In the absence of reliable tropical field studies and taking into consideration the difficulties encountered elsewhere, the alternative is to use lysimeters. These concrete tanks, if built of about 150 x 300 x 150 cm size, can each be used for 3 separate plots of 150 x 100 cm size for crop studies. When filled with organic soil water-tables are maintained by an exterior water levelling container connected by a 1 cm internal diameter plastic pipe. Water-levels in the levelling container are maintained by a valve with holes in the container immediately above the desired water level for overflow. Holes should be drilled into the concrete tanks at the soil surface level to allow surface drainage (Pate and Snyder 1979).


Juli 3, 2017

beautiful: dengar musik saat BERKENDARA (ati2 ya)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:27 pm

Why Listening To Music While Travelling Is Healthy Posted By: Praveen Kumar Updated: Friday, June 30, 2017, 11:15 [IST] Subscribe to Boldsky

When you are traveling in a bus, train or a flight what is the healthiest thing to do? Well, listen to music. It works wonders. Of course, when you put your headphones and start playing tunes on your mobile device, you can avoid talkative travelers and their meaningless discussions too! Also Read: What Happens When You Listen To Music But more than that, there are some real good health benefits of listening to soothing music during your journeys. Here are they.

Reason #1 Firstly, if you are suffering from motion sickness, music helps in diverting your mind. When your mind gets distracted in a pleasant way, your uneasiness can be minimised.

Reason #2 A study claims that music is one of the best non-medicinal but therapeutic measure to prevent the effects of motion sickness that occurs during travel. Yes, in many cases, music successfully prevented nausea! Also Read: Effects Of Listening To Music During Pregnancy

Reason #3 Music gives a high. When you are traveling, your mood may not always be joyful. From the hygienic conditions in the bus or train to the crowd around you, anything can upset you. But music boosts your mind and simply hijacks you to another world for some time.

Reason #4 Suppose you are traveling back from work in a local train, you would generally be carrying stress on your shoulders thinking about office matters, targets, fights with colleagues and so on. Also Read: Benefits Of Listening To Music While Working Out But music de-stresses you and makes you feel relaxed. Your problems seem to dissolve for a while.

Reason #5 Music can affect your hormones. Even cortisol is a hormone that is secreted due to stress. Music can work on that stress hormone and decrease its levels.

Reason #6 Another benefit of listening to music when you are traveling home is it minimises your sleep problems if you are suffering from insomnia. Listening to relaxing music during the evening can help you fall asleep sooner that night.

Reason #7 When you are travelling, you tend to be idle. An idle brain turns into a devil’s workshop very fast. Music can prevent that. Music is a natural way to curb depression. Also Read: Effects Of Listening To Loud Music

Reason #8 Relaxing music can release feel-good chemicals like dopamine and serotonin. When you get down at your destination, you tend to feel good without any reason if you listen to soothing music while travelling.

Read more at: https://www.boldsky.com/health/wellness/2017/listening-to-music-while-travelling-115087.html

Mei 12, 2017

beautiful: e-ktp < 2013: NO NEED be ACTIVATED

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 3:44 pm

Bisnis.com, JAKARTA – Simpangsiur kabar di jejaring sosial mengenai perlu atau tidaknya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang dicetak sebelum 2013 diaktivasi agar data pemilik dikartu itu dapat dibaca dengan card reader.

Pihak Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan jawaban atas maraknya perbincangan terkait KTP-el tersebut disampaikan melalui akun twitter resminya @Kemendagri_RI, pada Jumat pagi (12/5/2017).

Penjelasan Kemendagri itu beberapa kali diretwitt atau dirilis kembali oleh Polda Metro Jaya melalui akun twitternya @TMCPoldaMetro, pada Jumat malam (12/5/2017) pukul 20.15 WIB.

Adapun penjelasan dalam akun @Kemendagri_RI itu ialah: “Siang tweeps! Terkait dgn pemberitaan ttg perlunya aktivasi KTP-el yg dicetak sblm 2013, mimin mau klarifikasi nih.”

Selanjutnya “Sesuai Pasal 101 huruf C UU 24/2013, menegaskan KTP yg sdh diterbitkan sblm UU ini ditetapkan berlaku seumur hidup,” dan “Dengan demikian, KTP-el yg sdh habis masa berlakunya TIDAK perlu lagi diaktivasi.”

“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menyiapkan edaran dan press release utk cegah hal ini meluas & meresahkan masyarakat.”

“Dr sekian byk KTP-el yg diterbitkan (khususnya saat perekaman massal 2011-2012) ada KTP yg dicetak tp tdk diikuti proses INCODE.”

Kemudian “Proses INCODE adalah proses pengisian data penduduk ke dalam chip di KTP-el,” dan “KTP-el yg blm dilakukan proses incode, maka pd saat dibaca menggunakan card reader, data tdk akan muncul.”

Maret 9, 2017

diam2suka: THE GLOBAL BITING (mencurangi… dikerasi… Dhani ditampar (?) …)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 7:35 am

diving king robben world cup 2014Robben the robber who is the KING OF DIVING
Starbucks shop


Barcelona detik- Ada kontroversi dalam comeback sensasional Barcelona saat menyingkirkan Paris St Germain di Liga Champions. Penyerang Barca Luis Suarez mendapat sorotan tajam.

Los Cules membalikkan keadaan tertinggal 0-4 di leg pertama dari PSG untuk lolos ke perempatfinal dengan kemenangan 6-1 di leg kedua, tadi malam (8/3/2017). Di dalam kemenangan tersebut, dua dari enam gol yang bersarang di gawang Kevin Trapp tercipta dari penalti.

Suarez andil dalam terjadinya gol kelima Barcelona, yang menjadi titik balik permainan. Penyerang Uruguay itu jatuh saat dikawal Marquinhos di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih.

Pelatih timnas Norwegia Lars Lagerback menjadi salah satu figur yang tidak terkesan dengan comeback Barcelona itu. Terutama perilaku Suarez.

“Tidak masuk akal kalau segalanya ditentukan oleh sebuah aksi pura-pura jatuh,” sembur Lagersback yang dilansir Marca. “Saya merasa sedih dan kasihan untuk dunia sepakbola.”

“Saya sangat marah. Itu pertunjukan akting Suarez. Kenapa kita memiliki ofisial di samping gawang kalau mereka tidak bisa melihat hal-hal semacam itu?”


“We Will Rock You” in Nazi-Ästhetik: Ex-General Prabowo Subianto setzt im Kampf um das indonesische Präsidentenamt auf martialisches Auftreten – und auf einen Sänger in Heinrich-Himmler-Uniform. Bei den Wählern kommt das an.


der spiegel Jakarta – In zwei Wochen wählt das größte islamische Land der Welt einen neuen Staatschef. Mehr als 185 Millionen Indonesier haben am 9. Juli die Wahl zwischen zwei Präsidentschaftskandidaten – dem Gouverneur der Hauptstadt Jakarta, Joko Widodo, und Ex-General Prabowo Subianto.

Der charismatische Widodo, Spitzname Jokowi, geht als Favorit in die letzten Wochen des Wahlkampfs. Doch sein Gegenkandidat zieht alle Register. Für den Schlussspurt veröffentlichte Prabowos Wahlkampfteam einen Song, der besonders die jungen Indonesier begeistern soll.

Zur Melodie des Queen-Klassikers “We Will Rock You” skandieren vier prominente indonesische Popstars die Namen von Prabowo und seinem Vize-Kandidaten Hatta Rajasa. Weiter heißt es im Text: “Indonesien erwache, Wer sonst vermag Indonesien zu erwecken aus seiner Misere? Wer sonst, wenn nicht wir?”

Prabowo spielt mit Nazi-Ästhetik

Brisanter als der Songtext ist jedoch das Outfit des Sängers Ahmad Dhani. Er trägt eine schwarze Uniformjacke, die der Uniform von SS-Führer Heinrich Himmler zum Verwechseln ähnelt. Dhani trägt die gleichen Kragenspiegel und den sogenannten Blutorden auf der Brust.

SS-Führer Himmler: Spiel mit der Nazi-Ästhetik Zur Großansicht

SS-Führer Himmler: Spiel mit der Nazi-Ästhetik
Diese bewusst inszenierte Assoziation mit Symbolen des Nazi-Regimes findet in Indonesien regen Anklang. Das “Dritte Reich” gilt vielen als Vorbild in puncto militärischer Stärke und staatlicher Effizienz. Adolf Hitlers “Mein Kampf” wird in vielen Buchläden verkauft. In der Stadt Bandung gibt es sogar ein Café, in dem Kellner in SS-Uniformen Speisen und Getränke servieren.

Auch Präsidentschaftskandidat Prabowo setzt in seinem Wahlkampf auf Militärästhetik. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite zeigt sich der Politiker in den Uniformen der Miliz seiner Gerindra-Partei, der “Bewegung für ein Großindonesien”.

Furcht vor Wahlsieg des Ex-Generals

Prabowo ist der Ex-Schwiegersohn des langjährigen Diktators Suharto. Als General befehligte er in den Achtziger- und Neunzigerjahren Massaker in der Unruheprovinz Osttimor. Zuvor war er unter anderem von der GSG 9 in der Bundesrepublik ausgebildet worden.

Nach dem Sturz seines Schwiegervaters 1998 ging Prabowo für einige Zeit ins Exil nach Jordanien. Nach seiner Rückkehr in die Heimat gründete er 2008 die Gerindra-Partei.

Im aktuellen Wahlkampf galt er lange als aussichtslos im Duell mit seinem Widersacher Jokowi. In den vergangenen Wochen hat sich der Abstand zwischen den beiden Spitzenkandidaten in den Umfragen rapide verringert. Inzwischen gehen die Medien in Indonesien von einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus.

Demokratieaktivisten und Journalisten fürchten bei einem Wahlsieg Prabowos einen Rückfall in die dunklen Zeiten der Diktatur.



TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan ada kemungkinan pentolan grup band Dewa, Ahmad Dhani, ditempeleng Prabowo lantaran memasukkan unsur Nazi dalam video klipnya. Menurut dia, kepribadian Prabowo memang cenderung emosional. Teorinya, kata dia, orang akan menampilkan tingkah laku yang sama ketika memungkinkan.

“Kebiasaan yang dibawa hingga dewasa ini akan menetap, disadari atau tidak,” kata Hamdi di kafe d’Consulate Menteng, Kamis, 3 Juli 2014. Meski belum terkonfirmasi, kata dia, tapi ada kemungkinan besar hal itu terjadi. “Kebiasaan pada orang dewasa sulit diubah.”

Dalam risetnya, Hamdi memasukkan fragmen calon presiden dari poros Gerindra itu yang kerap melempar handphone saat marah. “Itu berita yang tidak pernah dia bantah,” kata Hamdi. Artinya, Hamdi menyebut satu kejadian itu dalam kehidupan Prabowo. “Itu kami record dan ada kecenderungan terulang,” kata dia. “Itu sebagai gambaran seperti apa kontrol emosinya,” kata dia.

Dari hasil risetnya, Jokowi dianggap memiliki daya tahan lebih bagus. Prabowo dinilai akan mudah mengalami burn out, yakni kelelahan fisik, emosional, dan mental jika terpilih sebagai presiden. Kemungkinan Prabowo mengalami burn out adalah 6,19. Sedangkan Jokowi level kemungkinan stresnya kecil, yakni 4,22.

Dari total empat nama kandidat calon presiden beserta wakil presiden, hanya Prabowo yang dinilai memiliki sisi emosional. “Emosi di sini bermaksud stabilitas dan kontrol diri,” kata Hamdi. “Bukan emosi dalam bentuk ekspresi.”

Penelitian ini dilakukan dengan meminta pendapat 204 psikolog di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berpengalaman dalam menilai kepribadian. Riset dilakukan pada 18-27 Juni 2014 dengan cara penilaian jarak jauh (research at distance), yakni melihat tingkah laku calon presiden sejak kecil, di tengah merintis karier, hingga seperti sekarang. Sebelum memberikan penilaian, responden terlebih dulu juga membaca biografi para kandidat.


TEMPO.CO, Jakarta – Musikus Ahmad Dhani Prasetyo mengaku Prabowo Subianto marah-marah ketika melihat efek video klip kampanye yang dibikinnya. Dhani mengklaim kemarahan Prabowo bukan lantaran kecewa dengan hasil video, tetapi marah karena penilaian media asing yang menyerangnya tanpa menggunakan prinsip cover both side. (Baca juga: Survei Psikolog, Prabowo Otoriter)

“Pak Prabowo marah lantaran media asing melakukan black campaign,” kata Dhani ketika dihubungi, Rabu, 2 Juli 2014. Menurut Dhani, apa yang dilakukan oleh wartawan asing itu tak ada bedanya dengan wartawan bodrek yang ada di Indonesia. “Mereka tidak ada konfirmasi ke kita,” kata dia.

Dhani pun membantah dimaki dan dipukul Prabowo. (Baca di sini: Beredar Kabar Prabowo Pukul Ahmad Dhani) Dhani menilai isu pemukulan itu murahan dan dikutip dari akun Twitter palsu Fadli Zon dan Mahfud Md. “Tweet itu dibuat berita dan ini ulah wartawan bodrek.”

Sebelumnya, pengamat pertahanan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jaleswari Pramodhawardani mengaku mendengar kabar Prabowo memukul dan memaki Dhani. Musababnya, kata Jaleswari, Prabowo kecewa atas banyaknya kecaman terhadap video klip Ahmad Dhani yang mengubah lirik lagu We Will Rock You. “(Pemukulan) itu karena Dhani mengenakan baju Nazi Hitler dan jadi berita media besar,” kata Jaleswari.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Suhardi membantah Prabowo memukul dan memaki Ahmad Dhani. “Tak ada. Saya tidak pernah tahu,” katanya. Suhardi mengaku tak pernah melihat secara langsung Prabowo memukul orang-orang di sekitarnya.

Dia membenarkan Prabowo memang keras. Bila ada yang salah, kata dia, Prabowo akan menegur secara verbal. “Pada saat becanda ya humoris, tapi pada saat tegas ya tegas,” ujarnya.


Merdeka.com – Baru-baru ini, beredar kabar melalui Broadcast Message BBM bahwa Ahmad Dhani ditampar oleh Prabowo Subianto. Alasannya karena kasus baju Nazi yang dipakai pentolan Dewa 19 itu pada video klip kampanye Prabowo – Hatta.

Berikut isi BBM yang menjadi isu tersebut:

“Info dari Jaleswari Pramodhawardani, BREAKING NEWS @ Hari Rabu malam, 25/6, Ahmad Dhani digampar dgn makian dan pukulan fisik oleh capres Prabowo krn urusan tampilan Dhani pake baju Nazi Hitler dan jd berita besar di koran2 luar negri,” demikian isi BBM.

“Bnyk saksi mata yg melihat kejadian itu. Utk penggemar2 Ahmad Dhani, inikah capres yg anda dukung? Anda pasti keliru! Utk para pemilih, dukungan anda ke capres Prabowo adalah malapetaka bagi Indonesia,” lanjut BBM tersebut.


Namun, juru bicara pasangan capres cawapres Prabowo – Hatta, Tantowi Yahya memberikan bantahan. Ia menyatakan isi BBM tersebut tidak pernah terjadi.

“Tidak ada kabar seperti itu. Itu kabar dari ‘sana’ yang bikin. Kalau dari kita jelas tidak ada,” tutur Tantowi di Istora Senayan, Jakarta Pusat (2/7).

Bahkan menurut Tantowi, Ahmad Dhani pada saat itu diajak Prabowo untuk kembali melakukan kampanye. Hal ini membuktikan kabar tersebut tidak benar.

“Dhani bahkan saat itu diajak ke Bandung sama pak Prabowo. Di kubu kami tidak ada yang menanggapi berita ini, karena itu berita bohong,” tegasnya.



detik Jakarta – Berhembus isu Ahmad Dhani ditampar oleh Prabowo Subianto yang langsung dibantah oleh pentolan Dewa 19 tersebut. Meski begitu, Ahmad Dhani menyebut isu ini merupakan isu serius karena sejumlah orang dekatnya sampai meminta langsung kepada dirinya.

“Mengenai pemberitaan saya ditampar Prabowo. Itu juga sadis banget, saya nggak tahu sumbernya darimana. Tapi ini sangat serius, karena beberapa orang menelepon saya, termasuk mama saya, direktur RCTI, MNC menelepon saya apakah benar itu terjadi,” ujar Ahmad Dhani ketika ditemui di kediamannya di kawasan Pondok Indah, Jaksel, Sabtu (5/7/2014) malam.

Menurut Dhani, pihak yang menghembuskan isu tersebut sebenarnya tidak menyerang dirinya secara langsung. Adalah Prabowo yang diyakini Dhani sebagai sasaran utama.

“Dan yang jadi sasarannya kepada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo main tangan main tampar, tujuannya ini memang pembunuhan karakter kepada Pak Prabowo,” kata Dhani.

“Jadi sebenarnya, selama seminggu dua minggu ini arahnya pembunuhan karakter dan ini harus saya jelaskan. Karena tidak hanya karakter saya saja yang dibunuh tapi karakter Pak Prabowo juga dibunuh. Kalau karakter saya dibunuh si nggak apa apa karena sudah biasa,” sambung Dhani.

Dhani menegaskan, Prabowo tidak pernah sekalipun menamparnya. Berucap kasar saja tidak.

“Saya ingin menjelaskan ini supaya ini clear. Pak Prabowo tidak pernah menampar saya, memaki saya, maupun, memarahi saya sedikit pun. Keluaga Pak Prabowo marah pada online Der Spiegel karena dianggap, apa namanya koran koran itu apa namanya, online kuninglah,” kata Dhani.

detik Jakarta – Musisi Ahmad Dhani bicara mengenai pemakaian seragam mirip atribut militer pemimpin Nazi yang menjadi kontroversi. Pentolan Dewa 19 ini mengakui bahwa pemberitaan mengenai kostum Nazi itu membuat keluarga capres nomor urut satu Prabowo Subianto marah.

“Mengenai masalah baju Nazi. Pak Hashim Djojohadikusumo bilang pada saya keluarga Pak Prabowo memang marah, karena ini sebenarnya pemberitaan bukan pada saya, tapi black campaign terhadap Pak Prabowo,” ujar Dhani ketika ditemui di kediamannya, Sabtu (6/7/2014) malam.

“Reaksi Pak Prabowo ya marah. Pak Prabowo nggak ada masalah, reaksi pak Hasim biasa lah itu kan buat gaya gayaan saja. Aku rasa di Jerman juga sudah biasa saja di pinggir-pinggir jalan,” sambung Dhani.

Dhani mengatakan, memang hal yang disebutnya menjadi kampanye hitam itu, mengkaitkan penggunaan nazi oleh dirinya. Namun Dhani memastikan, bukan dirinya yang dimarahi oleh keluarga Prabowo.

“Memang isinya pemberitaan itu, saya kebetulan saja pakai baju Nazi. Jadi kira-kira seperti itu,” kata Dhani.

Kontroversi mengenai penggunaan kostum Nazi ini pertama kali dihembuskan media asal Jerman, Spiegel. “Dia memakai seragam hitam yang menyerupai seragam pemimpin SS Heinrich Himler,” tulis Spiegel. Disebutkan Spiegel bahwa Dhani memakai lencana pada kerah dan dada, yang amat mirip seragam Himler.

Mengenai pemberitaan Spiegel ini, Dhani mengaku kesal. Karena selama ini, Dhani tidak pernah sekalipun dimintai tanggapan oleh media tersebut.

“Karena mereka hanya mengutip dan tidak pernah mewawancarai saya sampai saat ini,” kata Dhani.

“Karena saya yakin wartawan atau majalah itu menyesal karena memberitakan saya Ahmad Dhani yang nggak penting. Menurut saya mereka menyesal. Maka dari itu mereka tidak menghubungi saya lagi,” sambung bos Republik Cinta Management ini.
bbc news:
Kemunculan kembali simbol-simbol Nazi di kalangan anak muda Indonesia, menurut seorang sejarawan, karena mereka tidak memahami sejarah kekejaman Nazi dan ideologi fasis yang melatarinya.

Hal ini diutarakan sejarawan Bonny Triyana menanggapi kostum musisi Ahmad Dhani di video klip kampanye Prabowo Subianto-Hatta Radjasa, yang dianggap mirip seragam komandan pasukan elit Nazi, Schutzstaffel, SS, Heinrich Himmler.
Berita terkait

Publik Jerman tak anggap serius ‘kostum Nazi’ Dhani
Kubu Prabowo tak tanggapi serius ‘kostum Nazi’ Ahmad Dhani
Kafe bercorak Nazi di Bandung dibuka kembali

Link terkait
Topik terkait


“Tidak ada pengetahuan di masyarakat, khususnya generasi muda, tentang Fasisme dan Nazi-isme,” kata sejarawan Bonny Triyana kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Rabu (25/06) siang.

Bonny menduga, Ahmad Dhani tidak memahami latar belakang sejarah di balik berdirinya Partai Nazi pada tahun 1930-an di Jerman, ideologi Fasis yang melatarinya, serta kekejaman yang diakibatkannya.

“Barangkali untuk gaya-gayaan saja,” katanya.

Sebelumnya, kubu Prabowo-Hatta Radjasa mengatakan, kostum musisi Ahmad Dhani dalam video klip itu Klik merupakan ekspresi seni semata.

“Kita harus melihatnya dari ranah seni, jangan dari ranah yang lain,” kata juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta Radjasa, Sudrajat, kepada BBC Indonesia.

“Paham Nazi bisa tumbuh subur (di Indonesia), kalau orang nggak ngerti. Lama-lama paham itu bisa tindakan. Itu yang bahaya”

Bonny Triyana

Sudrajat juga mengatakan penampilan Dhani mengenakan kostum tersebut tidak berarti dia mendukung ideologi dan tindakan Partai Nazi selama Perang Dunia II.

“Itu cuma dekorasi saja,” katanya lagi.
Bisa ‘berbahaya’

Video klip Ahmad Dhani tersebut telah mengundang perhatian media Jerman, Der Spiegel, yang menyebut kemeja yang dikenakan Dhani mirip seragam Komandan Satuan Elite Nazi, Schutzstaffel SS, Heinrich Himmler.

Belakangan masyarakat Indonesia, melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, menjadikan ‘kostum Nazi’ Ahmad Dhani sebagai topik pembicaraan.

Sebagian mereka mengkritiknya, namun tidak sedikit pula yang membelanya, antara lain ketika ada yang mengkaitkannya dengan kampanye kubu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.

“Pihak yang bersaing selalu mencari celah-celah untuk mendeskreditkan (kubu Prabowo-Hatta Radjasa),” kata Sudrajat, juru bicara tim sukses Prabowo Subianto.

Sejarawan Bonny Triyana mengatakan, walaupun ide penggunaan kostum Nazi ala Dhani Ahmad itu semata gaya-gayaan, dia mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya.
Cafe di Bandung

Sebuah cafe di Bandung menggunakan simbol Nazi sebagai dekorasi.

“Paham Nazi bisa tumbuh subur (di Indonesia), kalau orang nggak ngerti. Lama-lama paham itu bisa tindakan. Itu yang bahaya,” kata Bonny.
Menganggap paling benar

Menurut sejarawan UI ini, persoalan ini masuk kategori berbahaya, “Kalau mereka mengaku dengan sadar sebagai fasis.”

Gagasan Fasisme, lanjut Bonny, biasanya ditandai sikap tidak mau menerima perbedaan atau menganggap dirinya paling benar.

Dia mengharapkan, agar generasi muda perlu diberi materi sejarah tentang Fasisme dan Nazi-isme serta kekejaman yang pernah mereka praktekkan di Perang Dunia II, agar mereka memahami.

Penggemar kostum militer, termasuk Nazi-Jerman, berkumpul dalam sebuah acara.

Kontroversi pemunculan simbol Nazi Jerman, sebelumnya, sempat mencuat ketika sebuah kafe di Bandung memasang simbol-simbol Nazi di ruangan interiornya.

Setelah sempat ditutup setahun lalu karena menuai kontroversi, Klik pemilik kafe itu membuka kembali aktivitasnya dan memasang simbol-simbol Nazi Jerman di ruangan interiornya.

Henry Mulyana, pemilik restoran itu menegaskan, dia tidak berniat menyebarkan paham Nazi atau memuja Nazi. “Yang kami angkat adalah sejarah perang dunia, bukan khusus Nazi-nya. Nazi itu kan bagian dari sejarah juga,” imbuhnya.



The rivalry over this year’s Indonesian presidential election, between Joko Widodo (“Jokowi”) and Prabowo Subianto, has incited discord in Indonesia unseen since the independence of East Timor in 2002. The close gap in the polls between the two candidates has contributed to a sense of panic in both camps.

As often happens when a contest is this tight, both supporters and professional campaigners have reached into an old cache of symbols and simple slogans in an attempt to speak to undecided voters – or at least confuse them enough in the hope of getting their support.

Last week, the Indonesian pop star Ahmad Dhani and three other performers dressed in Nazi-esque uniforms in a Prabowo tribute video, where they sang a modified version of Queen’s We Will Rock You.


The video attracted a strong reaction. Both Dhani and Prabowo’s teams initially deflected incoming criticism, saying that it was an “expression of art”. Dhani also took it rather lightly, asking what the fuss was all about. “What is the connection between German soldiers and Indonesia?” he asked. “We Indonesians didn’t kill millions of Jews, right?”

First the deflection, then the apology: Dhani later said he picked the uniform without too much thought and had now learned his lessons. Then, as if he had forgotten his apology and the criticism from both international and local communities, Dhani attacked western media for the criticism.

“Stupid Western media needs education in freedom of art … whatever I wear is my right as an artist,” he tweeted on Friday.

Coincidentally, a café which uses Nazi decorations, Soldaten Kaffee, recently reopened in Indonesia. On their Facebook page, they justified the use of Nazi symbols by saying that “Nazis only killed Jews and Communists, and never planned to kill Africans, Indians, Chinese or Malays”.

Like Dhani’s deflection, they seem to argue that the use of Nazi symbols, removed from their German context, are fine for use in Indonesia.

Fadli Zon, the deputy chairman of Prabowo’s party, Gerindra, went on the offensive – tweeting that Indonesia “has no relation to Nazism, but it does to Communism”.

He then linked Jokowi’s “Mental Revolution” – a campaign theme encouraging Indonesians to move on from “some traditions or cultures that flourished during the repressive era of the New Order” – with communism. This was a loaded message: Prabowo has considered elevating the anti-communist former president Suharto, who led the New Order, to “national hero” status.

That said, Jokowi’s supporters have hardly been innocent either. Respected analyst and known Jokowi backer Wimar Witoelar had to issue an apology and close down his Twitter account, after associating Prabowo with Osama bin Laden.

While the “Nazi” video wasn’t official campaign material from Prabowo’s team, it didn’t have to be. What marks the campaigning style in this year’s election is the distance between the official rhetoric of the candidates and at the grassroots.

So far, Prabowo has remained silent about the video, except for a brief mention on his Facebook page. But he did not criticise Ahmad Dhani or the members of his team. Similarly, Fadli Zon’s reference to Jokowi’s “communism”, however feeble, was allowed to stand – despite sparking the authoring of blog posts, columns and tweets linking Jokowi with communism.

Prabowo knows that symbols of strength have worked for him. For more than 30 years before the 1998 reformation, students in Indonesia were taught to glorify the Indonesian military and demonise communism and imperialism.

He also knows that the election will be close, and has revamped the trajectory of his politics since the highly popular Jokowi announced his candidacy. For example, in 2013 Prabowo’s party called for the disbandment of the notorious Islamic Defenders Front (FPI). But this year, his vice-presidential candidate Hatta Rajasa asked for support from FPI.

And in 2009 Prabowo promised to bring the perpetrators of the Lapindo mudflow case in East Java to justice. Now he has accepted a coalition with the Golkar Party’s Aburizal Bakrie, whose company was implicated in the case.

The polls show that Prabowo’s opportunism has been a success. But this symbolic trajectory, which condones some of the worst excesses of violence and corruption of the past is rightly concerning – especially for those who are hoping for an Indonesia where the rule of law and justice can be fairly applied to everyone in a pluralistic society.

In Indonesia, state violence, as well as communal violence from groups like FPI, can still be tolerated by the government and members of society. The concept of human rights, instead of being perceived as sacred sets of principles, is often seen as another set of symbols of western imperialism.

What is dangerous is when symbols are used without critical knowledge and responsibility from leaders – especially considering Indonesia’s fraught political history. As the historian Bonnie Triyana, commenting on Dhani’s Nazi video, said: “without understanding, what started only as thoughts can then turn into actions”.

Rock star Ahmad Dhani and other singers performed an adaptation of British band Queen’s “We Will Rock You”, with lyrics supporting Prabowo Subianto for the July 9 poll in which he is facing frontrunner Joko Widodo.

But social media exploded with anger after critics noted Dhani was wearing a military uniform jacket identical to one often worn by Adolf Hitler’s henchman Heinrich Himmler.

Indonesian-born singer and songwriter Anggun Cipta Sasmi tweeted that the video had made her “shocked, disappointed and ashamed”.

“I pray that Indonesia does not descend into fascism.”

A Twitter user called frizedianto added Dhani wanted Prabowo to be a “Hitler-style” ruler — “fascist, intolerant and authoritarian”.

Even Queen guitarist Brian May waded into the row, insisting on Twitter the adaptation of the song was “completely unauthorised by us”.

However the Indonesian singer appeared unrepentant, telling news website Detik: “The Indonesian people were not involved in the killing of millions of Jews, right?”

The black jacket resembles one often worn by Himmler, head of the SS and Gestapo, with emblems on the lapels and red decoration on the breast pocket.

Prabowo’s campaign distanced itself from the song, with spokesman Tantowi Yahya saying: “This video is not a product of the campaign team.”

The furore reflected sensitivity about a potential Prabowo presidency.

He has previously admitted ordering the abduction of democracy activists in the dying days of the three-decade Suharto dictatorship in 1998, and has also been accused of human rights abuses in East Timor.

Despite concerns about his dark past, Prabowo has in recent weeks narrowed the gap against Widodo — who won legions of supporters during his time as Jakarta governor. A poll out Wednesday showed him only four percent behind.

Warriors of love stand up to the jihadists
October 14, 2005
Page Tools

A war is raging for the minds of a generation, write Abdurrahman Wahid and C. Holland Taylor.

THE latest suicide bombings in Bali appear to have been carried out by young Indonesian Muslims indoctrinated in an ideology of hatred. Once again the cult of death has proved its ability to recruit misguided fanatics and incite them to violate Islam’s most sacred teachings in the very name of God. The only way to break this vicious cycle is by discrediting the perverse ideology that underlies and motivates such acts of terrorism.

One of us, Abdurrahman Wahid, was Indonesia’s president when violence inundated Ambon and the Moluccas six years ago.

A seemingly trivial argument between a Christian bus driver and a Muslim passenger in 1999 triggered a bloody religious war that claimed 10,000 lives and drove half a million Christian and Muslim inhabitants from their homes. Radical Muslims from throughout Indonesia flocked to the region to wage jihad on Christians, backed by powerful Islamist generals and plenty of money.

The largest group was Laskar Jihad (Warriors of Jihad). Jafar Umar Thalib is a veteran of the Afghan jihad and knows bin Laden personally. Backed by spiteful generals close to the disgraced Soeharto regime, Thalib sounded the call to jihad, and thousands of young Muslims flocked to slaughter Christians in the name of God.

Enjoying powerful clandestine support, Laskar Jihad had established a military training camp less than 100 kilometres from Jakarta. When police broke it, Thalib announced that Laskar Jihad would sail for Ambon and wage jihad there. I (Wahid) ordered the army to prevent them from sailing and the navy to intercept them if they did. I also ordered the governor of East Java to guard the docks and prevent Laskar Jihad from boarding.

But these presidential orders were ignored by a military that refused to accept civilian control in the newly democratic Indonesia. An unholy alliance of jihadists, Islamist generals and people close to the Soeharto family ensured that thousands of Laskar Jihadists poured into Ambon and the Moluccas, where they launched devastating raids on Christian enclaves, burning and desecrating churches, destroying homes and slaughtering thousands of men, women and children.

The goal was to create chaos and block reform of the government. They succeeded; the process of reform ground to a halt.

Then came the Bali bombing in 2002. Although that attack was the work of a different jihadist group, Jemaah Islamiah, it was obvious that the military would crack down on all active jihadist groups.

Immediately afterwards, Thalib announced that Laskar Jihad had served its purpose, and he recalled its warriors to Java.

One of the people watching this tragedy unfold was a young musician named Ahmad Dhani. Leader of the popular rock band Dewa, Dhani began to use music to influence millions of fans to resist the tide of religious extremism. In response to Laskar Jihad’s atrocities, and to discredit the appeal of fundamentalist ideology, Dhani composed the best-selling album Laskar Cinta ( Warriors of Love). Released last year, it quickly rose to the top of the charts as millions of young Indonesians embraced its message of love, peace and tolerance.

Dhani and the other members of Dewa have presented Indonesia’s youth with a stark choice: Do they want to join the army of jihad, or the army of love?

In response, radical Muslim groups have accused Dhani – a devout Sufi, or mystically inclined Muslim, of being an infidel, an apostate (code words inciting violence) and a Zionist agent. They have hauled him into court on charges of defaming Islam and seek to ban his use of rock music to promote a spiritual and progressive interpretation of Islam that threatens the appeal of their own extremism.

Rather than be intimidated, Dhani recently announced his a to launch another “ideological smart bomb” — a song that uses the revelatory tone of the Koran to declare: “Truth dwells in the hearts of those who love and are free of hatred; the hearts of those who hate … are possessed by Satan.”

Dhani and his group are on the front line of a global conflict, defending Islam from its fanatical hijackers. They seek to rescue a generation from extremists. For every young Indonesian seduced by fanaticism, countless others see through the web of lies and hatred, in no small part thanks to the courage of people like Dhani. As they listen to Dewa’s music, the hearts of millions of young Indonesians have been inspired to declare: “No to the warriors of jihad! Yes to the warriors of love!”

The Washington Post

Richard Ackland is ill. His column will return next week.


TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, mendukung kreativitas Ahmad Dhani. Fadli menilai Dhani sangat kreatif membuat video dengan menggubah lagu We Will Rock You milik Queen.

“Lagu yang dibuat @AHMADDHANIPRAST menurut saya bagus, cover We Will Rock You. Saking kreatif dan keren banyak yang kebakaran jenggot dari pihak lawan,” tulis Fadli di akun Twitter-nya, Kamis, 26 Juni 2014.

Bagi Fadli, Indonesia merupakan negara demokrasi, sehingga semua orang bisa berkreasi. “Saya dukung @AHMADDHANIPRAST. Ini negara demokrasi. Kreatifitas jangan dibungkam. Salam Indonesia Raya.”(Baca : Jiplak Lagu Queen, Tim: Tanggung Jawab Dhani)

Bukan hanya itu, Fadli juga melakukan perbandingan antara lagu kampanye Prabowo dan Jokowi. Dia mengatakan tim pemenangan Jokowi juga pernah menggubah lagu grup musik mancanegara.

“Dulu juga @jokowi_do2 kampanye pakai cover One Direction. Produksi Cameo. Lupa?” ujar Fadli.

Sebelumnya, Ahmad Dhani menuai kritik karena lagu kampanye yang dia bawakan untuk mendukung Prabowo-Hatta merupakan gubahan atas lagu Queen. Brian May, gitaris Queen sekaligus pencipta lagu We Will Rock You, pun sempat mengumumkan bahwa Dhani mengubah lirik lagunya tanpa izin.

wsj JAKARTA, Indonesia—A week ahead of Indonesia’s presidential election, former army general Prabowo Subianto has won the support of the only party that had yet to choose sides in an increasingly tight two-horse race: the Democratic Party of President Susilo Bambang Yudhoyono.

The news, which came late Monday, adds another facet to a man who has had to rework his public image in recent years. Once a member of Indonesia’s ruling family and head of the nation’s feared Special Forces, Mr. Subianto was discharged as a general in 1998 for ordering the kidnapping of students.

He has remade himself as a successful, if temperamental, businessman and founder of a political party. Now Mr. Subianto, 62 years old, is trying to overtake Jakarta Gov. Joko Widodo, 53, whose populist style and humble roots offer a sharp contrast to the wealthy former general.
Indonesian Elections: Six Issues

The support of the Democrats, one of the nation’s largest political parties, could be the difference in a race where the latest polls for the July 9 election show a gap of single digits separating Mr. Subianto and Mr. Widodo, with many still undecided.

“It’ll drive a bunch of fence-sitters to Prabowo’s camp,” said Yohanes Sulaiman, a lecturer at Indonesia Defense University.

The two candidates offer similar solutions for Indonesia’s slowing growth rate—build roads and seaports, open millions of acres of farmland and reduce fuel subsidies. Mr. Subianto calls for halting the loss of $85 billion annually in natural-resources assets and ensuring food security.

“He is nationalistic but he is not anti-foreign investment,” said campaign spokesman Sandiaga Uno.

In recent weeks, Mr. Subianto has risen in the polls with the help of a well-organized campaign and the backing of Islamic parties. On the campaign trail, he acknowledges his volatile disposition but casts it as a virtue.

His military bearing and forthright speeches appeal to voters “longing for a decisive and firm leader,” said Prof. Sartika Soesilowati of Airlangga University. But some opponents fear that a win by Mr. Subianto could mean a return to the era of his autocratic father-in-law, former President Suharto.

In contrast with outgoing President Yudhoyono, whoafter 10 years in officeis widely perceived as weak and indecisive, Mr. Subianto paints himself as tegas, an Indonesian word denoting firmness. Rock star Ahmad Dhani highlighted this appeal when he endorsed Mr. Subianto in May: “Almost every manly man votes for Prabowo,” he said. “If a man doesn’t vote for Prabowo, his masculinity must be questioned.”

The son of a prominent cabinet minister, Mr. Subianto was groomed to rule. He was educated overseas, and after graduating from the Indonesian military academy in 1974, he rose quickly, aided by his 1983 marriage to President Suharto’s daughter Siti Hediati Hariyadi Suharto.
Enlarge Image

Prabowo Subianto is second from left in the top row in this undated family photo with his father-in-law, the late former Indonesian President Suharto, bottom row third left. Associated Press

He was named commander of Kopassus, Indonesia’s Special Forces, and then commander of Kostrad, the largest and most important army unit, while in his mid-40s. He was on track to succeed his father-in-law.

But with President Suharto’s ouster in 1998, Mr. Subianto’s star fell. He was discharged from the army after a panel of seven generals, including then-Gen. Yudhoyono, found he had ordered the kidnapping of nine student activists, according to a recently leaked document summarizing the panel’s confidential findings that also contained the details of his discharge from the military. No criminal charges were ever filed against him.

Robert Blake, the U.S. ambassador to Indonesia, said Washington doesn’t take a position on the candidates and can work with either one. But in a statement to The Wall Street Journal, he said, “We do, however, take seriously allegations of human-rights abuses, and urge the Indonesian government to fully investigate the claims.”
More on Indonesia’s Election

Widodo’s Polls Lead Drops in Bid for Indonesian Presidency
Widodo Struggles to Get Big Projects Done in Jakarta
India, Southeast Asia Lead Region’s Markets
Investors Prepare for Volatility Ahead of Indonesia Election
Indonesia Presidential Hopefuls Strike Nationalistic Tone
Who’s Who in Indonesia’s Presidential Race
Photos: Joko Widodo Hits the Streets of Jakarta

The Subianto campaign has portrayed the 1998 kidnappings as an isolated event. In public appearances, the candidate has indicated he was following orders when his troops carried out the kidnappings, a contention the military panel rejected. Of the nine victims, four have since joined Mr. Subianto’s Gerindra Party.

“It could be considered preventive detention,” he said in a 2008 interview with Metro TV. “Perhaps in different circumstances we would be heroes. I would have gotten a medal.”

After his discharge, Mr. Subianto left the country and lived for more than a year in Jordan. Returning to Indonesia, he invested in energy and palm oil. By 2009, he reported a net worth of $165 million.

After returning from Jordan, Mr. Subianto also began engineering his public comeback. He ran unsuccessfully for president in 2004 and 2009. In the latter election, he was a vice presidential nominee. He formed his Gerindra Party in 2008.

“Like any democracy, we are willing to give people a second chance,” said Mr. Uno, the campaign spokesman. “We love an underdog.”

Former top army officers are divided on his candidacy. While his current bid for the office has just gotten a boost with the backing of the Democratic Party, he has his share of critics—and some ex-generals are among the harshest. A.M. Hendropriyono, a former head of Indonesia’s intelligence agency who is backing Mr. Widodo, publicly called Mr. Subianto a “psychopath” and “nearly crazy.” Supporters of Mr. Subianto filed a defamation claim with police.

Former deputy army chief Fachrul Razi, who has known Mr. Subianto for decades and served on the 1998 panel that recommended his discharge, said his temperament and willingness to flout rules call into question his fitness to be president. “People should not equate a red face, a booming voice and an angry temperament with the words ‘firm’ and ‘decisive,'” said the retired general, who also backs Mr. Widodo.

Mohammad Mahfud, former Constitutional Court chief justice and now campaign manager for Mr. Subianto, said he believes the candidate has softened and would be a different person as president.

“Many people call Prabowo

temperamental and an angry man, but then that is something within every military fellow

,” he said. “Prabowo is more of a humanist now and at least in the past two months it shows.”

—Yogita Lal contributed to this article.
Bp6LzoUCEAAytSN.jpg large

RMOL. Dari waktu ke waktu, jiwa kenegarawanan Prabowo Subianto semakin jelas terlihat. Momentum ke momentum pun semakin mengafirmasi sikap Prabowo yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadinya.

Demikian disampaikan Wakil Sekjen DPP Golkar yang juga jurubicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 6/7).

Bukan tanpa alasan Lalu Mara mengatakan ini. Penilaian ini didasari pengamatan yang panjang sejak proses pesta demokrasi ini berjalan, terutama di masa-masa kampanye. Prabowo, dalam setiap kampanye, terbukti tidak pernah menyindir atau menjelekkan kompetitornya. Bahkan, Prabowo berulang-ulang mengatakan bahwa ia sangat menghormati pesaingnya, yang bagaimanapun juga adalah sama-sama anak bangsa.

Pun demikian, ungkap Lalu Mara, dalam debat capres-cawapres Prabowo menunjukkan sikap yang sama. Prabowo selalu sportif, dan selalu mengakui pandangan Jokowi bila memang pandangan itu juga sesuai dengan pandangannya. Prabowo tak segan mengatakan kata “setuju”, sementara di saat yang sama, Jokowi tak pernah melakukan hal serupa meskipun secara substansial beberapa pandangan dan gagasan Jokowi sudah disampaikan sebelumnya dalam visi misi besar Prabowo.

Dalam debat terakhir yang digelar Sabtu malam (5/7), catat Lalu Mara, semakin mengkonfirmasi sikap-sikap ksatria mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu. Saat menyampaikan closing statament, Prabowo mengatakan bahwa ia akan menghormati apapun hasil pemilihan presiden 9 Juli 2014 yang akan datang.

“Saya suka penutup Pak Prabowo itu. Penghormatan itu dilakukan demi rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut menunjukkan beliau adalah pemimpin yang sportif dengan menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ini juga menunjukkan tingkat dan kualitas iman Pak Prabowo, yang percaya takdir setelah melakukan ikhtiar,” ungkap Lalu Mara.

Hal yang tak kalah penting, masih kata Lalu Mara, pernyataan ini juga merupakan jaminan dari Prabowo. Jaminan ini menjadi sangat penting dalam proses konsolidasi demokrasi, di tengah-tengah ada indikasi kelompok yang tidak siap menang atau kalah, yang misalnya belum apa-apa sudah mengatakan ada potensi kecurangan bila pihaknya yang kalah. [ysa]

Februari 3, 2017

jatuHAT1: hipoglisin, ati2

Filed under: GLOBAL ECONOMY,Medicine — bumi2009fans @ 1:47 am

TEMPO.CO, New Delhi—Setiap tahun selama lebih dari dua dekade terakhir, 100 anak tewas di bagian utara India.

Misteri ini membuat otoritas kesehatan India dan para orang tua resah, karena penyebabnya belum juga ditemukan.

Baca: Serunya Perang Twitter J.K Rowling vs Pendukung Donald Trump

Sebelum tewas, anak-anak di Negara Bagian Bihar ini tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran.


Namun penyebab kematian tragis itu akhirnya terkuak awal bulan ini.

Seperti dilansir BBC, Jumat 3 Februari 2017, peneliti Amerika Serikat dan India sepakat bahwa kematian para bocah itu disebabkan karena mereka memakan buah leci saat perut masih kosong.

Penelitian terbaru yang dimuat dalam jurnal kesehatan bergengsi, The Lancet, menegaskan temuan yang menyatakan para korban keracunan leci.

Sebagian besar korban, kata The Lancet, merupakan anak-anak dari keluarga miskin yang memakan buah leci yang jatuh di tanah. Bihar merupakan daerah penghasil leci di India.

“Leci memiliki racun bernama hipoglisin, yang menahan tubuh dari memproduksi glukosa. Hal ini sangat berdampak buruk bagi para korban yang tingkat gula darahnya sudah sangat rendah karena tidak makan malam,” demikian tulis The Lancet.

Anak-anak ini akan menjerit di malam hari sebelum mengalami kejang-kejang dan tidak sadarkan diri, karena mengalami pembengkakan otak secara tiba-tiba.

Temuan ini diperoleh setelah para peneliti memeriksa anak-anak yang selamat di rumah sakit Muzaffarpur antara Mei-Juli 2014. Kondisi para korban ternyata sama dengan insiden yang terjadi sebelumnya di Karibia.

Wabah di Karibia dipicu oleh buah lokal bernama ackee. Buah ini mengandung racun hipoglisin, persis seperti yang ditemukan di dalam buah leci.

Hasil penelitian ini menjadi dasar pengumuman Kementerian Kesehatan yang meminta para orang tua memastikan anak mereka makan terlebih dulu dan membatasi buah leci yang dikonsumsi.

Anak-anak yang terkena sindrom ini harus ditangani sebagai pasien hipoglikemia atau tekanan gula darah rendah.

Sejak kasus ini berhasil dipecahkan, jumlah anak yang meninggal di Karibia turun drastis.



e-medicine: Background

Ackee, the national fruit of Jamaica, is a food staple in many Jamaican diets. The fruit is rich in essential fatty acids, vitamin A, zinc, and protein. [1, 2] Consumption of unripe ackee fruit, however, can lead to potentially fatal toxicity, known as Jamaican vomiting sickness.

The word “ackee” originated from the Twi language. The ackee tree is a tropical evergreen tree that can grow as tall as 40 feet. Its leaves are broad and pinnate; its approximately 10-cm wide, 100-g fruit may be colored anywhere from straw to bright red. The fruit splits open while still on the tree to reveal three glassy black seeds surrounded by a thick, oily, yellow aril. (See the images below.)The fruit should be allowed to open and ripen naturally on the tree.

The ackee tree is indigenous to West Africa, where it is called ankye or ishin. Thomas Clarke, Jamaica’s first botanist, introduced the plant to the island in 1778. However, the ackee tree, Blighia sapida, was named after the infamous Captain William Bligh who took the breadfruit tree to the West Indies. The tree also grows in other West Indian Islands such as Cuba, Haiti and Barbados, in Central America, and in Southern Florida. [3]

An association between ackee poisoning and Jamaican vomiting sickness was first noted in 1875 and documented in 1904. In 1937, Jordan and Burrows found a water-soluble toxic material in the seed and pods of the ackee fruit. In 1954, Hassal et al were the first to isolate two toxic compounds in their crystalline form. These compounds were called hypoglycin A and hypoglycin B because of their hypoglycemic activity.

Two toxic water-soluble substances can be extracted from the fruit. The first toxin, hypoglycin A, is L-α -amino-β -[methylene cyclopropyl]propionic acid. Hypoglycin B is a γ -L-glutamyl derivative of hypoglycin A and is less toxic than hypoglycin A. Hypoglycin A, but not hypoglycin B, can be found in the aril of the fruit. The unripe fruit has a much higher concentration of hypoglycin A (approximately 20 times) than that of the ripe aril. Both components are found in the seeds. Therefore, the seeds and the membrane at the base of the seed mantle are always poisonous.

Hypoglycin A, which is now simply called hypoglycin, is metabolized by means of transamination and oxidative decarboxylation to methylene cyclopropyl acetic acid (MCPA). MCPA forms nonmetabolizable carnitine and coenzyme A (CoA) esters, thereby depressing tissue levels of these cofactors and making them less available for other biochemical reactions. Hypoglycemia results because both CoA and carnitine are necessary cofactors for long-chain fatty acid oxidation and because oxidation is a requisite for active gluconeogenesis. MCPA also inhibits the dehydrogenation of several acyl-CoA dehydrogenases, including butyryl CoA, glutaryl CoA, and isovaleryl CoA. As a result of the inhibition of butyryl CoA dehydrogenase, the oxidation of long-chain fatty acids stops at the level of hexanoyl CoA and butyryl CoA. This effect leads to the decreased production of nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) and acetyl CoA.

Because NADH and acetyl CoA are required as a cofactor of 3-phosphoglyceraldehyde phosphate dehydrogenase and as an activator of pyruvate carboxylase, respectively, their diminished concentration contributes to the inhibition of gluconeogenesis. The inhibition of glutaryl CoA dehydrogenase results in the accumulation of glutaryl CoA, which could inhibit transmitochondrial malate transport, a rate-limiting step in the early phase of gluconeogenesis, and consequently suppress gluconeogenesis. Altered levels of circulating insulin do not cause hypoglycemia associated with hypoglycin action.


United States

Ackee is illegal in the United States; therefore, underreporting may occur. To date, 2 cases of ackee poisoning have been reported in the United States. The first was in Ohio in a Jamaican woman who presented with Jamaican vomiting sickness after a meal of ackee fruit. The second was in Connecticut in a young Jamaican man who presented with cholestatic jaundice secondary to the chronic ingestion of ackee fruit.


The epidemiology of ackee poisoning has not been well characterized, and the true incidence and mortality rate are believed to be underreported. At the request of the Jamaican Ministry of Health (JMH), the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) identified 38 cases of Jamaican vomiting sickness and 6 deaths from 1989-1991. This problem is endemic in Jamaica; 271 cases have been reported to the JMH since 1980.

In 1998, an unexplained outbreak of epidemic fatal encephalopathy (EFE) occurred in Burkina Faso in West Africa. The only factor associated with EFE was the presence of ackee trees within 100 m of the households. The consumption of unripe ackee fruit possibly caused this epidemic.

In late 2000, the CDC provided technical support to the Ministry of Health in Haiti during an outbreak of ackee poisoning in the northern region of that country. [4, 5]More than 100 cases of acute illness and death were reported.

From 1998-2001, reports detailed 16 deaths of children in Surinam along the River Maroni, which separates Surinam and French Guyana. The deaths were subsequently linked to ackee fruit poisoning as result of the misuse of the plant by Maroon witch doctors to “cure” some pathologies especially acute forms of diarrhea in children. [6]


Before treatments were developed, the mortality rate was as high as 80%. No deaths from ackee fruit poisoning have been reported in the United States. In Jamaica, 6 deaths were reported in 1989-1991. A link between ackee fruit poisoning and unexplained deaths of preschool children in West Africa has been postulated.


Ackee is consumed mostly in West Africa and Jamaica; therefore, most cases have occurred in blacks.


No difference in the sex distribution is noted.


In Jamaica, the annual rate of ackee poisoning is 2 cases per 100,000 persons younger than 15 years and 0.4 case per 100,000 persons older than 15 years.


The islands of the Caribbean account for less than 0.03% of the world’s landmass and are enriched with a wide variety of flora and fauna. More than 2% of the world’s total number of plant and vertebrate species are endemic there [1]. Due to the regions rich diversity of flora and fauna, there is increasing interest in the isolation of natural products which have been found to possess a wide range of interesting biological activities. Hypoglycin A, an unusual amino acid, was initially isolated from the ackee fruit and has been the focus of many years of research due to its ability to significantly reduce blood glucose levels and induce hypoglycemia.

The Ackee Fruit
The ackee is a tropical fruit belonging to the Sapindaceae family. It has its origin in West Africa but has traversed the Atlantic Ocean making the Caribbean its home. Its exact date of arrival is unknown but it is believed that the fruit was transported to the Caribbean by slave ships sometime around the 18th century. The trivial name ackee, is derived from the terms “anke” and “akye-fufuo” which are used to describe the fruit in West Africa. The fruit was named Blighia sapida in honor of the infamous Captain William Bligh of Mutiny on the Bounty who transported the fruit from Jamaica to England in 1793 [2].

Consumption of the ackee is mainly in Jamaica, Haiti and some parts of West Africa. In Jamaica, the fruit serves as a major component of the national dish ackee and codfish. There, the fruit is also processed in brine, canned and exported earning over US $13 million annually. The fruit is divided into three major sections, the pod, the seed and the edible portion, the arilli. (Figure 1)


The fruit while beautiful in appearance is not as harmless as it seems. Its intense red color may well allude to the dangers involved in consuming the immature fruit. The ackee has been the cause of widespread epidemics both in Jamaica and in West Africa. From as early as the 19th century there were speculations that the fruit may be toxic. It was not until 1955, however, that the actual causative factor of its toxicity was elucidated.

Jamaican Vomiting Sickness
Between the years 1880 – 1955, there evolved an illness that was found predominantly in Jamaica [3]. The illness was accompanied by severe bouts of vomiting and was named Jamaican Vomiting Sickness (JVS). JVS is also referred to as Toxic Hypoglycemic Syndrome and is associated with severe disturbances in carbohydrate and lipid metabolism. Clinical features of the illness include vomiting, abdominal pain, depletion of hepatic glycogen, hypoglycemia, aciduria, coma and in severe cases death [4].

In 1955 the causative factor of JVS was isolated, a non proteinogenic amino acid, hypoglycin A, so named due to its ability to induce severe hypoglycemia [5]. Its chemical structure was elucidated in 1958 and scientifically it is referred to as L-alpha-amino-beta-methylene cyclopropane propionic acid [6]. (Figure 2)


Figure 2.There were several difficulties encountered by researchers in identifying the causative factor of JVS. The ackee is eaten by many without ill effects. It was therefore not thought to be the likely source of the illness. Hypoglycin A is found predominantly in the immature fruit. Concentrations within the arilli ranges from over 1000 ppm in the immature fruit to less than 0.1 ppm in the fully mature fruit [7]. Ill effects occur only when the immature fruit is consumed.

Metabolism of Hypoglycin A
Thorough investigation of the toxicity associated with hypoglycin A revealed that the actual causative agent of JVS is a metabolite of hypoglycin A called methylenecyclopropane acetyl CoA (MCPA-CoA). Hypoglycin A is transaminated to methylenecyclopropyl-alanine (MCPA) and subsequently undergoes oxidative decarboxylation to form MCPA-CoA [8]. MCPA-CoA exerts its effect by inhibiting several coenzyme A dehydrogenases which are essential for gluconeogenesis [9]. Depletion of glucose reserves and the inability of cells to regenerate glucose leads to hypoglycemia.


Figure 3. Metabolism of Hypoglycin A [8]Fruit Maturity
The ackee takes seven to eight weeks to attain full maturity. During weeks two through three of fruit development, the fruit doubles in size after which the fruit increases at a much slower rate [10]. At full maturity the fruits are pear shaped and acquire a red or a yellow tinge with red coloration. The pods then open revealing the seeds and 3 fleshy arilli. (Figure 4) Fruits are safe for consumption only at this stage of maturity.


It has been hypothesized that during fruit maturity hypoglycin A is translocated from the arilli to the seeds of the fruit. There it is converted to the dipeptide hypoglycin B. (Figure 5) As the fruit matures, the concentration of hypoglycin B increases from 0.4 mg/g to 3.3 mg/g [11]. Hypoglycin B is only found in the seeds of the fruit. It also possesses hypoglycemic activity but is less potent than hypoglycin A.

Recent Reports of Ackee Intoxication
In recent years, there have been reported incidences of toxic hypoglycemic syndrome in Burkina Faso, The Ivory Coast, Togo and Benin. Lethality was 100% in the Burkina Faso epidemic and victims of the illness were all children [12]. Deaths were linked to ackee intoxication due to enhanced concentrations of dicarboxylic acids in the urine of the victims. Suggestions have been made that the ingestion of unripe ackee fruits may be responsible for a substantial number of unexplained deaths in preschool children in West Africa [13]. Children are the most susceptible to the illness and there appears to be ignorance with regards to the toxic nature of the immature fruit. Ongoing educational campaigns are of utmost importance for the total eradication of this deadly syndrome.

Treatment of Hypoglycin A Toxicity
There is no standard method of treating toxic hypoglycemic syndrome. Care has been focused on relieving symptoms and providing supportive care. Early sugar and glucose administration is also recommended. Other treatments to relieve symptoms of the ailment include the use of antiemetics to control vomiting, gastrointestinal decontaminants, dextrose and glucose stimulators and benzodiazepines to control seizures [14]. The administration of riboflavin and glycine have also been reported to antagonize the effects of hypoglycin A intoxication [15]. It is believed that riboflavin stimulates the de novo synthesis of acyl-CoA dehydrogenases while glycine conjugates with excess dicarboxylic acids produced due to impaired lipid metabolism [16].

Analysis and Quantification of Hypoglycin A
In earlier years, the analysis and quantification of hypoglycin A was difficult and time consuming due to co-elution problems with the amino acids leucine, isoleucine and valine. Ion exchange amino acid analysis was limited by the fact that amino acids with similar solubility and chromatographic properties to hypoglycin A caused problems in resolution. Different analytical techniques have been utilized to solve this problem and include fluorimetry, spectrophotometry and high performance liquid chromatography (HPLC). HPLC is currently the method of choice for hypoglycin A quantification. It presents a rapid, reliable and reproducible means of quantifying the amino acid. Hypoglycin A is first derivatized and subsequently analyzed on a reversed-phase liquid chromatography system. Two derivatizing agents are currently being used, O-phthalaldehyde (OPA) and phenylisothiocyanate (PITC). This method of quantifying hypoglycin A was initially developed in 1989 through collaborative efforts between the Jamaica Bureau of Standard and the University of Florida [17]. The Pico-Tag method which utilizes phenylisothiocyanate as the derivatizing agent was developed by a research group in Canada [18]. Currently, low nanogram quantities of the analyte may be detected.

Other Metabolites in the Ackee Fruit
A number of other metabolites have been isolated from the ackee fruit. While not as biologically interesting, the compounds are unusual in their structure. Blighinone, a sparingly soluble quinone was isolated from the arilli of the fruit [19]. Vomifoliol, has been isolated from the leaves and stems of the plant and has been implicated in the endogenous regulation of stomatal aperture [20]. (Figure 6)

Figure 6More recently, another non-proteinogenic amino acid (2S, 1’S, 2’S)-2-(2’-carboxycyclopropyl)glycine (CCG 1), was isolated from the fruit [21]. It is similar in structure to hypoglycin A with respect to the presence of a cycopropane ring structure which is a rare occurrence in nature (Figure 7).

Figure 7Conclusion:
The plants found in the Caribbean continue to be a rich store house of interesting biological molecules. The ackee serves as one such example and has played an intriguing role in the history of the Caribbean. It has sparked the interest of a number of researchers in Jamaica and internationally. Research on this unusual fruit continues as well as other plants in the region with the hope of finding other biologically active components which may be of therapeutic value in the treatment of various diseases.


1. Yarnell, A. Chemical and Engineering News, 2004, 82, 33.

2. Lewis, C. B. Information Bulletin of the Scientific Research Council 1965, 1, 12-14.

3. Feng, P. C. West Indian Med. J. 1969, 18, 238-243.

4. Tanaka, K. and Ikeda, Y., Prog. Clin. Biol. Res. 1990, 321,167-184.

5. Hassall, C. H. and Reyle K. West Indian Med. J. 1955, 4, 83-90.

6. Carbon, J. A., Martin, W. B. and Swett, L. R. J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 1002.

7. Brown, M., Bates, R. P., McGowan, C. and Cornel, J. A. J. Food Saf. 1992, 12, 167-177.

8. Von Holt, C. Biochim. Biophys. Acta 1966, 125, 1-10.

9. Von Holt, C., Von Holt, M. and Bohm, H. Biochim Biophys Acta 1966, 125, 11-21.

10. Stair, M. A. and Sidrak, G. Jagrist 1992, 4, 10-13.

11. Kean, E. A. and Hare E. R. Phytochemistry 1980, 19, 199-203.

12. Barennes, H., Valea, I., Boudat, A. M., Idle, J. R. and Nagot, N. Food and Chemical Toxicology 2004, 42, 809-825.

13. Meda, H. A., Diallo, B., Buchet, J. P., Lison, D., Barennes, H., Ouangre, A., Sanou, M., Cousens, S., Tall, F. and Perre, P.van-de The Lancet 1999, 353, 536- 540.

14. eMedicine, Holson, D. Toxicity, Plants – Ackee Fruit.

15. Duff, D.A., Price, S.C. and Snell, K. Biochem. Soc. Trans.1980, 8, 574-575.

16. Al-Bassam, S.S and Sherratt, H.S.A. (1981) Biochem. Pharmac.1981, 30, 2817-2824.

17. McGowan, C., Wiley, V. A. and Bates, R. P. Biochromatography 1989, 4(3), 161-164.

18. Ghulam, S. and Botting, H. G. J. Assoc.Off. Anal. Chem.1994, 77, 1175-1179.

19. Garg, H. S. and Mitra, C. R. Tetrahedron Lett. 1968, 13, 1549-1552.

20. Stuart, K. L., Roberts, E. V. and Whittle, Y. G. Phytochemistry 1976, 15, 332-333.

21. Natalini, B., Capodiferro, V., De Luca, C. and Espinal, R. J Chromatogr. A 2000, 873, 283-286.

Desember 14, 2016

jangan meNYERAH: teori gedung tahan gempa

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 1:10 pm





Made in Japan: Earthquake-Proof Homes



Earthquakes don’t kill people. People’s houses in the midst of earthquakes kill people. Look at the statistics—or the photographs—and you’ll know that the vast majority of fatalities from earthquakes large or small come from buildings, or parts of buildings, falling on people.

What better way to avoid tragedy then, but by tossing a house in the air when an earthquake comes?

That’s the general idea behind the levitating house developed by the Japanese company Air Danshin. The product of inventor Shoichi Sakamoto, the house sits, during more stable times, on a deflated air bag. When sensors feel a tremor, they switch on a compressor within a second. The compressor pumps air into an airbag, inflating it within a few more seconds, and ultimately lifting the entire house a good three centimeters off its supposedly earthquake-proof concrete foundation. There the structure will hover, its inhabitants able to casually go about their business, for the duration of the quake. Then the airbag deflates and the house gently settles back down.

Made in Japan Earthquake-Proof Homes - Construction and BuildingDiagram of how a house would levitate during an earthquake. Image: Air Danshin

The company built such a house on a “shake table” and equipped it with a few inhabitants, some furniture, and a couple of glasses of wine. When the mock tremors hit, in front of a rapt, hardhat-outfitted audience, the denizens hardly noticed, and not a drop of wine was spilled. The system will be added to new, otherwise typically built homes of an appropriate weight, and can be retrofitted to existing structures as well.

Minimizing Damage

“It would take care of a smaller earthquake, I would think,” says Deke Smith, Executive Director of the Building Seismic Safety Council and the buildingSMART alliance, part of the National Institute of Building Sciences, Washington, DC. “It would dampen some of the motions certainly. I think it would be more of a comfort thing than a minimizing damage thing. But I don’t know that if you invested in it that you will have eliminated any problems with earthquakes for your structure.”

Made in Japan Earthquake-Proof Homes - Construction and BuildingImage: Air Danshin

Air Danshin’s shake test dealt only with side-to-side motion and most earthquakes are not limited to a two-dimensional plane. Three centimeters of levitation will only protect a house from earthquakes that don’t rise higher than three centimeters. Never mind the question of what would happen to a floating house hit by a tall wave of a quake. It would likely slip right off its foundation. Or, conceivably, a strong tornado might more easily carry the structure off to Oz.

Improving Design

Another problem is that the first tremors that would activate the system may very well be the biggest, most destructive tremors of the earthquake. The airbag, were it able to inflate, might be pushing up against the rubble of an already damaged house. “Each earthquake has its own signature,” says Smith. “Some might have a big jolt in the beginning, some in the end, some in the middle.” Unfortunately, our seismic sensors are not yet at the level of those animals, including dogs, that can sense earthquakes before they happen, and long before humans or their technology do so. “If they figure that out, then you’d have something,” says Smith.

Made in Japan Earthquake-Proof Homes - Construction and BuildingStructure levitates 1 cm – 3 cm. Image: Air Danshin

However, even if Air Danshin’s system is only good for that rare, lateral shaking earthquake which never moves the earth higher than three centimeters, and saves its biggest jolts for its finale, 88 Japanese homes are soon to be retrofit with the airbag and its assemblage. That’s 88 experiments that will provide some data after the next quake. At approximately three million Yen a pop (over $37,000), it’s also a sizable chunk of change.

“Going out and building some of them is good,” says Smith. “That’s how we keep improving. It may be an idea that will spur somebody else’s thoughts in some other direction. It may be a viable piece to a larger solution someday.”


Michael Abrams is an independent writer.


How to Make Buildings & Structures Earthquake Proof

There are a wide variety of earthquake effects – these might include a chasm opening up or a drop of many metres across a fault line.

Therefore, it is not possible to design an earthquake proof building which is guaranteed to resist all possible earthquakes.

However, it is possible during your design and construction process to build in a number of earthquake resistant features by applying earthquake engineering techniques, which would increase enormously the chances of survival of both buildings and their occupants.

What is an earthquake?

Both the seabed and the land that we inhabit are formed of a crusty skin of light rocks floating on the soft centre of the earth, which is made of heavier molten rock and molten iron. This crusty skin is not one solid piece but is made up of lumps, separated by faults and trenches, or pressed together into mountains.

These separate lumps and plates are not static but are moved in slow motion by convection forces in the molten core, gravitational forces from the Sun and Moon and centrifugal forces from the Earth’s rotation.

Some plates are moving apart, particularly in the Mid Ocean Trenches, where molten material pushes up and shoves the plates apart, whilst others are bumping into each other head on, these form mountains like the Himalayas (the whole of the Indian Sub Continent is moving northwards and hitting Asia, for example).

Some are sliding one over another, like the west coast of the Americas, where the land plates are sliding over the denser ocean bed plates, causing the Andes and the Rockies to be thrust upwards. Some plates are moving along past each other, sticking together a while at a fault line, often in combination with bumping or sliding under/over (As in San Francisco).

All of these movements cause earthquakes (and usually volcanoes as well). If the movement was steady, about a millimetre or so a year, no one would notice. But the plates tend to jam; the movement carries on, but the material where they touch is stretched, or compressed, or bent sideways.

The material deforms (like stretching or compressing or twisting a bit of plastic). At some stage it reaches the breaking point along all or part of the joint, then it breaks, and there is a sudden movement. The movement may be tiny or may be several feet; but enormous amounts of energy are released, far more than the biggest Nuclear Bombs.

The shock waves from this release of energy shoot out in all directions, like the ripples when you throw a stone in a pond: except that they travel faster through the land. They can be measured all around the whole world. This is an Earthquake.

Prior to the Earthquake there are often little warning shakes, where highly stressed bits break and the plate joints readjust themselves a little, but allow the main join to become more stressed. After the primary Earthquake when the main join has failed and moved, there is another readjustment, and further bits around the fault become overstressed too, and they fail.

These aftershocks can themselves be highly energetic Earthquakes. After the Earthquake, the area settles down again. But the movement carries on and the next Earthquake is already building up, remorselessly.

People forget and build buildings and structures that are going to kill their children next time when they could ensure that during the design and construction phase some earthquake proof measures have been incorporated.

Back to Top

What makes a building or structure fail in earthquakes?

An Earthquake moves the ground. It can be one sudden movement, but more often it is a series of shock waves at short intervals, like our ripples from the pebble in the pond analogy above. It can move the land up and down, and it can move it from side to side.

All buildings can carry their own weight (or they would fall down anyway by themselves). They can usually carry a bit of snow and a few other floor loads and suspended loads as well, vertically; so even badly built buildings and structures can resist some up-and-down loads.

But buildings and structures are not necessarily resistant to side-to-side loads, unless this has been taken into account during the structural engineering design and construction phase with some earthquake proof measures taken into consideration. This weakness would only be found out when the Earthquake strikes, and this is a bad time to find out. It is this side-to-side load which causes the worst damage, often collapsing poor buildings on the first shake.

The side-to-side load can be worse if the shocks come in waves, and some bigger buildings can vibrate like a huge tuning fork, each new sway bigger than the last, until failure. This series of waves is more likely to happen where the building is built on deep soft ground, like Mexico City. A taller or shorter building nearby may not oscillate much at the same frequency.

Often more weight has been added to a building or structure at most frequently at greater heights; say another floor and another over that; walls built round open balconies and inside partitions to make more, smaller, rooms; rocks piled on roofs to stop them blowing away; storage inside. This extra weight produces great forces on the structure and helps it collapse.

The more weight there is, and the higher this weight is in the building, the stronger the building and its foundations must be to be resistant to side earthquakes; many buildings have not been strengthened when the extra weight was added.

Often, any resistance to the sway loading of the building is provided by walls and partitions; but these are sometimes damaged and weakened in the Main Earthquake. The building or structure is then more vulnerable, and even a weak aftershock, perhaps from a slightly different direction, or at a different frequency, can cause collapse.

In a lot of multi storey buildings, the floors and roofs are just resting on the walls, held there by their own weight; and if there is any structural framing it is too often inadequate. This can result in a floor or roof falling off its support and crashing down, crushing anything below.

Often more weight has been added to building or structure at a higher level, for example another floor, extra walls and partitions, extra storage or even rocks piled on roofs to stop them blowing away. Small cracks appear in the concrete.

The bonding of the ‘stirrups’ (the small steel bars which bind the main reinforcement together) to the concrete weakens, the outer concrete crumbles (spalling), the main reinforcing bars can bend outwards away from the column and all strength disappears. This was beautifully demonstrated under the Oakland Freeway, where huge round concrete columns crumbled and crumpled.

They have now been reinforced with massive belts around them as a result of an earthquake engineering review and to improve structural dynamics.

In a lot of multi storey buildings the lower floor has more headroom (so taller columns); and it often has more openings (so less walls); and it is usually stood on ‘pinned’ feet with no continuity. So the ground-to-first floor columns, which carry the biggest loads from the weight and the biggest cumulative sideways loads from the earthquake, are the longest and the least restrained and have the least end fixity.

They are often the first to fail. It only takes one to fail for the worst sort of disaster, the pancake collapse so familiar to any one who has seen the results in Armenia, Mexico, Turkey, Iran, Peru, and now Pakistan and Kashmir. Sometimes buildings are built on soft soil; this can turn into quicksand when shaken about, leading to complete slumping of buildings into the soil.

Some tall buildings can stay almost intact but fall over in their entirety. The taller the building, the more likely this is to happen, particularly if the building can oscillate at the frequency of the shock waves, and particularly if some liquefaction of soft soil underneath has allowed the building to tilt.

Back to Top

How can we make buildings resistant to earthquakes with earthquake engineering?

To be earthquake proof, buildings, structures and their foundations need to be built to be resistant to sideways loads. The lighter the building is, the less the loads. This is particularly so when the weight is higher up. Where possible the roof should be of light-weight material. If there are floors and walls and partitions, the lighter these are the better, too.

If the sideways resistance is to be obtained from walls, these walls must go equally in both directions. They must be strong enough to take the loads. They must be tied in to any framing, and reinforced to take load in their weakest direction. They must not fall apart and must remain in place after the worst shock waves so as to retain strength for the after shocks.

If the sideways resistance comes from diagonal bracing then it must also go equally all round in both directions. Where possible, it should be strong enough to accept load in tension as well as compression: the bolted or welded connections should resist more tension than the ultimate tension value of the brace (or well more than the design load) and it should not buckle with loads well above the design load.

And the loads have got to go down to ground in a robust way. If the sideways load is to be resisted with moment resisting framing then great care has to be taken to ensure that the joints are stronger than the beams, and that the beams will fail before the columns, and that the columns cannot fail by spalling if in concrete. Again the rigid framing should go all around, and in both directions.

If the building earthquake resistance is to come from moment resisting frames, then special care should be taken with the foundation-to-first floor level. If the requirement is to have a taller clear height, and to have open holes in the walls, then the columns at this level may have to be much stronger than at higher levels; and the beams at the first floor, and the columns from ground to second floor, have to be able to resist the turning loads these columns deliver to the frame.

Alternatively, and preferably, the columns can be given continuity at the feet. This can be done with ‘fixed feet’ with many bolts into large foundations, or by having a grillage of steel beams at the foundation level able to resist the column moments. Such steel grillage can also keep the foundations in place.

If the beams in the frame can bend and yield a little at their highest stressed points, without losing resistance, while the joints and the columns remain full strength, then a curious thing happens: the resonant frequency of the whole frame changes. If the building was vibrating in time with shock waves, this vibration will tend to be damped out.

This phenomenon is known as ‘plastic hingeing’ and is easily demonstrated in steel beams, though a similar thing can happen with reinforced concrete beams as long as spalling is avoided.

All floors have to be connected to the framing in a robust and resilient way. They should never be able to shake loose and fall. Again all floors should be as light as possible. They should go all round each column and fix to every supporting beam or wall, in a way that cannot be shaken off.

One way of reducing the vulnerability of big buildings is to isolate them from the floor using bearings or dampers, but this is a difficult and expensive process not suitable for low and medium rise buildings and low cost buildings

(though it may be a good technique for Downtown Tokyo). Generally it is wise to build buildings that are not too high compared to their width in Earthquake areas, unless special precautions are taken.

Back to Top

When looking at design and construction, how do we earthquake proof buildings?

When designing earthquake safe structures the first consideration is to make the highest bit, the roof, as light as possible. This is best done with profiled steel cladding on light gauge steel Zed purlins. This can also have double skin with spacers and insulation. It can have a roof slope between 3 and 15 degrees. If it is required to have a ‘flat’ roof, this could be made with a galvanised steel decking and solid insulation boards, and topped with a special membrane. Even a ‘flat’ roof should have a slope of about 2 degrees.

If it is required to have a ‘flat’ concrete roof, then the best solution is to have steel joists at about 2m, 6″, centres, and over these to have composite style roof decking. Then an RC slab can be poured over the roof, with no propping; the slab will only be say 110mm, 4 1/2″, and will weigh only about 180 kg/sqm. Such a slab will be completely bonded to the frame and will not be able to slip off, or collapse.

If the building or structure is a normal single storey, then any normal portal frame or other steel framed building, if the design and construction is competently done, will be resistant to Earthquake loads. If it is to have 2 or more stories, more needs to be done to ensure its survival in an earthquake. As with the roof, the floors should be made as light as possible. The first way to do this is to use traditional timber joists and timber or chipboard or plywood flooring. If this is done it is vital that the timber joists are firmly through bolted on the frames to avoid them slipping or being torn off. The frame needs them for stability and the floor must never fall down.

A better alternative is to substitute light gauge steel Zeds for the timber joists. These can span further and are easier to bolt firmly to the framework. Then, floor-boards or tongue-and-groove chipboard can easily be screwed to the Zeds. However in Hotels, Apartment buildings, Offices and the like, concrete floors may be needed. In such cases we should reduce the spans to the spanning capacity of composite decking flooring, and pour reinforced concrete slabs onto our decking. The decking is fixed to the joists, the joists into the main beams, the main beams into the columns and the concrete is poured around all the columns. There is simply no way that such floors can fall off the frame.

Proof building diagram

earthquake building diagram

Once the floors are robustly fitted to the frames, the frames themselves must be correctly designed. Please look at the diagram above.

Start at the bottom. The frame should not be built on simple pinned feet at ground level. Outside earthquake zones it is normal to build a ‘nominally pinned footing’ under each column. This actually gives some fixity to the base as well as horizontal and vertical support. But in an earthquake, this footing may be moving and rotating, so rather than provide a bit of fixity, it can push to left or right, or up and down, and rotate the column base, helping the building to collapse prematurely.

Any pinned footing may actually be moving differently from other footings on the same building, and so not even be giving horizontal or vertical support, but actually helping to tear the building apart. So to earthquake proof the building REIDsteel would start with steel ground beams joining the feet together, and these should have moment resistance to prevent the bottoms of the columns from rotating.

These ground beams may well go outside the line of the building, thus effectively reducing the height-to-width ratio as well, helping to reduce total over-turning. This ground beam may be built on pads or piles or rafts as appropriate. On loose soils, the bearing pressure should be very conservatively chosen, to minimise effect of liquefaction.

By applying earthquake engineering techniques, REIDsteel would then fit the columns to these ground beams with strong moment connections. Either the connections should be strong in both directions, or some columns designed to resist loads in one direction and others in the other direction. The columns should not be the item that fails first: the ground beam should be able to rotate and form plastic hinges before either the connection or the column fails.

The reason is that a column failing could instigate a collapse; the connection failing could instigate the column failure. In comparison, the plastic hinging of the ground beam takes time, absorbs energy, and changes the resonant frequency of the frame while leaving the frame nearly full strength.

Next, REIDsteel would fix the main beams to the outer columns with full capacity joints. This will almost always mean haunched connections. Great care would be taken to consider the shear within the column at these connections. The connections should be equally strong in both up or down directions, and the bolt arrangement should never fail before the beam or the column. In extreme earthquake sway, the beams should always be able to form hinges somewhere, in one or two places, without the column with its axial load failing elastically.

In this way the frame can deflect, the plastic hinges can absorb energy; the resonant frequency of the structure is altered, all without collapse or major loss of strength. All this takes a little time until the tremor passes. The inner columns do not give a lot of sway resistance, but even so, should have connections which do not fail before the beam or the column. Then, the floors are fitted, Light-weight or conventional cladding is fitted to the frames, light-weight or thin concrete roofs are fitted as described above. You have a building that will behave very well in an earthquake with significant resistance to damage.

Nothing can be guaranteed to be fully resistant to any possible earthquake, but buildings and structures like the ones proposed here by REIDsteel would have the best possible chance of survival; and would save many lives and livelihoods, providing greater safety from an earthquake.

Rollo Reid
C Eng FIStrucE, Director, Reid Steel.


Take a look at recent seismic activity, and you might get the impression that Earth, perhaps a bit too overcaffeinated, has a bad case of the shakes. Earthquakes rattled Chile on and off during 2010-11, beginning with a magnitude-8.8 temblor (or earthquake) that struck just off the coast near Concepcion in February 2010. Then, in March 2011, a magnitude-9.0 quake rocked Japan, triggering a tsunami that killed an estimated 29,000 people and damaged nuclear reactors [source: Amazing Planet]. And finally, in August 2011, a magnitude-5.8 quake centered near Mineral, Va., spooked residents up and down the Atlantic seaboard and damaged the Washington Monument.

While those events seem to suggest an ominous future with a shaking, quivering crust, earthquakes have always been common, as has the human resolve to survive them. Over the centuries, engineers have come to know one thing with growing certainty: Earthquakes don’t kill people; buildings do. This is a gross oversimplification, of course, because tsunamis also take many lives, but not all earthquakes generate tsunamis. They do, however, cause buildings, bridges and other structures to experience sudden lateral accelerations. All of which leads to a logical question: Is it possible to keep buildings upright and intact during catastrophic earthquakes like those that shook Chile in February 2010 and Japan in March 2011?

Many engineers and architects now believe it’s possible to build an earthquake-proof building — one that would ride the waves of the most fearsome temblor and remain as good as new once the shaking had stopped. The cost of such a building, however, would be staggering. Instead, construction experts strive for something slightly less ambitious — earthquake-resistant buildings, which are designed to prevent total collapse and preserve life, as well as construction budgets.

In recent years, the science of building earthquake-resistant structures has advanced tremendously, but it’s not an entirely new subject. In fact, a few ancient buildings still stand today despite their location in active seismic zones. One of the most notable is the Hagia Sophia, a domed church (now museum) built in Istanbul, Turkey, in A.D. 537. About 20 years after it was completed, the massive dome collapsed after a quake shook the area. Engineers evaluated the situation and decided to rebuild the dome, but on a smaller scale. They also reinforced the whole church from the outside [source: PBS].

Today, the techniques are a bit different, but the basic principles are the same. Before we delve into the nuts and bolts of building earthquake-resistant structures, let’s review some basics, namely, what forces are generated during an earthquake and how they affect man-made structures.

2e615-padi2bkapas SMALL

STANDAR KEAMANAN KONSTRUKSI DIREVISI, Banyak Gedung Bertingkat di Jakarta Rawan Gempa
03/10/2009 18:24:01 WIB
Oleh Hari Gunarto dan Novy Lumanauw

Banyak gedung bertingkat di Indonesia yang konstruksinya tidak memenuhi standar sehingga rawan gempa. Untuk itu, tim ahli berbagai departemen tengah merevisi standar bangunan bertingkat yang berlaku secara nasional.

Hal itu diungkapkan pakar geologi dari Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Danny Hilman Natawijaya dan Asisten Deputi Matematika dan Ilmu Alam Kementerian Negara Ristek Priatmono kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (2/10).

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pariaman menegaskan, pemerintah segera mengeluarkan peraturan ketat tentang standar kelayakan pendirian bangunan bertingkat di daerah rawan gempa di Indonesia. Presiden menilai, saat ini banyak gedung sekolah dan pusat perbelanjaan tidak mengantungi sertifikat kelayakan bangunan bertingkat.

Danny Hilman dan Priatmono menyatakan, dengan semakin tingginya intensitas gempa maupun skala kerusakan yang ditimbulkan, standar minimal pembangunan gedung tahan gempa perlu ditingkatkan. Apalagi, kata Priatmono, standar yang berlaku saat ini dibuat tahun 2002.

Mereka mengakui banyak gedung bertingkat di Indonesia yang tidak memenuhi standar keamanan sehingga rawan gempa, termasuk di wilayah DKI Jakarta. Padahal, setiap pembangunan gedung bertingkat harus melewati pemeriksaan tim penilai di pemerintah daerah.

Priatmono dan Danny menyatakan, standar konstruksi bangunan untuk menahan guncangan gempa diukur berdasarkan tingkat percepatan tanah. Semakin labil struktur tanah sebuah wilayah, standarnya semakin tinggi. Daerah-daerah yang rawan gempa juga mensyaratkan standar keamanan semakin ketat.

Standar toleransi menghadapi guncangan gempa diukur dengan tingkat percepatan gravitasi bumi (dengan kode G). Sebagai contoh, kata Danny dan Priatmono, gedung bertingkat di DKI Jakarta minimal harus tahan guncangan setara seperlima gravitasi (0,2 G). “Bandung lebih tinggi, sekitar 0,3 G, demikian juga Padang,” kata Priatmono.

Dengan frekuensi gempa yang makin sering dan kekuatan yang kian dahsyat, para ahli sejak beberapa waktu lalu mulai merumuskan standar baru untuk konstruksi gedung bertingkat. Gagasan untuk merevisi itu mulai muncul ketika terjadi gempa Aceh berkekuatan 9,3 skala Richter pada Desember 2004. “Standarnya mutlak harus ditingkatkan,” ungkap Priatmono.

Standar baru tersebut dirumuskan oleh tim lintas departemen. Tapi persoalannya, kata Danny, sejauh ini belum ditetapkan instansi yang harus menjadi koordinator, apakah Depertemen Pekerjaan Umum atau Kementerian Negara Ristek. “Idealnya Departemen PU jadi koordinator,” kata Danny.

Perlu Sertifikasi

Terkait standar konstruksi, saat bertemu ratusan pengungsi korban gempa di Gedung Balaikota Pariaman, Sumatera Barat, kemarin, Presiden SBY menginstruksikan perlunya peraturan ketat tentang standar kelayakan pendirian bangunan bertingkat di daerah rawan gempa di Indonesia.

Kebijakan itu ditempuh untuk mencegah terjadinya korban manusia dalam jumlah besar saat terjadi bencana alam atau gempa bumi. Persyaratan kelayakan gedung bertingkat itu nantinya akan dikeluarkan dan berlaku nasional, terutama di daerah rawan gempa.
“Kita harus makin keras, jangan ada kongkalikong. Jangan main beri izin, padahal bangunannya tidak kuat. Itu mengorbankan rakyat. Oleh karena itu, harus ada sertifikat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Harus keras kita untuk penyelamatan jiwa,” kata Presiden.

Presiden menilai, saat ini banyak gedung sekolah dan pusat perbelanjaan seperti mal tidak mengantungi sertifikat kelayakan bangunan bertingkat. Padahal, tempat-tempat seperti itu ramai dikunjungi masyarakat.

“Bayangkan kalau bangunannya tidak kuat, tidak diuji, dan tidak tahan gempa. Begitu gampangnya, seperti kemarin, rontok. Beberapa korban jiwa, anak-anak, saudara-saudara kita jadi korban,” kata Presiden.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan, standar toleransi gedung bertingkat di Jakarta terhadap guncangan gempa harus ditingkatkan 20% dari level saat ini. Gedung bertingkat di DKI saat ini minimal harus tahan gempa 7 skala Richter (SR).

Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta Hari Sasongko menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan instruksi Gubernur DKI tersebut kepada sekitar 700 pengelola gedung bertingkat di wilayah DKI Jakarta.

Gempa Intai Jakarta

Sementara itu, pascagempa di Sumbar, ada dugaan kuat bakal terjadi gempa cukup besar lagi. Menurut Danny Hilman, kalangan ahli saat ini mencermati gempa besar yang bersumber di zona subduksi (zona tumbukan atau penunjaman antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia) di bawah Mentawai, yang disebut dengan Mentawai Megathrust.

Sumber gempa Mentawai Megathrust siap meledak kapan pun dengan kekuatan 8,8-8,9 SR bila tekanan tektoniknya dilepaskan sekaligus. “Gempa di Padang bisa memicu gempa besar Mentawai,” kata Danny.

Selama ini, beberapa kali gempa yang terjadi mulai dari Nias hingga Bengkulu pada periode 2005-2009 hanya memecahkan segmen di sekitar Mentawai Megathrust, belum menyentuh pusatnya.

Bila gempa besar terjadi di Mentawai Megathrust, kata Danny dan Priatmono, ada potensi terjadi gempa ke wilayah selatan di segmen Selat Sunda yang juga merupakan zona subduksi. Bila itu terjadi, wilayah Jakarta bisa terancam gempa besar.

Namun, hal itu perlu penelitian lagi. Masalahnya, kata Danny, data seismik di jalur segmen Selat Sunda sangat kurang sehingga statusnya belum diketahui. ***M


Mutu Gedung Buruk Perbanyak Korban
Sabtu, 03 Oktober 2009 | 06:51 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Departemen Pekerjaan Umum mengirimkan tim ahli struktur ke Sumatera Barat. Langkah ini diambil akibat banyaknya gedung dan bangunan publik yang luluh lantak akibat gempa di wilayah itu pada Rabu lalu.

“Kami ingin mengevaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia dalam perencanaan struktur bangunan rumah dan gedung di sana,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono tadi malam.

Menurut Budi, dari banyaknya bangunan publik dan rumah yang roboh dalam bencana itu, diduga ada kelalaian dalam penerapan standar nasional itu. Padahal Padang daerah rawan gempa, sehingga seharusnya standar itu diterapkan sebagai syarat untuk bisa memperoleh Izin Membangun Bangunan. “Ini tak cuma di Padang, tapi juga di banyak daerah,” kata Budi.

Akibatnya, bukan cuma bangunan lama yang ambles dan roboh, gedung baru pun rebah dengan struktur yang terlihat seperti masih utuh. “Robohnya (jadi) rada aneh,” ujarnya.
Yuskar Lase, pakar struktur bangunan tahan gempa dari Universitas Indonesia, mengatakan bangunan publik mestinya tidak roboh akibat gempa berkukatan 7,6 pada skala Richter jika peraturan dan ketentuan dalam SNI 2002 diikuti. “Peraturan yang ada sudah mengantisipasi kekuatan gempa yang jauh lebih besar, yakni 8-8,5 skala Richter,” katanya.

Caranya di antaranya menerapkan konsep tiang kolom yang jauh lebih kuat daripada balok-baloknya. Konsep seperti ini membuat gempa besar hanya bisa merusak bangunan, tapi tidak sampai membuatnya roboh. “Konsep ini pulalah yang diadopsi di Jepang pascagempa Kobe 1995 dan juga negara-negara lainnya, seperti Selandia Baru dan Amerika Serikat,” kata Yuskar.

Praktisi perencana bangunan yang juga anggota penasihat Gubernur DKI Jakarta di bidang struktur bangunan (publik) itu meyakinkan bahwa konsep dan teknik itu tidak lalu membuat konstruksi bangunan menjadi mahal. Yuskar menghitung, selisih biayanya dengan konstruksi bangunan konvensional cuma 5 persen. “Tapi banyaknya pemerintah daerah yang tidak melakukan diseminasi informasi ini membuat bangunan tahan gempa tidak populer dan tidak disadari,” kata dia.



Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa

Jumat, 11 September, 2009 oleh Rovicky Putrohari


“Earthquake did not kill people, the bad building did it”.

Selepas gempa biasanya manusia baru sadar akan konstruksi bangunan. Gempa bukan hanya sekedar bencana namun juga “wake-up call“, alarm yang menyadarkan. Pengingat akan bahaya, pengingat kematian, kepedulian, dan juga pengingat akan keberadaan dan kebesaran Tuhan.

Sebenarnya seperti apa sih bangunan-bangunan tahan gempa itu ? Dibawah ini sebagian sari dari “Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa, Dilengkapi dengan, Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi“.

Buku pedoman yang dibuat oleh Ditjen Cipta Karya ini diluncurkan tahun 2006. Pada tahap perencanaan bangunanPerencanaan bangunan rumah dan bangunan gedung yang dimuat dalam pedoman teknis ini mempertimbangkan:

  • a. Kondisi alam (termasuk keadaan geologi dan geofisik yang digambarkan oleh peta gempa, kondisi teknik, dan keadaan ekonomi pada suatu daerah dimana bangunan gedung dan rumah ini akan dibangun,
  • b. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan perencanaan struktur bangunan rumah dan gedung, seperti SNI-SNI yang tercantum dalam butir 1.2 Acuan Normatif dari pedoman teknis ini.
  • c. Kerusakan-kerusakan akibat gempa bumi yang pernah terjadi pada rumah dan gedung dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia.
  • d. Sistem struktur untuk bangunan gedung dan rumah tinggal pada umumnya hanya mengunakan dua macam sistem struktur, yaitu:
    • 1) Struktur dinding pemikul;
    • 2) Struktur rangka pemikul yang terdiri dari struktur rangka sederhana dengan dinding pengisi untuk menahan beban lateral (beban gempa) secara bersama-sama, dan struktur rangka balok dan kolom kaku untuk menahan beban lateral (dinding pengisi tidak diperhitungkan memikul beban).

Percepatan batuan dasar 500 tahunan

Peta yang sudah ada saat ini memang masih merupakan peta skala besar yang bukan merupakan peta untuk kebutuhan tehnis konstruksi. Tentusaja ini perlu diupdate, diperbaharui serta dibuat dalam skala kecil sehingga lebih detail dan sesuai untuk kebutuhan konstruksi. Misalnya peta kerentanan gempa yang dibuat oleh jurusan T Geologi UGM yang ada di sebelah.

Saat ini belum banyak studi atau pemetaan kerentanan batuan dasar terhadap gempa. Badan Geologi (dulu P3G) sebenarnya telah memetakan peta geologi hampir seluruh Indonesia secara detil. Sekarang saatnya mengembangkan peta-peta itu menjadi peta yang lebih aplikatif seperti peta yang dibuat oleh T Geologi UGM itu. Selian itu perlu juga diketahui bahwa kondisi geolog-geofisik diatas perlu juga selalu di”update” (diperbaharui) karena daerah yang baru saja mengalami gempa memerlukan kajian ulang kerentanannya.

Buku Panduan : Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa

Buku ini memuat bagaimana membuat bangunan rumah tinggal yang sederhana mulai dari fondasi yang kuat, konstruksi tulangan, serta bagaimana mengevaluasi serta restorasi (perbaikan) bangunan yang terkena gempa.

Salah satu contoh isi detil pedoman ini antara lain :


Sangat sederhana membuat fondasi rumah, namun fondasi yang kuat memerlukan pengetahuan yang cukup sehingga fondasi bangunan yang baik haruslah kokoh menyokong beban dan tahan terhadap perubahan termasuk getaran.

Penempatan fondasi juga perlu diperhatikan kondisi batuan dasarnya.Pada dasarnya fondasi yang baik adalah seimbang atau simetris. Baik konstruksi maupun kekuatan pendukungnya. Gambar disebelah kanan ini menunjukkan fondasi yang kurang baik. Lebih baik membuat rata bagian dasar peletak fondasi sebelum membuat fondasi itu sendiri.

Tinggi Bangunan sangat tergantung dari tulangan kosntruksi. Tidak hanya fondasi sajaDemikian juga tinggi bangunan. Bangunan bertingkat tidak hanya tergantung dari fondasinya namun struktur tulangan juga sangat mempengaruhi ketinggian bangunan. Pemaksaan bangunan tentusaja akan sangat membahayakan konstruksi serta tentusaja membahayakan penghuni.

Detail konstruksi juga tersedia dalam buku ini. Misalnya sambungan antar bagian konstruksi (kolom dengan fondasi) yang sangat rawan terhadap getaran atau goyangan gempa.

Detail konstruksi tiang dan fondasi

Juga dalam buku ini terdapat cara memperkuat atau memperbaiki bangunan yang rusak akibat gempa.

Selain detail konstruksi, buku panduan ini juga memuat bagaimana mengidentifikasi kerusakan bangunan akibat gempa diantaranya :

Kategori Kerusakan

4.1.1 Kerusakan Ringan Non-Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan nonstruktur apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

  • a. retak halus (lebar celah lebih kecil dari 0,075 cm) pada plesteran
  • b. serpihan plesteran berjatuhan
  • c. mencakup luas yang terbatas

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (repair) secara arsitektur tanpa mengosongkan bangunan.

4.1.2 Kerusakan Ringan Struktur

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat ringan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : :

  • a. retak kecil (lebar celah antara 0,075 hingga 0,6 cm) pada dinding.
  • b. plester berjatuhan.
  • c. mencakup luas yang besar.
  • d. kerusakan bagian-bagian nonstruktur seperti cerobong, lisplang, dsb.
  • e. kemampuan struktur untuk memikul beban tidak banyak berkurang.
  • f. Laik fungsi/huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah perbaikan (repair) yang bersifat arsitektur agar daya tahan bangunan tetap terpelihara. Perbaikan dengan kerusakan ringan pada struktur dapat dilakukan tanpa mengosongkan bangunan.

4.1.3 Kerusakan Struktur Tingkat Sedang

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat sedang apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

  • a. retak besar (lebar celah lebih besar dari 0,6 cm) pada dinding;
  • b. retak menyebar luas di banyak tempat, seperti pada dinding pemikul beban, kolom; cerobong miring; dan runtuh;
  • c. kemampuan struktur untuk memikul beban sudah berkurang sebagian;
  • d. laik fungsi/huni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah :

  • a. restorasi bagian struktur dan perkuatan (strenghtening) untuk menahan beban gempa;
  • b. perbaikan (repair) secara arsitektur;
  • c. bangunan dikosongkan dan dapat dihuni kembali setelah proses restorasi selesai.

4.1.4 Kerusakan Struktur Tingkat Berat

Suatu bangunan dikategorikan mengalami kerusakan struktur tingkat berat apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

  • a. dinding pemikul beban terbelah dan runtuh;
  • b. bangunan terpisah akibat kegagalan unsur-unsur pengikat;
  • c. kira-kira 50% elemen utama mengalami kerusakan;
  • d. tidak laik fungsi/huni.

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan. Atau dilakukan restorasi dan perkuatan secara menyeluruh sebelum bangunan dihuni kembali. Dalam kondisi kerusakan seperti ini, bangunan menjadi sangat berbahaya sehingga harus dikosongkan

4.1.5 Kerusakan Total

Suatu bangunan dikategorikan sebagai rusak total / roboh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

  • a. Bangunan roboh seluruhnya ( > 65%)
  • b. Sebagian besar komponen utama struktur rusak
  • c. Tidak laik fungsi/ huni

Tindakan yang perlu dilakukan adalah merubuhkan bangunan, membersihkan lokasi, dan mendirikan bangunan baru.

Foto-foto: http://rovicky.wordpress.com dan swaberita.com




Rumah Bidai Aman dari Gempa
Artikel Terkait:
Mau Bangun Rumah Tahan Gempa? Manfaatkanlah Bambu!
Rumah Tahan Gempa dari Sengkang Benar
Kampung Naga Tahan Gempa Hingga 10 SR
Rumah Bidai Peredam Gempa
KAMIS, 1 OKTOBER 2009 | 20:18 WIB
BENGKULU, KOMPAS.com – Sejumlah warga pemilik rumah bidai yang berbahan utama bambu di Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara mengaku tidak terlalu panik terhadap guncangan gempa Sumatera Barat dan Jambi.

“Rumah kami tidak terlalu goyang dan tidak ada yang roboh, kalaupun roboh bahannya ringan. Jadi, kalau tertimpa tidak akan terlalu berat,” kata Yusmardi, warga setempat saat dihubungi, Kamis.

Rumah bidai berbahan utama bambu memang didesain dengan sederhana namun tahan terhadap goyangan gempa sehingga tidak menimbulkan resiko terlalu besar bagi penghuni rumah.

Sebagian besar masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Napal Putih menggunakan rumah bidai sebagai rumah tinggal mereka terutama pasca gempa tahun 2007 berkekuatan 7,9 SR.

“Sebagian besar sudah membangun rumah baru dengan bidai karena melihat rumah lama yang terbuat dari biday memang tidak roboh,” katanya.

Direktur Yayasan Layak, Agus Widianto mengatakan pemerintah harus serius mengembangkan rumah bidai bagi masyarakat Bengkulu yang berada di daerah rawan bencana gempa.

“Dengan rumah ini minimal bisa memberikan waktu yang lebih lama bagi penghuninya untuk keluar rumah,” katanya.

Dari kajian Layak di Kecamatan Napal Putih belum lama ini, sejumlah rumah yang terbuat dari bambu atau rumah bidai masih berdiri kokoh meskipun dua gempa besar melanda Bengkulu pada tahun 2000 berkekuatan 7,3 SR dan 2007 berkekuatan 7,9 SR.

Termasuk gempa Sumbar berkekuatan 7,6 SR pada Rabu (30/9) sore dan gempa Jambi dan Kerinci pada Kamis pagi terasa kuat hingga di Bengkulu dan sebagian besar masyarakat berhamburan keluar.

“Sampai saat ini belum ada laporan rumah rusak di Bengkulu Utara, berbeda dengan di Mukomuko yang informasinya ada beberapa rumah yang roboh,” katanya.

Sumber : Ant

long jump icon

Tiga Ibu Merangkak dari Reruntuhan Hotel Ambacang
Jum’at, 02 Oktober 2009 | 19:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta – Tiga ibu berhasil selamat dari reruntuhan Hotel Ambacang, Rini Hastuti, Lusi Damayanti, Ambar Mardayat. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari hotel ambruk itu dengan merangkak melewati reruntuhan.

Ketiga ibu yang menginap di lantai empat hotel itu menceritakan pengalaman mereka lolos dari maut di Metro TV. Lusi Damayanti mengatakan saat kejadian, dia merasakan goncangan yang semakin lama semakin keras, sehingga mengakibatkan kepanikan.

Ambar yang berada sekamar dengan saudaranya Lusi, meminta keluar dari kamar, tapi Lusi memutuskan mereka berlindung di bawah meja rias. Hal itu dilakukannya karena merasa tidak yakin dengan kondisi struktur hotel itu terhadap gempa.

Lusi mengatakan mendengar suara-suara orang yang meminta tolong. Dalam kondisi yang mencekam itu, mereka hanya dapat berdoa sambil berlindung di bawah meja rias menunggu goncangan gempa berhenti.

Rini yang berada di lain kamar juga memilih untuk tidak keluar kamar dan pasrah. Setelah guncangan reda, baru dia keluar dan menyaksikan banyak reruntuhan.

Rini menyaksikan kamar kakaknya sudah runtuh, dan mereka saling berteriak. Mereka juga mengatakan tidak melihat tamu lain keluar saat itu. Mereka baru dapat berkumpul setelah 20 menit.

Langkah penyelamatan yang dilakukan ketiganya, sebagaimana diutarakan Lusi, yaitu dengan menendang pintu kamar hotel sehingga berhasil keluar. Tak lupa dia membawa tas tangan.

Bersama Ambar , Lusi menggunakan sisa-sisa tangga yang rapuh. Mereka juga tercengang karena langit-langit hotel tinggal setengah meter dari lantai. Mereka meluncur dengan papan dengan sudut 30 derajat.

Saat gempa 7,6 Richter mengguncang bumi Minang, di Hotel Ambacang tengah menampung sekitar 200 orang. Mereka adalah pegawai hotel, tamu, dan peserta sebuah pelatihan. Korban gempa mencapai ratusan orang dan ribuan lainnya diperkirakan tertimbun reruntuhan.


Belajar Akrabi Gempa
04/10/2009 14:50:25 WIB
Gempa Sumatera yang menelan ribuan korban jiwa dan memporakporandakan ribuan bangunan itu kembali menggugah memori kita bahwa kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia memang tak pernah jauh dari gempa. Karena itu, belajar mengakrabi gempa bisa menjadi solusi terbaik.

Menghindari gempa, untuk kondisi geografis Indonesia, nyaris menjadi suatu pekerjaan yang sia-sia. Tuhan, dengan kuat kuasa-Nya, sudah memberi tempat cuma-cuma bagi Indonesia untuk berada di antara empat lempeng gempa yang bergerak sangat aktif.

Keempat lempeng tektonik besar itu membentang di sepanjang batas lempeng tektonik Australia dengan Asia, lempeng Asia dengan Pasifik dari timur hingga barat Sumatera sampai selatan Jawa, Nusa Tenggara, serta Banda. Selain empat lempeng ini, ada pula interaksi lempeng India-Australia, Eurasia dan Pasifik yang bertemu di Banda, serta pertemuan lempeng Pasifik-Asia di Sulawesi dan Halmahera.

Terjadinya gempa juga berkaitan dengan sesar aktif, di antaranya sesar Sumatera, sesar Palu, atau sesar di yang berada di Papua. Ada juga sesar yang lebih kecil di Jawa, seperti sesar Cimandiri, Jawa Barat. Makanya, bila terjadi gempa di sepanjang Sumatera bagian selatan hingga selatan Jawa, kemudian terus ke kawasan Nusa Tenggara, jelas ini bukan sesuatu yang mengherankan. Sejak lama kawasan-kawasan ini memang sudah jadi langganan guncangan gempa.

Masalahnya, mengapa setiap terjadi gempa kita selalu dirundung duka akibat begitu banyaknya korban jiwa yang tewas sia-sia serta ribuan bangunan rumah dan gedung yang roboh rata tanah? Mengapa kita tidak sekalian mengakrabi saja tamu tak diundang tersebut?

Kita rupanya harus mengubah mind-set. Pertama-tama kita harus mengubah dulu logika berpikir kita bahwa korban berjatuhan bukan karena gempa melainkan karena tertimpah reruntuhan bangunan yang ambruk diterjang gempa tersebut. Gempa adalah peristiwa alam yang berjalan dengan skenarionya sendiri, tanpa bisa dihalangi oleh siapa pun juga.

Jadi, suka atau tidak suka, kita pasti akan hadapi gempa. Karena itu, kita harus selalu siap dan dengan sadar mengakrabi gempa. Hanya dengan cara ini kita bisa belajar bagaimana menyelamatkan diri saat terjadi gempa, mengevakuasi korban, memulihkan infrastruktur yang rusak, membuat perkemahan pengungsi, mendistribusikan bantuan, membuat sanitasi, dan lain-lain. Ini yang menjadi titik lemah kita.

Kita tidak pernah siap dan tak pernah mau belajar bagaimana menghadapi gempa. Makanya tak heran kalau gempa besar berkekuatan di atas 7 skala Richter, seperti yang memporakporandakan Sumatera Barat, selalu saja menyisakan tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan.

Belajar dari berbagai tragedi tersebut, ke depan, kita harus berani mengambil langkah-langkah antisipasif. Pertama, pemerintah
harus bisa meyakinkan warga, terutama di kawasan rawan gempa untuk selalu siap setiap saat ketika terjadi gempa. Model penyuluhan gempa bisa menjadi salah satu agenda nasional. Intinya, bagaimana warga bisa akrab dengan gempa.

Kedua, masyarakat didorong untuk bangun rumah atau gedung dengan standar tahan gempa. Selama ini, banyak korban jatuh justru karena terbenam reruntuhan bangunan. Baik juga masyarakat diingatkan untuk menggunakan bahan bangunan dari kayu atau bambu. Selain tak mudah remuk ketika diterjang gempa, bangunan seperti itu justru menyehatkan, tak menimbulkan polusi.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan alat-alat berat, seperti eskavator, skidder atau peralatan seperti kepiting yang mampu menjempit bongkahan, alat pemotong beton, dan buldoser. Hanya alat-alat berat seperti ini yang bisa menjadi penyelamat saat para korban tertimbun di bawah reruntuhan bangunan. Alat-alat berat ini harus tersedia di kabupaten-kabupaten hingga kecamatan-kecamatan.

Mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi alat-alat berat merupakan sebuah keharusan bagi negeri rawan gempa seperti Indonesia. Selain menanggulangi korban gempa, peralatan ini sangat berguna untuk pembangunan jalan, pembukaan lahan perkebunan, pembuatan waduk atau irigasi.

Keempat, dana bencana harus selalu tersedia, dalam jumlah yang juga signifikan. Pemerintah harus memastikan bahwa selalu tersedia anggaran untuk bisa diambil setiap saat terjadi bencana. Jangan setiap kali bencana gempa datang, kita kerap menjadi pengemis.

Dengan langkah-langkah antisipasif ini, kita akhirnya bukan hanya siap menghadapi gempa yang setiap saat mengancam, tapi juga bisa semakin akrab dengan peristiwa alam tersebut.


Laman Berikutnya »

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: