eK0n0mi taK seriU$ d/h ekonomitakserius@blogspot.com

Februari 16, 2018

kunc1 hat1: kota JAKARTA di bawah AIR (hebr1ng b0)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:55 pm

Konsep KOTA di bawah AIR

m1mp1 JAKARTA KOTA di bawah AIR

KOTA SHIMIZU di bawah AIR An Idea to Connect Vertically with the Deep Sea

Approximately 70% of the earth’s surface is covered by the ocean, and the ocean itself consists of approximately 80% deep sea.
The deep sea offers enormous potential for ensuring effective and appropriate cycles and processes in the earth’s biosphere.
Unfortunately, we have yet to make the most of this potential.
This large-scale concept seeks to take advantage of the limitless possibilities of the deep sea by linking together vertically the air, sea surface, deep sea, and sea floor.
Now is the time for us to create a new interface with the deep sea, the earth’s final frontier.

Breaking free from past patterns of land development, which have focused mainly on efficiency, this plan is intended to promote true sustainability while maximizing use of the deep sea’s resources.

ets

BANJIR di KOTA ISTANBUL, belajar juga dari Jakarta tuh

A Dutch Approach to Flood Resilience

EVIDENCE MATTERS
Although a dramatic change in the urban fabric of Nijmegen, the new flood resilience measures shown in this rendering will protect the city against a flood that occurs once every 1,250 years.Photo courtesy: Municipality of Nijmegen/Room fort the river Waal
At a narrow bend in the Waal River in the Netherlands, the city of Nijmegen is reducing its flood risk by widening the floodplain of the river and adding a diversion channel. These flood mitigation measures are part of the Room for the River program, a nearly $3 billion effort that seeks to restore natural floodplains on Dutch rivers away from the places where people live and work.1 With nearly 60 percent of the country susceptible to coastal and river flooding, including the major cities of Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, and The Hague, flood protection is always at the forefront of Dutch thinking.2 A worst-case scenario flood could inundate half of the Netherlands, affecting 10 million people and inflicting more than $200 billion in damage.3Room for the River, which started in 2007 and is expected to be completed by 2016, restores natural “water sponges,” such as marshes and wetlands, to increase floodwater storage capacity. These restoration projects also improve the biodiversity of rivers and enhance their aesthetic and recreational value. Other mitigation efforts include lowering floodplains, relocating dykes further inland, removing river obstacles, and deepening riverbeds.4

At $460 million, the project at Nijmegen is largest and most expensive of the 39 Room for the River projects completed or ongoing in the Netherlands.5 The dike on the north side of the Waal River will be moved inland 350 meters, reducing the high-water level of the river by 13 inches. The new diversion channel, once completed, will be 3 kilometers long and 200 meters wide and create an island in the Waal River. Placed at a bottleneck in the river, the diversion channel will prevent flooding by allowing water to flow more freely when the water volume of the river increases. Local officials seized on the potential of the newly created island to build a new riverfront park and add new bicycle and pedestrian paths along the dike and on bridges connecting the island to the mainland. Along the shore, Nijmegen is rejuvenating the waterfront by adding new housing and a quay, which is a paved walkway that runs along the edge of the shore and gradually slopes down toward the water.6

In addition to improving Nijmegen’s quality of life, these flood protection measures offer greater long-term benefits than cheaper measures such as simply deepening the riverbed, which Room for the River officials estimated would have sufficed for only 10 to 20 years and still would have required relocating the dike. Including a diversion channel, on the other hand, should protect the city for the next 100 years.7 When first introduced, the plan encountered stiff opposition because it called for the elimination of 50 homes in the established village of Lent, which is part of the municipality of Nijmegen. The city offered displaced residents compensation and land in other parts of the city, which helped soothe opposition, and involved residents in designing improvements to the waterfront. Through negotiations and collaboration with stakeholders, including 19 local, regional, and national organizations involved with developing or implementing parts of the overall project, the officials were able to address many residential concerns and build strong support for the final plan.8

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta -Banjir Jakarta terlihat di banyak lokasi setelah hujan tidak putus selama tiga jam, Kamis, 15 Februari 2018 kemarin. Pada Kamis menjelang tengah malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, sedikitnya 100 RW di 36 kelurahan di empat wilayah DKI Jakarta sempat tergenang banjir. BNPB menduga penyebabnya buruknya drainase kota.
Problem banjir Jakarta memang sudah menahun dan kian parah. Mengatasi banjir menjadi upaya rutin yang harus dilakukan pemerintah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan saat ini sedang mengkaji konsep tentang naturalisasi sungai yang diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca : Kunjungi Bima Arya, Anies Baswedan Beri Bantuan Rp 10 Miliar
“Pak gubernur punya konsep itu saya kira positif. Tinggal bagaimana kita implementasikan, bagaimana yang namanya naturalisasi sungai. Sekarang ini kan perlu treatment,” kata Teguh Hendarwan saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 14 Februari 2018.
Menurut Teguh selama ini Pemprov hanya sebatas bangun, kemudian menyalurkan air, buang ke laut. “Nah ini kita arahkan naturalisasi supaya tidak hanya beton tapi juga ada penghijauannya. Ada kembali habitat sungainya,” ujar Teguh soal ide Anies Baswedan yang dilontarkannya pada 7 Februari 2018 silam.
Soal banjir Jakarta, naturalisasi lawan normalisasi menarik disimak analisis pakar lingkungan hidup Universitas Indonesia Tarsoen Maryono.
Tarsoen Maryono mengatakan perbaikan sungai Ciliwung di bagian hilir atau wilayah Jakarta sudah cukup baik. “Sudah memenuhi harapan sebagai normalisasi dan naturalisasi,” ujar Tarsoen kepada Tempo Selasa, 13 Februari 2018.
Menurut Tarsoen, normalisasi bertujuan jika air datang dan mulai meluap di Jakarta, diharapkan secara normal air cepat sampai ke laut. Sedangkan naturalisasi pada dasarnya mengelola sungai dengan azas dan proses secara alam. “Sehingga jelas betonisasi terhadap Ciliwung dan pembangunan kanal Timur merupakan proses normalisasi, agar air cepat ke laut” tuturnya.
Saat ini kata Tarsoen proses naturalisasi yang dilakukan dengan mempertahankan bantaran sungai beserta tutupan vegetasi asli bantaran atau riparian. “Selain mempertahankan mata-mata air juga proses hidrologis perairan sungai agar dapat berjalan secara alam,” kata dia.
Simak juga : Naturalisasi dan Jurus Atasi Banjir, Fraksi PDIP: Hanya Main Kata
Tarsoen yang juga Kepala Jurusan Geogarfi UI ini mengatakan bahwa perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung, bukan saja pada sekitar badan sungai akan tetapi harus dilakukan secara menyeluruh. Dengan cara mengatasi lahan kritis, memperbaiki lahan yang memiliki peluang longsor dengan membuat bangunan sengkedan, terasering dan guludan. “Bangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki sifat fisik tanah dan meningkatkan resapan air kedalam tanah melalui infiltrasi,” paparnya.
Pada lahan yang kritis kata Tarsoen segera lakukan penanaman pohon cepat tumbuh (lehum pioner) minimal 100 pohon/hektare dan lakukan pengolahan tanah dengan teknik agroforestry. Lahan yang memiliki kemiringan agak ekstrim di atas 25 derajat dilakukan pembuatan guludan atau sengkedan untuk konservasi terhadap tanah dan air.
Mengatasi banjir di Jabodetabek Tarsoen menyebutkan dengan mempelajari secara cermat wilayah tangkapan DAS dan Sub DAS Ciliwung. Perlu diperhatikan kondisi hulu tengah dan hilir. “Pada prinsipnya kalau ketiga wilayah tersebut memiliki tutupan vegetasi yang baik, maka kemungkinan terjadi banjir sangat kecil,” ucapnya.
Menurut Tarsoen hal lain yang mempengaruhi yakni badan sungainya banyak sedimen atau sampah sehingga daya tampung badan sungai terbatas.
Menurut dia di wilayah perkotaan harus jeli membuat saluran drainase. Seperti wilayah Kota Depok, saluran drainase harus dibuat menunju Ciliwung, Kali Pesanggrahan dan Kali Grogol. Wilayah Bekasi harus membuat salauran drainase ke arah Kali Bekasi, sedangkan Tangerang saluran drainase diarahkan ke Cisadane.

Baca pula : Usai Naturalisasi, Anies Baswedan Ajak Korban Banjir Tabah
Pemerintah Jawa Barat dan DKI menurut Tarsoen akan membuat sodetan Ciliwung ke Cisadane sepanjang 16 km, tapi hal ini tidak jelas. Upaya paling jitu adalah Ciliwung berada di Kebun Raya Bogor dan Cisadane yang ada di tanjakan Gunung Batu, jarak kurang dari 3 km. Dari dua titik itulah sangat potensial untuk mengatasi banjir dari Ciliwung dan dialirkan ke Cisadane. “Upayakan air yang mengalir ke Jakarta di Kebun Raya 70-100 cm dan sisanya dialirkan ke Cisadane” ucap Tarsoen.
Untuk mengatasi banjir Jakarta yang bersumber dari Ciliwung, Kali Grogol dan Kali Pesanggrahan, Tarsoen menjelaskan bahwa logikanya sederhana. Sungai Ciliwung setiap tahun air yang terbuang 900 juta meter kubik. Air ini seyogiyanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk mencelakakan masyarakat. “Apa yang dilakukan, hendaknya Ciliwung di codet di Bojong Gede, bebaskan tanah 100 hektare, air ditampung dan manfaatkan untuk instalasi air bersih (PDAM)” ujarnya.
IRSYAN HASYIM | HENDYARTO HANGGI

big-dancing-banana-smiley-emoticon

TEMPO.CO, Jakarta — Banjir masih melanda pemukiman warga Kampung Pulo, di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta Selatan. Padahal pada era Gubernur Basuki Purnama atau Ahok, dilakukan penggusuran pemukiman warga dan pembuatan tanggul beton setinggi satu setengah meter di sepanjang sungai.

Luapan Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Melayu pada Selasa 6 Februari 2018 menyebabkan ratusan rumah penduduk Kampung Pulo terendam banjir, dengan ketinggian antara setumit orang dewasa hingga atap rumah.

Baca juga: 500 Rumah Sudah Digusur Ahok, Kampung Pulo Masih Kebanjiran

Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan memiliki empat jawaban terhadap penyebab banjir di bantaran Ciliwung, Kampung Melayu.

“Banjir ini karena limpasan air melewati tanggul beton. Ketinggian di Bendung Katulampa mencapai 240 cm, jadi begitu masuk ke Jakarta dari Depok sampai ke angka 400 cm,” ujar Teguh Hendarwan.

Faktor kedua, ujar Teguh Hendarwan, karena proses normalisasi Sungai Ciliwung per akhir Desember 2017 baru mencapai 60 persen.

Faktor ketiga, kata Teguh,  dangkalnya Sungai Ciliwung karena menumpuknya sedimen lumpur di dasar sungai. Akibatnya air bisa limpas melewati tanggul beton.

“Pengerukan lumpur yang dilakukan juga sudah kita lakukan dari mulai hulu tengah hingga hilir seperti perintah Gubernur, tapi belum 100 persen,” ujarnya.

Simak juga: Begini Warga Kampung Pulo Keluhkan Makanan dan Air Akibat Banjir

Faktor keempat, Hendarwan tidak menampik kemungkinan adanya bagian beton tanggul yang dibuat di era Gubernur Ahok yang bocor yang menyebabkan banjir.

“Kebocoran itu bisa saja terjadi, banyak kemungkinan penyebab banjirnya,” ujarnya.

bird

 

TEMPO.CO, Jakarta – Tanggul penahan air yang dibangun pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut sebagai penyebab SMAN 8 Bukit Duri bebas dari banjir Jakarta kali ini. Kendati daerah di sekitarnya diterpa banjir hingga dua meter, sekolah yang biasanya langganan kebanjiran tersebut kini tetap kering.

Sebelum tanggul penahan air selesai, SMAN 8 kerap terendam banjir karena limpahan sungai Ciliwung. “Sekarang sudah ada tanggul penahan air yang dibangun zamannya Ahok,” ujar Suwarno, 66 tahun, penjaga sekolah SMAN 8 saat ditemui Tempo, Selasa, 6 Februari 2018.

Ia menjelaskan, sejak rampung dibangun tahun lalu, tanggul satu setengah meter itu efektif menahan laju air sungai Ciliwung hingga tidak limpas ke sekolah tersebut. Selain itu, ada peninggian permukaan tanah di depan pagar sekolah sehingga menghalau laju air yang masuk.

“Ada juga penampungan air yang dibuat di dalam sekolah. Itu zamannya Ahok semua yang bangun,” ujarnya.

Ia bercerita, SMAN 8 biasanya menjadi langganan banjir saban tahun. Bahkan, yang terparah banjir pada 2007, yang mengakibatkan lantai satu sekolah itu terendam air.

“Tapi berkas-berkas sekolah aman. Alhamdulillah,” ujar pria yang sudah menjadi satpam di SMAN 8 sejak tahun 1993 itu.

Salah satu penampung air berukuran 1,5 x 1,5 meter yang berfungsi menampung air hujan di SMAN 8 Jaksel. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Meski tidak terkena dampak banjir, saat ini kondisi listrik sekolah sedang padam. Suwarno menuturkan, pemadaman listrik sudah terjadi sejak pukul 00.00 hingga Selasa siang. Akibatnya, para murid terpaksa harus hanya belajar hingga pukul 10.00.

Dari pantauan Tempo di lokasi, terdapat tanggul setinggi dada orang dewasa yang memagari sungai Ciliwung di dekat SMAN 8.

Erwin, salah seorang warga yang sedang melihat sungai, mengaku tanggul tersebut sangat membantu warga sekitar. Menurutnya, berkat tanggul tersebut tahun ini keluarganya bisa bernapas lega karena tidak terkena banjir Jakarta. “2017 masih banjir, tapi ga tinggi dan surutnya cepat,” ujarnya.

gifi

Jakarta beritasatu – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum mau memikirkan untuk melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung. Pasalnya, program tersebut harus melalui langkah pembebasan lahan yang artinya, menggusur pemukiman warga, sebuah langkah yang dia tentang saat kampanye.

“Sekarang ini lagi pada mengungsi. Enggak ada geser-geseran (pemukiman) dahulu,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (6/2).

Mantan mendikbud itu lebih memilih memastikan total 6.532 warga yang terpaksa mengungsi akibat banjir di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan terlayani dengan baik, ketimbang memikirkan melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung dengan memindahkan pemukiman di bantaran kali.

“Nanti kita evaluasi. Kita buatkan langkah-langkah ke depan untuk mencegahnya,” kata Anies.

Sebanyak 140 RT dan 48 RW terendam banjir akibar curah hujan tinggi dan kiriman air dari Bogor. Pihak pemprov telah menyiapkan kebutuhan bagi para pengungsi dari sembako hingga tenda darurat.

Sebaliknya, Wagub DKI Sandiaga Uno memastikan pihaknya bakal mempercepat langkah-langkah penanggulangan banjir termasuk program normalisasi Kali Ciliwung diiringi dengan pembangunan perumahan murah. Dia menegaskan, pemprov sudah melakukan pendekatan persuasif kepada warga Bidara Cina yang menggugat pembangunan sodetan.

“Pemprov akan terus upayakan percepatan penanggulangan bencana banjir dan membangun perumahan murah. Kami juga sedang melakukan percepatan untuk mencarikan solusi kepada warga” kata Sandi, melalui pesan singkat.

Normalisasi Ciliwung sudah terasa manfaatnya melihat kondisi Jakarta belakangan ini yang berpotensi menerima banjir kiriman dari Bogor. Tidak semua titik rawan banjir tergenang air. Sementara program normalisasi Ciliwung belum bisa dilanjutkan lantaran adanya permasalahan pembebasan lahan dan gugatan warga.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jarot Widyoko menyebut, ada tiga bagian yang harus diselesaikan untuk menekan potensi banjir Jakarta.

Pertama adalah pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Kedua percepatan normalisasi Kali Ciliwung yang baru 50 persen rampung dan ketiga, penyelesaian sodetan sepanjang 1,2 km yang baru rampung 50 persen lantaran adanya gugatan warga Bidara Cina. Padahal, nantinya sodetan itu untuk mengalirkan debit air Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

“Ketiganya menjadi satu kesatuan,” kata Jarot.

Jarot menyebut, sedikitnya dibutuhkan Rp 500 miliar untuk melanjutkan program normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 19 km atau total 38 km jika dihitung dari kanan dan kiri sungai.

Sejauh ini, pihaknya baru menyelesaikan 50 persen pengerjaan atau baru 16 km yakni di sebagian wilayah Bukit Duri, Manggarai, Kampung Pulo, Kampung Melayu, Bidara Cina dan TB Simatupang. Sisa 17 km yang harus disegerakan pengerjaannya masih terkendala masalah pembebasan lahan.

“Normalisasi kalau sisa 17 km itu kira-kira dibutuhkan Rp 500 miliar. Ingat, kami lima tahun mengerjakan dari 2013-2017 baru selesai 16 km. Semua tergantung pemprov karena kami hanya pekerja tidak berkaitan pembebasan lahan,” ujar Jarot.

Sumber: Suara Pembaruan

2e615-padi2bkapas SMALL

Jakarta kontan. Dua lumba-lumba tampak lincah keluar masuk di dalam air. Mamalia laut itu mengiringi kapal dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta melintasi perairan laut Jakarta, tepatnya di daerah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Ahmad, pengawas dari Suku Dinas Kebersihan Kepulauan Seribu, mengungkapkan, lumba-lumba itu ditemukan oleh petugas kebersihan laut pada Selasa (6/9/2016) kemarin.

Kehadiran lumba-lumba itu menjadi menarik perhatian pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Dari atas Kapal Catamaran, mereka langsung mengabadikan lewat rekaman. Ahmad bercerita, kehadiran lumba-lumba di perairan laut Jakarta bukan satu atau dua kali. “Sudah sejak empat bulan ini sering terlihat lumba-lumba,” kata Ahmad, Rabu (7/9/2016).

Menurut Ahmad cukup sulit menemukan lumba-lumba dalam kondisi air kotor. Bila dalam keadaan air kotor, lumba-lumba akan berada di bawah. Ekosistem laut juga harus bagus.

Selain itu, air laut juga harus tenang. Di laut Jakarta, ada beberapa titik yang kerap muncul lumba-lumba.

Ahmad menceritakan, bila cuaca mendukung, masyarakat dari Dermaga Kedaung Angke menuju Pulau Harapan bisa melihat lumba-lumba di perjalanannya. Titik lainnya adalah antara Pulau Pramuka dan Pulau Harapan. “Kalau beruntung, Insya Allah akan ketemu,” kata Ahmad.

Kontribusi petugas kebersihan

Kemunculan kawanan lumba-lumba ini tak lepas dari kerja keras Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Petugas kebersihan membuat air laut Jakarta menjadi lebih bersih dan disukai lumba-lumba.

Kondisi ini lebih baik dari beberapa tahun silam saat lumba-lumba jarang muncul di laut Jakarta. Menurut Ahmad, ia dan petugas lainnya berusaha membuat laut Jakarta bersih dari sampah. Salah satunya dengan bekerja setiap hari sejak pukul 08.00 hingga 16.00.

Mereka mengangkut sampah menggunakan enam kapal Catamaran. Sampah-sampah itu biasanya bersumber dari muara kali.

Ahmad tak bisa menyebutkan berapa banyak sampah yang diangkut setiap hari. Namun, Ahmad bercerita, sampah di laut Jakarta biasanya banyak datang dari daerah Tangerang dan Karawaang. “Kalau muara kali di Jakarta kan sudah disaring, jadi lebih sedikit sampahnya,” ucap Ahmad.

(Kahfi Dirga Cahya)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

JAKARTA, KOMPAS.com

– Pada Jumat (9/9/2016) sore, belasan pasukan biru dari Dinas Tata Air DKI Jakarta sibuk membobol trotoar dan halaman Kemang Square.

Mereka tampak membongkar tali-tali air kecil yang mengalirkan air dari jalan ke saluran air penghubung atau parit.

“Lihat nih, kedok banget, ada saluran air tahunya dalamnya dicor,” kata Amir, salah satu pekerja.

Di halaman Kemang Square terdapat lubang kecil yang ditutupi dengan jeruji besi untuk menampung air ke parit selebar satu meter di bawahnya.

Tampak sebuah pipa yang kira-kira berukuran delapan inci terlihat patah dan dicor dengan semen di dalam lubang kecil tersebut.

(Baca juga: Penyebab Banjir Kemang, Bangunan Komersial di Atas Sempadan Sungai)

Di lubang sebelahnya, pemandangan yang sama terlihat. Sampah-sampah plastik menutup pipa bermulut kecil itu.

Para pasukan biru hanya geleng-geleng melihat lubang itu. Mereka pun membuat semacam parit kecil yang terbuka agar air bisa masuk ke parit dan tidak menggenang di jalan.

Kepala Seksi Tata Air Kecamatan Mampang Prapatan Torkis Tambunan mengajak Kompas.com berkeliling melihat saluran air di Kemang Raya, antara lain di trotoar Kemang Square, The Mansion at Kemang atau Kemchick, dan Toko Sandang Senayan.

Ketika pagar besi diangkat, terlihat kabel di tengah parit. Torkis mengatakan, tidak sepatutnya ada kabel di saluran air, setipis apa pun kabel tersebut.

Sebab, berdasarkan aturannya, kabel harus ditanam minimal 1,5 meter di bawah tanah, atau tidak bertumpuk di saluran air.

Parit yang seharusnya memiliki lebar hingga dua meter, kata Torkis, makin menyempit di sepanjang Jalan Kemang Raya.

Pipa-pipa di parit itu kondisinya juga mengenaskan, yakni tersumbat plastik dan dedaunan.

Menurut Torkis, pipa tersebut seharusnya memiliki diameter 30 sentimeter agar mampu mengalirkan air dengan lancar di kala hujan.

“Kami dari Dinas Tata Air awalnya tidak buat saluran air seperti ini, bagaimana ceritanya bisa tali air di trotoar dicor, ditutup, jadi sempit. Ini tegel siapa?” kata Torkis menunjuk trotoar The Mansion at Kemang.

Kepala Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan Holi Susanto mengatakan, tersumbatnya saluran air inilah salah satu penyebab banjir di Kemang pada Rabu (7/9/2016) malam, saat hujan deras mengguyur Ibu Kota.

“Ini penyakitnya baru ditemukan. Penyebab Kemang selalu tergenang padahal tali air yang banyak dan lebar ternyata di dalam saluran air yang menuju kolam olahan pompa tersendat sehingga air terbendung dan antre serta pompa berjalan tidak maksimal,” kata Holi.

Menurut dia, sampah yang terhambat saringan di bawah crossingJalan Kemang Raya membuat genangan terus terjadi. Apalagi, ketika hujan terlalu deras.

“Saat hujan nanti progress genangan dapat terlihat,” ujar dia.

(Baca juga: Ahok Mengaku Tidak Takut Gusur Bangunan Mewah di Bantaran Kali di Kemang)

Sementara itu, Kepala Seksi Pemeliharaan Sistem Pengendali Banjir Dinas Tata Air DKI Jakarta Yudo Widiatmoko mengatakan, selain intensitas hujan yang lebat dalam waktu singkat, genangan juga terjadi karena drainase di sepanjang jalan Kemang Raya ditutup pemilik lahan.

“Penyebabnya drainase banyak yang ditutup dan tertutup sampah, sehingga air tak dapat turun ke gorong-gorong. Pompa kita bagus, bak penampungan kosong karena airnya tak masuk ke penampungan,” ujar Yudo.

ets-small

urpl 590: Life on the River: Flooding Resilience in Bangladesh

YouTube Video: Life on the River

AWARENESS

The Land of Superlatives

Bangladesh is often described as the “land of superlatives”. It is not only one of the most densely populated countries in the world, but is also the confluence of three of the most prolific and powerful rivers on Earth: the Ganges, the Brahmaputra and the Meghna. These rivers, combined as the Padma in the south of Bangladesh, boast an average discharge of 38,129 meters cubed per second, which is rivaled only by the Amazon and the Congo.

Rivermap

Figure 1: Prime Minister’s Office Library, Dhaka. Government of the People’s Republic of Bangladesh.

In addition to water, these mighty rivers carry tons of eroded sediment from the Himalayas to the north, another seldom rivaled geographic feature of our planet. This massive influx of sand, silt, and clay acts as a precarious cushion upon which the Bengali people have built cities, villages, and livelihoods. The lack of solid bedrock for development, compounded by persistent poverty and poorly constructed infrastructure, has left this unique nation incredibly vulnerable to hazards of all kinds. According to the United Nations, Bangladesh experienced 219 natural disasters between 1980 and 2008, resulting in over $16 billion US dollars in damage. At the convergence of the Indian and Eurasian tectonic plates, Bangladesh is particularly exposed to the threat of earthquakes as well as the persistent flooding posed by its dynamic fluid systems. Bangladesh is also considered to be the most vulnerable country in the world to tropical cyclones:

hazards table

Figure 2: United Nations Development Programme, 2004.

Compounding these daunting challenges, 25% of Bangladesh’s land area is under 1 meter above sea level, and half is below 6. This is very troubling considering that the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) predicted conservatively that our planet will experience approximately a meter of sea level rise by 2100. This would put millions of people in Bangladesh underwater and without homes. The global political implications of accommodating this many environmental refugees are staggering.

popdens

Figure 3: Socioeconomic Data and Applications Center, NASA.2009.

 

Bangladesh is not alone in this struggle. A study released by the Institute for Demographic Research at the City University of New York calculated that 634 million people globally live 10 meters or less above sea level. Therefore, Bangladesh has been considered a priority site for understanding and strategizing potential mitigation tactics for the many compounding concerns associated with climate change. In this way, it can be considered a case study for many coastal regions worldwide. As an impoverished nation, if Bangladesh can uncover economically feasible solutions to its problems, they can be extrapolated across the globe and tailored to nations varying in wealth and political status.

UNDERSTANDING

Waters of Life and Death

Bangladesh has always been home to both channelized and sometimes unrestricted waters. The seasonal monsoons, which flood the landscape with water, have been a source of nutrient rich mud on which to plant rice. There are two types of floods in Bangladesh: the barsha, which are annual floods that inundate 20% of the land area, and bonna, which are less common or predictable, and affect more than 35% of the area. For the most part, the Bengali people have adapted to regular floods, many living on houseboats or in stilted houses for a portion of the year. However, the flooding that has been a source of life for generations is quickly becoming a force of destruction. The area affected by bonna floods has increased from 35% in 1974 to 68% in 1998. It is becoming clear that the strategies that once were sufficient for survival here must be adapted for floods that are more frequent, more intense, and longer lasting than those of the past.

Many factors have contributed to this troubling increase in flooding, most related to human activity. Increasing urbanization has fundamentally changed the character of the Bengali landscape. From 1951 to 1990, the urban population increased from 1.81 million (4.33% of total population) to 25.2 million. Currently, approximately 25% of the population resides in cities. In order to accommodate this influx, rapid development has proceeded, dramatically increasing the amount of impervious surfaces in a once predominantly rural nation. It is well known that impervious surfaces, such as parking lots and roads, prevent rainwater from infiltrating the soil, forcing this water to concentrate and run off into waterways. Instead of nourishing vegetation, this water, now full of pollutants such as motor oil, has no path to travel except directly into rivers that swell correspondingly. It is recommended by the United States Geological Survey that every 10% increase in impervious surface added to a watershed be met with a 23% increase in drainage capacity, typically achieved by dredging or deepening stream channels. This has not been undertaken.

It is not just the activities within national boundaries that contribute to flooding downstream. Agriculture has intensified in India to the north, as well as along the slopes of the Himalayas in Nepal. This agriculture has damaged many of the riparian buffer zones along river channels and greatly increased soil erosion. This works in conjunction with active deforestation. Only 10% of Bangladesh is still forested.

Life on a Char

The social and political aspects of flooding in Bangladesh are complex. It is important to understand that rivers are not static features. In fact, they are constantly avulsing across the landscape, occupying new channels while leaving older ones dry. They scour their banks in some places while accreting sediment in others. In some ways, rivers can be considered alive. While this is a fascinating geological concept, it creates real problems in developing lasting human structures. Unfortunately, as rivers are a vital passage for trade and commerce in Bangladesh, it is essential to build in proximity to them. In fact, rivers are so numerous here that it would be nearly impossible to build far from them, even with concerted effort. The poor are most often encumbered by this challenge. The International Fund for Agricultural Development estimates that 26,000 Bengalis per year lose their land due to mercurial river dynamics. Many of these people, unexpectedly evicted from their homes, choose to take up residence on chars, newly accreted land formed by deposition of riverine sediment. Chars can be either island chars or attached chars. Island chars are inaccessible from the mainland year round, whereas attached chars are generally accessible except in periods of high flow, when usually abandoned river channels are filled. Island chars tend to be older and more stable. Flooding over chars leaves behind a layer of fine clay and silt, conducive to the growth of vegetation.

char figure

Figure 4: Rahman et al, Char Formation and Livelihood Characteristics of Char Dwellers of Alluvial River in Bangladesh. 2012.

Unfortunately, persons who lose their land due to the river have no legal entitlement to compensation. Furthermore, any newly built land, such as chars, becomes property of the government. Families must petition the government for portions of this land, often after much time and struggle.

Life on a char is not easy, although it is the reality for an estimated 5 million Bengalis today. Access to basic amenities, such as medical care, sanitation, electricity, and schools is severely limited if not entirely absent. 44% of char dwellers lost crops in the floods of the 2002 monsoon season, as compared to only 1% of rural Bengalis. This fosters financial insecurity—some households are forced to take out loans just to buy staple foods such as rice, which do not provide the essential micronutrients that expensive animal products can provide. Efforts have been made by the Bengali government and many international aid organizations such as the World Bank to mitigate the damaging effects of flooding, in order to promote an improved quality of life for both char dwellers and the population at large.

ANALYSIS

The Flood Action Plan

Several action plans have been written, approved, and implemented to address these issues over the past couple decades. Following a particularly nasty flood season in 1988, the Government of Bangladesh adopted a World Bank sponsored Flood Action Plan (FAP), which called for many technical engineered solutions. The goals of FAP were to protect rural infrastructure, increase flood awareness and education, produce structures and protective embankments, create a flood forecasting system, and increase global awareness of floods and relief needs. 15 donors contributed funds to FAP, but it was met with harsh criticism as being unrealistic and impractical. Initial cost estimates anticipated $155 billion was necessary to simply construct protective infrastructure, with an additional $5-$10 billion to maintain it. While some of the advocated structures were actually built, many were out of the realm of feasibility.

There were also unintended consequences of FAP. Natural flooding of the river historically contributed to soil fertility, and also was a crucial step in the life cycle of many fish populations. Yield from both fishermen and farmers was adversely affected. FAP was abandoned as investors harbored concerns that such a poor country would not be able to afford maintenance of embankments even if they were found to be entirely successful.

Engineered Solutions

One technical strategy that has been implemented across the nation is “falling aprons”. These protective measures are fairly simple in design: large concrete blocks called “rip rap” are placed along the banks of the river. When scouring occurs, the rip rap falls down and piles along the eroding bank, fortifying it. Instead of concrete blocks, sometimes sand filled textile bags called geobags are used.

apronpic

Figure 5: Dr. Mark E. Vardy, National Environmental Research Council. 2015.

aprons figure

Figure 6: Oberhagemann et al, Understanding Falling Aprons-Experience from the lower Brahmaputra/Jamuna River, 2008.

Flood control measures in Bangladesh have been largely limited to earthen embankments and polders. The Bangladesh Water Development Board has constructed a total of 5,695 kilometers of embankments to date. An embankment is simply a ridge built generally out of earth or rock to raise the elevation around a river so that flood waters are contained and do not spill out onto the landscape. The Mississippi River in the United States also boasts several of these structures, but also has much greater financial means to both build and maintain them. Embankments can provide some short-term relief, but they must be continually maintained. More importantly, they deny the very nature of the river as a dynamic feature that cannot be restricted to its channel alone. The floodplain is an inherent component of the river, and by denying the river its ability to flood we only serve to decrease drainage capacity and ultimately intensify the effects of flooding.

The Char Development and Settlement Project

While the complexity of physical and technical solutions continues to challenge scientists, there has been moderately better success in social development initiatives. The Char Development and Settlement Project (CDSP) was launched in 1994, with the purpose of facilitating approval for displaced persons seeking land from the government. The first step in this process is Plot-to-Plot Surveying (PTPS). Cartographers measure each plot of land on a char and also collect census data on the inhabitants of each. Once maps are compiled, they are published and the public is given 30 days to express complaints or make changes. In most land based proceedings, these maps are posted at the Upazila Land Office. However, this requires that people who have limited means to travel may not be able to make the journey to the office. What is innovative about CDSP is that the maps get posted at the village level, easily accessible to all people. Those families that are listed as officially landless are put into a streamlined process to be approved for their own property. The government taking an active role in this land distribution has also protected vulnerable people from abuse by the Bahini, once a military group fighting Pakistan in the 1970s, but now functionally a gang wielding considerable local power. In the absence of federal level enforcement, they have been the primary source of selling land, but often intimidate and exploit those who purchase.

Another new and progressive aspect of the CDSP is that it is far more aware of gender empowerment than previous policies. Women are listed as equal owners of land with their husbands in legal documentation. They have legal ownership of 50% of the land. Therefore, if a husband is implicated in abuse or criminal activity, he can lose his share of the land at no detriment to his wife.  As of now, this initiative has only been undertaken on five chars, but it is intended to be expanded in coming years. By 2017, 28,000 households are anticipated to benefit from the services included in the CDSP.

The Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan

The government of Bangladesh is not blind to the fact that their nation is one of the most vulnerable on Earth. In 2009, they drafted the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan. This was built on six pillars:

Food Security, Social Protection, and Health: Access to employment, safe housing, medical services, and sufficient food for the most vulnerable populations.

Comprehensive Disaster Management: Further improve the country’s disaster management systems.

Infrastructure: Keeping key infrastructure, such as embankments and cyclone shelters, well maintained and prepped for unexpected emergencies.

Research and Knowledge Management: Predicting the scale and timing of climate change impacts and determine appropriate investments for future mitigation.

Mitigation and Low Carbon Development: To develop more low carbon strategies in the nation’s businesses and institutions

Capacity Building and Institutions: To strengthen the ability of the federal government to manage effectively in disaster scenarios.

            This Action Plan has many smart components. First, it is important to acknowledge that the question of climate resilience is not simply an environmental and technical problem. These inevitable physical threats will be compounded by the underlying social vulnerabilities and poverty experienced by a large portion of the nation. Simply providing amenities to these people during times of flooding or no is essential. This social inequality aspect was one of the reasons Hurricane Katrina in New Orleans was so catastrophic. It is not only the job of engineers to solve all problems with technology—the social ills and world wealth discrepancies must be addressed. It is also wise that Bangladesh is keen to collaborate with other world partners. This will allow them to fund more ambitious projects, which has been one of the greatest hindrances to their resiliency success as of now. Although climate resistant infrastructure is more costly to construct, in the long term their costs will be minimal in comparison to repairing damage that has been done.

STRATEGIES

The Role of the Planner

It is clear that the harmful effects of climate change have begun to wage their war against Bangladesh, and that these effects will only intensify in the coming years. We must be realistic in determining how much we can really do to prevent flooding in a place where flooding has been a natural process for thousands of years. Rather than attempting to fundamentally alter nature to be more convenient for human activity, it is human behavior that must be manipulated.

Urban and regional planners have an important role to play in the coming years. First of all, urbanization needs to be more carefully planned. All development this nation has needs to be framed around the immutable desires of the river. The technology for pervious paving is still nascent, but could be crucial to increasing drainage of floodwaters to reduce devastating runoff. If pervious surfaces are not an option, urbanization should be restricted to areas with underlying silty or clay soils. Water can much more easily drain through sand, so sandy areas should be left exposed to increase infiltration. Certain vegetation could also be planted that increases drainage area for water—conveniently, the staple food item of Bangladesh, rice, thrives under flooded conditions.

The Government of Bangladesh should identify which floodplain areas are the most prone to flooding. This can be achieved by researching historical flood data over the past century to determine which places most commonly experienced damaging floods. With a floodplain zoning plan, key infrastructure and amenities such as hospitals, condensed housing, and schools can be built elsewhere. Undeveloped floodplains allow the river to naturally flood while incurring fewer damages to human life and structures. To continually rebuild in a region that will always be flooded again is to fight a battle that cannot be won.

The financial situation of Bangladesh makes comprehensive planning difficult or impossible for them to achieve. Therefore, lessons must be taken from the incremental planning school of thought. Rather than building huge stretches of embankments all at once, with little idea of their efficacy, it may be more appropriate to experiment with different designs temporarily. Because flooding is so frequent, experimental structures can be tested quickly and adapted in steps, with far less financial commitment. Homes built on stilts have been moderately successful—an expansion of this practice, at least in the less earthquake prone regions, could spare some flood damage. Bangladesh could certainly learn lessons from other coastal regions, such as the United States Gulf Coast. Sharing of ideas and collaboration internationally could be beneficial to all parties. Climate change and sea level rise are threats to all humanity, not just isolated countries.

Behavior Change and Social Action

Again, the challenges of flooding and climate change are shaped in part by our social institutions. The Government of Bangladesh must prioritize creating financial stability for its most socially vulnerable groups. The Char Development and Settlement Project is a good first step in this effort.

Education will also be a big player in how Bangladesh responds to its many environmental hazards.  Farmers in both Bangladesh as well as northern India could work to adopt better management practices, such as conservation tilling, to minimize soil erosion. Training programs could help farmers to not only produce crops more efficiently, but also to decrease their effects on the greater environment. More broadly, an expansion of family planning education and birth control accessibility could slow the rapid growth of the Bengali population. The population density here is already too great to be managed well—resources do not exist to accommodate unsustainable growth.

Unfortunately, the problems that Bangladesh faces will not remain theirs alone to shoulder. Projected sea level rise makes it likely that no matter how resilient Bangladesh becomes, it may still face destruction.  The nations of the world need to become cognizant of the role they may play in future decades. It is an important philosophical, moral, and logistical question to see how environmental refugees will be sheltered when their homes are permanently underwater. It is only with a strong and unified international movement that we will be able to overcome the challenges the future holds, for Bangladesh and for us all.

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

Iklan

Februari 5, 2018

beautiful: KOTA di bawah AIR … (lage, reposts: 190113)_060218

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:00 pm

underwater city SMALL

gifi

pada tgl 12 Februari 2007, gw pernah posted :
dubai katanya lage bikin kota di dasar laut … jakarta kayanya pantes juga kalo bikin mal n itc di bawah kali ciliwung … keren tuh … jadi banjir ga bakal jadi masalah lagi, malah pemandangannya river-view lagi …. daerah serapan air tidak akan terganggu lagi oleh banyaknya mal , apartemen, rusun, real estate n itc … usul doang seh … khan insinyur indo katanya ga kalah dari insinyur dari luar, ya buktiin d kalo emang bisa … bersama kita bisa …. hehehehehhehe
AHOK TANTANG (gw juga) SEMUA ORANG YANG MAU JADI GUBERNUR untuk SELESAIKAN SOAL BANJIR JAKARTA

telegraph: The Pearl of Dubai, set in the shallow waters of The World Islands development off the coast of Dubai, has been modelled after the mythical lost city of Atlantis and inspired by the look of the Hollywood films Pirates of the Caribbean and Avatar, according to Reef Worlds, the Los Angeles-based underwater tourism design company developing the project.

The five-acre park, billed as the largest sustainable underwater tourism site, will be accessible to swimmers and divers of all ages and levels who can view the site near the surface of the sea by snorkelling or explore it deeper underwater by scuba diving. The company hopes to create a park where “everybody can be satisfied”, with children able to snorkel, while parents go diving and teenagers explore the waters in a semi-submersible, The National, the Abu Dhabi-based daily, reported earlier this year.

“Ideally, we would be looking for somebody to be able to walk down the sand and right into the structure”, said David Taylor, director of development for Reef Worlds.

 

The project is hoping to attract tourists from the $3bn scuba diving and snorkelling market as well as a variety of marine life to The World, an artificial archipelago of 300 islands, the construction of which began in 2003 but was put on hold when the 2008 financial crisis hit. As of late last year, only two of the islands had been developed.

“The UAE has a unique tourism problem that we address. When one considers Dubai and the region, scuba diving and underwater exploration is not on the Top Ten list, and yet it is almost everywhere else in the world,” said Taylor.

“The Reef Worlds brand is all about sustainability and the creation of new habitat while at the same time adding instant tourism revenue and excitement to waterfront resorts,” he added.

The company has yet to announce an official opening date for the Pearl of Dubai. It is also currently working on parks to boost tourism in the Philippines.

The UAE’s most populous city has been known for its ambitious tourism projects and grand scale attractions, including the Mall of the World (the world’s largest shopping mall) and the Burj Khalifa (the tallest building in the world), and the Dubai Eye (the world’s biggest Ferris wheel), plans for which were approved last year as part of a major new tourist complex.

dubai underwaterhotelSMALL

Last year, Dubai unveiled plans for the Water Discus hotel, an underwater hotel where guests could have the option of sleeping below the surface of the sea. The 21-room complex would feature large disc-shaped buildings both above and below the water, with facilities including a bar and a dive centre. The hotel’s “legs” would actually be lifts, transporting guests between the two sections.

Earlier this year, the city announced its plans to become the ‘world’s most visited city’, attracting 20 million tourists by 2020 to coincide with the Expo 2020, an international architecture and technology trade fair which is expected to bring $23bn into the emirate.

Other developments underway include Mohammad Bin Rashid City, a multi-billion dollar tourism, retail and arts centre, which will include a park ready to accommodate 35 million visitors, the largest area for arts galleries in the Middle East and North Africa, and Dubai’s Mall of the World.

Bluewaters Island, a £963 million reclaimed land development, will be home to The Dubai Eye, while the Dubai Water Canal, adding six kilometres to the waterfront, will see the arrival of 450 new restaurants and a wide array of luxurious marinas for yachts.

MBR District One will contain a 350,000 sq m water park and Dubai Adventure Studios, expected for completion this year, will have five theme parks.

Atlantis The Palm, Dubai

1, One Crescent Road, Dubai, United Arab Emirates, 211222

Rooms: 1539

dubai underwaterhotelSMALL

Atlantis, The Palm overlooks the lapping waters between the central fronds and crescent of The Palm, Jumeirah.
As the ultimate resort destination, Atlantis, The Palm is full of trails of discovery with vibrant entertainment and ocean-themed delights.
The world-renowned Nobu offers a fusion of Asian flavours and is a destination restaurant of celebrity status.
Santi Santamaria will feature with his signature seafood restaurant,
Ossiano. SeaFire is a sumptuous steakhouse and grill with open fire and terracotta hues.
Set within manicured aquatic gardens, the Family Pool and Royal Pool have views towards The Palm. Watersports such as windsurfing and kayaking can be enjoyed from the Atlantis beach.
Other excursions, such as deep-sea fishing can be arranged through the hotel concierge. Discover the secrets of Atlantis in a labyrinth of chambers.
Inspired by the myths of the lost continent, it will immerse you in an exotic array of sea creatures, mystical antiquities and ancient ruins.
Guest rooms are luxuriously appointed and spacious offering a truly memorable experience.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat masih menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 19,50 kilometer yakni dari Pintu Air Manggarai hingga ke Jalan T.B. Simatupang.

Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso mengatakan bahwa adanya normalisasi akan mengembalikan lebar Kali Ciliwung dan alur sungai menjadi kondisi normal, yaitu 35 meter—50 meter.

Selain itu, akan dilakukan penguatan dinding sungai, pembangunan tanggul yang dilengkapi dengan jalan inspeksi di sepanjang sisi sungai sekaligus menjadi sempadan dengan lebar 6 meter—8 meter.

“Sudah selesai [normalisasi Ciliwung] 60%, sedangkan 40% lagi apabila tanahnya sudah dibebaskan oleh Pemerintah DKI Jakarta, akan kami selesaikan,” kataya melalui siaran pers, Selasa (6/2).

Imam mengatakan bahwa normalisasi akan meningkatkan kapasitas tampung alir Sungai Ciliwung dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik.

Saat ini, kata Imam, pembebasan lahan masih menjadi kendala pemerintah dalam penyelesaian pembangunan sudetan Ciliwung yang akan mengalirkan debit banjir Sungai Ciliwung sebesar 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur.

Adapun, untuk daerah dengan permukaan tanahnya lebih rendah dari sungai, Kementerian PUPR telah menyiagakan mobil pompa untuk mengantisipasi banjir.

Saat ini, Imam mengatakan bahwa juga telah didistribusikan 5 unit pompa mobil ke beberapa titik banjir seperti Kampung Pulo Pintu 5, Kampung Pulo Pintu 2,  Kampung Pulo Pintu 3, Bukit Duri, Balekambang, dan Cawang.

Selain itu, pihaknya juga mengirimkan perahu karet, bahan banjiran seperti bronjong dan karung berisi pasir sebanyak 1.600 buah, karung kosong sebanyak 3.500 buah, dan bronjong 1.600 buah.

ets-small

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati memandang Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan penyatuan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Menurut dia, pemerintah masih dapat membenahi permasalahan-permasalahan menahun di Jakarta.

“Menurut saya Jakarta sebenarnya masih bisa dibenahi dan diselesaikan persoalannya, karena persoalan Jakarta lebih pada manajemen. Masalah banjir, macet, dan urbanisasi bisa diselesaikan,” kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Enny menjelaskan, tidak semua kota yang menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian menjadi kacau.

Contohnya seperti Tokyo (ibu kota Jepang), London (ibu kota Inggris), dan Paris (ibu kota Perancis).

Menurut Enny, permasalahan Tokyo tak jauh berbeda dengan Jakarta. Tapi pemerintah setempat mampu membuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

(Baca: Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta)

Meskipun di sisi lain, banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Seperti New Delhi dengan Mumbai (India), Kuala Lumpur dengan Putrajaya (Malaysia), dan New York dengan Washington DC (Amerika Serikat).

“Tentu itu pilihan tipe mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan bangsa kita dan efektifitas dari fungsi serta peran kota tersebut,” kata Enny.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat kajian komprehensif seelum merealisasi rencana ini. Pemerintah, lanjut dia, harus membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal. Seluruh kota berpeluang menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

“Artinya begini, faktor untuk mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota itu jangan hanya berdasarkan fakta yang sekarang ada. Pertimbangan yang digunakan harus lebih dari satu aspek,” kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa, jika rencana ini jadi terealisasi.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018.

Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan di 3 Lokasi)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta Pemandangan bawah laut memang menyimpan sejuta misteri dan keindahan tiada dua. Indahnya ragam biota laut merupakan beberapa dari segudang kecantikan yang ditawarkan oleh dunia bawah laut.

Tak masalah jika Anda tak bisa menikmatinya dengan cara diving. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk merasakan sensasi yang ditawarkan oleh alam bawah laut. Ya, solusi tersebut ialah menginap di hotel-hotel yang menawarkan pemandangan bawah laut langsung. Terbayang kan, bagaimana momen ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup Anda?

BACA JUGA
10 Gedung Bersejarah Ini Disulap Jadi Hotel Modern Nan Mempesona
Menteri Khofifah Beri Apresiasi Gusti Prana Sang Penyelamat Laut
Laut RI Bebas dari Kapal Asing, KKP Minta Nelayan Kembali Melaut

Seperti yang dilansir dari Purewow.com, berikut rekomendasi hotel di dunia yang menjanjikan pemandangan menakjubkan alam bawah laut.

1. Atlantis, The Palm – Dubai
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Selain memiliki interior mewah, hotel ini juga dilengkapi dengan dua underwater suites yaitu Poseidon dan Neptune. keduanya dilengkapi dengan ceiling menghadap ke Ambassadoor Lagoon yang merupakan rumah bagi 65.000 hewan laut diantaranya hiu, ikan pari dan jenis ikan lainnya. Kemewahan lainnya yang ditawarkan dari hotel ini ialah personal butler yang siap melayani Anda selama 24 jam serta sabun mandi dengan serpihan emas 24 karat. Mewah!

2. Resort World Sentosa – Singapura
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Tak perlu pergi jauh-jauh untuk merasakan sensasi menginap layaknya di bawah laut. Singapura hadir dengan Resort World yang hadir dengan pemandagan kamar yang menghadap ke dalam akuarium yang dihuni oleh 100.000 hewan laut, beberapa diantaranya merupakan satwa unik seperti lumba-lumba dan hammerhead shark.

3. Lime Spa – Maldives
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Maladewa terkenal akan pemandangan laut yang begitu indah. Tak ingin sekedar melihat pemandangan dari atas laut saja, sebuah spa menawarkan sensasi relaksasi yang sesungguhnya. Ruangan spa di Lime spa hadir dengan kaca-kaca yang mengelilingi ruangan di mana Anda bisa melihat ragam biota laut yang menakjubkan.

the beginning of the underwater world

underwater city SMALL

butterfly

shimizu: An Idea to Connect Vertically with the Deep Sea

Approximately 70% of the earth’s surface is covered by the ocean, and the ocean itself consists of approximately 80% deep sea.
The deep sea offers enormous potential for ensuring effective and appropriate cycles and processes in the earth’s biosphere.
Unfortunately, we have yet to make the most of this potential.
This large-scale concept seeks to take advantage of the limitless possibilities of the deep sea by linking together vertically the air, sea surface, deep sea, and sea floor.
Now is the time for us to create a new interface with the deep sea, the earth’s final frontier.

dubai underwaterhotelSMALL

Breaking free from past patterns of land development, which have focused mainly on efficiency, this plan is intended to promote true sustainability while maximizing use of the deep sea’s resources.

SHIMIZU: dream ocean deep city

dukungan bwat proyek kota bawah air Shimizu

underwater city SMALL

kandidat ocean city

kandidat ocean cityB

12 konsep desain kota di bawah laut (real sci-fi)

underwater city SMALL

long jump icon

 

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau disebut tanggul laut di wilayah utara Jakarta. Tanggul laut ini memiliki peran penting sebagai penahan banjir di wilayah Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan, kondisi penurunan muka tanah di Jakarta saat ini lebih cepat dari perkiraan. Penurunan muka tanah ini disebabkan beberapa hal, di antaranya pergerakan dasar laut, serta eksploitasi air tanah sebagai sumber air. Itu juga dipengaruhi kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global.

“Kebanyakan sumber air bersih Jakarta tidak banyak jaringan distribusi dari PDAM tapi langsung mengambil air tanah. Dan apabila dilakukan dalam jumlah yang masif sebagai akibatnya terjadi penurunan muka tanah lebih cepat daripada yang alamiah hanya karena pergerakan dasar laut,” jelas dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

BACA JUGA
Tak Ingin Jakarta Tenggelam, Proyek Tanggul Raksasa Berlanjut
10 Proyek Prestisius Indonesia dengan Investasi Terbesar
Kementerian PUPR Ingin Bentuk Unit Khusus Proyek Tanggul Raksasa
Melihat kondisi itu, keberadaan tanggul laut dinilai perlu sebagai upaya menahan banjir di Jakarta. Namun memang, untuk mewujudkan hal tersebut mesti secara bertahap.

Bambang menerangkan, sebagai tahap awal, pemerintah telah membangun tanggul pantai. Pembangunan tanggul pantai ini dilakukan di titik-titik Jakarta yang rawan banjir. Total panjang tanggul pantai 20 km dan bakal rampung dalam 2 tahun ke depan.

“Jadi kita mulai dengan tahapan pertama membangun tanggul pantai sekitar 20 km difokuskan pada daerah paling rawan sering terkena banjir rob. Paling tidak dari sekarang sampai 2 tahun ke depan mudah-mudahan tanggul 20 km selesai. Dan mudah-mudahan tanggul itu menjaga Jakarta sampai 2025,” jelas dia.

Namun, jika itu tak cukup maka diperlukan tanggul laut atau NCICD. NCICD yang digodok Bappenas berbeda dengan konsep yang ditawarkan Belanda. Bambang mengaku konsep yang ditawarkan Belanda ialah menutup wilayah pantai utara Jakarta.

“Usulan kami karena wilayah Teluk Jakarta ada mangrove, tambak, nelayan maka kita usulkan meskipun ada tanggul laut pada titik-titik tertentu ada kanal. Misalkan Kampung Nelayan Muara Angke, mungkin dilepas pantai ada tanggul yang kita pastikan nelayan bisa melaut melalui kanal menuju laut lepas Laut Jawa,” ujar dia.

Bambang menerangkan, konsep tanggul laut yang diusung Bappenas berbeda dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi 17 pulau hanya sekadar menambah daratan tidak berperan sebagai tanggul.

Bambang mengatakan, terdapat beberapa skenario terkait tanggul laut tersebut. Seperti, tanggul dengan reklamasi.

“Skenario kedua tanggulnya tanpa reklamasi, hanya tembok saja mungkin hanya dipakai untuk jalan, listrik, ataupun kereta api tapi tidak untuk suatu gedung atau tempat orang tinggal,” ungkap Bambang.

Meski demikian, dia menuturkan, untuk pembangunan tanggul laut membutuhkan biaya yang tidak murah.

“Memang yang harus jadi perhatian besaran biaya kenapa usulan Belanda mengaitkan tanggul dengan reklamasi, karena biaya membangun tanggul sendiri sekitar Rp 85 triliun tanpa pulau. Tentunya Rp 85 triliun bukan jumlah uang kecil salah satu cara adalah bagaimana pemerintah bisa kerjasama swasta,” tandas dia.

gifi

JAKARTA kontan. Calon wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2017, Sandiaga Salahudin Uno menanggapi pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta para penentang proyek reklamasi untuk menunjukkan data.

“Tentu kami hargai sikap itu, kami saat ini telah mem-follow up permintaan itu dan nanti tim saya yang akan memformulasikan data-datanya. Kami siap membicarakan hal tersebut bersama pemerintah dan masyarakat kecil untuk mewujudkan revitalisasi masyarakat pesisir,” kata Sandiaga di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).
Kata Sandiaga, kebijakan yang membuat masyarakat pesisir menjadi poros pembangunan sudah lama dicita-citakan rakyat Jakarta. “Tentu pembicaraan masalah tersebut membuat cita-cita itu semakin dekat,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan segera melakukan pembicaraan terkait kelanjutan proyek reklamasi. Ia memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang selama ini menentang reklamasi untuk menunjukkan data-data.

“Saya akan undang semua stakeholder, pihak-pihak yang selama ini menentang bisa menunjukkan data-data ilmiah, jangan hanya bicara lewat media saja. Kami juga tidak ingin negeri ini hancur, jadi jangan menuduh macam-macam,” ujarnya saat berkunjung ke kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (6/5).

(Rizal Bomantama)

dubai underwaterhotelSMALL

JAKARTA, KOMPAS.com

 Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, naik perahu karet bersama sejumlah relawannya untuk menyusuri Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (20/11/2016) siang.

Sembari mengenakan rompi pelampung, Sandi melihat-lihat kondisi di sekeliling kali Pesanggrahan hingga merasa kagum.

“Saya lihat tadi ada ikan, bagus banget sungai atau Kali Pesanggrahan ini dirawat dengan kearifan lokal. Menurut saya, semangat Babeh Idin, yang merawat kali ini, perlu diteruskan,” kata Sandi.

Babeh Idin merupakan seorang pegiat lingkungan yang aktif membentuk komunitas Sangga Buana serta mempelopori terbentuknya hutan kota di dekat kali Pesanggrahan. Pria dengan nama asli Chaerudin ini turut menemani Sandi sepanjang menyusuri kali Pesanggrahan.

Sandi sempat membandingkan kondisi Kali Pesanggrahan dengan Kali Krukut, tempat yang pernah dia datangi sebelumnya. Menurut Sandi, kondisi keseluruhan Kali Krukut lebih buruk ketimbang kali Pesanggrahan. Sampah juga lebih banyak didapati di Kali Krukut.

“Saya sudah dua kali turun lihat kali, yang ini bersih kalinya. Kalau yang pertama di Kali Krukut itu lebih parah, banyak limbahnya. Kali ini soalnya dirawat sama Babeh Idin dan komunitas Sangga Buana, komunitas binaannya Babeh,” tutur Sandi.

Pada saat bersamaan, Babeh Idin berharap Sandi dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Jakarta. Secara khusus, Babeh Idin menyinggung tentang bantuan untuk pengerukan kali Pesanggrahan dengan tetap menjaga alur kali yang berkelok-kelok.

“Kalau mau bantu kami, bantu dukungan saja, perjuangan kami itu dihargai. Enggak usah dibayar, cukup dijaga saja peradaban sungai. Kali juga jangan dipancang, maksud gue, dibantu pembersihan kali dengan memperhitungkan kearifan lokal juga,” ujar Babeh Idin.

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan, mengutarakan niatnya untuk membenahi sejumlah fasilitas yang tidak kalah penting dari sekedar pembangunan fisik di Ibu Kota.

 

Baca:
Ahok Klaim Uji Medis Pilkada Bantah Tudingan Haji Lulung
Sandiaga Bertemu Anak Yatim, Bawaslu Imbau Tidak Kampanye 
Ditanya Program, Begini Jawaban Cagub DKI Agus Yudhoyono

“Kami akan teruskan semua bangunan-bangunan fisik, tapi yang tidak kalah penting kami ingin bangun budayanya, kami ingin bangun kualitas pendidikannya, kesehatannya,” kata Anies usai menjalani tes kesehatan di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat, Sabtu 24 September 2016.

Anies menginginkan fasilitas kesehatan publik di Jakarta seharusnya bisa setara dengan kota metropolitan terbaik di dunia. Keinginan serupa juga berlaku bagi fasilitas pendidikan umum, yang dia anggap belum setara dengan kota metropolitan dunia. “Hari ini itu tidak terjadi. Hari ini belum ada,” ujarnya.

Anies kemudian membandingkan kinerja pendidikan Jakarta dengan Yogyakarta semasa masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menuturkan, saat masih mengurus pendidikan, Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 juta per tahun untuk setiap anak. Sedangkan Yogyakarta mengalokasikan Rp 500 ribu per tahun untuk setiap anak. “Tapi kinerja pendidikannya, DIY jauh lebih baik daripada DKI,” kata dia.

Atas dasar itu, Anies pun berniat untuk memperbaikinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. Langkah awal yang baru ia tempuh adalah dengan bersedia maju mengikuti pemilihan Gubernur DKI 2017.

 

Nantinya, dia ingin melihat para ibu mengantar anaknya ke sekolah, dan yakin bahwa anaknya diberi pendidikan yang baik, fasilitas, serta guru yang baik. “Sehingga mereka punya masa depan lebih baik. Kami ingin Jakarta yang lebih baik,” ujarnya.

Anies Baswedan merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia hanya menjabat selama lebih kurang dua tahun.

 

Anies terkena perombakan kabinet dan posisinya digantikan oleh Muhadjir Effendy. Anies diketahui menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda saat dilantik pada usia 38 tahun di Universitas Paramadina.

FRISKI RIANA

 ets-small

Jakarta detik- Kawasan Kemang, Jakarta Selatan dilanda banjir parah. Hingga siang tadi petugas terus menyedot air yang masih tergenang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa persoalan banjir di DKI Jakarta ialah salah satu hal yang harus jadi fokus. Hal ini disebabkan musim kemarau basah yang saat ini tengah dihadapi Indonesia karena fenomena alam La Nina.

“Makanya kita itu jangan kejebak ngomong pilgab-pilgub, pilgab-pilgub, ya. Karena persoalan kita sekarang ini salah satunya mengatasi banjir dengan anomali cuaca La Nina ini,” ujar Djarot di Auditorium Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Terkait banjir di Kemang, Djarot mengatakan sudah dilakukan pengecekan. Hasilnya didapati fakta bahwa ada tanggul yang jebol dan endapan di dasar kali Krukut dan Kali Grogol.

“Contoh seperti kemarin di Kemang, karena memang di sana kita cek ada beberapa tanggul yang jebol. Kemudian kita harus selalu (cek) sedimennya (yang) sudah sangat tinggi, kita keruk terus itu,” ucap Djarot.

“Artinya memang kita harus normalisasi Kali Krukut, Kali Grogol. Itu harus,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa Kemang sebetulnya ialah daerah resapan air. Perizinan pembangunan di sana akan diperketat lagi.

“Kemudian di sana kita harus lebih ketat lagi untuk supaya jangan sebetulnya itu kan salah satu daerah resapan, daerah ruang terbuka hijau, untuk permukiman. Sekarang sudah mulai banyak alih fungsi,” ujar Djarot.

Jebolnya tanggul di Kemang, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh banyaknya bangunan yang berhimpitan di badan sungai. “Kita sudah beberapa kali tegasin bahwa supaya kalau ahli fungsi betul-betul dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian bangunan-bangunan yang berhimpitan dengan garis sepadan sungai, di atas tanggul-tanggul itu, ya jebol lah,” kata Djarot.
(Hbb/Hbb)

new-chin-year-dragon-02

Jakarta, HanTer –Reklamasi secara sederhana hanyalah proses menciptakan lahan baru di atas kawasan perairan entah itu di lautan, sungai, atau danau.

Namun, pada saat ini aktivitas tersebut perlu dipikirkan secara matang karena ternyata relatif banyak memiliki implikasi tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga aspek sosial, bahkan juga bidang politik.

Majalah internasional The Economist dalam edisi 28 Februari 2015 menyatakan bahwa negara-negara di Asia seperti memiliki hasrat yang besar untuk reklamasi yang membuat senang para pengembang.

Namun, di lain pihak, minat yang besar dari kawasan Asia untuk melakukan reklamasi juga mencemaskan sejumlah pihak karena dampaknya pada lingkungan serta komplikasi legal akibat reklamasi tersebut.

The Economists mencontohkan Singapura yang sejak merdeka tahun 1965 telah memperluas 22 persen areanya saat ini, tepatnya dari sekitar 58.000 hektare pada awal berdirinya negara itu hingga sebesar 71.000 hektare.

Bahkan, Singapura juga merencanakan menambah sekitar 5.600 hektare lagi hingga 2030. Tidak heran bila lembaga program lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa Singapura adalah pengimpor pasir terbesar di dunia saat ini.

Aktivitas pengerukan Singapura sebagaimana diketahui telah lama dipandang negatif oleh sejumlah negara tetangganya, hingga Malaysia, Indonesia, dan Kamboja, serta Vietnam juga mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor pasir.

Singapura sendiri juga mencemaskan dua proyek reklamasi besar Malaysia yang berlangsung di Selat Johor (kawasan perairan yang memisahkan kedua negara).

Tidak hanya negara-negara ASEAN, tetapi negara raksasa Asia Republik Rakyat Tiongkok juga merencanakan reklamasi di sejumlah pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan.

Reklamasi yang dilakukan negara Tirai Bambu itu dilakukan di kepulauan Spratly yang juga diklaim antara lain oleh negara Filipina dan Vietnam.

Persengketaan terkait dengan reklamasi. Pada beberapa tahun terakhir, juga menyambangi Indonesia, seperti rencana reklamasi di Teluk Benoa (Bali) dan Teluk Jakarta.

bird

Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil melakukan kajian untuk memperbaiki rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD)

“Presiden menugaskan Bappenas untuk memperbaiki perencanaan secara komprehensif sehingga pembangunan NCICD ini dapat dilaksanakan sesuai norma, aturan, kaidah-kaidah lingkungan, dan juga masalah sosial, terutama masyarakat nelayan,” kata Sofyan saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4).

Rapat terbatas Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi secara khusus membahas tentang reklamasi pesisir pantai Jakarta. Hadir dalam rapat itu, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Banten Rano Karno.

dubai underwaterhotelSMALL

Dia mengatakan, program NCICD adalah best practice di berbagai negara. Disebutkan, negara-negara seperti Belanda dan Dubai telah menerapkan pola ini untuk mengatasi ketersediaan lahan. “Ini adalah sesuatu hal yang baik. Banyak negara yang telah melakukan hal yang sama di Belanda, Dubai, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki perencanaan,” kata Sofyan.

dubai underwaterhotelSMALL

Presiden Jokowi mengatakan pengendalian sumber daya air dan lingkungan ‎di DKI Jakarta harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara harus memiliki ketahanan serta daya tahan lingkungan berkelanjutan (sustainable),khususnya dalam penyediaan kualitas air, dan mitigasi penurunan permukaan tanah.

Selain itu, Jakarta harus memiliki sarana untuk pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan pengendalian banjir. Apalagi, saat ini penurunan tanah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 7,5 hingga 12 cm. “Diperkirakan seluruh wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030 mendatang,” kata Presiden Jokowi.

Di sisi lain, kata Jokowi, sebanyak 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya dan diintegrasikan ke Teluk Jakarta. “Pembangunan pesisir di Jakarta Utara, NCICD yang sudah digagas cukup lama ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jangan dipersempit hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta,” jelas Jokowi.

Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

BeritaSatu.com

bird

Jakarta kontan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.

“Presiden tekankan proyek ini tidak dikendalikan oleh swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi. “Presiden memberi arahan dan sekaligus minta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk selesaikan planing besar, antara program Garuda Project dengan terintegrasi bersama reklamasi 17 Pulau,” kata Pramono.

Mengenai proyek reklamasi yang sudah berjalan, Pramono mengatakan akan dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan singkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan yang ada. “Dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama,” ucap Pramono.

(Imanuel Nicolas Manafe)

butterfly

JAKARTA kontan. Meski sebagian Jakarta dilanda banjir hingga Kamis (21/4) sore, sebagian kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, bebas banjir. Padahal sebelum ditertibkan, dibangun tanggul, serta jalan inspeksi, Kampung Pulo menjadi “ikon” banjir Jakarta paling ramai dikunjungi wartawan.

Pukul 17.00 Kamis sore itu, tinggi permukaan air Kali Ciliwung sudah hampir sama dengan permukaan jalan inspeksi. Arus kalinya pun deras. Tetapi tinggi tanggul setinggi semeter lebih di sepanjang ruas Kampung Pulo, mencegah air kali tumpah ke jalan inspeksi.

“Sebelum dibangun tanggul, permukaan air kali setinggi itu, sudah membuat rumah rumah di pemukiman yang paling rendah seperti yang tampak di tepian jalan inspeksi ini sekarang, tinggal kelihatan separuhnya saja,” Ketua RT 5 RW 3, Dadang sambil menunjuk deretan rumah berlantai dua.

Hari itu, rumah warga di tepi jalan inspeksi, hanya tergenang air sekitar 50 sentimeter. “Genangan air di situ berasal dari hujan lokal, sedang air pasang di Kali Ciliwung berasal dari air hujan yang jatuh di Bogor,” tutur Ronny (33) petugas mesin pompa Sudin PU Tata Air Jakarta Timur saat ditemui disela kerjanya, mengontrol mesin pompa air, kemarin. Menurut dia, permukaan air Sungai Ciliwung mulai naik sejak pukul 15.00.

Dadang menambahkan, genangan terjadi karena mobil pompa air datang terlambat. “Baru datang (Kamis) jam 07.00 tadi. Biasanya ngga ada genangan di pemukiman. Karena petugas terlambat datang, pintu air juga terlambat ditutup sehingga air dari Kali Ciliwung yang sedang naik, masuk ke pemukiman penduduk,” papar Dadang.

Menurut dia, sejak tanggul selesai dibangun, sudah enam kali Kali Ciliwung pasang karena hujan lebat turun di Jakarta dan Bogor. Meski demikian, Kampung Pulo tak lagi tergenang apalagi banjir. Genangan baru terjadi hari itu saja karena mobil pompa datang terlambat. “Tapi petugasnya tanggap kok. Begitu kita telpon langsung datang. Mobil pompa memang biasanya diparkir di sini. Tapi karena petugas kemarin libur, mobil mereka bawa pulang,” lanjut Dadang.

Dia mengatakan, sebelum mobil pompa datang, genangan air di pemukiman mencapai 80 sentimeter. Air mulai menggenangi rumah warga  sampai 50 sentimeter pada pukul 07.00 setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 22.00.

Dadang mengatakan, saat ini Pemprov DKI sedang menyiapkan memasang saluran air di tepi pemukiman, serta rumah pompa air. Kelak, air hujan maupun air limbah rumah tangga yang tertampung di saluran air, disedot dan dibuang ke Kali Ciliwung.

“Kalau rumah pompa sudah jadi, truk mesin pompa air ngga perlu datang lagi. Rumah pompa berfungsi, saluran air selesai dibangun, Kampung Pulo dijamin bebas genangan. Apalagi banjir. Dah lupa tuh. Wahahahahaha…” kata Dadang senang.

Sore itu Dadang dan belasan warga duduk duduk di atas deretan beton beton saluran air yang masih menunggu dipasang. Beberapa anak bermain sepeda. Meski demikian masih ada beberapa anak lain memilih bermain air di genangan air yang ada di gang pemukiman. (Windoro Adi)

ezgif.com-resize

JAKARTA okezone- Hujan deras yang mengguyur Kota Jakarta sejak semalam menyebabkan beberapa daerah di Jakarta tergenang air. Kondisi ini mengharuskan PT PLN (persero) mematikan sejumlah aliran listrik di Jakarta.

“Demi keamanan dan keselamatan pelanggan, PLN memutus aliran listrik dengan memadamkan gardu Distribusi,” papar Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan, Distribusi Jakarta Raya‎ PLN Mambang Hertadi dalam keterangan resminya, Kamis (21/4/2016).

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan PLN memadamkan aliran listrik. Berikut daftarnya:

1. Gardu Distribusi tergenang air

2. Wilayah perumahan pelanggan tergenang air

3. Gardu dan perumahan pelanggan tergenang air

4. Gardu induk tergenang air

(Baca: Daftar Kawasan yang Mati Listrik di Jakarta)Dia mengatakan, PLN akan menormalkan listrik kembali apabila instalasi di sisi PLN maupun pelanggan sudah benar-benar kering dan siap. (kmj)

(rhs)

 ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.

“Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan,” tutur Susi saat menjadi narasumber utama dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, Rabu malam (13/4).

Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.

Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.

“Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan,” imbuh Susi.

Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.

Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.

Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.

“Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan,” tandas Susi.

Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.

Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.

Kesepuluh pulau tersebut adalah:

– Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
– Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
– Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
– Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
– Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

– Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

(Hilda B Alexander)

2e615-padi2bkapas SMALL

ezgif.com-resize

Jakarta detik – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (11/4) kemarin memenuhi undangan Komisi VII DPR RI untuk membahas isu strategis bidang LHK terkait reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta. Dalam pertemuan itu, Siti pun menjelaskan kronologis pemberian izin reklamasi pantura Jakarta tersebut.

Siti mengatakan, gagasan pengembangan kawasan pantura Jakarta tersebut telah dimulai sejak tahun 1994. Melalui studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pantura kemudian dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003.

“Hasil studi ketidaklayakan Amdal Pantura yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, kemudian digugat oleh enam pengembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN tanggal 11 Februari 2004 mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 mengenai ketidaklayakan lingkungan Amdal Pantura, batal demi hukum,” kata Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (12/4/2016).

Atas putusan ini, lanjut Novrizal, Kementerian LHK kemudian melakukan upaya hukum banding yang diterima Panitera PTUN pada Agustus 2004. MA kemudian mengabulkan permohonan kasasi, yang kemudian diajukan PK oleh pengembang dan KLH dikalahkan.

“Berkaitan dengan pencabutan SK MenLH nomor 14 tahun 2003, maka reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta kemudian tetap dilaksanakan oleh pengembang dengan membuat studi Amdal secara parsial. Serta dinilai oleh Komisi penilai Amdal Provinsi DKI,” kata Novrizal.

“Sejak itu tidak ada lagi interaksi KLH dalam urusan tersebut, mengingat otoritas Amdal ada pada Pemda DKI Jakarta,” tambahnya.

Untuk mengurai benang kusut reklamasi Pantura Jakarta, kata Novrizal, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal kepada Komisi VII DPR RI. Pertama, dengan mempertimbangkan wilayah reklamasi bagian barat dan bagian timur, maka Amdal tunggal per pulau perlu diperkuat dan dianalisis secara majemuk, regional dan terpadu melalui penajaman Rapid Analisis KLHS 2012-2030 yang sudah dibuat oleh Pemda DKI.

“Untuk itu Menteri LHK akan meminta laporan dari Gubernur DKI dan akan mendukung dengan penambahan substansi kajian lingkungan di setiap Zonasi (Barat, Tengah dan Timur) yang terkait dengan Pemda Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk penajaman dan penyempurnaan KLHS Pantura,” jelas Novrizal.

Selanjutnya, hasil penyempurnaan dan penajaman KLHS akan menjadi masukan bagi pengaturan Detail Tata Ruang, penyempurnaan RKL RPL bagi rencana kegiatan yang memiliki Amdal (Pulau N/Pelindo) dan menjadi dasar bagi proses Amdal bagi kegiatan yang sedang atau belum memiliki Amdal.

“Terhadap Amdal yang sudah disetujui oleh otoritas masing-masing, akan dilakukan second line supervisi dengan cara dilakukan review Amdal oleh KLHK atau law enforcement menurut kebutuhan, sesuai dengan Pasal 73 UU 32 Tahun 2009,” katanya.

Menteri LHK juga mengusulkan penegasan tentang ketentuan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah negara yang pemanfaatan atau pengelolaan dengan melibatkan pihak ke-3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan atau mekanisme konsesi/ perizinan. Menteri Siti juga mengusulkan untuk diaktifkan kembali badan pengendali pengembangan pantura yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam rangka pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reklamasi pantura serta penataan kawasan pantura, sebagaimana diatur Pasal 5 Kepres 52 Tahun 1995.

“Menteri LHK akan berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang otoritas reklamasi sesuai dengan UU 27 tahun 2007. Serta konsultasi dengan Mendagri terhadap prosedur judicial preview Rancangan Perda yang sedang dibahas oleh DPRD DKI sesuai UU 23 tahun 2014,” jelas Novrizal.

(jor/fiq)

2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA okezone- Tersangka kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah (Raperda) Teluk Jakarta, M Sanusi menyebutkan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pernah bertemu pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Pertemuan tersebut disampaikan Krisna Murthi selaku kuasa hukum Sanusi. Sanusi yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menceritakan, tutur Krisna, pernah ada pertemuan Aguan dengan Balegda dan Bamus DPRD DKI Jakarta. Tapi kapan, di mana, dan detil isi pertemuan tidak diketahui Krisna.

“Jadi begini, kalau Bang Uci (Sanusi), ada pertemuan itu Pak Aguan dengan pimpinan Baleg, dengan pimpinan bamus, betul. Tapi ketika berbicara mengenai Raperda, ini kan bukan domain bukan kewenangan Bang Uci, Bang Uci keluar dari situ,” kata Krisna saat dihubungi Sindo.

 

Jadi, dia mengklaim, ada informasi yang dihembuskan pihak-pihak tertentu bahwa Aguan memberikan kepada anggota dan pimpinan baleg dan bamus untuk mengesahkan dua Raperda reklamasi dalam paripurna. Karena paripurna beberapa kali gagal maka jelas tidak ada koneksitas antara Aguan dengan Sanusi.

Krisna membantah, bahwa Sanusi lebih dahulu menelefon untuk meminta duit dari Aguan sebelum menerima suap dari tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja.

“Enggak ada, enggak ada. (bertemu Aguan) justru Bang Uci lagi ngerayu ini ceritanya, bukan ngerayu sih tapi lagi kepengen minta jualan produk-produk Pak Aguan yang lagi bangun,” kilahnya.

(fmi)

bird

KOMPAS.com – Pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan, mengungkapkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya bertentangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2012.

Perpres tersebut selama ini digunakan untuk menghalalkan pelaksanaan reklamasi sebab memang memberi restu pada pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi.

“Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah,” demikian buni pasal 16 Perpres tersebut.

Alan tak menampik bahwa dari sudut pandang kewilayahan, berdasarkan perpres tersebut, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mereklamasi.

Hanya empat pulau di pantai utara Jakarta yang merupakan kawasan strategis nasional dan berada di bawah kewenangan kementerian, yaitu Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari. Sisanya berada di bawah kewenangan pemerintah DKI.

Namun demikian, Alan mengajak untuk melihat hal lain yang sebenarnya juga terungkap pada Perpres tersebut, tentang syarat-syarat dilaksanakannya reklamasi.

Ayat 4 Perpres itu berbunyi, “Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.”

Aspek teknis diantaranya adalah hidrooseanografi yang meliputi arus laut dan sedimen. Aspek lingkungan diantaranya kualitas air. Aspek sosial ekonomi diantaranya terkait mata pencaharian dan potensi konflik.

Dari aspek lingkungan, berdasarkan kajian Dannish Hydraulic Institute (DHI), lembaga yang dikontrakl khusus oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2011, reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan.

“Berdasarkan kajian 17 pulau sekaligus, bukan pulau per pulau, reklamasi akan mengakibatkan perlambatan arus,” kata Alan ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2016).

Lambatnya arus berakibat pada banyak hal. Arus berperan “mencuci” material di suatu perairan. Arus yang lambat berarti kemampuan “cuci” juga berkurang sehingga akan mengakibatkan akumulasi material di sekitar pulau reklamasi.

Material tersebut bisa berbagai macam. Pertama adalah sedimen yang berasal dari perairan darat. Akumulasi sedimen, atau sedimentasi, akan mengakibatkan penyumbatan. Air dari darat akan sulit masuk ke laut. Ini berpotensi menimbulkan limpasan.

Kedua adalah material organik. Meskipun bisa bersifat “menyuburkan” perairan, material organik bisa bersifat toksik bila berlebihan. Akumulasinya akan menyebabkan kematian ikan.

Akumulasi material organik juga akan memicu pertumbuhan alga beracun. Bom populasi alga memang umum terjadi di perairan. “Tapi reklamasi akan meningkatkan peluangnya,” kata Alan.

Yang paling berbahaya adalah material berupa logam berat. Perairan utara jakarta sudah terkenal dengan kandungan logam beratnya. Jika arus melambat, logam berat yang terakumulasi di perairan utara Jakarta makin tinggi.

Dalam kesimpulan laporannya, DHI menyebutkan bahwa reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan dan sejauh ini belum ditemukan cara untuk memitigasi beragam dampak tersebut.

DKI Jakarta memang telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, hasil AMDAL itu mudah didebat.

DKI Jakarta hanya melakukan kajian AMDAL pulau per pulau. Dengan cara tersebut, dampak akumulasi dari reklamasi tak akan terlihat.

“Bertentangan tidak dengan Perpres Nomor 122 tahun 2012 kalau begitu? Menurut saya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan ya reklamasi Teluk Jakarta bertentangan,”

Secara sosial, reklamasi juga berpotensi menimbulkan konflik karena ada sekitar 18.000 nelayan yang hidup di pantai utara Jakarta.

Memang, gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah menyampaikan rencana untuk memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu. Tapi Alan mengatakan risiko sosial tetap ada dan belum dikaji.

Secara ekonomi, reklamasi memang bisa jadi menguntungkan. “Namun menguntungkan siapa? Hanya DKI Jakarta saja, kan? Bagaimana dengan cita-cita membangun wilayah lain menjadi pusat ekonomi baru,” kata Alan.

Alan mengajak untuk menyudahi rebutan wewenang dalam soal reklamasi dan melihat dampak nyata yang mungkin terjadi. Ia juga sekaligus meminta Presiden Jokowi bertindak dan membuktikan komitmennnya pada laut.

“Kasus tangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan ribut-ribut ini adalah momen yang tepat untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta dan memperbaiki tata kelola pesisir dan laut,” tegas Alan.

“Bukankah presiden Jokowi sendiri yang dulu mengatakan kita sudah lama memunggungi laut? Inilah saatnya membuktikan.”

long jump iconkabel d gorong2 2016

Kabar24.com, JAKARTA – Setelah sempat dicurigai adanya aksi sabotase, akhirnya terungkap bahwa bertruk-truk sampah kabel bawah tanah di wilayah Jalan Medan Merdeka adalah hasil kerja pencuri.

Petugas Polda Metro Jaya meringkus enam pencuri kabel bawah tanah pada saluran air di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

“Jadi ini bukan sabotase tapi sindikat spesialis pencurian kabel,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Tito menuturkan pencurian kabel bawah tanah itu menyebabkan aliran air tersumbat sehingga menimbulkan banjir di kawasan Istana Kepresidenan dan sekitarnya.

Tim Khusus pimpinan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiyono menangkap empat pelaku di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat.

Sedangkan dua tersangka diamankan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat dengan status sebagai terpidana kasus pembobolan rumah kosong.

Diungkapkan Tito, pelaku menjalankan modus menggali tanah untuk mencuri kandungan kabel pada saluran pembuangan air itu.

Sama halnya, seperti sindikat pencurian toko emas yang menjalankan modus dengan cara menggali tanah untuk masuk ke tokonya.

Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan pelaku akan mencari kabel yang telah terpotong selanjutnya mengambil logam.

rose KECIL

TEMPO.COJakarta – Banjir masih menggenangi beberapa daerah di Ibu Kota hingga pagi ini, Sabtu, 5 Maret 2016. Di Jakarta Selatan, banjir masih menggenang di beberapa wilayah, seperti yang tertulis pada akun Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

“Pkl 5.40 Kondisi #banjir 40-60 cm di Kel. Bukit Duri, Jakarta Selatan,” cuit akun @BPBDJakarta sekitar sejam yang lalu.

Selain di Bukit Duri, banjir juga menggenangi Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dengan ketinggian hingga 100 sentimeter di RT 006 RW 08. Keadaan serupa juga terjadi di Kelurahan Rajawati dan Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Hanya, ketinggian air di dua kelurahan ini lebih rendah, sekitar 30-50 cm.

Genangan di wilayah itu terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung. Hujan deras yang turun di wilayah Puncak, Bogor, Jumat kemarin, membuat Bendung Katulampa naik hingga siaga 2.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diguyur hujan seharian penuh. Dari pantauan BMKG, suhu Ibu Kota berkisar 24-32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 70-98 persen.

BMKG memprediksi semua kawasan Jabodetabek diguyur rata oleh hujan sejak pagi. Wilayah Jakarta Timur, Depok, dan Bogor diprediksi mengalami hujan ringan. Sedangkan wilayah lain, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, dan Bekasi, diprediksi hujan sedang.

Hujan mulai mereda di Jabodetabek pada malam hari. BMKG memperkirakan hanya dua wilayah yang masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yakni Depok dan Bogor. Sedangkan wilayah lain diprediksi berawan.

INGE KLARA SAFITRI

JAKARTA (Pos Kota) – Tumpukan gulungan kulit kabel ditemukan petugas Satgas Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat, di dalam saluran air di seputar kawasan Patung Kuda, Gambir, Senin (29/2). Gulungan kulit kabel yang sengaja dibuang orang tak bertanggungjawab itu, juga diduga menjadi penyebab genangan saat hujan.

Kasudin PU Tata Air Jakarta Pusat, Dicky Suherlan mengatakan temuan tersebut didapat saat petugas melakukan pengecekan saluran air. Namun, alangkah terkejutnya saat ditemukan penyebab saluran air terhambat dikarenakan adanya gulungan kulit kabel.

“Saluran penuh dengan gulungan kulit kabel, tidak tahu asal atau pemiliknya. Yang jelas, keberadaannya menjadi menghambat aliran air hingga mengakibatkan genangan pada saat hujan kemarin,” ungkapnya. Ia menduga, gulungan kulit kabel itu sisa hasil curian.

Sementara itu, untuk membersihkan saluran air dari tumpukan gulungan kulit kabel tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 30 Satgas dibantu petugas PPSU. “Hingga tadi siang (Kemarin, red), gulungan kulit kabel sudah terangkut sebanyak 4 truk,” ungkap Dicky.

Untuk memastikan sejumlah saluran air yang ada di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, tidak tersumbat gulungan kulit kabel, pihaknya pun mengecek dan membuka sejumlah bak kontrol yang ada. “Kita juga berharap tidak ada lagi orang tak bertanggungjawab seperti ini lagi,” tegasnya. (deny/yh)

long jump icon

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin Jakarta  bebas dari banjir. Asalkan, tidak ada orang yang sengaja membuat gorong-gorong tersumbat hingga air tidak bisa mengalir.

Ahok mencontohkan beberapa wilayah langganan banjir di Jakarta yang kini tidak lagi tergenang, seperti Kampung Pulo dan Sunter. Ini, lanjut dia, merupakan usaha keras dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 cm juga enggak ada. 10 cm juga enggak ada karena pompanya sudah ok. Banyak kok, misalnya Matraman, Cawang setelah kita crossing, kamu lihat pura yang Hindu, kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” jelas Ahok, Senin (29/2).

Pemprov DKI resmi membentuk PPSU pada Mei 2015 dan aktif bekerja pada Juli 2015. Tentu, bukan hal mudah mengatasi genangan dan memperbaiki saluran di seluruh wilayah Jakarta dalam waktu singkat. Tapi paling tidak, lanjut dia, sudah ada dampak positif yang dirasakan warga.

“Untuk melacak di mana ada hambatan, kamu tahu enggak saluran penghubung di Jakarta tuh ada berapa? 13 Sungai utama, ada 1.086 belum lagi kita bikin crossing, mana bisa kita kerja hanya setengah tahun, otomatis pindah-pindah, ini kan soal pengaturan air. Sekarang gini aja logikanya, hujan di Jakarta rata enggak setiap kali? Merata sebenarnya, tapi kenapa tergenangnya pindah-pindah, karena salurannya belum rata,” kata Ahok.

Pada bagian lain, Ahok memerintahkan aparat  agar Pintu Air Manggarai terus dibuka. Sehingga saat ada kiriman air dari hulu, air tidak menggenangi permukiman warga.

“Pintu Air Manggarai itu seharusnya buka terus, nggak ada kata ditutup. Karena kita nggak ada lagi pelayaran sungai,” katanya.

Menurutnya, jika di Bendung Katulampa siaga 3 ke atas, dan Pintu Air Manggarai ditutup, justru akan membuat sebagian titik akan banjir. Padahal debit air dari hulu tidak bisa dihentikan.

“Begitu air dari Katulampa mengalir masuk Jakarta tidak bisa ditahan. Terus kenapa Manggarai iseng kamu tutup, kalau ditutup air datang, terus di buka, byarrr, tenggelam Jakarta,” ucapnya.

Diperlukan teknik pengaturan air yang benar dalam mengendalikan banjir di Ibukota. Aliran dari Pintu Air Manggarai tidak melulu harus ke Kanal Banjir Barat (KBB), tetapi juga bisa mengalirkan ke Ciliwung Kecil.

“Manggarai itu tidak semuanya harus ke KBB, bisa dialirkan ke Istiqlal, Hayam Muruk, Gajah Mada terus ke Waduk Pluit. Itu harus dibagi aliran airnya,” tandas nya.(John)

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam membuat beberapa jalan Ibu Kota terendam banjir. Salah satunya di jalan depan Mal Ciputra, Grogol, Jakarta Barat, dan Jalan Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Tempo, Ahad, 28 Februari 2016, ruas jalan Grogol Petamburan, tergenang banjir setinggi 20 sentimeter. Genangan tersebut menghambat beberapa kendaraan roda dua dan empat sehingga menimbulkan kemacetan. Bahkan tidak sedikit sepeda motor yang harus menepi karena mogok.

Sementara di sepanjang Jalan Tubagus Angke, tepatnya di depan Mapolsubsektor Jelambar juga terdapat genangan air setinggi 50 sentimeter yang menyebabkan kemacetan hingga sekitar 60 meter.

Kepala Subbidang Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Harry Tirto Djatmiko mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga pukul 06.00 terjadi genangan dan beberapa pohon tumbang di beberapa ruas Ibu Kota.

Berikut data sementara genangan dan banjir di Jakarta Barat:

1. Pukul 04.00 WIB, #Banjir : Kampung Pedongkelan, RT 011 RW 013, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air : 10–20 sentimeter.
2. Pukul 04.33 WIB, #Genangan : Jalan Cendrawasih 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 10 sentimeter.
3. Pukul 04.34 WIB, #Genangan : Jalan Nuri 4, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 10 sentimeter.
4. Pukul 02.00 WIB, #Banjir : Perumahan Taman Cosmos Blok G, H, L, M, RT 01 RW 02, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 40 sentimeter. Penyebab: imbas meluapnya air Kali Sekertaris akibat pompa kurang berfungsi.
5. Pukul 05.37 WIB, #Genangan : Perempatan Joglo arah Pos Pengumben, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 20 sentimeter.
6. Pukul 05.43 WIB, #Banjir : Di Kampung Bali, RT 09 RW 04, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat . Ketinggian 20–40 sentimeter, akibat hujan deras, belum ada pengungsi.
7. Pukul 04.03 WIB, #Banjir : Perumahan Citra Blok D, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
8. Pukul 04.36 WIB, #Banjir : Jalan Semanan, RT 001 RW 07, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
9. Pukul 05.02 WIB, #Banjir : Di Area RSUD Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 30 sentimeter.
10. Pukul 05.27 WIB, #Banjir : Di Jalan Bojong Raya, Rawa Buaya, Jakarta Barat. Ketinggian 20 sentimeter.
11. Pukul 05.48 WIB, #Banjir : Di Pertigaan Menceng, menuju Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian 30–50 sentimeter.
12. Pukul 06.03 WIB, #Genangan : Di lajur 3 sepanjang 100 meter di KM 03.400 ruas tol Janger arah ke Tomang dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
13. Pukul 06.08 WIB, #Genangan : Di lajur kanan sekitar 150 meter dari exit pintu tol Kedoya dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
14. Pukul .04.30 WIB, #Banjir : Kampung Duri Kosambi, RT 006-10 RW 05, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan ketinggian lebih-kurang 50 sentimeter.
15. Pukul 06.25 WIB, #Banjir : Di Jalan Srengseng, (depan SDN 05, RT 006 RW 01) Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan ketinggian 15-30 sentimeter.
16. Pukul 06.34 WIB, #Banjir : KFT Cengkareng Barat, Cengkareng, ketinggian 40–70 sentimeter. RW 10 Cengkareng Barat, ketinggian 20–70 sentimeter; Pengungsi di Masjid Almukarobin, Jumlah : 60 Jiwa. Sedangkan kondisi di RW 09 ketinggian 30-80 sentimeter. Pengungsi di Masjid Baitul Amal berjumlah 40 keluarga atau 96 jiwa. Rencananya, RW 09 dan 10 akan buka dapur mandiri besok hari.
17. Pukul 06.09 WIB, #Banjir : Di kawasan Utan Jati, RT 002 RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
18. Pukul 06.47, #Banjir : Di permukiman warga di Pesing RT 013 RW 02, Kedoya Utara, Jakarta Barat, dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
19. Pukul 06.54 WIB, #Genangan : di Depan Esa Unggul tol Tomang dari arah Tangerang dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter.
20. Pukul 06.57 WIB, #Genangan : Di depan McDonald, Jalan Panjang, Perumahan Green Garden. Ketinggian 10–30 sentimeter.
21. Pukul 07.24 WIB, #Banjir : Permukaan kali Mookevart, Cengkareng Drain, dan Kali Angke Tinggi: Jalan Rawa Buaya, 50-100 sentimeter.
22. Jalan Dharma Wanita 1, 2 , 3 ,4, dan V 50-100 sentimeter
23. Jalan H Mukri RW 012-02 50-100 sentimeter
24. Pulo Nangka RW 02 50-100 sentimeter
25. Jalan H. Jairi 50 -100 sentimeter
26. Jalan Bambu Betung, Bambu Ori, Bambu Ori. Ketinggian 50-80 sentimeter.

ABDUL AZIS

long jump icon

Jakarta kontan. Banjir seolah memiliki jadwal kunjungan rutin di wilayah Jabodetabek, khususnya ibukota Jakarta.

Masih segar dalam ingatan, periode Februari hingga Maret tahun lalu banjir kembali datang ke Jakarta bahkan ikut menyambangi istana Presiden di kawasan Medan Merdeka Barat.

Bagaimana dengan tahun ini?

Mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov DKI, per 16 Februari 2016, sudah terjadi 14 kejadian banjir yang terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Bandingkan dengan Februari tahun lalu ketika hanya terjadi 8 kejadian banjir tersebar di berbagai wilayah kota Jakarta.

Karena bulan Februari belum selesai, maka masih sangat mungkin angka ini terus bertambah.

Sedangkan untuk bulan Januari, terjadi penurunan kejadian banjir cukup signifikan, dari 28 kejadian tahun lalu menjadi 10 kejadian tahun ini.

Pihak Pemprov DKI mengaku sudah bekerja keras dalam mengantisipasi kedatangan banjir tahun ini.

Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI, mengklaim, hingga pertengahan Februari 2016, wilayah yang terendam banjir jauh menurun dari periode yang sama tahun lalu.

“Selain menurun titik banjirnya, lokasi seperti Kampung Pulo saat ini air lebih cepat surut. Biasanya butuh 16-24 jam, sekarang kurang dari 9 jam,” ujarnya kepada KONTAN.

Berkaca pada kejadian tahun lalu, salah satu problem utama yang menyebabkan Jakarta kebanjiran cukup parah adalah tidak berfungsinya pompa air.

Kini dari 451 pompa air, hanya 21 unit yang rusak.

“Jumlahnya yang rusak relatif kecil dari total pompa yang ada,” ujarnya. Pihaknya juga masih terus memperbaiki sisa pompa air yang belum berfungsi.

Namun begitu, Jakarta tetap harus waspada, mengingat prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa banjir dengan skala besar bisa terjadi mulai minggu ketiga Februari hingga awal Maret.

“Itu skenario terburuk dan kita harus tetap waspada,” ujarnya.

long jump icon

Jakarta detik – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak tinggal diam mengatasi genangan dan banjir di Jakarta. Dia mencontohkan hasilnya, Kampung Pulo yang sebelumnya langganan banjir dinyatakan sudah bebas genangan.

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 centimeter (air genangan) juga enggak ada, 10 centimeter juga enggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurutnya hal itu disebabkan pompa air yang sudah bekerja baik menyedot dan mengalirkan genangan. “Bukan berkurang (genangannya), tapi enggak ada air,” ucap Ahok.

Selain di Kampung Pulo, Ahok juga menyatakan kawasan Pura Hindu di Rawamangun Jakarta sebagai contoh keberhasilannya mengatasi genangan. “Banyak kok, misalnya Matraman-Cawang setelah kita crossing (saluran airnya). Kamu lihat Pura Hindu,” katanya.

Sama halnya dengan lokasi lain, Sunter di Jakarta Utara misalnya. “Kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” kata Ahok.

Yang penting, kata Ahok, jangan lagi ada yang menyengaja membuat aliran air tersumbat. Hal ini pernah ditengarai Ahok menjadi biang keladi banjir Jakarta pada waktu lampau.
(dnu/hri)

long jump icon

INILAHCOM, Jakarta – Jelang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Indonesia kekurangan insinyur. Rasionya, dari satu juta penduduk, jumlah insinyurnya cuman 3.000 orang.

Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah insinyur di Indonesia yang 3.000 orang itu, sangatlah kecil. \\\”Rata-rata negara di Asean punya 4.000 insinyur tiap sejuta penduduk,” kata Hermanto dalam diskusi akhir tahun di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Angka ini, kata Hermanto, menunjukkan Indonesia kekurangan jumlah insinyur. Dikhawatirkan, jumlah ke depan, trennya terus berkurang.

Diakui Hermanto, minat pelajar Indonesia untuk menjadi insinyur, sangat rendah. Untuk itu, perlu dibangun strategi khusus untuk mendorong minat masyarakat menjadi insinyur.

Usul Hermanto, harus ada project yang baik terkait rekam jejak para insinyur  Indonesia, semisal membuat museum pengembangan. “Nantinya kita akan memberitahukan bagaimana pengalaman membangun Jembatan Suramadu, atau MRT (Mass Rapid Transit),” kata Hermanto.

“Atau bagaimana kita membuat proyek yang menembus Sungai Ciliwung atau Banjir Kanal Timur, tanpa mengganggu aktifitas di atasnya,” lanjut Hermanto. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2263812/celaka-tigabelas-indonesia-kekurangan-insinyur#sthash.9riNit6E.dpuf

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjanji akan membangun tanggul untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta Utara. “Kami akan banyak membangun tanggul untuk tahun baru ini,” kata Ahok, Jumat, 1 Januari 2016.

Ahok mengakui saat ini banjir di Jakarta memang masih belum bisa teratasi seluruhnya. Namun dia memastikan beberapa wilayah, seperti di aliran tengah Jakarta, sudah terbebas dari banjir.

“Aliran tengah. Insya Allah, enggak banjir, seperti yang bisa dilihat sekarang dan saya jamin Waduk Pluit beres,” katanya.

Tidak hanya soal banjir, Ahok mengatakan pada 2016 pemerintah DKI akan memperbaiki akses jalan di perkampungan. “Kami akan mengaspal jalan-jalan kampung baik jalan besar maupun kecil,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengancam akan memecat lurah yang tak melayani warga Jakarta dengan baik. “Pokoknya 2016 seluruh jalan di kampung harus diaspal. Kalau enggak diaspal, marahin lurahnya. Saya pecat kalau tidak becus,” katanya.

ABDUL AZIS

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik perilaku warga yang masih saja membuang sampah secara sembarangan. Menurut Ahok, perilaku membuang sampah sembarangan adalah salah satu penyebab utama masalah banjir di Jakarta. “Prinsip banjir kan sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana air itu dibagi, supaya cepat merata di semua tempat,” kata Ahok saat menghadiri Lokashaba VI Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu, 14 November 2015.

Permasalahannya adalah pemerataan air ini sering kali dihadang banyaknya sampah. “Masalahnya, air jadi enggak bisa keluar, jadi ya harus dibongkar,” ucap Ahok. Kalau sudah seperti ini, menurut dia, lurah setempat bertugas membereskannya. Lurah memiliki pengetahuan akan daerahnya sendiri. Karena itu, ia seharusnya punya langkah-langkah sendiri untuk mengatasinya.

Perilaku warga Jakarta, menurut Ahok, tidak mencerminkan kepedulian akan banjir. “Kadang orang Jakarta keterlaluan, bawanya mobil bagus, buka jendela, lalu buang sampah keluar,” tutur Ahok. Ahok mengaku sering melihat kejadian seperti itu. Sampah yang dibuang kemudian akan terbawa ke got. Di sana, sampah terhambat di tali air dan menyebabkan aliran air mampet.

Perbuatan warga tersebut, kata Ahok, tidak mencerminkan perilaku warga yang beriman. “Kalau orang mengaku beragama tapi buang sampah sembarangan, berarti imannya dipersoalkan,” ucap Ahok.

Jakarta mulai memasuki musim hujan, dan beberapa wilayah diperkirakan masih rawan banjir. Menurut Ahok, semua titik rawan genangan dan banjir sudah dipantau. Tahun ini pun, tutur dia, jumlah genangan sudah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Namun Ahok meyakinkan, titik genangan yang masih ada bukan merupakan kesalahan lurah. “Rata-rata karena tali air bermasalah. Ada fiber optik, ada kabel listrik, ada kabel telepon. Masyarakat juga buang sampah sembarangan,” katanya.

EGI ADYATAMA

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kinerja Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta masih belum maksimal. Menurut dia, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto banyak alasan ketika banyak permasalahan terjadi.

“Alat beratnya banyak enggak kerja. Saya sudah bilang, kalau cuma ngeruk-ngeruk waduk, kenapa enggak kasih 23 jam alat itu untuk bekerja. Kepala dinasnya ngotot jawab, ‘Siap Pak, saya perbaiki… saya perbaiki,'” kata Basuki di Balai Kota, Senin (14/9/2015).

Basuki mengatakan, alat berat di sungai biasanya hanya aktif bekerja selama tiga jam. Alasan yang disampaikan Tri Djoko kepadanya adalah mengenai ketidakaan operator yang mengoperasikan alat berat. Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta juga beralasan kekurangan alat berat.

“Waduh, itu kan alasan-alasan saja. Lalu, ke mana ujung kalimatnya? ‘Kita sewa saja sama swasta.’ Artinya apa? Masih ada oknum yang mau dapat kick-back (komisi),” kata Basuki.

Basuki mengaku sudah tidak sabar dengan perilaku Dinas Tata Air DKI Jakarta. Terlebih lagi, musim penghujan segera tiba.

Tahun ini, DKI juga sudah menerapkan e-budgeting serta e-musrenbang. Jika harga satuan alat yang akan dibeli sudah ada di dalam e-catalogue LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sudah boleh melaksanakan lelang terlebih dahulu. Dengan demikian, begitu APBD disahkan, SKPD bisa langsung menyerap dana anggaran.

“Saya enggak sabar kalau (saluran air) baru diperbaiki bulan Desember. Ini kan gendeng. Lama-lama saya bisa marah ini. Kalau ada anak buah yang enggak mau menurut, ya dipecat saja, dijadikan staf. Kalau masih enggak mau, terpaksa kadis-nya yang saya copot. Enggak ada pilihan karena Jakarta bisa banjir lagi,” kata Basuki.

long jump icon

Merdeka.com – Kodam Jaya memberikan bantuan alat filter air untuk warga Kelurahan Bidara Cina di pinggir Kali Ciliwung, Jakarta Timur, hari ini. Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo mengharapkan warga Bidara Cina memanfaatkan potensi sungai Ciliwung yang kini sudah dinormalisasi oleh Pemerintah DKI Jakarta.

“Peresmian air kotor menjadi air bersih. Saya kasih contoh nanti saya minum airnya. Sekaligus ini saya hadiahkan ke warga Bidara Cina,” kata Agus Sutomo dalam sambutannya di Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (14/9).

Agus Sutomo mengatakan, sumber air bersih tersebut berasal dari sungai Ciliwung yang telah difilterisasi terlebih dahulu. Sehingga air yang akan diminum sudah jernih dan layak diminum.

“Minimal airnya ini kualitas sama dengan Aqua,” kata dia.

Pantauan di lokasi, puluhan warga dan anak sekolah dasar mengantre untuk merasakan air minum dari sungai Ciliwung. Mereka pun mengaku tidak aneh terhadap air minum tersebut.

“Seger banget rasanya,” cetus salah satu anak SD yang sudah minum air ini.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Lawan Ahok melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri, Selasa (1/9/2015). Gubernur yang akrab disapa Ahok itu dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan polisi tersebut dibuat atas nama Lieus Sungkharisma, seorang warga Taman Sari, Jakarta Barat.

“Pelapor keberatan atas pernyataan Ahok. Kami ke sini minta Bareskrim mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok. Tak pantas diucapkan seorang kepala daerah,” ujar Ketua Gerakan Lawan Ahok, Tegar Putuhena, seusai melapor.

Pernyataan yang dimaksud adalah ucapan Ahok soal relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 21 Agustus 2015 lalu. Ketika itu, Ahok berbicara dalam salah satu acara debat di stasiun televisi swasta.

Berdasarkan transkrip, Ahok mengatakan, “Kita atasi Kampung Pulo, enggak ada lagi sejarah Kampung Pulo banjir lagi. Syaratnya apa? Kita main kasar, main keras, jual otot, enggak otak. Jakarta enggak perlu otak, otot saja. Itu urusan sampah kok, otot saja. Saya bilang kita taroh tentara saja di situ, kerja sama. Tentang,udah. Kamu galak-galakan? Galakan kitalah”.

Putu menilai, pernyataan Ahok tersebut termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, Putu tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang difitnah Ahok dalam pernyataan itu.

“Semoga bisa ditertibkan. Kami tidak mau ada kekerasan dan ancaman seperti itu,” lanjut Putu.

Dalam pelaporan, pihaknya memberikan alat bukti berupa rekaman video pernyataan Ahok saat acara debat dalam salah satu stasiun televisi. Laporan tersebut diformalkan dalam LP Nomor LP/1026/IX/2015/Bareskrim.

Saat dikonfirmasi, Ahok mengaku santai dengan laporan tersebut. Sebab, Ahok sebelumnya telah berulang kali dilaporkan ke Bareskrim Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah sering kayak begitu, dilaporin,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa malam.  Baca: Dilaporkan “Lawan Ahok” ke Bareskrim, Ini Respons Ahok.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, merupakan kawasan yang menjadi sasaran normalisasi Sungai Ciliwung. Warga yang tinggal di bantaran sungai di kawasan itu pun cepat atau lambat harus meninggalkan rumah yang sudah ditinggali sejak bertahun-tahun lalu.

Pada Selasa (25/8/2015) sore, kondisi permukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri masih ramai. Rumah-rumah masih berdiri kokoh, berjejer sepanjang sekitar 2 kilometer di tepian sungai.

Untuk lebar, rumah-rumah di sana rata-rata menjorok 8 meter-10 meter. Rumah di sana kebanyakan masih terbuat dari kayu, tetapi tidak sedikit juga yang dikokohkan dengan batu bata dan semen. (Baca: Ahok Minta Polda Pimpin Relokasi Warga Bidara Cina dan Bukit Duri)

Belakang rumah mereka langsung berbatasan dengan Sungai Ciliwung. Tak ada pembatas apa pun yang memagari rumah-rumah mereka dengan sungai.

Kondisi sungai saat itu sedang dangkal, tetapi arusnya cukup deras. Sementara itu, untuk bagian depan, rumah-rumah tersebut berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu Kecil II, sebuah jalan yang tidak terlalu luas yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil.

Warga permukiman bantaran sungai masih asyik duduk-duduk sambil bersenda gurau di pinggir Sungai Ciliwung. Penggusuran tetangganya, Kampung Pulo, menjadi perbincangan hangat mereka.

Isu penggusuran permukiman mereka pun sudah sangat santer terdengar. Namun, belum ada sosialisasi terkait penggusuran tersebut. (Baca: Relokasi Warga Akan Berlanjut)

“Belum ada sosialisasi mau digusur kapan. Kita sih sudah dengar dari TV saja. Kampung Pulo saja sudah dipindahin. Kita tunggu waktu saja,” kata Muhridin (63), warga Bukit Duri.

Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, akan ada 247 bidang di RW 10, 11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri yang akan digusur karena berada di bantaran sungai.

Rumah-rumah itu berisikan 390 kepala keluarga. “Memang belum sosialisasi akhir, tetapi pasti akan ditertibkan,” kata Mardi di Jakarta.

Ia menuturkan, sebagian kecil rumah memang memiliki sertifikat. Maka dari itu, mereka yang memiliki sertifikat akan mendapat ganti rugi uang.

Penulis : Unoviana Kartika

long jump icon

JAKARTA investor daily–  Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pekan ini, penyebab utama bencana banjir Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.

“Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase,” katanya di Jakarta, Minggu (15/2)

Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibu Kota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.

“Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi dan sebagainya itu,” kata Nirwono.

Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30% atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.

Drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan 220 mm perhari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm perhari.

“Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter,” ujarnya.

Khusus, kawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.

Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.

Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80%  kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.

Seperti di kawasan Jakarta Utara, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green garden, Grogol dan sebagainya sulit surut. Karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.

“Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah dikawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada didepan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan Giant Sea Wallapalagi Deep Tunnel,” tegasnya.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan  drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya.

“Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga,” jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung sertai sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.

“Drainase yang di pinggir jalan itu kan fungsinya untuk menampung air dipermukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase,” tuturnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix). (b1/gor)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui belum bisa mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Meski begitu, Ahok mengaku telah bekerja keras untuk membereskan banjir yang datang setiap kali musim hujan.

“Makanya pertama saya harus minta maaf kepada masyarakat. Faktanya, DKI belum bisa menyelesaikan banjir,” kata Ahok di di Balai Kota, Selasa, 10 Februari 2015. Menurut Gubernur, persoalan banjir di Jakarta sangat kompleks.

Ahok menjelaskan, wilayah Ibu Kota setiap tahun mengalami penurunan permukaan tanah. Masyarakat Jakarta pun cenderung egois. Buktinya, kata Ahok, pemerintah kesulitan membebaskan tanah di sepanjang sungai untuk proyek sodetan. “Kadang egois, tidak mau ngasih.”

Namun Ahok mafhum dengan keegoisan masyarakat ini. Sikap seperti itu, kata dia, sama dengan yang ditunjukkan warga di Waduk Pluit yang ngotot menolak pembebasan tanah. “Kami berusaha meyakinkan mereka.”

Ihwal Presiden Joko Widodo yang hendak memanggil dia ke Istana terkait dengan banjir, Ahok mengaku siap menjelaskan. “Saya lagi tunggu,” kata Ahok.

Sejak Senin pagi hingga hari ini, sebagian wilayah Jakarta dikepung banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI menyebutkan ada 49 titik genangan di seluruh Ibu Kota, termasuk kawasan Istana Negara. Ada kemungkinan genangan akan bertambah sebab hujan masih mengguyur Jakarta sampai Selasa pagi ini.

ERWAN HERMAWAN

underwater city SMALL

JAKARTA. The Indonesian Forum for the Environment (Walhi) has revealed that almost all reclamation projects in Indonesia, including projects in Jakarta, Bali and Makassar, have violated bylaws on zoning of coastal areas and small islands.

The environmental group says  there are currently 14 reclamation projects in the country: Four projects have been completed, four are underway and the remaining six projects are still in the pipeline.

“The Tangerang reclamation plan is the gravest, as it is aiming to reclaim 7,500 hectares of land,” Walhi campaign manager Edo Rakhman said in a discussion in Central Jakarta on Wednesday.

“However, public attention has tended to focus on reclamation projects in Jakarta, Bali and Makassar, because those cities are categorized as national strategic zones.”

According to Walhi, the ongoing Jakarta and Makassar projects will cover 5,100 ha and 4,000 ha, respectively. Two other projects are taking place in Palu, Central Sulawesi, of 24.5 ha, and in Balikpapan, East Kalimantan, of 5,130 ha.

Meanwhile, the Bali project, which is still at the planning stage, will cover 700 ha. Reclamation is also planned in Kendari (17.5 ha), Lombok (1,250 ha), Bitung (2,000 ha) and South Aceh (6,305 ha).

“Almost all of the reclamation projects are problematic as they are going on without the presence of or contradict bylaws on zoning of coastal areas and small islands,” Edo said.

He added that the Makassar reclamation project involved at least 14 companies, including Ciputra Group. Through its subsidiary, PT Ciputra Surya, the group is working together with PT Yasmin Bumi Asri to form a joint venture, Ciputra Yasmin, to develop CitraLand City Losari Makassar.

Meanwhile, the Bali reclamation project began on December 2012 when the island’s governor granted private investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) permission to develop and reclaim Benoa Bay as part of an integrated tourist development area.

On the other hand, the Jakarta reclamation project was initially a part of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) plan, more popularly known as the Great Garuda, which aims to build a seawall to keep water out of the city and to help slow subsidence.

The land reclamation was later taken over by the Jakarta city administration, involving the construction of 17 artificial islets developed by private companies off the north coast of the capital.

Kenzo, another researcher at Walhi, said the Jakarta reclamation project would damage the coast and harm the ecosystems of nearby islands. (Elly Burhaini Faizal)

 

new-chin-year-dragon-02

Liputan6.com, Jakarta – Eksploitasi pasir laut di Teluk Jakarta dan gugusan Kepulauan Seribu telah mengakibatkan 6 pulau tenggelam sejak periode 1913-1999. Ironisnya, penambangan pasir itu diperuntukkan bagi pembangunan proyek reklamasi maupun infrastruktur, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aulia Riza Farhan mengatakan, Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dikenal sebagai ‘Sheltered Intra Archipelagic Seas’ dan bagian dari ‘Stable Geo Syncline’ dengan pengaruh alam yang sangat minim.

Hanya saja, maraknya penambangan pasir untuk kebutuhan membangun pulau buatan dan proyek infrastruktur telah melenyapkan beberapa pulau dalam kurun waktu 86 tahun di Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Berdasarkan bukti dan pengamatan 1913-1999, sudah ada 6 pulau di Kepulauan Seribu yang hilang akibat penambangan pasir laut. Karena pasir disedot,” ujar Aulia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (6/5/2016).

Adapun enam pulau yang tenggelam itu, antara lain, Pulau Rotterdam atau nama lainnya Pulau Ubi Besar, Pulau Schiedam atau Pulau Ubi Kecil, Pulau Enkhuizen atau Pulau Nyamuk Kecil, Pulau Leiden atau Pulau Nyamuk Besar, Pulau Dapoer atau Pulau Dapur, serta Pulau Haarlem atau Pulau Ayer Kecil.

“Pulau hilang akibat penambangan pasir untuk bangun Bandara Soetta,” tegas Aulia.

Dia mengungkapkan, Indonesia khususnya DKI Jakarta pasti tidak berharap lagi akan mengulang sejarah kelam yang sama dengan kehilangan pulau-pulau cantiknya. Ancaman itu bisa kembali terjadi akibat eksploitasi pasir laut untuk proyek reklamasi 17 pulau seluas 5.113 hektare (ha) di Pantai Utara Jakarta.

“Apa kita mau kehilangan lagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu karena reklamasi ini?,” ucapnya.

Dijelaskan Aulia, hasil analisa satelit AIS, ada 6 lokasi penyedotan pasir oleh kapal pengangkut pasir untuk kebutuhan reklamasi 17 pulau, yakni Sebelah Utara Pulau Tunda, Banten; Sebelah Selatan Pulau Tunda; dan sekitar perairan Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Lokasi pengambilan pasir di Pulau Tunda, di bagian Utara dan Selatan (ada 3 lokasi). Kalau di Kepulauan Seribu, ngambil pasirnya di dekat Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut,” ujarnya.

Diakui dia, kapal-kapal pengangkut pasir menyedot pasir dari dasar laut di dekat pulau-pulau tersebut. Menggunakan sambungan pipa-pipa besar, kapal itu dapat langsung mengambil dan menyalurkan pasir tersebut ke lokasi reklamasi apabila jaraknya dekat. Jika jauh, kapal akan mengangkutnya sambil bergerak, layaknya vacum cleaner.

“Jadi bisa dibayangkan kalau dalam 360 hari, mereka sedot pasir selama 250 hari dan ratusan ribu kubik, itu lama-lama pulau bisa amblas dan akhirnya hilang. Yang berpotensi tenggelam ada 4 pulau, Pulau Tunda, Pulau Bidadari, Pulau Rambut, dan Pulau Untung Jawa,” tegas Aulia. (Fik/Ndw)

gifi

rtrw tangerang kab 2011_2031

kompasiana: Kawasan dan kondisi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana prestisius reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai. Potensi wisata di pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang diminati sejumlah investor properti, resort and cottages. Ada tiga pengembang yang sudah merencanakan pembangunan di tiga lokasi yakni Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga, Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga dan Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji. UBAIDILAH Kabid tata ruang Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, mengatakan, pengembangan kawasan Pantura Kabupaten Tangerang sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah yakni untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura. Saat ini kawasan Pantura sudah menjadi salah satu daya tarik utama Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengembang yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan properti di kawasan tersebut. Beberapa rencana pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya seperti resort and cottages di wilayah Pantura berdasarkan pengajuan siteplan, yakni Desa Tanjung Pasir seluas 20 hektar, Desa Tanjung Burung 519 hektar dan Desa Kohod 42 hektar. Namun demikian, pengembangan kawasan Pantura juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kawasan hutan lindung berupa hutan bakau seluas 1.576 hektar. Hutan lindung tersebut tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga dan Kosambi. Serta kawasan sempadan pantai sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terbentang sejauh 51 kilometer atau seluas 510 hektar. Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana mereklamasi pantai seluas 9.000 hektare. Untuk memuluskan rencana tersebut, Tangerang menggandeng pengembang kelas kakap, seperti Salim Group dan PT Agung Sedayu. Reklamasi dibuat untuk bisnis properti. Ke depannya, di sana akan ada kawasan hunian, pusat bisnis dan jasa, kawasan industri, pergudangan, serta pelabuhan dan peti kemas.

Rencana reklamasi pantai utara Tangerang dan sekitarnya sudah sekian tahun menjadi kontroversi. Terutama jelas menyangkut manfaat apa yang akan diambil dan efek atau kerugian apa yang mungkin akan terjadi untuk ditanggung bukan saja oleh pihak yang terkait namun juga oleh rakyat terutama warga Tangerang dan sekitarnya. Investigasi terjadinya Reklamasi lahan perikanan dan pesisir pantai Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Dari investigasi lapangan kamis 17/9/2015 ,kami menemukan beberapa persoalan up date yang terjadi di sepanjang pantai kabupaten Tangerang terutama di sepanjang pantai dan pesisir Desa Dadap, Kosambi Timur dan Pantai Muara Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sungguh hal yang luar biasa ternyata sekarang terjadi proses pelaksanaan kegiatan pengurukan ( reklamasi ) di sepanjang pantai tersebut, jajaran Pemkab Tangerang dam Pemprov Banten seakan tutup mata dengan kejadian yang sudah berlangsung satu tahun ini. Ratusan hektar lahan perikanan dan pesisir di reklamasi secara “sistematis” tanpa mengindahkan aturan dan regulasi yang berlaku di republik ini. Padahal idealnya dalam diskusi yang pernah kami lakukan dalam kerangka percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang , Pemkab Tangerang mengklaim amat konsen untuk percepatan dan kemajuan kesejahteraan rakyat Tangerang Utara.

Di jelaskan, Tangerang Internasioal City (TIC) berhak menunjuk sejumlah pengembang untuk bersama-sama membangun Kota Baru Pantura. Saat ini pengembang properti tersebut telah mendapatkan izin lokasi untuk menggarap kawasan bisnis dan perumahan di Kecamatan Kosambi dan Pakuhaji. Pembangunan konsep yang sama akan dilakukan Agung Sedayu pada lahan reklamasi nantinya. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklaim sudah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk mereklamasi 9000 hektar di pesisir pantai utara Tangerang. Izin itu dikeluarkan pada 23 September 2010 yang isinya antara lain mengizinkan pembangunan kota baru Tangerang di kawasan pantai utara Tangerang dengan cara mereklamasi laut. “Proses reklamasi dilaksanakan setelah proses perizinan selesai karena menyangkut aspek legal” . Solusi kritis bahwa pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan secara berhati-hati. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai. Rehabilitasi kerusakan ekosistem yang terkena dampaknya juga harus dirancang sejak dini.“Kami mengusulkan Pemkab Tangerang menyiapkan program antisipasi aspek dampak sosial. Kami menilai “ reklamasi ilegal dan destruktif” yang sekarang terjadi di pantai kabupaten tangerang tersebut bakal mempengaruhi keseimbangan ekologi laut di daerah tersebut. Reklamasi membuat biota bawah air seperti terumbu karang akan mati. Termasuk ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu, kematian biota laut mencederai keadilan ekologi. Sebab, yang berhak hidup bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lainnya , jika biota laut mati, pemerintah dan pengembang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan tersebut juga, reklamasi hanya diperbolehkan bila lingkungan terjadi kerusakan karena terkena abrasi. kami tak sepakat jika reklamasi dilakukan hanya untuk keperluan bisnis semata. Kalau motifnya bisnis, apakah kepentingan tersebut dalam rangka penyelematan lingkungan ? Kritik keras Susi Pudjiastuti terhadap Reklamasi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengkritik keras rencana reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan Tangerang. Menurut dia, ketimbang reklamasi pulau, lebih baik para developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. “Kemarin yang mengikuti pertemuan dengan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indoneisa) juga dengar sendiri ada perwakilan dari HNSI Jakarta yang komplain mengenai reklamasi. Mereka bilang, itu tempat mereka cari makan, cari ikan, dan sekarang mau dibikin pulau. Saya melihat pulau di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang belum dikelola. Ngapain juga bikin pulau di depan Jakarta,” ujar Susi (8/9/2015). Lebih lanjut, kata Susi, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melihat ada kecenderungan bahwa para developer menganggap reklamasi sebagai hal yang praktis dan mudah untuk membuat properti di Jakarta. Padahal, kata dia, reklamasi justru akan menyisihkan masyarakat yang hidup di pesisir. Saat ini, penolakan terhadap rencana reklamasi semakin sering terjadi. Tak hanya di Jakarta, penolakan juga muncul di berbagai daerah. “Saya mengerti bahwa hal ini patut kita waspadai, patut kita akses, dan analisis amdalnya harus betul-betul bagus supaya tidak merugikan masyarakat yang hidup di pesisir itu sendiri,” kata dia.Namun, dia mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi itu. Saat ini, dia hanya bisa memberikan pendapat dan masukan agar rencana reklamasi pantai bisa menjadi perhatian seperti di lansir dari Indo Pos18/9/2015 Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Muhammad Zulfikar Mochtar mendorong KKP melakukan moratorium reklamasi-reklamasi pesisir berbagai daerah di Indonesia. Iskindo menduga berbagai pihak mulai menganggap reklamasi sebagai jalan murah melakukan pembangunan. Saat ini puluhan reklamasi sedang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan skala yang masif. Kita mengkhawatirkan ini menjadi preseden bagi banyak pihak bahwa ini menjadi cara paling murah membuat pembangunan di pesisir. Padahal, pesisir itu punya kompleksitas ekosistem yang dahsyat dengan nilai ekonomi yang besar. Menurut Mentri Kelautan dan Perikanan Susi , proyek reklamasi tak bisa dilakukan tanpa mengindahkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh.“Saya terakhir rakor dengan Menko Perekonomian bersama Bappenas, PU, Menko Maritim, dan pada akhirnya sore itu deadlock. Semuanya di-hold. Program reklamasi harus dihentikan, dianalisa dan dikaji ulang,” katanya dihadapan peserta RDP. Masih menurut Susi, apa pun yang akan lakukan kepada alam itu harus memberikan perhatian kepada ekosistem secara umum. “Bila kita mereklamasi satu hektar, berarti kita juga harus menyediakan tempat genangan air in other place juga satu hektar. Bila itu tidak bisa, maka itu tidak boleh dilakukan,” katanya dengan nada suara yang tegas. Susi mengakui sikap tegasnya tersebut karena dirinya berlatar belakang seorang aktivis lingkungan. Namun demikian sikap tegasnya yang berpegang teguh pada prinsip sebagai pribadi yang aktivis lingkungan, bukan berarti dirinya anti pembangunan. Susi sangat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Kalau pantai utara Jakarta dan Tangerang mau direklamasi 10 hektate, ya harus adawater site di tempat lain seluas yang sama. Kalau tidak ada, ya Jakarta akan makin tenggelam. Apa pun yang kita lakukan, kita tidak bisa membuat air just to nowhere. Buat dulu danaunya dimana, bendungan tempat untuk menampung air dimana, baru boleh melakukan reklamasi” terangnya (Mongabay.co.id). Sependapat dengan Susi Pudjiastuti, seharusnya sudah saatnya kita merubah paradigma pembangunan sungai yang suistainable. Bukan project suistainability seperti yang terjadi saat ini. Jika paradigmanya project suistainability maka bukannya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah baru. Lihat saja setiap tahun Milyaran dan triliunan rupiah dari APBD dan APBN dihabiskan hanya untuk biaya pengerukan sungai jelang musim hujan. Itu karena paradigmanya project suistainability. Jika dilihat dari aspek lingkungan saja harus ada kajian yang komprehensif karena reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau sekitarnya. Dan setahu kami, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi teluk Jakarta dan pantai Tangerang hingga saat ini belum layak. Dan jika dilihat dari aturan perundang-undangan terkait reklamasi, sangat jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemda hanya berwenang memberikan pertimbangan terkait zonasi, tapi tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional dan daerah konservasi. Kesimpulan hasil RDP antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Jakarta dan sekitarnya karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir. Komisi IV DPR juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses kedua tahap reklamasi itu sesuai dengan UU No.1/2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

11133467-floral-background-with-butterfliesFAKTA Bupati Tangerang sebagai Kepala Pemerintah daerah, DPRD dan pengembang yang memperakarsai kegiatan reklamasi harus bertanggung jawab terhadap penyelamatan kawasan lindung pantai tampaknya tidak obyektif lagi. Dalam usaha memanfaatkan tanah atau lahan yang akan direklamasi timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada lahan “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud “tanah”. Begitu tanah itu muncul kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap. Kiranya perlu juga diperhatikan UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. UU No. 5/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya UU No. 5/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Lahan tanah timbul, dalam tahapan yang manapun wujudnya, biasanya ada vegetasinya. Kalau ada yang menebangi pohon-pohon tetapi tidak langsung memanfaatkan tanahnya, orang tersebut dapat juga dituntut sebagai pelanggar hukum berdasarkan UU No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Apabila sampai terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan dapat juga didasarkan UU No. 32/2009. Hal diatas akan berbeda kalau yang direklamasi itu sepenuhnya laut. Sebab, hak atas tanah hanya berlaku sampai batas pasir pantai. Karenanya, laut tidak dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh “Konvensi Hukum Laut PBB” yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 adalah negara. Jadi, seluruh kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi. Selama belum ada ketentuan hukum yang pasti, permasalah itu dapat dipecahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada. Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu menurut Prof Dr Maria Sumardjono SH MCL MPA dalam bukunya (tahun 2001) tentang kebijakan pertanahan adalah sebagai berikut Pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara. Kedua, direklamasi atas ijin yang diberikan oleh pemerintah dan ijin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 1993. Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena ijin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi. Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut. Alih fungsi pantai menjadi daratan kering dengan sebutan “reklamasi” dalam penjelasan perda reklamasi pasal 6 ayat 2 adalah melalui sistem folder yang diintrepetasikan sebagai sistem tata air untuk suatu daerah tersebut permukaan tabah lebih rendah dari permukaan air sekitarnya oleh karena daerah tersebut dilindungi sekelilingnya oleh tanggul dengan menggunakan sistem penataan air,yang menampung air melalui system drainase kedalam satu atau beberapa tanggul,yang kemudian air tersebut dipompakan untuk dibuang kelaut. Tapi faktanya itu akan terjadi jelas dibangun dengan obsesi keuntungan bisnis. Biaya lima hingga 10 tahun tahun pertama yang disebutkan pengembang kini mungkin berlipat 10 kali pun akan tetap menjadi sangat kecil dibanding harga jual tanah yang akan sangat tinggi dan otoritas pengendalian perkembangan bisnis di daerah daratan baru tersebut yang sangat menguntungkan. Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak yang berimplikasi menjadi solusi penangulangan kemiskinan dan pengannguran , ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat. Namun, harus pula disadari bahwa aspek negatif yang muncul banyak yang berjangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dalam skala yang sangat besar dan menyakitkan, atau yang tidak terasakan secara langsung, yang akan muncul pada awalnya adalah perubahan pola pasang surut dan pola aliran mati air limpas dari hulu ke hilir yang dipastikan akan memperparah Kuantitas dan kualitas banjir hilir . Sebagai seorang konservasionis dalam hal percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.   PENUTUP Pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan betul-betul secara berhati-hati. Tidak harus dipaksakan membangun daratan kering seluas-luasnya. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai, rehabilitasi kerusakan ekosistem yang dipangsa maupun terkena dampaknya harus dirancang dan dilaksanakan sejak dini. Pemkab Tangerang harus menyiapkan program antisipasi perubahan layanan sosial termasuk menyiapkan pengaturan calon daratan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal sosial di masyarakat. Terlepas dari prematurnya sosialisasi reklamasi ke masyarakat, kita berharap segera dapat memeroleh kesungguhan perencanaan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pelaksanaan obyektif suatu studi dan kajian hingga implikasi lingkungan, yang benar-benar dapat diandalkan untuk mendasari suatu keputusan penting bagi implementasi pembangunan Kabupaten Tangerang dan Banten yang integral dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Wallahu Alam Bisawab ***

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/budi8050/moratorium-reklamasi-pantai-tangerang_560a2a55e422bd9a0657bd29

Land reclamation issues

Whether Mal­ta should go for reclamation of land from the sea could be back on the national agenda.

At no point in the discourse so far, however, has any mention been made about any specific major land reclamation project in the territorial waters.

Back in 2005, there had been talk about the possibility of reclaiming land from the sea in the vicinity of Għallis, opposite the Magħtab landfill, and at Xgħajra in the south of Malta.

Since then, it remains unclear whether the Malta Environment and Planning Authority has engaged in any sufficiently detailed study about the environmental and economic feasibility of land reclamation within our islands’ coastal zone.

A recent statement by the Leader of the Opposition has rekindled the discussion about land reclamation with the environment NGOs promptly, and expectedly, expressing their concerned scepticism about the matter. An informed, healthy discussion about the subject is warranted.

Land reclamation is not new to the Maltese islands. Marsa Sports Grounds is entirely reclaimed land, the sea originally reaching inland as far as Qormi since ancient times.

Msida is another example of a major land reclamation project on a local scale, together with the Freeport in Birżebbuġa and the platform on which the Delimara power station stands.

Not to mention a host of micro-scale private and public projects around the coast, which also include, say, a cruise liner terminal in Grand Harbour. There can never be any bone of contention about the economic benefits the country derives from the cruise liner industry and, therefore, in this specific context, it is vital to reclaim land from the sea.

Debunking land reclamation altogether as if it were all doom and gloom and nothing else is quite simply a non-starter.

To dismiss the preoccupation of environmental NGOs about the issue is equally unsound.

There will always be a price to pay when inert waste, usually from construction and demolition sources, is arbitrarily dumped into the sea. The hardest hit, from a purely environmental standpoint, is obviously the seabed, which not only loses its integrity in terms of physical characteristics but any biodiversity thriving on a particular site that is reclaimed is wiped out altogether.

The case of Posidonia oceanica meadows (seagrass) that lie over large tracts of seabed at various depths around the coastline merits a mention.

The ecological significance of Posidonia meadows is well known in terms of stabilising the seabed and serving as nurture grounds for an immense variety of benthic species and other marine organisms.

How does any land reclamation project that one may have in mind feature with respect to this and what legal provisions would be needed, if any, in this regard?

The dumping of inert waste at sea is aesthetically unpleasing.

Most of all, however, it disturbs the water column by contributing to turbidity as the material eventually settles down as sediment on the seafloor. This lowers the photosynthetic capabilities of aquatic species in that particular site to the detriment of the marine ecosystem as a whole.

The effect would be expected to be localised, but complications would certainly arise should the inert waste be not so ‘inert’ and be contaminated with toxic materials such as heavy metals or other chemical species that could be absorbed by the marine ecosystem and contaminate food chains.

The quality of ‘inert’ waste to be dumped is therefore an issue that cannot be taken lightly.

What are the environmental and economic implications of engineering an artificial island similar to Palm Island in Dubai right over here in Maltese territorial waters, a scenario that perhaps has long grasped the imagination of many?

Dark green lobbyists would argue that such a massive project would require an unprecedented volume of construction material and debris that can only be derived by fuelling, somehow, an unprecedented building spree that is most unwanted by many.

There is concern about environmental and human health. The implications in terms of the resultant particulate matter levels in ambient air, for example, white and black dusts, could be significant.

The Magħtab landraise is undergoing extensive rehabilitation. To what extent, also given any potential chemical contamination of the site, is it advisable to go for limestone waste at Magħtab for land reclamation purposes from the sea?

Palm Island in the Mediterranean could perhaps be convenient for relocating recycling plants away from urban areas where they may still be perceived as problematic.

Hypothetically, and various other considerations permitting, it could also be an ideal safe place for siting a mass burn incinerator. In the same way that Malta could utilise an artificial island under its jurisdiction for the purposes of constructing a mega-solar power station upon it.

Pie in the sky or not, in the absence of a holistic and rigorous environmental and economic analysis on the subject, perhaps with a clear list of potential projects in mind, the discussion about artificial islands close to shore will not go beyond the purely speculative.

sapulis@gmail.com

The author specialises in environmental management.

7. RECLAMATION PROBLEMS


7.1 Introduction
7.2 Initial Problems in Peat Reclamation
7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation
7.4 Water-table Management


7.1 Introduction

The reclamation of peatswamps should be multidisciplinary but in practice this is often not the case. The data collection and research described in previous chapters dealing with the formation, characteristics, classification and agricultural potential of peatswamps is carried out by biologists, chemists, geographers and pedologists. The reclamation of peatswamps, however, traditionally involves civil and/or technical engineers and hydrologists. The agricultural activities following and accompanying reclamation are then again in the sphere of the agricultural scientists. Last but not least it is the farmer who takes decisions at farm level and often, particularly in developing countries, carries the burden of the initial efforts in swamp reclamation.

The constraints in reclaiming peatswamps are therefore often experienced by those who are least scientifically equipped to understand the nature and cause of the problems. It is the nature and case of reclamation problems that are discussed in this chapter and frequent reference is made to the background information given in Chapters 1-6.

For practical reasons, the problems involved in the reclamation of peatswamps are divided into: temporary, mainly the initial problems of land clearing and land preparation, and permanent or recurring problems. These can be subdivided into social and technical problems of land and water management, and agronomic problems related to cropping.

This chapter is devoted more to the recurrent or permanent constraints which are very difficult or impossible to remedy, rather than to the initial temporary problems which are often of a technical or economical nature and more easy to overcome. Emphasis is on the permanent constraints of a social and technical nature, whereas problems related to cropping will be specifically dealt with in Chapter 8.

7.2 Initial Problems in Peat Reclamation


7.2.1 Initial drainage
7.2.2 Clearing
7.2.3 Burning
7.2.4 Organization


7.2.1 Initial drainage

Commonly the first phase of reclamation is drainage to reduce the periods of waterlogging and hence improve the soil bearing strength. This is necessary to improve accessibility, particularly if heavy equipment is to be used in the subsequent provision of access roads, land clearance, installation of major drainage canals and land preparation. Although the present day reclamation of peats in temperate regions utilizes machinery, in tropical areas it is still often very difficult to get heavy equipment to peatswamps. Here most operations, particularly the initial ones, have to be carried out by hand.

Irrespective of whether the initial drainage is done by machine or hand, the nature of the peat and the vegetation it carries are the main problems to be taken into account. If the peat is very woody, operations will be slow and costly. In the lowland peat of Borneo, woody peat (with large undecomposed logs) took 10 times the amount of labour to dig drains than relatively non-woody peat (Plate 3). It is therefore important to know the content, nature and depths of any woody components prior to starting reclamation (Chapter 6, Initial survey).

The initial installation of drains at strategic positions allows access for equipment either by temporary road or narrow gauge railway. The latter is often also used for timber extraction in tropical lowland peats without the provision of any land drainage. Because of this flexibility in use, it can be installed relatively quickly and cheaply, where it is most needed (Plate 4).

Peat has a low to very low surface bearing strength of between 0 and 40 kPa. This is too low for even light modern farm machinery which has a ground pressure of about 50 kPa. Lighter machines bog down because of high rolling resistance and slip. An alternative to narrow gauge rail tracks are roads with a raft base. Thick branches or small logs laid side by side on the low hummocky relief of the peat surface provide a buoyant base on which an earth track can be established. These provisional paths are often important in any initial reclamation by providing access for both labour and equipment. Without a raft base, dumping earth onto peat has little effect, particularly if mineral subsoil is only found at considerable depth. Roads constructed without such rafts will be short-lived and can disappear overnight because of sinking.

Plate 3. Large fragments in peat increase the labour costs of digging drainage channels. Central Kalimantan, Indonesia

Within the framework of this Bulletin it is neither possible to give detailed designs for structural works in peatswamps, nor is it the intention to give engineering specifications for the required drainage layout, beyond some general information of practical importance. As this chapter discusses problems of reclamation, routine water control measures are dealt with in Chapter 8. Some remarks should however be made on specific problems of making ditches in organic materials. Ditches in peat soils erode rapidly when the velocity of drainage water is greater than about 1.50 m per second. This value varies slightly depending on the nature of peat; fibric materials behaving differently from more sapric materials. Unfortunately there are no values for tropical peats. Gradients of ditches for gravity drainage should not be over 3 ‰, again this value has not been checked empirically. Erosion of ditch sides can be a severe problem. They preferably should be of a 1:1 design to enhance stability. But again the nature of the peat and size of the canal or ditch are important parameters, for example narrow lateral ditches with vertical sides up to 90-120 cm deep are satisfactory in fibric materials but these measurements are unsuited to the more unstable aquatic organic materials, even when containing large amounts of wood (Plate 5). The stability of ditch banks and the protection of slopes can be improved by growing shrubs, low trees or deep rooting grass which will not grow under water and so not choke the ditches. Tall, top-heavy trees are unsuited because of problems of poor anchorage in peat.

The problems of making ditches and preventing leakage through their sides when the outside water- table is higher than the water level in the drains are inherent in porous peats. They are mentioned here without further discussion as are the problems caused when making slopes and ditches by dumping relatively heavy, mineral soil material, taken from below the peat, on the soft spongy peat surface. These are problems of soil mechanics and hence outside the scope of this Bulletin.

Plate 4. Narrow gauge railway used for logging in large peatswamp in Sumatra, Indonesia, with author engaged in initial field survey

Plate 5. Eroding main drain in deep woody peat, West Kalimantan, Indonesia

7.2.2 Clearing

The clearing of vegetation is often difficult, and is another obstacle to reclamation. Unstable, wet surfaces with low bearing strengths make the use of bulldozers or tractors with winches impossible. Vegetation in tropical countries is commonly dominated by trees or thick brush (Plates 6 and 7), which is difficult to remove by hand.

Clearing should be carefully programmed to avoid the clearance of too large an area at any one time as once drainage has been provided and vegetation removed the peat will start to decompose. Further, as the surface of peat dries the fire hazard increases. Clearance and drainage should never embrace more land than can be put to immediate use.

Clearing involves the removal of trees, stumps and roots. Where large trees are present their stumps are very difficult to remove. The piling up and burning of cleared vegetation should be avoided but if necessary should only be done under carefully controlled conditions as a fire within the peat, once started, can carry on for months and may last a full dry season.

Because of the large range of peat characteristics and the variety of conditions under which the swamps are reclaimed it is impossible to give full details of equipment that can be used. In developed areas, where the peat is drained and of high trafficability (bearing strength) and the vegetation is characterized by trees or shrubs of less than 5 cm diameter, tractors fitted with a front mounted bulldozer blade can be used to push down the vegetation. The land can then be turned over with a breaking plough (Lucas 1982).

Generally, in developing countries the clearing and removal of vegetation is done entirely by hand. In countries with a pronounced dry season, the danger of starting fires in the peat necessitates the removal of coarse vegetation debris by stockpiling the stumps and leaving them to rot for a number of years. During a recent reclamation project in Brazil, the stockpiled wood was gradually removed for firewood by local settlers living on the periphery of the swamp. Such a practical use might be recommended where relatively small interior valleys are reclaimed by private companies and there is a shortage of firewood in the neighbouring already settled hills (Plate 8).

Plate 6. Primary forest vegetation of deep peat with logging track, West Kalimantan, Indonesia

Plate 7. Bush vegetation of deep peat with initial clearing for drainage, Brazil.

Plate 8. Piles of wood from the original vegetation left to decay in a lagoonal peat reclaimed for sugar cane, Brazil.

7.2.3 Burning

Frequently surplus vegetation is disposed of by burning. This is traditional practice in peat reclamation by the local population in South East Asia. Apart from being a rapid way of removing the cut vegetation, the ashes improve the fertility of the peat in the initial years of cropping. In some localities, it also quickly disposes of the surface fibric layers, which are unsuitable for tillage. However, the fertilizing effect is quickly lost and common practice is either a reburn of peat or abandoning the area following a shifting cultivation pattern. Such frequent burns can lead to rapid lowering of the peat surface, but more directly, it can lead to intensive peat fires when not properly controlled. Usually, the local population are adept at preventing this but the danger lies with non-traditional farmers. These are commonly unacquainted with the local conditions and by copying the methods of the locals are unaware of making reclamation errors and thus create havoc by uncontrolled burns and too deep drainage. Controlling peat fires is extremely difficult. One method is to dig a drain around the fire down to the wet soil but compacting the peat by mechanical means is more effective. The use of high-pressure water, if available, is satisfactory when the fire is small.

The removal of wood and roots, particularly if present in great quantities (Plate 9) is a time consuming and costly activity. Lucas (1982) indicates that the cost of clearing a woodland site may be 30 times more than the cost of a grass covered site. Most tropical peats are forested in their natural state and in some instances clearance may be uneconomic.

7.2.4 Organization

It is general practice in South East Asian countries that the major drainage system for the initial phase of reclamation is developed by a Government Agency such as the Ministry of Public Works or a Drainage and Irrigation Department. Subsequent installation of field drainage systems and land clearance is accomplished by the settlers. These activities should be carried out according to a prepared blueprint under strict rules and regulations. Rapid settlement of peatswamps lacking a co-ordinated effort and planning can lead to disastrous results. Whereas Government-sponsored reclamation projects sometimes fail because of the lack of or only belated recognition of the erratic behaviour of peatswamps when reclaimed, the opposite may be experienced when autochthonous settlers, by tradition locally knowledgeable of the behaviour of their peats, initiate reclamations with success. The success of the reclamations by the local population is often because no use is made of machines and only shallow drainage is practised. Further, most reclamation is carried out on shallow peat bordering main rivers because here the problems are less than on deep peat. The behaviour of peat after drainage, and the problems this creates, is discussed in the following section.

7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation


7.3.1 Subsidence
7.3.2 Cultivation practices


7.3.1 Subsidence

Subsidence or the lowering of the surface of reclaimed peat is undoubtedly the greatest problem when attempting to sustain agricultural activities. It is caused by changes in conditions brought about by drainage. Waterlogged and anaerobic peat in the natural swamp becomes aerobic when drained. The aerobic conditions lead to biological oxidation or mineralization of the organic deposits.

Peat subsidence has several serious consequences. Drainage must be regularly adapted to new levels and conditions, otherwise inundation and flooding will recur. The rooting systems, particularly of perennial species become exposed (Plate 10), and top-heavy crops such as coconut palms and to a lesser degree oil palms start to lean over and are partly up-rooted (Plate 11). Roads and other structures become unstable, and as the drainage progressively breaks down, their surfaces become hummocky.

Environmental effects will occur beyond the peatswamp confines; nutrient outflow will increase as the peat decomposes, and there will be an increase of CO2 released into the atmosphere.

Plate 9. High wood content of deep peat in coastal basin swamps in West Kalimantan, Indonesia. Vegetation is cassava (tapioca)

Plate 10. Exposure of root system of palm caused by 5 years subsidence of moderately deep peat (less than 2m thick), Brazil

The rate of subsidence depends on several independent and some interrelated factors of which oxidation of the organic materials is the most significant. The factors listed by Lucas (1982) can be grouped into the following categories:

i. Processes causing the removal of organic materials: oxidation, burning, wind erosion and water erosion.ii. Processes causing consolidation of materials: compaction, shrinkage and dehydration.

iii. Factors accelerating or influencing the processes mentioned under i. and ii. are: depth of drainage (height of water-table), character of the organic materials, the cropping system employed including irrigation, and the climate, particularly the temperature regime.

iv. geological subsidence is an independent factor which would also play a role when artificial drainage was not provided.

The subsidence of peat surfaces has been a problem ever since cultivators started to drain peat. There are long records of subsidence of reclaimed peats in both the Netherlands, where reclamation started between the 9th and 14th centuries (Schothorst 1977), and in the Fens of England where reclamation started in the 17th century (Darby 1956). Probably the best records on subsidence are available from the much more recent reclamation of the Everglades in Florida, USA, where subsidence has been monitored from the beginning in 1924 (Stephens 1956 and 1974; Stephens and Johnson 1951; Stephens and Speir 1969; Stephens et al. 1984). Reports on subsidence also come from Eastern Europe (Murashko 1969) and more recently from the tropical regions of South East Asia (Andriesse 1974; Driessen and Rochimah 1977; Driessen and Sudewo 1977) and Africa (Euroconsult 1984).

Plate 11. Palms leaning due to insufficient achorage after subsidence of deep peat, Sarawak, Malaysia. (Photo by Dept. of Agriculture, Sarawak).

Subsidence rate

Worldwide subsidence rates vary from less than 1 to more than 8 cm per year. Whereas some peats in the Netherlands have subsided by only 2 m in about 1 000 years, peat in the Everglades (Florida) has subsided by 1.8 m in only 54 years (1924-1978). The organic soils of the Sacramento-San Joaquin delta of California subsided by 1.8 to 2 m in less than 30 years. Records on peat subsidence in South East Asia (lowland oligotrophic coastal peats) indicate 50 cm to 1 m in the initial years after reclamation with a subsequent decrease to less than 6 cm per year. Table 21 gives the reported rates of subsidence for sites worldwide.

It is clear that there is a vast range in the rate of subsidence dependent on peat composition, drainage depth and history of reclamation. Figure 19 illustrates how in the Netherlands subsidence rate was influenced by a change from gravity drainage to pumping once the peat surface fell below the mean sea level. Energy initially supplied by windmills, followed by the use of steam pumps made it possible to keep the swamps dry. The rate of peat subsidence in the Netherlands was small compared with rates experienced elsewhere mainly because the depth of drainage was maintained through the centuries at only 20-50 cm for mainly pasture use. However with deeper and improved drainage (water-table control throughout the year) the yearly subsidence rate of 1.7 mm was accelerated to 6 mm. Field experiments indicate that a 40 cm draw down of the level in ditches over a period of 20 years resulted in a total surface subsidence of 23 cm. In the first two years the subsidence proceeded very rapidly, constituting 44 per cent of the total for the 20 year period, subsequently the subsidence rate decreased to a constant 7 mm per year. This initial rapid subsidence upon provision of drainage is noted in most countries.

Table 21 MEASURED RATES OF SUBSIDENCE OF ORGANIC SOILS FOR SPECIFIC SITES IN DIFFERENT AREAS (source Lucas 1982)

Location of site

Annual subsidence rate
(cm/year)

Cumulative subsidence
(cm)

Time period
(year)

Average depth to water-table
(cm)

California Delta (2 sites) 2.5-8.2 152-244

26

Louisiana (estimated) 1.0-5.0
Michigan 1.2-2.5 7.6-15

5

New York 2.5 150

60

90
Indiana 1.2-2.5 7.6-15

6

Florida Everglades 2.7 147

54

90
(2 sites) 2.7-4.2 19-29

7

60
Netherlands 0.7 70

100

10-20
(2 sites) 1.0-1.7 6-10

6

50
Ireland 1.8 90
Norway 2.5 152

65

England 0.5-5.0 325 (by 1932)

84

348 (by 1951)

103

Israel 10
USSR (Minsk bog) 2.1 100

47

A knowledge of the expected subsidence rate is important in order to plan adaptations to the drainage system, estimate the lifetime of the organic soils, and assess the optimum land use. Subsidence rate is dependent on many factors, some of which can be changed and it is therefore necessary to discuss in detail the most important processes so that management plans can be developed which optimize the life expectancy of the peat deposits.

Oxidation of peat

Oxidation is generally taken to be the most important process causing loss of organic materials. Burning as a form of accelerated oxidation is mainly caused by man, and can be easily controlled or prevented. Water erosion and wind erosion are more difficult to control but are of little significance in tropical areas. Lucas (1982) reports from Canada that wind erosion has been one of the predominant causes of wastage, and losses of over 3 cm are noted during severe storms. The removal of peat by scouring in drainage channels, is locally important and coastal erosion occurs where peat is exposed on the shore (Andriesse 1974). In the tropics however none of these forms of peat removal compares with oxidation in lowering the surface level.

Oxidation is a biochemical process intensively studied by Waksman and Stevens (1929) and Waksman and Purvis (1932). In laboratory studies they found different rates of decomposition in peats of different chemical composition and in peats containing different micro-flora and micro-organisms. Samples of Florida low moorpeat were decomposed by 15 percent at 28°C in 18 months under optimum moisture conditions of 50-80 percent. Above and below this moisture range, decomposition rates rapidly diminish. Wet and dry cycles also appear to stimulate decomposition. Bacteria are commonly most numerous in drained low moor peats and less numerous in highly acid high moor peat. However, when the latter are limed, manured, and cultivated, microbial populations increase to about the same as low moor peat under similar drainage conditions, and decomposition rates increase likewise. Organisms responsible for decomposition are most active above 5°C. Soil microbial activity generally doubles for each 10 degree increase in temperature and soil temperature is therefore an important factor in determining subsidence rates, particularly for tropical areas where temperatures remain in the 25-30°C range. Depth of drainage is another important factor governing the rate of oxidation and it was studied by Schothorst (1977) in the Netherlands. Stephens and Stewart (1977) developed a mathematical model linking drainage depth and soil temperature that could be used to estimate subsidence of low moor peat in different climates. Figures 20 and 21 give the results of these studies; Figure 20 indicates the strong correlation between subsidence rate and average depth of the water-table, and Figure 21 depicts the relationship between expected annual subsidence with the two main variables soil temperature and depth of drainage. The latter graph is based on the mathematical model which was developed for organic soils with a mineral content of less than 15 percent and bulk density of approximately 0.22 g/cm3. Muck soils with higher mineral content and bulk density, will have subsidence rates between one-half and three-quarters of those shown on the graph. The model is only tentative and based on limited field and laboratory data, but, in the absence of empirical information, can be used to quantify subsidence caused by mineralization. Details of the model are given in Appendix 4.

Figure 19. Relation between evolution in water management and subsidence of peat surface in the Netherlands

Figure 20. Rate of subsidence compared with water-table depth for organic soils in Indiana, Florida Everglades and the Netherlands.

The two Netherlands lines show total subsidence and subsidence attributable to biological oxidation.The linear regression equations are:

a. Florida, Y = 0.0643X – 0.259
b. Indiana, Y = 0.0344X – 0.429
c. Netherlands (total subsidence) Y = 0.0281X – 0.581
d. Netherlands (oxidation subsidence) Y = 0.0134X – 0.291

Where Y is the predicted subsidence in cm per year, and X is the average depth to water-table in cm

Figure 21. Annual subsidence of organic soils at various water-table depths and soil temperatures

Consolidation and shrinkage

Peatland subsides after drainage not only because of a loss in organic matter but also because of a loss in volume. Schothorst (1977) recognizes the following components in subsidence:

i. shrinkage due to physical processes. The withdrawal of moisture from the surface layers by evapotranspiration may cause high moisture tensions in the root zone resulting in a decrease in volume of those layers (above the phreatic surface).ii. Oxidation through biochemical processes as explained above.

iii. Consolidation or compression due to a mechanical process. When the groundwater level is lowered, the buoyant force of water is lost in the upper layers. The deeper layers then have to bear an increased weight of 1 g per cm2 per cm of draw down of the groundwater-table. This causes compression by the soil layers below the phreatic surface. Consolidation is often divided into a primary phase and a secular phase. The former is largely a function of the rate of water escape from and through the peat mass. This can be very high in the initial phases of drainage because of the high permeability of raw peat. When permeability decreases as a result of consolidation the primary hydrodynamic phase becomes almost constant. Secular consolidation continues long after the primary phase has stopped to play its initial important role and may in the end account for half the total loss in volume. It was previously generally assumed in the Netherlands that the decreasing volume of peat above the water-table was controlled more by shrinkage and compression than by oxidation. This was the case because of the ubiquitous grass cover. Schothorst, however, found that 20 percent of the subsidence could be ascribed to irreversible shrinkage, 28 percent to compression (subject to elastic rebound and recovery) and 52 percent to oxidation. These results are in agreement with the general findings elsewhere that oxidation is the main cause for soil subsidence. It is important to note that compression and irreversible shrinkage will gradually decrease from an initial peak but that oxidation of organic materials will continue at a more or less constant rate until a new lowering of the water levels in ditches is necessary. This corroborates previously mentioned findings in tropical countries.

Bouman and Driessen (1985) argue that the subsidence after drainage or reclamation is the sum of the effects of settling, shrinkage and mineralization. For this reason the mathematical model developed by Stephens and Stewart (1977) to estimate subsidence is only valid for the mineralization component, because it disregards the effects of shrinkage and compaction. They prefer to employ two models to predict overall subsidence for tropical areas by fusing the Stephens-Stewart model for the mineralization component and the Murashko equation (Murashko 1969, Appendix 4) for the consolidation component independent of climate. By adding the two, total subsidence under tropical conditions can then be approximated. Figures 22 and 23 give the total subsidence thus computed for an imaginary tropical peat over 20 years of drainage in relation to bulk and particle densities, and initial drainage depth respectively. Figure 24 indicates the computed partial subsidence rates for consolidation and mineralization. This shows the considerable influence of consolidation on subsidence in the initial years and the long term effects of continued mineralization.

7.3.2 Cultivation practices

The crops grown and their cultivation requirements influence the rate of subsidence through various processes:

Water managementA comparison of subsidence rate under sugar cane, vegetables and pasture, using a given water-table depth, showed the annual rate of subsidence under sugar cane to be about 30 percent less than under pasture or vegetable crops (Snyder et al. 1978). Though in previous studies no conclusive evidence is available to show that the type of crop has a direct bearing on subsidence rate. Indirect effects are probably much more significant. Each crop has an optimum water-table level dependent on rooting habits, resistance to drought and wetness. Climatic conditions; rainfall, wind, evaporation and temperature are important parameters for calculating water requirements. Table 22 shows the minimum optimum depth of water-tables for a range of vegetable crops grown on various peats in the USA and England (Snyder et al. 1978). The range is large and varies from 30 to 90 cm depth. Sugar cane grown in the Everglades in Florida requires a water-table at 75-90 cm depth for optimum growth and quality but in experiments it was found that with a water-table at 38 cm depth the crop produced only 5 percent less sugar than the best yields obtained with a water-table at 75 cm depth. For one variety the best yields were obtained with a water-table at 38 cm depth.

In the Netherlands water-tables under grassland are usually maintained at between 30 and 50 cm depth which produces much smaller rates of subsidence than if crops requiring a much lower water-table are grown. A large subsidence rate will be experienced in tropical regions where tree crops are to be grown with extensive, deep rooting systems which demand deep drainage. Depth of drainage influences the rate of subsidence and therefore choice of crop or land use is indirectly related to the rate of subsidence.

Land management

A system of raised beds in conjunction with higher water-tables could be used to extend the life of peat deposits. Figure 25 demonstrates this and shows how two crops can be grown in adjacent rows each with an optimum depth of water-table. However, the system may be short lived if decomposition of the peat on the ridges is faster than in the drains. Although the system is successfully practised by Japanese farmers in Brazil (Plate 1) they do not grow a crop in the furrow.

Use of fertilizers

The high acidity and low levels of plant nutrients in peat demands the use of lime and fertilizer for crop growth. The change from oligotrophic to more eutrophic conditions as a result of fertilization changes the microbial activity and hence the rate of mineralization (Chapter 4; section 4.3). The use of fertilizers therefore tends to accelerate decomposition. However, McGreevy and Farrell (1984) found in incubation experiments few lasting effects in ombrotrophic peats after an initial stimulation. In reed-swamp peat, decomposition was even reduced by liming to pH 6.5. General statements on the effect of liming are therefore dangerous as there are other factors to be considered. The dilemma of using fertilizers or not can be illustrated by the following example. Schothorst (1977) records studies in the Netherlands on the improvement of gross yield of grass through deeper drainage. The improvement could be attributed to the availability of more nitrogen as a result of the decomposition of peat to a greater depth. The deficiency in nitrogen occurring in grassland with shallow drains can also be corrected by more costly N-fertilization. The choice between either deeper drainage with its risk of accelerated subsidence or the use of costly N-fertilizer is often difficult.

Cropping system

The cropping system influences the amount of compaction of the soil surface. The regular harvesting of intensively grown vegetables, particularly if heavy machinery is used, makes heavy demands on surface structure and consistency. Where annual crops are grown there are often short fallow periods. The surface temperature in these exposed peats can reach 70°C in the tropics as peat is a very poor conductor of heat. As well as encouraging the formation of desiccated hydrophobic granules (“coffee grounds”) or dust, this also increases the rate of oxidation. Bare peat surfaces, low humidity and high temperatures can lead to spontaneous peat fires. A permanent groundcover would prevent this.

Fig. 22. Subsidence (St) of tropical peat in relation to bulk and particle densities (source Bouman and Driessen 1985)

Note:

r = dry mass of unit volume of undisturbed soil
rs = solid matter (particle) density

Fig. 23. Subsidence (St) of tropical peat in relation to initial drainage depth (source Bouman and Driessen 1985)

Table 22 MINIMUM DEPTH TO WATER-TABLE (CM) FOR MAXIMUM YIELDS AND QUALITY OF VEGETABLE CROPS GROWN ON ORGANIC SOILS (sourceSnyder et al. 1978)

Crop

Florida Everglades 1

Indiana 2

England 3

Minn. 4

Beans, snap 45-60 45
Beets (red) 70
Cabbage 45-60 65 60
Carrots 65 60
Cauliflower 60 30
Celery 45 65 45-55 45
Corn, sweet 60-70 75 60
Kale 60 +
Lettuce 75-90 75
Onions 45-60 75 90
Peas 45-60
Potatoes 45-60 65 40-50 60
Spinach 65
Tomatoes 45-60 60
Escarole 60-75 5
Endive 60-75 5
Radishes 35-40 5 45
Parsley 35-40 5

1 Eight water-table treatments: 75 cm with overhead spray, 30, 53, 75, 100, 120 cm, fluctuating, 120 cm with overhead spray (the experiment was replicated).2 Three water-table levels, two replications, 40, 70 95 cm.

3 Water-tables ranged from 25 to 95 cm (unreplicated).

4 Five water-table depth treatments: 30, 60, 90, 120, 150 cm (unreplicated).

5 No data have been found on these crops, and depths given are estimates under average Everglade conditions.

Figure 24. Partial subsidence rates (consolidation and mineralization) for tropical peat (source Bouman and Driessen 1985)

Note: Sm = subsidence due to mineralization

7.4 Water-table Management

The success of agriculture on peat soils depends on the choice of land use. This choice dictates the required drainage depth though in some localities the water levels in peatswamps are governed by the needs of peripheral areas.

Figure 25. The influence of raised beds which allow a higher water-table and hence reduce the oxidation of organic soils (source Snyder et al. 1978)

The cropping systems in common use today inevitably cause some subsidence. There is a wealth of historical evidence that once drainage has started subsidence commences and unless the swamps are inundated again the peat will eventually disappear. Radio-carbon studies have indicated that 30 cm of peat which took 400 years to develop can easily be destroyed in less than 10 years because of injudicious drainage.

The rate of subsidence can, however, be regulated and slowed down by proper water control and good land management. The careful choice of crop is the best way by which the rate of subsidence can be minimized.

There should be continued collaboration between drainage engineers and agricultural scientists to look for optimum ways of controlling the subsidence of peat by appropriate water, land and crop management. The search for new crops or new varieties to be grown profitably in more waterlogged conditions and a continuation of the work into the water-table requirement of crops should be major parts of the research programmes aimed at improving the management of reclaimed peatswamps.

In the tropics there is little locally gathered data on the water management requirements in relation to widely grown crops. Traditionally the emphasis has been on the short term problems of fertilizer requirements rather than on water-control measures, which are more important in the long run.

It is difficult to set up satisfactory experiments to look into the optimum depths of the groundwater-table for specific crops. The following serves as an example: expensive and comprehensive water-table studies have been carried out in the Everglades in Florida since 1958 (Harrison et al. 1963), but they have proved unsatisfactory. It is difficult, even when using intricate designs, to maintain a range of pre-determined water-tables in plots arranged in a 3 x 3 Latin square on a 24 acre block. Subsequent studies have shown that the drainage of the peats overlying limestone is considerably affected by sub-surface flows through the peat-rock interface (Casselman and Green 1972). Mole drainage appears to have little effect on these flows along the interface. Piling the plots or building concrete walls down to the more or less impermeable subsoil have to be established, but even then hydraulic pressure from high water-tables in neighbouring parcels influence the plots with lower water-tables. In the absence of reliable tropical field studies and taking into consideration the difficulties encountered elsewhere, the alternative is to use lysimeters. These concrete tanks, if built of about 150 x 300 x 150 cm size, can each be used for 3 separate plots of 150 x 100 cm size for crop studies. When filled with organic soil water-tables are maintained by an exterior water levelling container connected by a 1 cm internal diameter plastic pipe. Water-levels in the levelling container are maintained by a valve with holes in the container immediately above the desired water level for overflow. Holes should be drilled into the concrete tanks at the soil surface level to allow surface drainage (Pate and Snyder 1979).

 

Februari 4, 2018

beautiful: BMKaGet … MERAMAL … tru$$$$: 280713_050218

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:23 pm

per tgl 05 Februari 2018, LONGSOR DAHSYAT @ area Puncak, Bogor, Jawa Barat, mungkin terkait dengan badai tropis Cebile neh :

badai tropis cebile 050218

bird

… well, LAGE-LAGE PREDIKSI BMKAGET TIDAK TERBUKTI: 25-27 Januari 2013 HUJAN GEDE BANGET, ati-ati banjir besar JAKARTA …
… well, PREDIKSI BARU BMKAGET: s/d PERTENGAHAN FEBRUARI BAKAL HUJAN DERAS …
… hmmm, seperti yang gw uda ngoceh, prediksi itu BISA AKURAT 100%, tapi BISA MELESET JAUH BANGET aka TIDAK TERBUKTI
… jadi, gw mah ikut ama wunderground aja lah 🙂
… menurut prediksi wunderground gara2 imbas badai 13 di sekira Madagaskar, kayanya PRESIPITASI / CURAH HUJAN 90% akan terjadi pada hari Senin ini, 28 Jan 2013 ini, namun besok mah cuma 60%, berarti HUJAN DISERTAI PETIR akan terjadi hari ini … LIAT AJA lah 🙂
… neh gambaran satelit dari website wunderground:
badai hujan jakarta 280113 satelit awan

per tgl 29 November 2017:

menurut wunderground:

2. South Indian Ocean area (135e west to coast of Africa):
   a. Tropical cyclone summary: none.
   B. Tropical disturbance summary:
      (1) the area of convection previously located near 7.6s 98.6e, 
is now located near 8.3s 99.8e, approximately 283 nm northeast of 
Cocos Island. Animated enhanced infrared imagery shows scattered 
convection over an elongated LLCC evident in a 281514z ascat pass. A 
281157z ssmis 91ghz image depicts a broad circulation center with 
scattered convection. Upper level analysis reveals moderate (15-20 
knots) vertical wind shear and moderate divergence aloft. The system 
remains in an area of warm (29-30 celsius) sea surface temperatures. 
Global dynamic models indicate that 96s will steadily develop while 
tracking east-southeastward into a favorable upper level environment 
over the next 48-72 hours.  Maximum sustained surface winds are 
estimated at 20 to 25 knots. Minimum sea level pressure is estimated 
to be near 1004 mb. The potential for the development of a 
significant tropical cyclone within the next 24 hours remains medium.
      (2) the area of convection previously located near 8.6s 
111.4e, is now located near 8.5s 111.0e, approximately 287 nm 
east-southeast of jakarta, Indonesia. Animated multispectral imagery 
depicts flaring convection wrapping into a compact LLCC. A 281428z 
AMSU microwave image shows centralized convection over the LLCC. 
Upper level analysis reveals that 95s is under a region of favorable 
divergence with low to moderate (10-20 knots) vertical wind shear. 
Sea surface temperatures remain warm (27-28 celsius). Global dynamic 
models indicate that 95s will remain quasi-stationary, drifting 
slowly eastward to southward over the next several days. Maximum 
sustained surface winds are estimated at 28 to 33 knots. Minimum sea 
level pressure is estimated to be near 998 mb. The potential for the 
development of a significant tropical cyclone within the next 24 
hours remains high. See ref a (wtxs21 pgtw 280200) for further 
details.

 

per tgl 28 November 2017:

Kabar24.com, DENPASAR – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan pergerakan abu Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali, mengarah ke barat-barat daya dipengaruhi oleh Siklon Tropis Cempaka yang saat ini berada di Samudera Hindia.

“Abu gunung bergerak dengan kecepatan sekitar 10 knots,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Ngurah Rai Bali Agus Yarcana di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, siklon tropis turut memberi efek terhadap pergerakan abu dari erupsi gunung setinggi 3.142 meter di atas permukaan laut itu.

Senada dengan Agus, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menambahkan adanya pusat tekanan rendah itu menyebabkan abu gunung mengikuti gerak siklon tropis.

“Siklon Tropis Cempaka saat ini berada di Samudera Hindia selatan Yogyakarta,” kata Sutopo.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat asap kawah bertekanan sedang teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal berketinggian 4.000 meter di atas puncak kawah.

Dampak langsung sebaran abu salah satunya mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Oleh karena itu pengelola dan otoritas terkait lain di bandara setempat memperpanjang penutupan Bandara Internasiopnal I Gusti Ngurah Rai hingga Rabu (29/11/2017) pukul 07.00 WITA.

Sumber : Antara

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

Jakarta detik – BMKG mendeteksi siklon tropis yang tumbuh sangat dekat dengan pesisir selatan Pulau Jawa. Siklon dengan nama Cempaka ini terdeteksi pada hari ini pukul 19.00 WIB.

“Adanya Siklon Tropis Cempaka di wilayah perairan sebelah selatan Jawa Tengah mengakibatkan perubahan pola cuaca di sekitar lintasannya,” kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG R Mulyono Rahadi Prabowo, Senin (27/11/2017).

Diperkirakan Siklon Tropis Cempaka masih akan bertahan dalam dua hingga tiga hari ke depan. BMKG mengimbau masyarakat waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

“Terutama aktivitas penerbangan di beberapa bandara di Pulau Jawa juga berpotensi terpengaruh akibat hujan dan angin kencang,” ucap Mulyono.

Siklon ini juga diprediksi menimbulkan gelombang laut yang cukup tinggi. Masyarakat dan kapal-kapal, terutama nelayan tradisional yang beroperasi di perairan selatan Jawa, diminta tetap waspada dan siaga.

“Selain itu, masyarakat pesisir diimbau menghindari aktivitas di sekitar pantai karena potensi gelombang pasang dapat terjadi di perairan selatan Jawa Tengah dan DIY,” ujarnya.

Siklon Tropis Cempaka
Siklon Tropis Cempaka (Foto: Dok. BMKG)

Dampak yang ditimbulkan adanya siklon tropis Cempaka berupa:

– Potensi hujan lebat di wilayah: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

– Potensi angin kencang hingga 30 knot di wilayah: Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Laut Jawa, Selat Sunda bagian utara, perairan utara Jawa Timur hingga Kepulauan Kangean, Laut Sumbawa, Selat Bali hingga Selat Alas, Selat Lombok bagian selatan dan perairan selatan Bali hingga Pulau Sumba.

– Potensi gelombang tinggi 2,5-6 meter di perairan selatan Jawa Timur, Laut Jawa bagian timur, Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Banten hingga Jawa Barat, Samudra Hindia bagian barat Bengkulu hingga selatan Jawa Tengah.
(jbr/dha)

menurut wunderground:

(2) an area of convection (invest 95s) has persisted near 8.8s 
109.3e, approximately 321 nm southeast of jakarta, Indonesia. 
Animated multispectral imagery depicts organized convection 
associated symmetrical low level circulation center (LLCC) with 
convection centered around the. A 271353z 89ghz AMSU image shows 
convection situated over the northern portion of the LLCC. Upper 
level analysis reveals that the disturbance is located in a region 
of favorable divergence aloft, light to moderate (10-20 knots) 
vertical wind shear. Sea surface temperatures remain warm (27-28 
celsius), supporting further development. Global dynamic models are 
slow to develop the system as it tracks to the east. Maximum 
sustained surface winds are estimated at 28 to 33 knots. Minimum sea 
level pressure is estimated to be near 998 mb. Based on the 
improving convective signature and favorable environmental 
conditions, the potential for the development of a significant 
tropical cyclone within the next 24 hours remains high.

 

 

Desember 31, 2017

ber$amaMU: Stroke Hemoragik karna OBAT

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 6:09 pm

Perdarahan otak saat MENYANYI…

Stroke associated with drug abuse

Michael T Mullen MD (Dr. Mullen of the University of Pennsylvania School of Medicine has no relevant financial relationships to disclose.)
Steven R Levine MD, editor. (Dr. Levine of the SUNY Health Science Center at Brooklyn has received honorariums from Genentech for service on a scientific advisory committee and a research grant from Genentech as a principal investigator.)
Originally released September 23, 1996; last updated June 12, 2017; expires June 12, 2020

Introduction 

This article includes discussion of stroke associated with drug abuse, stroke associated with substance abuse, ischemic strokeintracerebral hemorrhage, infarct, ICH, intraparenchymal hemorrhage, and drug abuse. The foregoing terms may include synonyms, similar disorders, variations in usage, and abbreviations.

Overview

Drugs of abuse are frequently associated with stroke, especially in the young. In this article, the author reviews the clinical features and pathophysiology of stroke related to drug abuse.

Key points

• Drugs of abuse increase the risk of both ischemic stroke and intracerebral hemorrhage.
• Stimulants such as amphetamines, cocaine, and phencyclidine cause a sympathetic surge with elevated blood pressure and vasospasm.
• Heroin-associated strokes are most often attributed to infectious complications such as endocarditis or ruptured mycotic aneurysm.

Historical note and terminology

Although often considered a peculiarly modern problem, the use of drugs for their psychoactive effects dates back thousands of years. Drugs derived from the ingestion of plants have the longest history of abuse. Abuse of synthetic and semi-synthetic drugs dates to the pharmaceutical development of these substances in the early 20th century. The major classes of drugs of abuse include opiates, stimulants (cocaine, amphetamine and related agents), hallucinogens (LSD, phencyclidine, etc.), marijuana, barbiturates and other sedatives, and inhalants. Alcohol and tobacco, the 2 most widespread drugs of abuse, will not be discussed in this article. This certainly should not be taken as minimizing their addictive potential or clear impact on stroke risk. Each of the broad classes of drugs of abuse produces a distinct clinical intoxication and is associated with a limited spectrum of cerebrovascular disease. Familiarity with these patterns is important to the evaluation and treatment of patients with stroke. Several difficulties arise in any discussion about drugs of abuse. First, a variety of common street names exist to describe various drugs. As no standard definitions of these terms exist, they may at times mean different things to different people. Second, given the illicit nature of most drugs of abuse, patients’ perception of the drug ingested must be considered of limited reliability. Tainted and substituted compounds are common, and only toxicological confirmation or direct testing of the substance itself can confirm the true identity of the ingested drug. Finally, a variety of different means of administration of individual drugs exist, and the effects of the drug, both desired and undesired, vary considerably based on this fact.

Table 1. Street Names and Methods of Administration for Drugs of Abuse

Agent Administration Common name(s)
Methamphetamine Orally, intravenously, intranasally Meth, speed, dexies, crystal, ice
Amphetamine derivatives Orally, intranasally MDMA, Ecstasy, X, molly, bath salts, plant food, jewelry cleaner, ivory wave, purple wave, zoom, cloud nine
Cocaine hydrochloride Intranasally Blow, nose candy, snow, dust, coke
Cocaine, alkaloidal Inhaled or smoked; intravenously Crack, rock, base, white pipe
Phencyclidine Orally PCP, angel dust, trank, DOA
Heroin Intravenously, inhaled, or smoked Smack, junk, skag, black tar
Cannabis Inhaled, smoked, or ingested Marijuana, hashish, pot, grass, weed
Synthetic cannabis Inhaled, smoked, or ingested Spice, K2, black mamba, Bombay blue, bliss, blaze

Amphetamines are synthetic sympathomimetics whose anorectic action led to their initial use as diet pills. They have also been used as mental stimulants by long-distance drivers, students, and others trying to preserve cognitive performance in the face of sleep deprivation. Athletes have used them to enhance physical performance. The euphoriant effect of higher doses has broadened their abuse potential. Methamphetamine is typically taken orally, although it can be smoked and injected. Intravenous users crush tablets of “speed,” dissolve them in a liquid, filter them through cotton, and then inject them. Cerebrovascular complications arise from the more rapid onset of sympathomimetic action, and from foreign body reactions to “diluents” or filler substances like talc or cornstarch.

Amphetamine look-alikes encompass a broad range of drugs with sympathomimetic action. Methylenedioxymethamphetamine or “ecstasy” has become extremely popular over the last decade at late-night dance clubs, used both for its stimulant and euphoric properties. Other synthetic amphetamine-like substances, such as mephedrone, pyrovalerone, and methylenedioxypyrovalerone, are gaining popularity as well. These drugs can be purchased online or in drug paraphernalia stores. They are variably labeled as “bath salts,” or “plant food,” and there has been a dramatic increase in calls to United States poison control centers related to these substances (Jerry et al 2012). Ephedrine is used for the treatment of asthma and nasal decongestion (Goodman Gilman et al 1990) and is contained in the form of ephedra in the Chinese herbal preparation ma huang, frequently sold as an herbal stimulant. Over-the-counter sympathomimetics, such as phenylpropanolamine and pseudoephedrine, have been used to treat nasal congestion or facilitate weight loss (Brust 1986Goodman Gilman et al 1990). The abuse potential and link to cerebrovascular disease associated with these drugs has been recognized only since the 1980s (Stoessl et al 1985Brust 1986). Phenylpropanolamine was voluntarily withdrawn from the market in 2000 after the FDA reviewed a number of reports of hemorrhagic stroke associated with its therapeutic use (Kernan et al 2000). Methylphenidate is increasingly used to treat hyperactivity and attention deficit disorder in children and adults, and its widespread availability has resulted in an increase in its misuse.

Cocaine is derived from the leaves of the shrub Erythroxylon coca, which grows in the Peruvian and Bolivian Andes. For many centuries, the leaves of this plant were chewed or sucked by inhabitants to decrease hunger, increase endurance, and generate a sense of well-being. Addiction was not described until more concentrated forms of cocaine became available. Alkaloidal cocaine was first purified in 1860 by Niemann. Sigmund Freud and Hans Koller explored the physiological actions of cocaine. Freud first successfully employed the euphoriant effects of cocaine to wean a patient addicted to morphine. The unforeseen result was to create the first person addicted to cocaine (Goodman Gilman et al 1990).

Phencyclidine was popular in the 1980s as a stimulant that heightened sensory perception. Strokes were reported in several users (Bessen 1982Brust 1986). The risk of psychosis and violent behavior with higher doses or chronic use decreased its popularity.

Heroin (diacetylmorphine) is a semisynthetic derivative of morphine, 1 of the substances contained in opium. Opium is derived from the unripe seed capsules of the poppy plant, Papaver somniferum. Opium addiction is recorded as early as the third century BC, and during the early part of the 20th century it was estimated that 1 out of every 400 Americans was addicted to opium or related agents. Heroin abuse did not develop until the advent of hypodermic needles (Goodman Gilman et al 1990). Although it is most frequently injected intravenously, increases in purity have allowed users to smoke heroin, a method of administration that appears to be growing in popularity.

Cannabis, from the plant Cannabis sativa, is the most widely used recreational drug in the world. It is most often prepared as marijuana or hashish, which are subsequently smoked, inhaled, or ingested. The psychoactive ingredient in cannabis is delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). Potency can vary widely across preparations based on the THC content, which is generally higher in hashish than in marijuana (Wolff et al 2013). Synthetic drugs that bind to the same cannabinoid receptors as THC have been developed. These drugs are sold as synthetic cannabis under brand names such as spice or K2. Similar to synthetic amphetamines, synthetic cannabis can be purchased online or in drug paraphernalia stores (Brust 2013).

tax scares

Memahami Penyebab Pendarahan Otak

Pendarahan otak merupakan pendarahan intrakranial yang terjadi di dalam jaringan otak. Pendarahan ini dapat terjadi secara tiba-tiba pada stroke hemoragik atau karena adanya trauma otak. Pendarahan otak non trauma merupakan pendarahan tiba-tiba di dalam jaringan otak karena pecah pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh tekanan darah tinggi, kelemahan struktural dinding pembuluh darah, atau amiloidosis.

Umumnya, semua pendarahan yang terjadi di dalam otak disebut pendarahan otak. Tapi, berdasarkan lokasi terjadinya, pendarahan otak dibedakan menjadi:

memahami penyebab pendarahan otak – alodokter

Pendarahan subarachnoid. Pendarahan yang terjadi di jaringan otak di bawah selaput pelindung otak.
Hematoma epidural dan subdural. Penggumpalan darah yang terjadi di antara otak dan tengkorak kepala, bisa berada di atas atau di bawah selaput pelindung otak.
Pendarahan intraserebral. Pendarahan yang terjadi pada jaringan otak itu sendiri.
Gejala Pendarahan Otak
Umumnya seseorang yang mengalami pendarahan otak bisa mengalami pingsan, sakit kepala parah disertai muntah, atau bahkan terjadi pendarahan dari telinga. Meski begitu, hal ini tidak selalu terjadi. Gejala yang muncul tergantung pada lokasi pendarahan terjadi. Misalnya jika bagian otak yang berkaitan dengan penglihatan yang mengalami pendarahan, maka gejala yang mungkin muncul adalah pasien mengalami gangguan penglihatan.

Gejala lain yang mungkin terjadi pada pasien pendarahan otak adalah mengalami kelumpuhan pada satu bagian tubuh, kejang secara tiba-tiba, mati rasa, serta gangguan koordinasi dan keseimbangan. Jika pendarahan otak terjadi pada bagian bawah atau batang otak, pasien dapat mengalami koma atau mengalami gangguan dalam merespons. Sedangkan pendarahan otak yang terjadi pada bagian pusat bicara, maka pasien dapat mengalami gangguan dalam berbicara.

Ini Dia Penyebab Pendarahan Otak
Ada beberapa faktor risiko dan penyebab terjadinya pendarahan otak. Berikut ini adalah penyebab pendarahan otak yang umumnya terjadi.

Tekanan Darah Tinggi
Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan penyakit kronis (jangka panjang) yang dapat melemahkan dinding pembuluh darah. Guna mencegah terjadinya pendarahan otak yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi, konsultasikan dengan dokter untuk mengatasi kondisi ini.
Trauma Kepala
Paling banyak terjadi pada orang berusia di bawah 50 tahun, kemungkinan besar kondisi ini karena kecelakaan.
Kelainan Pembuluh Darah
Kondisi ini dapat terjadi pada saat lahir, dan dapat membuat dinding pembuluh darah di sekitar dan bagian dalam otak menjadi lemah.
Gangguan pada Darah
Menurunnya trombosit darah juga dapat menyebabkan pendarahan otak. Anemia sel sabit (kondisi di mana sel darah merah berbentuk abnormal) dan hemofilia (kondisi di mana tubuh kekurangan protein untuk pembekuan darah) dapat berkontribusi dalam hal ini.
Pembengkakan Pembuluh Darah (Aneurisma)
Kondisi ini bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah, yang kemudian dapat pecah dan menimbulkan pendarahan di dalam otak. Kondisi ini dapat menyebabkan stroke.
Angiopati Amiloid
Angiopati amiloid adalah kondisi di mana terjadi kelainan dinding pembuluh darah karena faktor usia atau hipertensi. Kondisi ini dapat menimbulkan banyak pendarahan kecil yang mengarah pada pendarahan yang lebih besar.
Hal lainnya yang menyebabkan pendarahan otak antara lain adalah tumor otak dan penyakit hati. Beberapa penyebab pendarahan otak dapat diatasi sejak dini. Misalnya dengan menjaga pola makan dan hidup sehat agar terhindar dari tekanan darah tinggi. Anda juga bisa mulai mencari tahu tentang pencegahan hipertensi dan penanganannya dengan berkonsultasi ke dokter.

Jika kerabat Anda mengalami gejala pendarahan otak di atas, segeralah konsultasikan hal tersebut dengan dokter. Dokter akan menentukan otak bagian mana yang mengalami pendarahan berdasarkan gejala yang timbul, serta melalui tes pencitraan CT Scan atau MRI. Dan jika sudah bisa dipastikan lokasinya pendarahan, dokter akan melakukan langkah pengobatan yang tepat.

lapang DADA: Sri Mulyani, lage … 110615_010118

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:57 pm

AYO ATASI KR1$1$ HOT MONEY LAGE yang repatriasi k amrik

SURAT SRI Mulyani 2017, pra 2018

… menurut gw: Sri Mulyani itu doktor ekonomi yang jenius, namun suka dimanfaatkan oknum karna manusia tidak ada yang sempurna, well, gw bersyukur bahwa beliau mampu menganalisis data n info ekonomi secara matang sehingga setidaknya pada periode 2006-2008 beliau pernah memperingatkan Indonesia akan kemungkinan Krisis Finansial di Asia akibat ketimpangan kebijakan di amrik dan global waktu itu … kita maseh akan meliat sepak terjang beliau selanjutnya:
Energi dan Pembangunan Berkelanjutan: Berikutnya Apa?

Sri Mulyani Indrawati

International Student Energy Summit

Bali, Indonesia

10 Juni 2015

Sesuai yang Dipersiapkan untuk Penyampaian

Terima kasih telah mengundang saya untuk berbicara pada konferensi penting ini. Saya senang bisa kembali berada di Indonesia, dan juga senang berada di Bali.

Berbicara dengan kalian semua menjadi sebuah inspirasi. Kalian masih muda, berpendidikan, dan sebentar lagi akan membuat beberapa pilihan yang penting – pribadi dan profesional. Jadi izinkan saya, lewat pidato ini, menyampaikan beberapa nasihat.

Iya, memberi pidato seperti ini memang hak generasi saya. Orang-orang seperti kami bisa memberi tahu anak-anak muda bagaimana cara terbaik untuk mengarahkan upaya yang dapat dilakukan.

Kalian bisa tanya ke diri sendiri: Di mana saya akan tinggal? Apakah saya akan menikah? Mungkin punya anak? Di mana saya mau bekerja? Dan untuk organisasi apa?

Apapun yang akan menjadi jawaban, jangan menganggap remeh kekuatan masing-masing ketika membuat pilihan. Tidak hanya dalam kehidupan pribadi. Kalian memiliki pilihan untuk memberi, untuk ikut membuat perubahan, melalui kerja keras untuk memiliki keterampilan yang tinggi dan menggunakan moral sebagai kompas yang memandu.

Sulit bagi saya untuk melihat ada bidang lain yang lebih penting dari pada bidang tempat kalian kelak akan bekerja: karena semua peserta di sini dapatteman-teman menjadi pakar yang bisa ikut membantu meningkatkan akses energi dengan harga terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern bagi semua masyarakat.

Bahkan, kalian bisa membantu Bank Dunia untuk mencapai sasaran kami dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030, dan memastikan bahwa kesejahteraan dirasakan semua lapisan masyarakat.

Kita tidak akan bisa mencapainya apabila kita tidak menyediakan listrik kepada lebih banyak masyarakat dengan cara yang ramah lingkungan.

Hari ini saya akan memberi fokus pada tiga pertanyaan yang saya harap akan membantu mengarahkan konferensi ini:

Pertama, kenapa akses kepada energi penting dalam melawan kemiskinan?

Dan kedua, kenapa kita harus melakukannya dengan cara yang ramah lingkungan?

Ketiga, dan terakhir, bagaimana kita bisa mengatasi hambatan yang ada?

I. Kemiskinan Energi

Jadi mengapa akses adalah penting?

Sektor energi memiliki potensi sangat tinggi untuk mengentaskan kemiskinan.

Sekitar satu dari tujuh orang – atau sekitar 1,1 milyar orang – di dunia belum memiliki listrik dan hampir 3 milyar masih memasak dengan bahan bakar yang menghasilkan polusi seperti minyak tanah, kayu, arang, dan kotoran hewan.

Tanpa listrik, perempuan dan anak perempuan harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengambil air, klinik kesehatan tidak bisa menyimpan vaksin, anak-anak tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari, pengusaha kurang kompetitif, dan negara tidak bisa menggerakkan ekonomi.

Di Afrika, tantangan sangat besar untuk menyediakan listrik. Misalnya di Ethiopia dengan penduduk 91 juta orang, di mana 68 juta penduduk masih hidup dalam kegelapan.

Bahkan untuk negara-negara yang sudah memiliki akses listrik, layanannya belum handal. Dalam satu bulah, satu dari tiga negara berkembang mengalami setidaknya 20 jam pemadaman listrik.

Bahkan di beberapa negara, pernah terjadi pemadamam listrik total, seperti di Nigeria (hingga beberapa waktu belakangan ini) dan di wilayah utara India pada tahun 2012.

Bahkan ketika listrik tersedia, harganya sangat mahal: banyak negara di Sub-Sahara Afrika mengalami harga listrik setinggi 20-50 US sen per kilowatt-jam. Sementara rata-rata global hampir 10 US sen.

Pembangunan ekonomi yang infklusif adalah cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Tetapi sebagian besar kegiatan ekonomi mustahil dilakukan tanpa tersedianya energi modern yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif.

Ketika kita tidak memiliki listrik, tidak akan ada mesih jahit atau mesin penggiling padi atau pompa untuk mengairi tanaman.

Tanpa listirk, kita tidak bisa menjalankan usaha di malam hari dan nyaris tidak mungkin menarik usaha ke daerah kita yang dapat membuka lapangan kerja dan peluang bagi kaum muda seperti teman-teman semua.

Di Liberia – sebuah negara di barat Afrika di mana hanya dua persen penduduk mempunyai akses listrik yang memadai – siapapun akan mengatakan bahwa tidak mungkin menciptakan pekerjaan dan peluang tanpa energi.

Kemiskinan energi memiliki dua arti: masyarakat miskin adalah yang terakhir memiliki akses listrik. Dan kemungkinan besar mereka akan tetap miskin apabila terus tidak memiliki akses.

Inilah mengapa akses kepada energi sangat penting dalam melawan kemiskinan.

II. Energi yang Berkelanjutan

Hal kedua yang saya ingin angkat adalah keberlanjutan. Energi dan cara kita menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan.

Ada kabar baik: Menurut data terbaru, ada semakin banyak penduduk miskin yang kini punya akses ke listrik dengan peningkatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Tetapi porsi energi terbarukan tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Dan kita tertinggal dalam hal efisiensi energi.

Pertimbangkan hal ini: menurut The International Energy Association, di negara-negara berpenghasilan tinggi, efisiensi energi adalah sumber energi terbesar karena energi yang dihemat adalah energi yang bisa dipakai di tempat lain.

Ini berarti kita bisa memutus ikatan antara pertumbuhan ekonomi dengan permintaan energi hanya dengan meningkatkan efisiensi energi.

Dalam 20 tahun terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah besar dalam mengurangi intensitas energi. Tiongkok menjadi raksasa dalam hal ini, dengan penghematan energi sejumlah yang mereka konsumsi antara tahun 1990 hingga 2010. Meskipun ketika kita pertimbangkan bahwa ekonomi Tiongkok memiliki intensitas energi sekitar dua kali lebih besar dari pada Jepang, kita bisa melihat bahwa masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Apabila kita menerapkan semua teknologi efisiensi energi yang tersedia saat ini, kita bisa memangkas konsumsi energi secara signifikan menjadi sekitar sepertiga. Namun hanya sebagian kecil dari potensi ini yang terealisasi.

Melalui kombinasi beberapa teknologi efisiensi energi, desain bangunan yang baik, dan teknologi atap terbarukan yang baru, saat ini kita sudah bisa membangun gedung zero net energy. Dalam banyak kasus, gedung-gedung tersebut menghasilkan tenaga matahari yang dialirkan ke dalam jaringan untuk dipakai pihak lain.

Tentunya selain efisiensi energi, reformasi kebijakan dan penghapusan subsidi, kita juga perlu memastikan bahwa negara-negara beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

Kabar baik lagi, hal ini mulai terjadi. Kemajuan teknologi yang pesat telah menurunkan biaya energi terbarukan bagi tiap orang. Kita sekarang melihat investasi skala besar dalam energi terbarukan yang sudah umum – seperti tenaga air – juga teknologi maju seperti tenaga panas bumi, matahari dan angin.

Turunnya harga per unit solar photovoltaic menjadi sepertiga dari harga pada tahun 2010 telah membantu menempatkan tenaga matahari pada harga yang bisa bersaing dengan pilihan energi tradisional, di tempat yang semakin banyak.

Antara tahun 2010 dan 2012, kita melihat kenaikan sebesar 4 persen secara global dalam penggunaan energi terbarukan yang modern – tiga perempat disediakan oleh tenaga angin, matahari dan air. Asia Timur memimpin dunia dalam hal ini, dengan porsi 42 persen.

Sejak tahun 2010, lebih dari setengah pembangkit listrik baru di seluruh dunia menggunakan energi terbarukan.

Namun, negara-negara berkembang baru menyentuh kulit terluar saja dalam hal potensi penggunaan energi terbarukan. Misalnya, di Asia dan Afrika hanya 10-20% potensi tenaga air yang telah dimanfaatkan, dan potensi tenaga matahari baru mulai dipahami.

III. Tantangan

Ada juga tantangan politis, ekonomi, dan teknis.

Banyak negara tetap memberikan subsidi untuk bahan bakar fosil sebagai cara mengurangi biaya bagi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi subsidi yang tidak tepat sasaran membawa biaya sangat besar dan menjadi hambatan penghematan energi.

Pada tahun 2013, hampir $550 milyar uang pemerintah di berbagai negara terpakai untuk subsidi langsung bahan bakar fosil – subsidi yang sebagian besar lebih bermanfaat pada yang kaya, karena mereka yang lebih banyak menggunakannya dari pada masyarakat kurang mampu.

Pada bulan Januari tahun ini, Pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam menerapkan sistem harga bahan bakar yang mengurangi subsidi bensin dan solar secara signifikan. Tindakan ini memperkecil risiko fiskal sehingga sumberdaya dapat dialihkan kepada prioritas pembangunan.

Tantangan ekonomi yang lain bagi banyak negara adalah modal besar untuk energi terbarukan yang sulit diperoleh tengah situasi penuh risiko saat ini. Banyak negara telah menetapkan adanya insentif kebijakan guna mengatasi hambatan ini. Negara-negara seperti Brazil dan India telah menikmati manfaat melalui lelang energi terbarukan.

Beberapa negara juga menemukan bahwa tenaga matahari skala kecil dapat mempercepat akses energi secara signifikan. Di berbagai negara seperti Bangladesh dan Mongolia, sistem tenaga matahari biaya rendah untuk rumah telah membantu menyediakan energi kepada rumahtangga berpenghasilan rendah yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Kini, Bangladesh memiliki program listrik di luar jaringan yang terbesar di dunia. Dimulai sejak 2003 dengan sambungan untuk hanya 11.000 rumahtangga, program tersebut telah berkembang dan kini menyediakan tenaga matahari yang aman bagi lebih dari 850.000 rumahtangga.

Juga ada hambatan teknis: Bagi energi terbarukan yang tersambung ke jaringan, tantangan utama adalah ketersediaan listrk yang tidak konsisten. Tenaga matahari hanya bisa dihasilkan pada siang hari dan tenaga angin memiliki intensitas yang bervariasi seiring pola cuaca yang berbeda. Hal tersebut membuat energi terbarukan sulit untuk diintegrasikan ke dalam jaringan. Tetapi di negara-negara seperti Denmark dan Irlandia, tantangan tersebut mulai diatasi melalui sistem transmisi yang canggih, ramalan cuaca mikro, dan sistem pengelolaan jaringan. Mereka bisa menjadi contoh bagi yang lain.

Terobosan besar sekarang adalah penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan batere yang sekarang ada dapat mendorong dunia agar semakin cepat bergerak mengadopsi energi terbarukan hingga 50 persen – atau bahkan lebih.

Saya menyerukan agar kalian semua, para pakar energi masa depan, ikut mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar bermanfaat bagi setiap orang.

IV. Peran Bank Dunia.

Di Kelompok Bank Dunia, kami menganggap isu energi berkelanjutan adalah sangat serius.

Kami faham bahwa keberhasilan program energi bersih akan membutuhkan aliran modal sebesar tiga kali lipat dari program energi tradisional.

Pinjaman kami untuk bidang energi bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga terfokus pada sasaran ini. Tahun lalu, dua-pertiga pinjaman kami ditujukan kepada negara-negara Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika, di mana sebagian besar penduduk hidup tanpa akses energi.

Lebih dari 90 persen pinjaman kami untuk pembangkit listrik ditujukan kepada energi bersih: gas alam, tenaga air, matahari, angin, dan panas bumi. Kami tidak memberikan pinjaman untuk pembangkit listrik tenaga batubara, kecuali bila kondisi tidak memungkinkan opsi yang lain.

Kami juga berperan penting ketika bekerjasama dengan berbagai negara untuk menciptakan iklim yang mendukung investasi lebih besar – terutama dalam bidang energi terbarukan.

Kami sangat percaya bahwa mengentaskan kemiskinan adalah tujuan yang patut mendapatkan perhatian penuh kita semua.

Kami berharap bahwa kemiskinan energi akan mendapat perhatian khusus diantara sasaran pembangunan berkelanjutan yang baru, yang akan disetujui komunitas global tahun ini.

Itu alasan mengapa kami, bersama Sekretaris Jendral PBB, ikut memimpin inisiatif Sustainable Energy for All. Bersama-sama kami akan berfokus pada tiga sasaran: memastikan akses universal layanan energi modern; melipatgandakan porsi energi terbarukan dalam bauran energi global; dan melipatgandakan peningkatan efisiensi energi.

Dalam masa kehidupan kalian, semua akan menyaksikan dampak buruk dari polusi dan perubahan iklim. Namun sebagai mahasiswa dan pakar energi masa depan, kalian berperan penting dalam potensi keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang baru dalam bidang energi. Dunia akan memerlukan orang-orang cerdas dengan motivasi yang tulus – dunia akan memerlukan kalian semua yang ada dalam ruangan ini.

Dengan bantuan dan dedikasi kerja bersama, kita bisa mengakhiri kemiskinan energi dalam masa kehidupan kita.

Anda semua duduk di balik setir sebagai pengemudi. Ayo kita berangkat menuju masa depan.

Terima kasih.
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pertumbuhan ekonomi selama ini tak inklusif. Ia mengatakan, dibutuhkan target ambisisus untuk memastikan 40 masyarakat di kelompok terbawah menikmati memanfaat kemajuan ekonomi.
Selama 20 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi telah membantu satu miliar orang bebas dari kemiskinan. Namun masih ada satu miliar orang yang bertahan dengan penghasilan US$ 1,25 perhari. Selain itu, menurut Sri Mulyani, juga ada lebih dari 1,1 mliar orang tak punya akses terhadap listrik, dan lebih dari 2,5 miliar orang tak memiliki akses sanitasi. “Sukses akan bergantung sejauh mana negara tumbuh, bukan soal berapa besar pertumbuhannya,” kata dia dalam sambutannya pada Indonesia Green Infrastructure Summit 2015 di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.
Ia mengatakan Produk Domestik Bruto Indonesia sudah meningkat dua kali lipat selama satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini, telah mengurangi kemiskinan hingga separuhnya atau turun menjadi 11,3 persen pada tahun 2014.
Namun tak semuanya menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga memakan biaya tinggi dengan merusak lingkungan. Sri Mulyani juga mencontohkan Cina yang telah tumbuh dua digit selama beberap dekade tetapi kehilangan 9 persen dari PDB karena tak ramah lingkungan.
Kini Cina berkomitmen untuk menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan. Menurut dia, jika seluruh neara bertahan dengan caralama maka manfaat pertumbuhan ekonomi akan berkurang karena sumber daya alam akan habis dengan cepat. “Kita akan lebih rentan menghadapi perubahan iklim atau risiko kesehatan,” tutur mantan menteri keuangan tersebut. Kerusakan lingkungan, kata dia, memang berpengaruh pada semua orang. Namun yang paling rentan adalah kelompok masyarakat miskin. Musababnya, mata pencaharian mereka lebih tidak pasti. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, menurut Sri Mulyani, diderita oleh yang tinggal di daerah berlingkungan rusak. Jadi, kata dia jika ingin mengentaskan kemiskinan tak bisa hanya mengandalakan pertumbuhan ekonomi sajatetapi harus inklusif dan berkelanjutan bagi lingkungan. TRI ARTINING PUTRI

… well, SM belum ngoceh soal KRISIS PASCA KENAEKAN SUKU BUNGA THE FED seh (padahal IMF dah memberi komentar)… artinya SM tidak meliat atawa memang tidak meliat sama sekali adanya BAHAYA KRISIS … 🙂

ber$amaMU: IJIN berbelit-belit, BAHKAN pasca SMUA PAKET yang BIJAK, pak Jokowi

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:52 pm

pangkas semua BIAYA n PAJAK

SURAT SRI Mulyani 2017, pra 2018

Jakarta detik – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ,sempat bertemu pengusaha sekaligus pemilik gerai di Pacific Place, Jakarta, Rabu (2/11/2016). Ini dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi tax amnesty.

“Jadi dalam hal ini untuk memberikan sosialisasi. Pemahaman kepada seluruh pelaku ekonomi. Ini tidak dibedakan yang kecil dan menengah, semuanya memiliki kewajiban yang sama kepada negara yaitu membayar pajak yang benar,” kata Sri Mulyani usai pertemuan dengan para pemilik gerai di Pacific Place.

Menurut CEO Pacific Place, Tan Kian, yang ikut mendampingi Sri Mulyani, pertemuan itu dihadiri pemilik maupun perwakilan gerai yang menjual barang mewah.

“Sama owner (gerai) Hermes, Bvlgari, The Time Place, Zegna. Kemudian, Kem Chicks ada profesionalnya, Mitra Adiperkasa ada profesionalnya. Ada 20-an pengusaha ritel barang branded di sini,” ujar Tan Kian.

Selain sosialisasi tax amnesty, Sri Mulyani juga mendengarkan keluh kesah para pemilik gerai. Mereka mengeluh soal masalah pabean hingga perizinan.

“Masalah kepabeanan, penyelundupan, sama izin susah. Mereka bilang kalau izin penanaman modal asing bisa 6 sampai 8 bulan. Tadi bicara sama Ibu Sri begitu,” tutur Tan Kian. (hns/hns)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menyatakan dari 13 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, hanya beberapa beberapa paket saja yang langsung terasa dampaknya bagi sektor usaha.

Pertama, yaitu paket kebijakan ‎ekonomi jilid IV yang salah satunya berisi soal formula pengupahan. Adanya formula ini dinilai memberikan kepastian bagi para pengusaha dalam perencanaan kegiatan usahanya.

“Misalnya soal pengupahan, itu memberikan kepastian bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan biaya tenaga kerja,” ujar dia dalam acara Rembuk Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Kedua, paket kebijakan ekonomi jilid II terkait dengan ‎pembangunan pusat logistik berikat (PLB). Adanya PLB memberi dampak pada efisiensi impor pada sektor industri. Hal ini secara tidak langsung membantu mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri.

‎”Kemudian masalah pusat logistik berikat, karena itu mengurangi biaya impor dan dwelling time turun. Lalu juga dari BKPM soal percepatan izin dasar itu respon kita positif,” kata dia.

Namun demikian, yang menjadi koreksi dari pengusaha yaitu soal koordinasi antar instansi pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. Hal ini membuat masih banyaknya paket kebijakan ekonomi yang belum berjalan dengan baik.

“Memang agak sulit bicara persentase, tapi masih banyak yang harus dilakukan, (paket kebijakan ekonomi) yang efektif jumlahnya masih relatif kecil. ‎Koordinasi masih belum optimal,” tandas dia. (Dny/Gdn)

ets-small

Nilai investasi di Kabupaten Mojokerto tahun ini diprediksi menurun. Prediksi itu menyusul sikap para investor yang enggan menanamkan modal di daerah ini.

Menurunnya minat investor ini terjadi di tengah upaya Pemkab Mojokerto meningkatkan nilai investasi dengan membuka lahan ribuan hektare untuk industri di wilayah utara Sungai Brantas sejak tahun lalu. Tak hanya menyediakan lahan yang disiapkan untuk berdirinya pabrik- pabrik, pemkab juga telah memperbaiki infrastruktur jalan dengan nilai tak sedikit. Namun, upaya itu tak berbanding lurus dengan jumlah investor yang masuk. Investor mulai enggan berinvestasi karena terkendala beberapa hal.

Salah satunya adalah tingginya upah minimum kota (UMK) tahun ini dan proses perizinan dinilai berbelit-belit. Pengusaha menilai dua masalah yang sedang dihadapi itu memaksa mereka berpikir dua kali dalam berinvestasi. UMK tahun ini yang mencapai angka Rp3.030.000 sangat memberatkan pengusaha, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia( Apindo) Kabupaten Mojokerto Bambang Wijanarko kemarin. Dalam sarasehan dengan tema Bersinergi dalam Peningkatan dan Keberlangsungan Investasi, Bambang juga menyebutkan, tingginya nilai UMK menyebabkan banyak perusahaan tak bisa membayar upah sesuai UMK.

Dikatakannya, dari sekitar 400 perusahaan di Kabupaten Mojokerto hanya sekitar 30% yang mampu membayar upah sesuai UMK. “Ini salah satu yang membuat investor takut berinvestasi,” katanya. Ia menyebutkan, keluhan pengusaha telah disampaikan kepada Pemkab Mojokerto dan institusi pemerintahan lainnya. Tak hanya itu, pengusaha juga telah menawarkan solusi agar iklim investasi di Kabupaten Mojokerto tetap sehat. Namun menurutnya, keluhan itu juga tak direspons pemerintah daerah.

Harusnya Pemkab Mojokerto berani keluar dari ring satu dan menerapkan upah batas bawah sesuai dengan Undang-Undang UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besaran UMK tahun ini, kata dia, nanti juga bakal diperburuk dengan perkiraan UMK tahun depan yang menyentuh kisaran Rp3,2 juta. Ia yakin dengan kondisi seperti itu tak hanya investor baru yang enggan berinvestasi, pengusaha lama juga bakal berpikir dua kali untuk tetap bertahan berinvestasi di Kabupaten Mojokerto. “Dalam pengupahan, seharusnya menggunakan sistem cluster,” katanya.

Selain tingginya nilai UMK, investor juga mengeluhkan buruknya pelayanan perizinan yang diberikan Pemkab Mojokerto. Menurut Bambang, proses perizinan untuk investasi di Kabupaten Mojokerto berbelit dan tak menganut standar pelayanan justru mengganjal masuknya investor. Ia berharap masalah ini bisa diselesaikan Pemkab Mojokerto jika ingin ekonomi daerah ini tumbuh. “Izin setidaknya bisa dipercepat atau jika tidak, beri proses sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mojokerto Tri Mulyanto tak menampik jika tingginya UMK berdampak terhadap iklim industri di wilayahnya. Menurutnya, dalam penentuan UMK, pihaknya telah berupaya agar ada titik temu antara pengusaha dan karyawan. “Memang saya nilai UMK Kabupaten Mojokerto tinggi. Kita juga berharap masalah ini bisa dirundingkan antara perwakilan buruh dan pengusaha dalam penentuan UMK tahun depan,” kata Tri Mulyanto.

Ia kembali berharap kalangan buruh bisa memahami kondisi yang sedang dihadapi pengusaha saat ini. “Toh, kalau banyak perusahaan yang tutup, buruh sendiri akan kebingungan,” katanya.

http://economy.okezone.com/read/2016/10/21/320/1520738/investor-mulai-enggan-investasi
Sumber : OKEZONE.COM

November 28, 2017

geregetan: budaya busway BUKAN budaya indo : 270410_291117

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:53 pm

 

… sejak awal berjalannya sistem busway, gw uda ngoceh2 soal HARUS TERPISAHNYA SISTEM BUSWAY dari SISTEM JALAN UMUM … gw memberi contoh di Brisbane, Queensland, Australia … ternyata terbukti TERUS OCEHAN GW EMANG MASEH BENER-bener BENERAN 😦

big-dancing-banana-smiley-emoticon

20171123CongestionTrafficIndex_article_main_image

JAKARTA okezone – Direktur Utama PT KAI Commuter Indonesia (KCI), Muhammad Nurul Fadhila mengakui minat masyarakat terhadap transportasi umum cukup tinggi, terutama yang menggunakan layanan KAI commuter.

“Rata-rata penumpang di Januari 2015, hari kerja kira-kira di 650 ribu orang per-hari. Kalau kita lihat sekarang hampir 2,5 tahun sudah 970 ribu, cukup tinggi,” kata Fadhila saat menjadi narasumber di HUT MNC Trijaya FM ke-27.

Tak dipungkiri, lanjut Fadhila, kapasitas angkut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi PT KCI. Permasalah terbesar adalah kapasitas angkut, karena memang penumpang kita cukup tinggi, dan perpindahan orang dari jalan raya ke transportasi publik dalam hal ini commuter line juga cukup signifikan.

“Yang menjadi konsen kami adalah kapasitas angkut, yang berdampak langsung kepada semua fasilitas tentang keselamatan penumpang di stasiun,” tambahnya.

Dikatakan Fadhila, ada dua solusi untuk mensiasati kebutuhan pengguna layanan commuter line, yakni memperpanjang perjalanan dan menambah rangkaian kereta. “Ya hanya dua caranya, perbanyak perjalanannya atau panjangin rangkaiannya,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata Fadhil, pihaknya lebih memilih menambah rangkaian dari pada menambah waktu perjalanan. Karena menambah waktu perjalanan akan berisiko dengan buka tutupnya palang pintu perlintasan di sejumlah ruas jalan, dan hal itu tentu akan berdampak pada kemacetan.(fin)

(amr)

long jump icon

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar menyatakan, hingga 25 September 2017, proyek pengerjaan proyek MRT fase satu yakni rute Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia sudah mencapai 80,15 persen. Pengerjaan ditargetkan selesai tepat waktu, yakni Maret 2019.

“Perkembangan ini dapat dipastikan MRT beroperasi sesuai jadwal,” kata William di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

Dia mengatakan, untuk pemasangan track railway sudah terpasang sepanjang 1.360 meter dari 36 ribu meter.

Sedangkan untuk struktur bawah tanahnya atau underground telah mencapai 99,22 persen dan struktur layang mencapai 70,16 persen.

William, MRT akan melewati 13 stasiun dan baru dibangun sebanyak tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah.

“Untuk layang itu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja. Sedangkan yang bawah Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas dan Bundaran HI,” papar William.

 

1 of 2

Target Penumpang MRT

William mengatakan, rute dengan panjang 16 kilometer itu ditargetkan dapat menampung 173.400 penumpang.

Total rute juga akan diselesaikan selama 30 menit dengan jarak antarkereta setiap lima menit sekali.

“Untuk pengoperasian akan dilakukan secara otomatis melalui sistem Communication-Based Train Control (CBTC). Teknologi baru di Indonesia,” jelas William.

new-chin-year-dragon-02

DEPOK okezone- Kebijakan sistem tilang berbasis teknologi (e-Tilang)  mulai diberlakukan di beberapa kota besar seperti Surabaya, Bandung, Jakarta dan Semarang. Jika berjalan baik, maka bisa diperluas ke daerah lain.

“Kami melakukan itu kan ada tahapannya, ada regulasinya. Kemudian dilogistik juga terkait anggaran pengadaan TNKB dan lain-lain, ya paling akan bisa terealisasi secara merata di 2019. Saat ini baru tahap wacana, regulasinya diperbaiki dulu,” beber kata Kepala Korp Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Royke Lumowa, usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Indonesia (UI) Depok, Selasa (26/9/2017).

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, banyak hal yang harus dilakukan untuk memperlancar sistem e-Tilang, salah satunya adalah merubah warna pelat tanda nomor kendaraan. “Ini agar mudah dibaca oleh pengawas yang melihat melalui CCTV,” ucapnya.

Perubahan regulasi pun, kata dia, harus dilakukan untuk menunjang wacana ini. Kemudian sarana lainnya berupa penambahan CCTV juga diperlukan sehingga penerapannya bisa maksimal. “Ya semua bertahap,” tukasnya.

Dengan mudah dikenalinya pelat kendaraan yang sudah berubah warna maka penerapan e-tilang bisa lebih maksimal. Terkait dengan jumlah pelanggaran lalulintas, Royke menjelaskan, setiap hari ada lebih dari 50.000 pelanggar. Jumlah itu adalah jumlah berdasarkan data yang terekam.

Dia meyakini jumlah aslinya bisa 100 kali lebih banyak dari yang tercatat. “Mulai dari tidak pakai helm, melawan arus, tidak ada rem dan lainnya. Dan kecelakaan terjadi karena ada pelanggaran,” katanya.

Bahkan disebutkan Royke bahwa korban kecelakaan di Indonesia sangat banyak. Jumlahnya melampaui jumlah korban bencana tsunami. Dia juga menyebutkan, jumlah kecelakaan di dunia melampaui jumlah korban Perang Dunia II.

“Salah satu upaya perbaikan adalah pengendalian hukum. Oleh karenanya poisi harus tegas. Dalam rangka penegakan hukum harus diingat kita tidak sedang menghukum orang lain, tetapi dalam rangka menyelamatkan orang lain,” paparnya. (feb)

(amr)

ets-small

Jakarta beritasatu – Bank Indonesia (BI) akhirnya meluncurkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Gerbang Pembayaran Nasional/Nasional Payment Gateway (GPN). Peratuan bernomor 19/10/PADG/2017 yang diteken gubernur BI pada Rabu (20/9) itu di antaranya mengatur skema biaya transaksi pengisian ulang (top up) uang elektronik atau e-money.

Melalui peraturan ini, BI menetapkan biaya top up on us untuk nilai sampai dengan Rp 200.000 tidak dikenai biaya alias gratis. Sementara untuk nilai top up di atas Rp 200.000 dapat dikenai biaya maksimal Rp 750. Sedangkan top up off us dapat dikenai biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

“Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman dalam keterangan persnya, Kamis (21/9).

Top up on us adalah skema pengisian ulang uang elektronik yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu. Sedangkan top up off us merupakan skema pengisian ulang uang elektronik yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra.

Agusman menegaskan, kebijakan skema harga top up ini mulai berlaku efektif satu bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya top up on us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik.

Penetapan batas maksimum biaya top up off us uang elektronik sebesar Rp 1.500, kata Agusman, dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. “Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian,” katanya.

Menurut Agusman, dengan rata-rata nilai top up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp 200.000, kebijakan skema harga top up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

“Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi,” pungkasnya.

 

Sumber: Investor Daily

TEMPO.COJakarta –  Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN). Di dalamnya, telah tercakup soal tarif isi ulang uang elektronik atau e-money.

“Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem gerbang pembayaran nasional,” ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Agusman Zainal dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 September 2017.

Dalam peraturan ini, Bank Indonesia membagi skema isi ulang uang elektronik menjadi dua jenis, yaitu Top Up On Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu) dan Top Up Off Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra).

Apabila melakukan isi ulang di kanal pembayaran milik bank penerbit, masyarakat tidak bakal dikenai biaya selama mengisi ulang untuk nilai di bawah Rp 200 ribu. Namun, apabila nilai isi ulangnya di atas nominal tersebut, maka nasabah dapat dikenakan biaya dengan tarif maksimal Rp 750.

Agusman berujar batas nominal Rp 200 ribu itu ditetapkan dengan melihat bahwa rata-rata nilai Top Up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp 200 ribu.

 

Sementara, apabila isi ulang dilakukan melalui kanal bank lain maupun mitra bank, misalnya, gerai minimarket, pengguna kartu dapat dikenakan biaya maksimal Rp 1.500. Penetapan batas harga itu, kata Agusman, dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. “Penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian,” kata dia.

Dia mengatakan penetapan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price atau batas atas dilakukan dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

Harapannya, kata dia, skema harga itu tidak bakal memberatkan masyarakat dan malah bisa menurunkan biaya transaksi masyarakat yang dampaknya dapat mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi dari uang elektronik itu.

Kebijakan skema harga itu, kata Agusman dari Bank Indonesia, mulai berlaku efektif satu bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya Top Up On Us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik .

CAESAR AKBAR

Jakarta detik- Bank Indonesia (BI) tetap mengeluarkan aturan terkait pengenaan biaya isi ulang uang elektronik.

Ini tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

Disebutkan transaksi isi ulang yang dikenakan biaya antara lain, pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu. Misalnya pemilik kartu Flazz yang mengisi di mesin ATM BCA atau e-Money di Bank Mandiri lebih dari Rp 200.000 akan dikenakan biaya. Namun jika pengisian kurang dari Rp 200.000 tidak ada tarif yang dikenakan.

“Untuk pengisian dengan nilai di atas Rp 200.000 dikenakan biaya maksimal Rp 750,” kata Direktur Eksekutif Departemen Kominikasi BI, Agusman dalam keterangan tertulis, Kamis, (21/9/2017).

Agusman menjelaskan, tarif ini akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik yang terbit pada 2014 lalu.

Selanjutnya, dengan rata-rata nilai Top Up dari 96% pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp200 ribu .”Kebijakan skema harga Top Up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat,” ujar dia. (dna/dna)

ets-small

Jakarta detik- Pemerintah meyakini penggunaan uang elektronik alias e-money untuk pembayaran di gerbang tol dapat mempercepat proses transaksi dan memperpendek antrean di gerbang tol yang pada akhirnya bisa mengurangi kemacetan.

Namun demikian, sejumlah pengguna jalan tol mengaku agak kerepotan dengan aturan baru tersebut. Salah satunya seringnya alat sensor yang lambat membaca kartu, sehingga membuat pengemudi tertahan di depan portal.

“Sensornya dibagusin lagi. Kadang harus digesek-gesek ke mesinnya, harus ditempel dan digesek biar terbuka (portalnya), agak lemot (lambat) soalnya. Jadi kalau begitu malah jatuhnya lebih lama (dibandingkan tunai),” kata Waryono, salah seorang pengemudi taksi yang ditemui di Gerbang Tol Cibubur 2, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Diungkapkannya, lantaran terkadang sulit terbaca mesin sensor, akhirnya dirinya harus menjulurkan tangan lebih panjang agar kartu bisa menempel di tempat tap yang disediakan.

“Kalau bagus kan sebenarnya tak perlu repot-repot tangannya dipanjangin ke luar dari kaca mobil. Didekatkan saja, enggak perlu nempel, sudah terbuka (portal). Kalau ini kan harus digesek-gesek,” ujar Waryono.

Saeful, pengguna jalan tol lain mengaku juga masih kesulitan dengan sistem pembayaran yang baru. Dengan uang elektronik, menurutnya, transaksi bisa lebih cepat dibandingkan saat membayar ke petugas tol. Namun sebaliknya, pembayaran tol akan lebih lama jika mesin sensornya sulit membaca.

“Kalau sama petugas bayar tunai kan tergantung orangnya. Kadang ada yang cepat, sudah disiapkan uang kembalian, ada juga yang ogah-ogahan. Tapi kalau mesin kan tergantung cepat tidaknya dia baca kartu. Kadang jatuhnya lebih lama pakai uang elektronik karena lemot,” tutur Saeful.

Sementara itu, Syamsudin, pengemudi truk justru mengaku agak kerepotan dengan jarak mesin tap yang sulit dijangkau. Ukuran truk yang besar membuat posisi kemudi lebih tinggi dari posisi mesin tap, sehingga mengharuskannya menjulurkan tangan lebih panjang untuk melakukan tapping.

“Ini harus panjang tangannya, agak sulit sih karena ketinggian posisi saya. Saya kan pakai truk Fuso, jadi menjangkaunya (mesin sensor) harus dipanjangin tangannya,” ucap Syamsudin. (idr/dna)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Jakarta detik – Per tanggal 31 Oktober 2017 mendatang, seluruh gerbang tol di Indonesia tak lagi menerima transaksi tunai. Artinya seluruh pengguna tol wajib menggunakan uang elektronik jika ingin menempuh perjalanan lewat tol.

Namun, tahun depan transaksi di tol sendiri bakal kembali berganti dengan cara lain. Gerbang tol saat ini akan diganti dengan gantry atau gate entry yang terpasang dengan antena untuk tujuan membaca tag stiker yang ada pada kendaraan. Sistem ini dikenal dengan istilah multi lane free flow, yang membuat kendaraan nantinya tak perlu lagi berhenti di gerbang tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, setidaknya ada tiga opsi alat pembayaran yang akan menggantikan kartu elektronik, di antaranya stiker Radio Frequency Identification (RFID), DSRC (dedicated short-range communication), dan Global Navigation Satellite System (GNSS).

Dua nama pertama kata dia saat ini tengah dalam proses uji coba untuk mengambil keputusan, teknologi apa yang akan diterapkan nantinya.

“Ini sedang diuji coba ada dua, satunya RFID, satunya DSRC,” kata Herry saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/9/2017).

RFID sendiri merupakan stiker yang dilengkapi dengan teknologi Radio Frequency Identification. Penggunaannya cukup menempelkan stiker RFID pada bagian depan mobil, kemudian stiker akan memancarkan sinyal radio yang akan diterima alat pembaca sinyal yang sudah dipasang di masing-masing gerbang tol. Gerbang tol akan terbuka otomatis bila membaca sinyal dari stiker itu.

Sementara DSRC merupakan teknologi komunikasi jarak pendek yang menggunakan semacam alat pembaca sinyal, tapi juga bisa menggambarkan kepadatan tol di satu bagian tertentu.

Sedangkan GNSS merupakan sistem pembayaran yang menggunakan alat yang dipasang di mobil dan dibaca lewat satelit. Penerapan jalan berbayar ini tanpa perlu memasang infrastruktur, seperti gantry atau juga gerbang tol yang rumit namun memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi, baik pada badan usaha maupun pengguna.

Herry berujar, kedua alat pembayaran tersebut akan dikaji dalam beberapa waktu ke depan sambil menunggu rampungnya pembentukan perusahaan electronic toll collection (ETC) yang tengah dibentuk. DSRC sendiri saat ini sudah diterapkan baru-baru ini lewat teknologi on-board unit (OBU) yang kemarin baru saja diluncurkan oleh Jasa Marga.

“Namanya menguji coba, jadi itu menguji coba yang ada. Dari dua ini mana yang nantinya bisa terjangkau sehingga penetrasinya besar, tapi juga harus akurat sehingga transaksi juga akurat, tidak ada penyimpangan,” tutur dia.

Apa keunggulannya?

Stiker RFID memiliki keunggulan dengan harganya yang tak terlalu mahal. Pengguna jalan hanya dibebankan lewat pembelian stiker yang harganya berkisar US$ 1-2.

“Kalau harga, RFID lebih murah. Tapi dia sifatnya pasif, jadi fungsinya hanya untuk transaksi saja,” katanya Herry.

Sementara DSRC memiliki harga jual yang lebih tinggi, yakni sekitar US$ 20 atau Rp 260 ribu. Harga jual yang lebih tinggi tersebut lantaran fungsinya yang lebih banyak. Lewat sinyal yang dipancarkannya, teknologi ini dapat memetakan kemacetan sekaligus memberi informasi kepada penggunanya, terkait kondisi teraktual di jalan.

“Kalau DSRC, dia bisa digunakan untuk mengirim informasi lewat sinyal, jadi tinggal ditangkap sinyalnya, kepadatannya jadinya bisa digambarkan, tapi dengan tambahan alat,” papar Herry.

Sedangkan GNSS akan menggunakan satelit sebagai sinyal penangkap alat yang dipasang di kendaraan. Harga jualnya kata dia sebesar Rp 350 ribu. Penggunaan GNSS banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur seperti Jerman, Hungaria, Ceko dan Polandia.

“Yang GNSS, biaya pasang di kendaraan mahal, di jalannya murah karena enggak perlu pasang gerbang entry lagi,” jelasnya.

Herry mengaku pihaknya masih terus mengkaji teknologi mana yang bakal diterapkan di Indonesia menuju multi lane free flow tahun depan.

“Di kita semuanya sama, pokoknya bagaimana meng-effortpenegakan hukumnya. Bagaimana yang paling terjangkau sama masyarakat,” tukasnya. (eds/dna)

butterfly

Liputan6.com, Jakarta Koridor 13 Transjakarta rute Kapten Tendean-Ciledug mulai diuji coba. Namun, dari 12 halte yang ada, baru lima halte yang beroperasi. Antara lain Halte Kapten Tendean, Tirtayasa, Mayestik, Cipulir, dan Adam Malik.

Pantauan Liputan6.com di setiap halte yang beroperasi telah ditempelkan spanduk pengumuman mulai beroperasinya bus Transjakarta yang melintas sepanjang 9,8 kilometer itu. Spanduk berukuran 3 x 1 meter itu juga menginformasikan keberadaan tiga rute yang melintasi Ciledug-Tendean.

BACA JUGA
Menikmati Pemandangan Jakarta dari Transjakarta Koridor 13
Antusiasme Warga Ikut Uji Coba Transjakarta Koridor 13
PHOTO: Menikmati Akhir Pekan dengan Menjajal Bus Transjakarta Koridor 13

Untuk rute Ciledug-Blok M dan Ciledug-Pancoran Barat beroperasi pukul 05.00 WIB sampai 19.00 WIB. Sedangkan untuk rute Ciledug-Bundaran HI hanya melayani pagi hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga 08.00 WIB.

Pengoperasian ini tak ayal membuat warga penasaran untuk mencoba transportasi bertarif Rp 3.500 itu.

 

Salah satunya Yulia, warga Bintaro yang mengaku sudah meminta izin masuk siang kepada kantornya untuk mencoba rute Transjakarta koridor 13. Dia mengatakan, ketika menggunakan angkutan umum lain, waktu tempuh dari Ciledug hingga Kuningan, Jakarta Selatan, butuh 2,5 jam perjalanan.

“Sebenarnya ini sudah ditunggu-tunggu, kalau memang bisa memangkas waktu mending beralih ke Transjakarta,” ucap Yulia.

Menurut dia, perjalanan dari Halte Puri Beta 2 hingga Adam Malik memang sudah pasti terkendala macet panjang. Namun, adanya jalan layang mulai dari Tol JORR hingga Halte Tendean dapat menghemat waktu.

“Itu memang macet banget, enggak jam kerja saja macet panjang itu. Paling nanti transitnya saja sedikit ribet,” ujar dia.

Rafly, siswa SMPN 29 Jakarta, mengatakan sudah mencoba Transjakarta koridor 13 saat uji coba gratis, Minggu, 13 Agustus 2017. Kata dia, dari rumahnya yang berlokasi dekat Halte Adam Malik menuju SMPN 29 Jakarta butuh waktu 45 menit naik bus sekolah.

“Ini ngajak teman buat rasain naik Transjakarta baru. Lebih cepet enggak sampai 30 menit tinggal turun di Halte Mayestik,” ujar dia.

new-chin-year-dragon-02

JAKARTA, KOMPAS.com – Hyperloop Transportation Technologies (HTT) hari ini mengumumkan penandatanganan kontrak untuk feasibility study senilai 2,5 juta dollar Amerika Serikat (AS) dengan investor swasta. Jika dirupiahkan, nilainya sekitar Rp 33,52 miliar (kurs Rp 13.410 per dollar AS).

Perjanjian feasibility study tersebut menandakan segera dilakukannya eksplorasi kemungkinan secara langsung untuk sistem transportasi Hyperloop di Indonesia, dengan fokus di Jakarta. Selain itu, juga eksplorasi penuh dari transportasi Hyperloop yang menghubungkan Jawa dan Sumatera.

Perjanjian feasibility study ini merupakan perjanjian pertama Hyperloop di Asia Tenggara. Pada tahun sebelumnya, HTT telah membuat beberapa perjanjian bersejarah dan saat ini sedang bekerja secara langsung dengan para pemegang kebijakan dan pemerintahan.

Antara lain, pengembangan rute dari Bratislava, Slovakia hingga Brno, di Republik Ceko. Selain itu, sebuah riset dan pusat pengembangan di Toulouse, Perancis. Juga ada pengembangan rute yang menghubungkan Abu Dhabi hingga Al Ain di bawah naungan HH Sheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan.

HTT kemudian melanjutkan untuk menciptakan kerja sama publik swasta untuk mengembangkan studi rute dan kerangka kebijakan yang dibutuhkan untuk sistem Hyperloop di seluruh dunia.

Potensi Hyperloop di Indonesia

Dengan populasi lebih dari 260 juta jiwa, Indonesia merupakan negara ke-4 dengan populasi tertinggi di dunia.

Kota Jakarta dengan populasi lebih dari 10 juta orang, menghadapi beberapa permasalahan kemacetan terparah di dunia dengan kebiasaan pulang-pergi selama empat jam.

Dengan perkiraan sebesar 70 persen dari polusi udara berasal dari kendaraan. Sistem Hyperloop akan bekerja dalam jangka panjang untuk menyelesaikan isu ini.

Contohnya, sebuah rute Hyperloop dari Jakarta menuju Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih 25 menit, jika dibandingkan dengan menggunakan mobil yang dapat memakan waktu hingga hampir 10 jam.

Jakarta menuju Bandung hanya akan memakan waktu 9 menit, jika dibandingkan dengan yang biasanya memakan waktu hingga 2,5 jam.

Kemudian, Hyperloop yang menghubungkan Soekarno-Hatta International Airport dengan pusat Kota Jakarta hanya akan memakan waktu 5 menit.

“Indonesia dan Jakarta pada khususnya, merupakan salah satu area dengan populasi terpadat di dunia,” ujar Bibop Gresta, Chairman HTT, melalui rilis ke Kompas.com.

“Dengan lalu lintas dan kemacetan yang menjadi isu besar di sini, Hyperloop akan menjadi transformasi yang menggembirakan bagi wilayah tersebut,” kata dia.

Dwi Putranto Sulaksono, Founder Dwiyuna Jaya Foundation, partner lokal Hyperloop mengatakan, sistem transportasi canggih ini akan mempengaruhi keseluruhan spektrum kehidupan, dari bisnis hingga kualitas keberlanjutan kehidupan.

“Kami sangat senang untuk menciptakan kerja sama dengan HTT yang akan memberikan dampak positif bagi Indonesia,” kata Dwi.

Sedangkan Dirk Ahlborn, CEO dari HTT mengatakan, pihaknya telah melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah di seluruh dunia selama lebih dari dua tahun sekarang.

“Sekarang kami siap untuk membangun sistem pertama kami, mengembangkan kerangka peraturan yang diperlukan adalah langkah yang paling penting,” tukasnya.

Tentang HTT

Hyperloop Transportation Technologies, Inc (HTT) didirikan pada bulan November 2013, berawal dari JumpStartFund-a crowdfunding yang unik dan platform crowdsourcing inkubator yang menggunakan pengetahuan kolektif dan aset untuk membuat ide-ide seperti Hyperloop™ menjadi kenyataan.

HTT adalah sebuah organisasi kolaboratif yang dibangun dalam ekosistem egaliter sebuah perusahaan yang menghargai setiap kontributornya-baik yang individu dan entitas.

Kolaborasi dengan kelompok-kelompok seperti Atkins, Leybold Corporation, dan Deutsche Bahn telah mendorong kemajuan yang luar biasa dari sistem transportasi Hyperloop, untuk di tempatkan di Quay Valley, California, Slovakia, Toulouse, Brno, Republik Ceko, dan Abu Dhabi dalam kemitraan dengan Sheikh. Perjanjian telah ditetapkan untuk diumumkan secara resmi pada 2017.

HTT memiliki perjanjian eksklusif dengan Lawrence Livermore National Laboratory untuk menggunakan sistem levitasi magnetik pasif mereka sebagai core dari desain dan konstruksi Hyperloop ™ yang murah, sadar keselamatan.

Perusahaan ini bermitra dengan lebih dari 600 anggota tim profesional yang menyediakan tenaga teknik, fisika, hukum, sumber daya manusia, media relation, logistik, dan bakat konstruksi untuk bahan bakar sebuah perusahaan yang unik, kolaboratif dan penuh bakat.

Untuk mendukung upaya ini dan tim global, HTT mengumumkan investasi yang melebihi 100 juta dollar AS pada bulan Desember 2016.

 new-chin-year-dragon-02

Bisnis.com, JAKARTA- Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta memutuskan DSRC (Dedicated Short Range Communication) sebagai teknologi yang akan  diterapkan untuk jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Kepala Unit Pelaksana ERP Dishubtrans DKI, Zulkifli, menuturkan penentuan teknologi DSRC menjadi kebijakan final seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.149/2016 tentang Pengendalian  Lalu Lintas Berbayar Elektronik.

“Secara kebijakan sudah final, karena sudah diatur dalam Pergub No 149/2016, pasal 8 sudah jelas bahwa kita menggabungkan DSRC 5,8 Ghz plus Kamera ALPR, “ kata Zulkifli,Rabu (9/11/2016).

Teknologi kombinasi identitas OBU pemilik kendaraan dan kamera ALPR, lanjut Zulkifli, merupakan teknologi yang sudah cocok untuk diterapkan pada sistem ERP di Jakarta.

Pasalnya teknologi DSRC merupakan standar teknologi terbuka, kemudian teknologi tersebut berkembang yang memungkinkan terbangunnya ekosistem yang kompetitif, sehingga memungkinkan terlaksananya multivendor, dan multioperator.

Pemilihan DSRC sudah tepat, apalagi teknologi tersebut juga sudah digunakan secara luas yaitu di Eropa, Afrika Selatan, Asia, dan juga Amerika. Dia mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak akan menerapkan teknologi yang belum pernah teruji untuk ERP Jakarta.

“Teknologi ini sudah jamak, sudah dipakai di beberapa negara, sudah pernah diuji, pratice and proven technology terbukti, kita bukan kelinci percobaan,” katanya.

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengkritisi pencantuman teknologi DSRC pada Pergub dapat menimbulkan persengkongkolan tender, seperti yang tertuang dalam UU No.5/1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Direktur Penindaan KPPU, Gopprera Panggabean menyarankan kepada pengelola ERP untuk lebih mengawasi pelaksanaan tender secara mendetail agar tidak terjadi praktek monopoli.

“Jangan lupa lapor ke KPPU misalnya menemukan kejanggalan pada proses lelang nanti, yang paling penting lelang harus dilakukan secara fair,” katanya.

Dia menegaskan KPPU tidak bermaksud untuk menakuti-nakuti dalam pelaksanaan lelang proyek  ERP, supaya tetap mempertimbangkan kemungkinan adanya praktek monopoli perusahaan-perusahaan yang mengikuti lelang.

“Kita tidak menakut-nakuti, justru kita memberikan saran supaya dapat memperimbangkan, jangan sampai lolos kalau sampai ada persengkongkolan tender,” katanya.

Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan sampai saat ini proyek ERP masih dalam tahap prakualifikasi belum terdapat penawaran dari para pendaftar lelang.

“Saat ini yang mendaftar kurang lebih 242 penyedia, kalau sudah masuk pada penawaran tanggal 21 November 2016,” katanya.

Andri mengakui bahwa pembangunan proyek ERP membutuhkan perhitungan yang matang, guna merealisasikan manajemen lalu lintas di ibu kota secara serius.

“Nah ini harus perfect, jangan sampai ada kekurangan dalam penerapan teknologi, apa lagi ini barang baru yang diterapkan di Jakarta,” tambahnya.

Selain itu, menurut Andri ERP merupakan proyek yang sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Apalagi, katanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo selalu mengatakan biaya pembangunan transportasi light rail transit (LRT), dan mass rapit transit (MRT) dapat ditopang dengan biaya kontribusi dari ERP. Oleh karena itu, boleh dikatakan ERP menjadi proyek strategis.

“Makanya kita butuh dukungan dari beberapa pihak untuk mengahadapi permasalahan pelik dan dinamis ini ,” kataya.

 ets-small

JAKARTA okezone – Sistem ganjil-genap mulai diberlakukan pada hari ini, Rabu (27/7/2016). Aparat kepolisian pun telah menyiapkan beberapa jalur alternatif bagi kendaraan yang dilarang melintas.

Sebagaimana diketahui, penerapan sistem tersebut berdasarkan angka paling belakang plat nomor kendaraan. Karena hari ini tanggal 27, maka plat nomor ganjil yang diperbolehkan melintas, begitu sebaliknya saat tanggal menunjukkan angka genap.

Berikut jalur alternatif saat sistem ganjil-genap diberlakukan:

Dari arah Timur mengarah ke Barat melalui Jalan Gatot Subroto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Dr Satrio, Jalan Mas Masnyur, Jalan pejompongan, Jalan Penjernihan, Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman atau Slipi, dan seterusnya.

Sedangkan dari arah Barat untuk mengarah ke Timur atau Selatan menggunakan Jalan Dr Satrio, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto atau Jalan Kapten Tendean dan seterusnya.

Dari arah Selatan ke Utara, Jalan Panglima Polim, Jalan Bulungan, Jalan Patiunus, Jalan Hamengku Bowono 10, Jalan Hang Lekir, Jalan Asia Afrika, Jalan Gelora, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Penjaringan, Jalan K.H. Mas Mansyur, Jalan Cideng Barat/ Cideng Timur, Jalan Abdul Muis, Jalan Majapahit dan seterusnya.

Kemudian, dari arah Utara untuk mengarah ke Selatan melalui Jalan Gajah Mada/ Hayam Wuruk (Harmoni), Jalan Ir. Haji Juanda, Jalan Veteran 3, Jalan M. Merdeka Utara, Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, Jalan M. Merdeka Timur, Jalan Ridwan Rais, Jalan Prapatan, Jalan Abdul Rahman Hakim (Tugu Tani), Jalan Menteng Raya, Jalan Cut Mutia, Jalan Teuku Umar, Jalan Samratulangi, Jalan Hos Cokrominoto, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto dan seterusnya.

(aky)

 new-chin-year-dragon-02

Jakarta detik- Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, angka pelanggaran lalu lintas di Jakarta selama periode Februari-Maret 2016 mengalami penurunan. Sementara pelanggar paling banyak adalah kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Berdasarkan pendidikan pelanggar, ‘ranking satu’ adalah pelajar SMA yakni 62.982 kasus. Angka tersebut turun dari periode yang sama di tahun 2015 yang mencapai 68.590 pelanggar,” jelas Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (20/4/2016).

Sementara di urutan kedua, pelanggaran dilakukan oleh kalangan di tingkat akademi sebanyak 16.318 pelanggar, atau naik 2 persen dari tahun 2015 sebanyak 16.029 pelanggar.

Pelanggaran di urutan ketiga ditempati pelajar SMP sebanyak 5.554 pelanggar atau turun 9 persen dari 6.126 di tahun 2015. Sementara di kalangan karyawan, pelanggaran mencapai 53.556 atau turun 11 persen dari 60.241 pelanggar.

“Untuk pengemudi pelanggaran mencapai 13.405 atau turun 8 persen dari 14.642 pelanggar. Kemudian pelanggaran di kalangan mahasiswa naik 12 persen dari sebelumnya 7.967 jadi 8.939,” imbuhnya.

Sementara usia pelanggar di kalangan anak muda mendominasi dari total pelanggar yang ada. Catatan polisi, usia pelanggar di 16-30 tahun naik 1 persen dari 37.464 jadi 37.697. Peringkat kedua, usia pelanggar terbanyak yakni 31-40 tahun mencapai 29.921.

Selama periode Februari-Maret 2016, polisi telah menindak 87.162 pelanggar. Angka ini turun 7 persen dari periode yang sama pada 2015 yang mencapai 94.058.

(mei/bag)

ezgif.com-resize

 

INILAHCOM, Jakarta – Hari pertama ujicoba penghapusan 3 in 1 di ruas jalan protokol mengakibatkan kemacetan parah di sejumlah titik. Ihwal tersebut dapat ditelisik mulai dari kawasan Jakarta Selatan hingga Jakarta Barat.

“Biasanya macet hanya sampai Duren Tiga. Kalau tadi mulai macet dari lampu merah Ragunan sampai depan Komdak (Mako Polda Metro). Jadi bisa sampek 2 jam,” kata M. Yusuf, pengendara sepeda motor kepada wartawan, Selasa (5/4/2016).

Hal senada diungkapkan Joe, pengendara roda dua ini mengungkapkan kemacetan hari ini tergolong parah. Ruas jalan Gatot Subroto tepatnya di depan gedung DPR RI hingga Slipi macet parah.

“Biasanya kalo jam 10:00 tidak macet. Tetapi sekarang macet banget,” cetusnya.

Pantauan INILAHCOM, kemacetan parah mulai dari Lampu Merah Ragunan, Jakarta Selatan hingga Lampu Merah Slipi, Jakarta Barat. Di samping itu, terlihat sejumlah kendaraan terpaksa memasuki jalur busway guna menghindari kemacetan.

Di kawasan Jalan Gatot Subroto mengarah ke kawasan Pancoran, tepatnya dari arah Slipi menuju Semanggi dan sebaliknya nampak tak terlihat adanya joki 3 in 1 yang menawarkan jasanya ke pengendara roda empat. [rok]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2285895/ujicoba-penghapusan-3-in-1-tambah-kemacetan#sthash.SCiZ9RXQ.dpuf

big-dancing-banana-smiley-emoticon

INILAHCOM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal melakukan uji coba penghapusan 3 in 1 di Jakarta. Hal itu menyusul kajian yang sudah dilakukan dengan Polda Metro Jaya.

“Tanggal 5 (April) kalau enggak salah, seminggu kita akan lihat,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Dalam ujicoba tersebut, Pemprov kata Ahok, bakal melihat seberapa efektif 3 in 1 jika dihapus. Selain masalah eksploitasi anak, Ahok juga menilai 3 in 1 tidak terlalu efektif selama ini.

“Karena kan sekarang percuma, kendaraan yang masuk sama juga kok, orang bawa bayi hitungannya dua orang, terus kita juga kasihan kan kita udah temukan bayinya dikasih obat tidur,” ungkapnya.

Soal desakan banyak pihak jika penghapusan 3 in 1 tidak akan efektif serta harus dibarengi dengan aturan pengganti seperti ERP, Ahok tak peduli.

“Ya itu bisa berdebat macam-macam, tapi kan kita mau uji coba. Jadi sekarang siapa yang tahu bermasalah, belum ada yang coba kok, kita coba dulu,” tandasnya. [ton]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2284538/pekan-depan-ahok-uji-coba-hapus-3in1#sthash.FWr1bts2.dpuf

rose KECIL

TEMPO.CO, Jakarta – PT Pertamina menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk RON 90 yaitu Pertalite dan RON 92 Pertamax. Sementara itu, harga BBM jenis Premium tetap. Harga baru tersebut mulai berlaku mulai Selasa, 1 Maret 2016, pukul 00.00 dinihari.

Berdasarkan daftar harga yang tertulis dalam situs resmi Pertamina, harga masing-masing jenis BBM di masing-masing provinsi turun sekitar Rp 100 hingga Rp 200. Di DKI Jakarta, harga Pertamax sebelumnya Rp 8.150 turun menjadi Rp 7.950, turun Rp 200. Pertamax Plus sebelumnya per liter seharga Rp 9.050 turun Rp 200 menjadi Rp 8.850.

Harga Pertalite sebelumnya Rp 7.600 menjadi Rp 7.500, turun Rp 100. Sedangkan Pertamina Dex sebelumnya berada di harga Rp 9.000 turun Rp 100 menjadi Rp 8.900. Harga solar juga turun menjadi Rp 7.650.

Berikut ini data tarif baru BBM di 33 provinsi di Indonesia yang berlaku mulai 1 Maret 2016.

Provinsi | PERTAMAX | PERTAMAX PLUS | Pertamina DEX

Kepulauan Riau | – | 9.250 | 9.100
Riau | – | 9.100 | 9.650
Batam/FTZ | – | 9.100 | 8.300
Nangroe Aceh Darussalam | 8.600 | 9.100 | 9.600
Sumatera Barat | 8.600 | 9.100 | 9.300
Sumatera Utara | 8.400 | 9.100 | 9.100
Bangka Belitung | 8.600 | – | 10.700
Bengkulu | 8.400 | – | 9.350
Jambi | 8.600 | – | 9.650
Lampung | 8.600 | – | 9.200
Sumatera Selatan | 8.600 | 9.100 | 9.200
Banten | 7.950 | 8.850 | 8.800
DKI Jakarta | 7.950 | 8.850 | 8.800
Jawa Barat | 8.050 | 8.850 | 8.800
Bandung-Cimahi | 7.950 | 8.850 | –
DI Yogyakarta | 8.050 | 8.950 | 8.900
Jawa Tengah | 8.050 | 8.950 | 8.900
Bali | 8.050 | 8.950 | 9.000
Jawa Timur | 8.050 | 8.950 | 8.900
Nusa Tenggara Barat | 8.600 | 9.000 | 9.150
Nusa Tenggara Timur | 9.400 | 11.050 | 9.150
Kalimantan Barat | – | 9.300 | 10.100
Kalimantan Selatan | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Tengah | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Timur | 8.400 | – | 10.100
Kalimantan Utara | 8.500 | – | 10.100
Gorontalo | 9.600 | – | –
Sulawesi Barat | 9.450 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Selatan | 8.900 | 10.300 | 10.750
Sulawesi Tengah | 9.100 | – | –
Sulawesi Tenggara | 9.200 | – | 10.750
Sulawesi Utara | 9.200 | – | –
Maluku | 10.050 | – | 18.400
Maluku Utara | 11.550 | – | –
Papua | 10.850 | 16.100 | 16.200
Papua Barat | 11.350 | – | –

INGE KLARA SAFITRI

bird

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) bakal menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk RON 90 yaitu Pertalite dan RON 92 Pertamax. Rencananya penurunan harga tersebut dimulai diberlakukan 1 Maret 2016 pukul 00.00 WIB.

Direktur Pemasaran Niaga PT Pertamina, Ahmad Bambangmenjelaskan untuk harga Pertamax turun Rp 200. Sedangkan harga Pertalite diturunkan tidak lebih besar dari RON 92.

“Iya (diturunkan) tanggal 1 besok, Pertamax diturunkan Rp 200,” ujar pria yang akrab dipanggil Abe di Plaza Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Abe menambahkan untuk harga BBM jenis Premium dan Solar harus dihitung per tiga bulan dan tergantung keputusan pemerintah pusat. Pasalnya kandungannya masih berasal dari impor Singapura mengikuti harga Mean Of Plats (Mops).

“Kalau Solar sama Premium kan sama pemerintah,” kata Abe.

Berikut harga jual eceran BBM per 01 maret 2016 mulai pukul 00.00 WIB yang dijual oleh SPBU ke konsumen sebagai berikut (harga per liter):

Premium : 7050
Bio Solar : 5650
Pertalite : 7500
Pertamax :‎ 7950
Pertamax Plus : 8850
Pertamina Dex : 8800‎

bird

JAKARTA kontan. Pembangunan enam ruas jalan tol di Jakarta yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, dinilai bukan solusi tepat mengatasi kemacetan akut Jakarta.

Pengamat transportasi, Leo Kusima, mengatakan Jakarta memang kekurangan jalan. Perbandingan jalan eksisting dengan luas wilayah kota hanya 6,28%.

Dibandingkan dengan Amerika Serikat yang rerata 18%, jelas jalan di ibu kota Indonesia ini masih kurang.

Namun dengan merencanakan pembangunan 6 ruas jalan tol, apalagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional, bukan satu-satunya jalan keluar.

Menurut Leo, alternatif solusi yang lebih efektif adalah dengan memisahkan jalan untuk kendaraan bermotor roda dua (R2) dan roda empat (R4).

“Dulu saya sempat menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian saya tawarkan jalan layang khusus untuk motor. Karena di Jakarta, motor ada sekitar 10 juta sampai 11 juta unit sementara mobil 3,5 juta unit,” ujar Leo kepadaKompas.com, Jumat (28/1).

Leo menerangkan, pengendara motor seringkali amburadul dan membuat kemacetan. Meski begitu, Leo menilainya sangat wajar karena kendaraan cepat dan lambat dicampur dalam satu bidang jalan.

Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat ekonomi Indonesia. Dengan alasan efisiensi, penduduk Jakarta seperti selalu diburu-buru waktu.

Sayangnya kondisi di lapangan yang amburadul tersebut, direspons Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mengembangkan Transjakarta di atas jalur khusus bus (busway).

Menurut Leo, cara ini justru kurang efisien karena memangkas waktu bekerja warga Jakarta lebih sedikit, yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas. Transjakarta di atas busway justru semakin meningkatkan perilaku berkendara terburu-buru.

Terbukti banyak busway yang dimanfaatkan R2 dan R4 karena tidak disterilisasi. Sebaliknya, di sisi lain meski terjebak macet, para pengendara atau warga Jakarta yang menggunakan R4 justru memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan pekerjaan mereka.

“Jakarta ini kota horizontal, bukan vertikal. Kalau vertikal, kita turun lift sudah halte, seperti di Hongkong atau Singapura,” jelas Leo.

Sementara di Jakarta, waktu tempuh dengan berjalan kaki dari rumah ke halte saja bisa 45 menit.

Di Jakarta juga tidak ada tempat parkir yang luas untuk sepeda di dekat halte atau stasiun, jadi kata Leo sepeda belum bisa menjadi alternatif solusi mengatasi kemacetan. (Arimbi Ramadhiani)

long jump icon

Jakarta detik-Pemerintah memutuskan menurunkan harga Premium dan Solar. Untuk Premium turun Rp 150/liter, sedangkan solar turun signifikan Rp 800/liter.

Hal tersebut seperti diumumkan Menteri ESDM, Sudirman Said, di Istana Negera, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2015).

“Harga Premium dari Rp 7.300/liter turun jadi Rp 6.950/liter ini harga keekonomian, tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp 200/liter untuk premium, maka harga Premium jadi Rp 7.150/liter,” kata Sudirman.

“Sedangkan untuk harga solar dari Rp 6.700/liter harga keekonomiannya saat ini Rp 5.650/liter itu sudah termasuk subsidi Rp 1.000/liter, kemudian ditambah dana ketahanan energi Rp 300/liter untuk solar, jadi harganya Rp 5.950/liter,” tutup Sudirman.

(rrd/dnl)

rose KECIL

JAKARTA sindonews – PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium akan turun sekitar Rp200/liter pada pekan pertama 2016.

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mengemukakan, pemangkasan harga BBM dengan Research Octane Number (RON) 88 itu akan diumumkan oleh pemerintah.

“Pemerintah yang akan menurunkan tapi itu bulan Januari 2016, kemungkinan tanggal 4. Solar bisa turun lebih dari Rp500/liter dan premium sekitar Rp200/liter,” ujarnya, melalui pesan singkat kepada Sindonews di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

Pria yang akrab disapa Abe inipun membantah jika ada informasi yang menyebutkan akan ada pengumuman penurunan harga BBM besok. “Tidak (besok pengumumannya) Mas,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengambil keputusan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM)‎ sebelum tahun baru 2016. Mengingat saat ini harga minyak dunia terus terpuruk di kisaran USD30-USD34 per barel.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, jika mengikuti harga keekonomian maka harga BBM sudah seharusnya mengalami penurunan. Karena pemerintah menggunakan metode review per tiga bulan, maka Januari 2016 sudah harus ada keputusan mengenai harga baru BBM.

“Logikanya, apabila kita ikutin harga keekonomian memang mestinya turun. Turunnya berapa, lagi dihitung. Mengenai metode reviewnya sudah kita sepakati tiga bulan sekali. Makanya Januari kita mesti putuskan harga baru dan apa yang sedang dipikirkan?” katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.

Seperti diketahui, harga premium penugasan di luar wilayah Jawa-Bali yang berlaku sejak 1 Oktober 2015 sebesar Rp7.300/liter, maka dengan penurunan Rp200/liter akan menjadi Rp7.100/liter. Sementara untuk wilayah Jawa-Bali dari Rp7.400/liter akan menjadi Rp7.200/liter.

(dmd)

gifi

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan optimistis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun terminal terintegrasi di Dukuh Atas.

“Nanti Dukuh Atas jadi besar sekali, kami memanfaatkam gedung bekas Pasar Jaya juga, jadi betul-betul Transit Oriented Development (TOD), semua radius 200 sampai 300 meter,” ungkap Ahok di Balai Kota, Selasa (15/12/2015).

Ahok menjelaskan, terminal Dukuh Atas akan mengintegrasikan antar moda transportasi dari kereta cepat, kereta bandara, Transjakarta, dan light rapid transit (LRT).

Pasalnya, pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Dukuh Atas membutuhkan anggaran paling sedikit Rp500 miliar.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Transportasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Yudi Douglas mengatakan anggaran itu sesuai perhitungan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Nilai itu pun hanya untukbasic structure atau infrastruktur dasar saja.

“Rp500 miliar itu hitungan JICA dan hanya untuk basic structure saja, seperti misalnya pembuatan artificial ground dan area pedestrian,” tuturnya, di Gedung Dewan Transportasi Kota Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Kebutuhan dana pembangunan basic structure tersebut cukup besar dikarenakan rencananya selain untuk pedestrian juga akan dibangun artificial ground yang terletak di sebagian atas sungai, mengingat keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah.

Yudi mengaku hingga saat ini belum diketahui secara pasti pihak mana yang akan mengembangkan TOD di Dukuh Atas yang digadang-gadang bakal menjadi TOD percontohan itu. Namun biasanya pengembangan TOD selama ini menggunakan skema public privat partnership (PPP) atau sharing pemerintah dan swasta.

“Untuk pembangunan basic structure kemungkinan besar akan dikerjakan oleh pemerintah, karena dananya cukup besar dan dinilai kurang feasible apabila dikerjakan swasta,” paparnya.

Sekalipun pemerintah akan mengerjakan infrastruktur dasarnya, hingga saat ini sumber pendanaannya belum jelas akan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta seluruhnya atau ada bantuan pemerintah pusat.

bird

INILAHCOM, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengakui, bahwa para pengemudi di Jakarta terburuk dari kota-kota yang lainnya mengemudikan kendaraanya.

Hal itu, kata Ahok, terlihat dari cara berkendara masyarakat Jakarta yang suka melawan arus, dan memotong jalan pengendara lain dengan seenaknya.

“Memang. Saya sudah bilang, kan, enggak mungkin ramah pengendara kalau disiplin enggak ada,” kata Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Padahal, kata Ahok, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta sudah bekerja sama dengan Polri menerapkan program lima tertib (5T) Jakarta, yang salah satu poinnya menegakkan tertib berlalu lintas.

“Tapi tetap saja pengendara kita ini, rata-rata lawan arus, motong (jalan) seenaknya,” ucapnya.

Untuk itu, Ahok meminta tahun depan petugas tegas memberikan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas. Termasuk kepada pengguna kendaraan bermotor yang hobi parkir sembarangan.

“Parkir sembarangan akan kita derek. Tahun ini beli mobil derek, tahun depan beli mobil derek. Kita akan derek terus. Orang mau marah ya terserah,” ujarnya.

Tindakan tegas itu, menurut Ahok, perlu dilakukan untuk mengajarkan masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas.

“Saya pikir disiplin harus diajarkan dari penindakan hukum. Dan Polda Metro sudah siap bantu kami,” tuntasnya.

Sebelumnya, dari hasil survei indeks kepuasan Pengemudi Global (Global Driver Satisfication Index) oleh aplikasi navigasi lalu lintas Waze, kota Jakarta menempati urutan kedua sebagai kota terburuk dalam mengemudi setelah Filipina. [ind]

– See more at: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/2255704/ahok-akui-pengemudi-di-jakarta-terburuk#sthash.Oq3ycXYZ.dpuf

bird

Jakarta detik -Kondisi kepadatan kendaraan di jalan antara pusat kota Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), di Tangerang, Banten sudah banyak berubah. Awalnya waktu tempuh dari pusat kota ke bandara terbesar di Indonesia tersebut hanya dalam hitungan menit, namun kini harus hitungan jam.

Direktur Teknik dan Operasi PT Angkasa Pura II (Persero) Djoko Murjatmodjo berbagi cerita tentang pengembangan awal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pada era tahun 1980-an.

Saat Bandara Soekarno Hatta dirancang tahun 1983, Djoko mengaku terlibat dalam proyek pengembangan Bandara Soetta. Saat awal direncanakan di awal 1980-an, waktu tempuh dari pusat bisnis (Central Business District/CBD) di Jalan Jenderal Sudirman dan Cawang Jakarta ke Bandara Soetta hanya 25 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun moda transportasi berbasis jalan raya.

“Saya terlibat di proyek tahun 1983. Saat itu, waktu tempuh dari Cawang atau CBD di Sudirman ke Bandara Soetta, hanya 25 menit. Sekarang harus 2 jam bahkan kadang 3 jam,” kata Djoko dalam acara Airport & Aviation Business Forum 2015 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Untuk mengatasi ‘macet’ atau mempercepat aksesibilitas dari atau ke Bandara Soetta, AP II bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memulai pembangunan KRL Bandara Soetta.

Kereta khusus bandara akan dibangun dari Manggarai ke Bandara Soetta dengan jarak 36,3 kilometer (km) dan waktu tempuh 56 menit. KRL Bandara direncanakan beroperasi akhir 2016.

“Kita bangun railway. Nanti railway station di airport dan CBD di Jakarta. Tahun depan akan selesai,” jelasnya.

Sejalan dengan pengembangan KRL akses dari atau ke Bandara Soetta, AP II juga akan membangun moda transportasi penghubung antara Terminal 1, 2, 3. AP II mengembangkan Automated People Mover System (APMS) atau kereta tanpa masinis yang bakal membawa penumpang antar terminal.

“Di dalam airport, sebelumnya dilayani bus antar T1-T3. Nanti pakai APMS, jadi setiap 5-10 menit akan melayani setiap terminal,” ujarnya.

(feb/hen)

big-dancing-banana-smiley-emoticon

Sterilisasi Jalur Busway Mulai Kacau
Dikitnya jumlah petugas membuat pengendaraan nekat melintasi jalur busway.
SELASA, 27 APRIL 2010, 10:39 WIB
Eko Priliawito, Zaky Al-Yamani

VIVAnews – Pemerintah DKI tampaknya belum punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan sterilisasi jalur Bus Transjakarta. Hari ini kendaraan pribadi khususnya roda dua mulai bebas masuk jalur busway.

Pantauan VIVAnews, Selasa 27 April 2010, sekitar pukul 09.00 WIB, kendaraan pribadi mulai bebas menerobos jalur busway di koridor VI Ragunan Kuningan, sejak di perlintasan Jalan Margasatwa.

Jumlah petugas yang melakukan penjagaan minim membuat pengendaraan nekat melintasi jalur transportasi massal itu.

Keadaan yang sama juga tampak di jalur Salemba Raya, Jakarta Pusat, kendaraan pribadi yang menghindari kemacetan terpaksa melintasi jalur busway.

Sejak Kamis 22 April 2010, sejumlah jalur busway disterilisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna busway. Setiap perlintasan, dijaga petugas keamanan busway dan polisi. (jon)

• VIVAnews

November 21, 2017

masa G1TU seh: yang menyik$a

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:13 pm

kejadian yang dialami seorang teman ini sungguh menyiksanya

beliau memesan sebuah produk yang sedang ngetren hari-hari ini dari sebuah online trading media @ sebuah outlet

saat transaksi beli akan dilakukan oleh beliau, ada satu permintaan beliau yaitu minta dipercepat proses deliverynya

dalam komunikasi dengan pihak penjual (bukan pengelola online trading media), beliau disarankan untuk mengubah 3 digit kode yang diwajibkan oleh pengelola online trading media @ setiap transaksi beli n jual

perubahan 3 digit kode transaksi ini lah yang membuat beliau tersiksa, karna kemudian saat dicek untuk konfirmasi, ekh, ternyata kode itu berlaku untuk sebuah transaksi top up pulsa, bukan untuk pembelian produk yang dimaksudkan oleh beliau

teman saya amat kecewa n amat tersiksa karna ternyata pengelola online trading media malah menyatakan tidak ada kesalahan dalam proses transaksi tersebut

beliau tersiksa n bingung sekale karna tidak tau cara mengadukan persoalan ini

kerugian beliau Rp 8 Juta, maksudnya beli DRONE, yang datang: tambahan PULSA seluler

(catatan: 3 pihak yang tersebut dalam posting ini tidak saya sebutkan nama-namanya)

TEMPO.COJakarta – CEO Bukalapak Ahmad Zaky menjelaskan, tantangan ke depan yang akan dihadapi startup di Indonesia adalah sumber daya manusia atau talent. Menurut dia, talentmerupakan kunci utama dari perusahaan e-commerce untuk merambah pasar internasional dan lokal.

“Banyak startup yang memberikan bayaran cukup tinggi untuk talent (berkualitas). Masalahnya startup kecil jadi tidak mampu untuk mendapatkan talent berkualitas seperti itu,” ujarnya saat ditemui wartawan setelah menghadiri acara diskusi Digital Economic Briefing 2017 yang digelar oleh Tempo Media Group di gedung Indosat Ooredoo Pusat, Jakarta Pusat, Kamis, 16 November 2017.

Zaky menjelaskan, basis utama dari bisnis e-commerce hanya talent yang pada akhirnya bisa memberi value terhadap perusahaan. Meski memiliki valuasi US$ 1 juta, bisnis e-commerce tetap assetless alias tidak memiliki aset.

Berbeda dengan bisnis lain yang memiliki aset berupa benda, seperti gedung dan mobil. “Kantor Bukalapak itu awalnya kosan, dulu banyak karyawan yang keluar karena enggak yakin dengan usaha ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, konsep talent sebagai aset tidak hanya terjadi di startup Indonesia, tapi juga perusahaan rintisan lain, seperti Facebook, Amazon, dan Ebay, yang aset utamanya merupakan talent yang inovatif dan membuat perusahaan menjadi sukses.

Ia menjelaskan, tanpa talent yang mumpuni, e-commerce akan kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam dunia bisnis yang nilai transaksinya sudah mencapai belasan triliun rupiah ini.

Pada kesempatan yang sama, Zaky juga menjelaskan, Bukalapak mendapatkan suntikan dana dari investor yang membuatnya menjadi startup berkategori Unicorn keempat di Indonesia. Namun, dia enggan mengatakan investor mana yang memberikan bantuan dana kepada e-commerce yang ia klaim mempertahankan nilai lokal dalam struktur kepemilikan. “Pokoknya value kami sudah US$ 1 miliar,” ujarnya.

ezgif.com-resize

detik Jakarta – Saat kita melakukan pembelanjaan via online, maka seringkali kita merasa was-was dengan kegiatan pembelanjaan secara online tersebut akan berujung sebuah penipuan. Kurangnya rasa percaya saat belanja online mungkin dirasakan oleh sebagian pengguna internet yang membuat mereka enggan untuk bertransaksi di situ belanja online. Adanya rasa trauma akibat pernah ditipu saat berbelanja online juga bisa menyebabkan orang tersebut tidak mau kembali berbelanja secara online.

Seperti yang kita ketahui, bahwa proses jual-beli online dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Namun memang ada beberapa online shop yang available untuk sistem COD (Cash On Delivery).

Dari sekian banyak kemungkinan risiko yang bisa terjadi dalam transaksi online, setidaknya berikut ini adalah risiko yang harus Anda waspadai sebelum atau ketika berbelanja online:

1. Kinerja
Ini merupakan risiko pembeli online yang kemungkinan barang atau jasanya yang mereka beli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya ketika barang sudah sampai di rumah dan begitu Anda lihat ternyata barang tersebut berbeda dengan deskripsi maupun picture yang diupload si penjual.

2. Waktu
Kemungkinan kerugian yang bisa dialami oleh seseorang ketika melakukan transaksi secara online adalah karena proses pengiriman barang yang memakan waktu cukup lama. Bisa Anda rasakan sendiri ketika Anda berbelanja secara nyata, Anda bisa langsung mendapatkan barang tersebut, tanpa menunggu waktu pengiriman akibat berbelanja online.

3. Finansial
Beruntung jika Anda menemukan online shop yang memang benar-benar dapat dipercaya. Tetapi ketika Anda sedang bernasib tidak baik, bisa saja ketika Anda melakukan transaksi secara online barang tersebut tidak dikirim atau diterima oleh Anda. (penipuan).

4. Psikologis
Anda mungkin akan merasa tidak nyaman ketika berbelanja secara online. Anda mungkin memiliki gangguan perasaan gelisah ketika Anda belum juga mendapatkan barang yang Anda beli padahal Anda sudah bertransaksi dari beberapa hari kemarin atau beberapa minggu.

5. Keamanan
Adanya penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga, misalnya payment gateway ini membuat anggapan bahwa risiko belanja online di Indonesia saat ini masih cukup besar. Kurangnya trust dari sebagian konsumen membuat mereka enggan untuk melakukan transaksi online.

Pastikan sebelum Anda melakukan transaksi pembelanjaan secara online, Anda sudah mengecek review atau testimonial dari pelanggan sebelumnya untuk meminimalisir kekecewaan yang akan Anda dapatkan ketika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam belanja online tersebut.

 

November 9, 2017

terlanjur C1NTA: KEKERASAN (dalam rumah tangga)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 8:02 pm

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kategori:
Akhir-akhir ini, kita banyak menemukan berbagai berita tentang kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) di berbagai media masa. Bahkan tidak jarang, kita menemukan KDRT di lingkungan kita.
Akan tetapi, hal apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah paham tentang lingkup KDRT
itu sendiri sehingga dapat menghindari atau meminimalisir kejadian?
Oleh karena itu, artikel berikut ini akan membahas tentang istilah dan siklus KDRT. Selain itu,
artikel ini akan membahas tentang karakter korban dan pelaku KDRT agar kita dapat
mencegah atau menghindari terjadinya KDRT di sekeliling kita.
Definisi KDRT (UU No 23/2004, Pasal 1):
KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,
atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Bentuk KDRT (Pasal 5):
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam
lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik
b. kekerasan psikis
c. kekerasan seksual
d. penelantaran rumah tangga
Siklus kekerasan dalam KDRT
Relasi Personal sering disertai dengan siklus kekerasan, dengan pola berulang. Siklus
kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan
rasa cinta atau kasihan, membuatnya sulit keluar dari perangkap kekerasan.
Siklus kekerasan umumnya bergulir sebagai berikut:
• Dimulai dengan individu tertarik dan mengembangkan hubungan
• Individu dan pasangan mulai lebih mengenal satu sama lain, “tampil asli” dengan
   karakteristik dan tuntutan masing-masing, muncul konflik dan ketegangan.
• Terjadi ledakan dalam bentuk kekerasan
• Ketegangan mereda. Korban terkejut dan memaknai apa yang terjadi. Pelaku bersikap
   ”baik” dan mungkin meminta maaf.
• Korban merasa ”berdosa” (bila tidak memaafkan), korban menyalahkan diri sendiri karena
   merasa atau dianggap menjadi pemicu kejadian, korban mengembangkan harapan akan
   hubungan yang lebih baik.
• Periode tenang tidak dapat bertahan. Kembali muncul konflik dan ketegangan, disusul
   ledakan kekerasan lagi, demikian seterusnya.
• Korban “terperangkap”, merasa bingung, takut, bersalah, tak berdaya, berharap pelaku
   menepati janji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, dan demikian seterusnya.
• Bila tidak ada intervensi khusus (internal, eksternal) siklus kekerasan dapat terus berputar
   dengan perguliran makin cepat, dan kekerasan makin intens.
• Sangat destruktif dan berdampak merugikan secara psikologis (dan mungkin juga fisik).
Dampak psikologis pada korban
KDRT dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban dan orang terdekatnya
(misal: anak). Adanya dampak fisik mungkin lebih tampak. Misal: luka, rasa sakit, kecacatan,
kehamilan, keguguran kandungan, kematian. Apapun bentuk kekerasannya, selalu ada dampak
psikis dari KDRT. Dampak psikis dapat dibedakan dalam ”dampak segera” setelah kejadian,
serta ”dampak jangka menengah atau panjang” yang lebih menetap. Dampak segera, seperti
rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa berdaya, ketidakmampuan berpikir,
konsentrasi, mimpi buruk, kewaspadaan berlebihan. Mungkin pula terjadi gangguan makan
dan tidur.
Karakteristik korban KDRT
Seorang perempuan yang terpelajar dan mandiri secara ekonomi, tetap dapat menjadi pribadi
yang tidak mudah mengambil keputusan dalam menghadapi KDRT. Hal ini dapat terjadi karena:
1. Karakteristik individu (pasif, cenderung kecil hati dan tidak mampu mengambil keputusan).
2. Peristiwa masa lalu yang membekas dan menghalangi bersikap asertif (trauma masa lalu
    yang belum terselesaikan dengan baik dan berpengaruh terhadap cara berpikir, merasa dan
    bertindak saat ini).
3. Keluarga berasal dari keluarga konvensional dan menekankan keutuhan rumah tangga
    sebagai hal yang paling baik (ideologi gender yang kaku).
Karakteristik umum pelaku
Pelaku baik sadar atau tidak memiliki peran gender yang kaku dan seolah-olah membenarkan
mereka untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan atau anak yang ada di bawah
lindungannya.
Meski demikian, ada pula karakteristik psikologis yang berbeda, misalnya:
•  Ada yang pada dasarnya memang telah hidup dalam budaya kekerasan, melihat kekerasan
    sebagai cara menyelesaikan konflik dan mendapatkan hal yang diinginkan. Misal, orang dengan
    kepribadian ”preman”.
•  Ada yang mungkin tampak baik-baik saja di depan orang yang tidak mengenal secara dekat.
    Ia terkesan sopan dan bersedia bekerja sama. Akan tetapi secara khusus orang ini
    berpandangan rendah tentang perempuan dan menuntut perempuan untuk patuh, melayani,
    mengikuti hal yang diinginkan. Ia tersosialisasi untuk mengembangkan dominasi yang besar
    atas perempuan. Sebagai kepala keluarga, ia juga menuntut anak untuk patuh.
•  Dekat dengan ciri di atas, pelaku yang dibesarkan dalam lingkungan disiplin bernuansa
    kekerasan di masa kecil akan mengambil pola yang sama untuk keluarganya ketika dewasa.
Tanda-tanda potensi pelaku KDRT sebelum menikah:
•  Cenderung kasar pada semua orang. Misal: pada teman, saat menyetir mobil, di tempat
    umum, dan keluarga sendiri. Ia mudah tersinggung dan marah, ketika marah bersikap kasar.
•  Dalam keluarganya, kita melihat kebiasaan kekerasan, kurang peduli pada orang lain, mau
    menang sendiri, tidak mau berbagi. Ayah mungkin memberikan contoh kekerasan dan
    anak-anak menirunya.
•  Ia mungkin egois dan selalu memikirkan kepentingannya sendiri, enggan berbagi. Orang lain
    yang harus menjaga perasaan dan lebih banyak menyesuaikan diri.
•  Ia tidak terlihat kasar saat pergaulan sehari-hari, tetapi terkesan tidak dapat mengendalikan
    diri saat kecewa atau marah. Bila kecewa atau marah, ia dapat bersikap kasar, bertingkah laku
    membahayakan, dan membuat orang merasa takut.
•  Ia mudah curiga pada orang lain, mudah menyalahkan, banyak berpikiran buruk, khususnya
    perilaku pasangan.
•  Ia posesif dan tidak memberikan ruang pribadi bagi kita.
•  Ia cenderung meyakini pembagian peran gender yang kaku, menempatkan laki-laki sebagai
    penentu.
•  Ia tidak menunjukkan penyesalah setelah berbuat salah atau menyakiti orang lain. Ia malah
    mempersalahkan orang lain atas kekasaran yang dilakukannya.
•  Ia senang berjudi, minum dan mabuk, terlibat penggunaan obat-obatan bahkan hingga
    kecanduan.
Jika kita telah mengenali karakter pelaku KDRT, maka akan lebih baik ketika kita dapat
melakukan tindakan pencegahan sebelum terjadi sesuatu yang lebih serius.
Sumber:
Poerwandari, K. & Lianawati, E. 2010. Petunjuk penjabaran kekerasan psikis untuk
         menindaklanjuti laporan kekerasan psikis. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program
         Pascasarjana Universitas Indonesia
Poerwandari, K. 2008. Penguatan psikologis untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga
         dan kekerasan seksual. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana
         Universitas Indonesia
ezgif.com-resize
webmd:What is domestic violence?

If you want to save this information but don’t think it is safe to take it home, see if a trusted friend can keep it for you. Plan ahead. Know who you can call for help, and memorize the phone number.

Be careful online too. Your online activity may be seen by others. Do not use your personal computer or device to read about this topic. Use a safe computer such as one at work, a friend’s house, or a library.

Domestic violence is abuse that happens in a personal relationship. It can happen between past or current partners, spouses, or boyfriends and girlfriends. Domestic violence affects men and women of any ethnic group, race, or religion; gay or straight; rich or poor; teen, adult, or elderly. But most of its victims are women. In fact, 1 out of 4 women will be a victim at some point.1

The abuser may use fear, bullying, and threats to gain power and control over the other person. He or she may act jealous, controlling, or possessive. These early signs of abuse may happen soon after the start of the relationship and might be hard to notice at first.
After the relationship becomes more serious, the abuse may get worse.

The abuser may begin making threats, calling the other person names, and slamming doors or breaking dishes. This is a form of emotional abuse that is sometimes used to make the person feel bad or weak.
Physical abuse that starts with a slap might lead to kicking, shoving, and choking over time.
As a way to control the person, the abuser may make violent threats against the person’s children, other family members, or pets.
Abusers may also control or withhold money to make the person feel weak and dependent. This is called financial abuse.
Domestic violence also includes sexual abuse, such as forcing a person to have sex against her will.
Money troubles and problems with drugs or alcohol can make it more likely that abuse will happen.

Abuse is also common in teens who are dating. It often happens through controlling behaviors and jealousy.

What should you do if you’re being abused?

It’s important to get help. Talk with someone you trust, such as a friend, a help center, or your doctor. Talking with someone can help you make the changes you need.

Your first step is to contact a local advocacy group for support, information, and advice on how to stay safe. Call the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) for the nearest program. The hotline is available 24 hours a day, 365 days a year, in English, Spanish, and other languages.

You can also see the National Coalition Against Domestic Violence website at http://www.ncadv.org/resources/StateCoalitionList.php to find the program nearest to you that offers shelter and legal support.

Here are some other things you can do:

Know your legal rights. Consider asking the police for help.
Make sure that you know phone numbers you can call and places you can go in an emergency.
Teach your children not to get in the middle of a fight.
If you think you may leave, make a plan to help keep you safe. This will help when you are getting ready to leave. Your plan might include:
Putting together and hiding a suitcase of clothing, copies of your car and house keys, money or credit cards, and important papers, such as Social Security cards and birth certificates for you and your children. Keep the suitcase hidden in your home or leave it with friends or family or at work if possible.
Open a savings account or get a credit card, if you can do so in secret.
If you are a teen, talk to a trusted adult, such as your parents, family friend, or school counselor. You can also call the National Teen Dating Abuse Hotline toll-free: 1-866-331-9474.
What should you do if you know someone who is being abused?

Here are some things you can do to help:

Be a good listener and a caring friend.
Remind the person that no one deserves to be treated this way.
Let the person know that the abuse is against the law and that help is available.
Help the person make a plan to stay safe.
You can also suggest that the person call the National Domestic Violence Hotline at 1-800-799-SAFE (1-800-799-7233) to find a local domestic violence support group.
Keep in mind that the person may not want or be ready to leave. He or she probably knows the abuser best and knows what options are safest. But it is important for victims of abuse to know where they can get help.

Why do victims stay?

People who are not abused might find it hard to understand why anyone would stay in a violent relationship. Some people think that if a person stays in an abusive relationship, she or he must be weak or needy. This is not true.

There is more to this issue than simply leaving or staying. A woman may fear that the abuser will hurt her and her children or take her children away. She may have limited financial options. She may blame herself. She may stay for religious reasons or because she does not want to break up the family. Also, she may still love her abuser and hope that things will get better. The abuser may threaten self-harm or suicide. Men who are being abused may have similar feelings.

What are the harmful effects of domestic violence?

Domestic violence hurts victims as well as their families. Don’t ignore it.

People who suffer from abuse can be badly hurt. They are also likely to have long-lasting (chronic) health problems, such as depression, headaches, and post-traumatic stress disorder. This is because of the repeated injuries and stress from living with abuse.

Abuse can happen more often and get worse when women are pregnant. It is dangerous for both the mother and the baby. It can raise the baby’s risk of low birth weight, premature birth, and death. The pregnant woman is at higher risk of problems with her pregnancy.

And abuse has a big effect on children. Children who live in a home where abuse happens see violence as a normal way of life. It also raises their chance of being in a violent relationship as adults, either as abusers or as victims. Teens are at greater risk for depression, drug and alcohol use, and unsafe behavior.

WebMD Medical Reference from Healthwise

underwater city SMALL

November 8, 2017

status PALSU: gejala gangguan kepribadian

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 9:58 am

The Eight Basic Qualities in All Personality Disorders
New research identifies eight interpersonal qualities in personality disorders.
Posted Nov 04, 2017

From the earliest attempts by psychiatrists to diagnose longstanding deficits in adaptive functioning known as personality disorders, to the most recent revision of the Diagnostic and Statistical Manual (DSM) in 2013, there remains confusion and controversy. How many of these disorders are there, how distinct are they from one another, do they show stability over time, and, importantly, can people who have them be cured?

Some of the personality disorders seem to provide sources of endless fascination to professionals and laypersons alike, such as narcissistic, antisocial, and borderline personality disorders. Each of these terms has become part of popular parlance, even as their exact meanings become blurred and potentially distorted with each passing year.

This diagnostically complicated situation is not aided by the fact that psychiatrists and psychologists are at odds over whether there are, in fact, distinct personality disorders or whether they rest on one or more continuums or dimensions. The old “Axis II” of the previous DSM put the disorders onto a separate plane from other psychological conditions that, in contrast, were regarded as true “diseases” that could be “cured.” Axis II, by contrast, was a part of the fabric of the individual’s psyche that could not be excised.

In a new version of an old approach to personality disorders as reflecting “styles” rather than stable disorders, University of Minnesota psychologist Sylvia Wilson and colleagues (2017) took the perspective of interpersonal theory to examine the interpersonal styles associated with each personality disorder. As they note, “Interpersonal style is defined by one’s characteristic approach to interpersonal situations and relationships” (p. 679). It includes the attitudes you have toward relationships, your goals in your relationships, how you interpret what happens in your relationships, the way you behave, and the way you interpret the behaviors of others. This all-inclusive concept, furthermore, determines the quality of essentially all of your relationships, from those closest to you to the ones you interact with on a more formal basis.

You can detect an individual’s interpersonal style almost immediately upon meeting. Is this a person who seems friendly, easygoing, and amiable? Or do you pick up the vibes of someone who is suspicious, closed-minded, and cold? It’s often easy to spot someone, in contrast, who seems just a bit “too” friendly and who you soon discover to be insincere or possibly unaware of boundaries. The idea of interpersonal style would seem to fit well with the personality disorder framework because so much of what can go awry in personality involves relationships with others.

The theoretical underpinnings of interpersonal style fall into an approach popular in the mid-20th century postulating that “all interpersonal interactions reflects attempts to establish and maintain self-esteem or avoid anxiety” (p. 679). According to this view, you’re constantly trying to feel good about yourself in your relationships because to recognize weakness would make you feel anxious. At some level, the theory proposes, we’re always searching for approval and validation.

Moving on to the content of the interpersonal theory, the Minnesota researcher and her colleagues propose that all personality traits can be cataloged on the dimensions of agency (ranging from domination to submissiveness) and communion (ranging from warmth to coldness). These dimensions form a “circumplex,” or circle with two dimensions that, in turn, can be divided into eight sections, like the slices of a pie. At the extreme end of dominance is autocratic, and at the extreme end of the cooperative dimension, you find the trait of being overly nurturant. In between these two ends is the trait of intrusiveness. The closer you get to the extreme ends of any dimension, the less desirable the trait becomes as shown with warmth. You can be, according to this model, “too” warm.

The eight traits identified in this manner are as follows: domineering, vindictive, cold, socially avoidant, nonassertive, exploitable, overly nurturant, and intrusive. Personality measures based on the circumplex model have, Wilson and collaborators claim, considerable validity and have been used in a wide range of applications. Using the research method known as meta-analysis in which questions are addressed across a large number of studies, the authors screened nearly 4,800 papers examining interpersonal relationships across personality disorders. They ended up with a selection of 127 studies conducted over a 20-year period providing data on the eight personality traits defined by the circumplex model associated with each personality disorder. The authors conducted 120 separate analyses which also included indicators of interpersonal style and functioning in interpersonal area domains including family, peers, parent-child, and romantic partner. This rigorous approach yielded distinct interpersonal style profiles for each of the 10 major personality disorders, taking into account, as well, sex, age, and type of sample (clinical or non-clinical). Some of the analyses included as many as 13,000 individuals.

article continues after advertisement

The extensive results provide profiles useful not only classification but also for understanding how people within each of the disorders approach their relationships. For people in relationships with such individuals, it’s a framework that could help you understand them in more depth.

With this in mind, let’s examine the main interpersonal traits for each disorder:

Paranoid: Vindictive and cold stand out as the two predominant themes. To a lesser extent, people with this personality disorder are also intrusive.

Schizoid: Coldness with a combination of social avoidance form the main traits for this personality disorder’s profile. It’s unlikely that schizoid individuals, according to the findings, will try to exploit you.

Schizotypal: Individuals with this personality disorder score high on all three of the above traits—namely, vindictive, cold, and avoidant. This profile fits with the disorder’s main criterion of odd, eccentric, and socially awkward behavior.

Antisocial: The extreme of the psychopathic personality, people with this disorder scored high on the traits of domineering, vindictive, and intrusive, with slightly high scores on coldness.

Borderline: A broad set of interpersonal traits appeared in the studies of people with borderline personality disorder, but the highest scores were on vindictive and intrusive. You might experience this sense when with someone who has this disorder, particularly when you feel that your boundaries are being violated and you’re being held accountable to an extreme degree for your behaviors and possible shortcomings.

Histrionic: This personality disorder is rarely diagnosed, and was almost eliminated in the new DSM. However, the interpersonal trait profile showed distinctly high scores on domineering and, particularly, intrusiveness. These individuals are unlikely, in contrast, to be cold and socially avoidant.

article continues after advertisement

Narcissistic: Remarkably similar to antisocial in the interpersonal style model, individuals with this personality disorder were also high in domineering, vindictive, cold, and intrusive interpersonal style traits. These qualities are ones that you’ll almost invariably encounter when dealing with people who fit this diagnostic category.

Avoidant: As you might expect, people high in avoidant personality disorder are most likely to be high on coldness and social avoidance, but low on domineering and intrusiveness. As the avoidant personality disorder is so aptly described in terms of interpersonal relationships, it makes sense that the profile as revealed in research fits this pattern.

Dependent: The dependent personality disorder showed a pattern of scores marked by the highest scores on intrusiveness and lowest, as you might expect, on domineering. Individuals with this disorder, who have an excessive need to be taken care of, readily submit to others. Their second highest score was on vindictiveness but they were also high on exploitativeness.

Obsessive-compulsive: There were no stand-out, distinguishing, features of this personality disorder in the overall analysis which yielded a relatively flat profile across the eight traits. This finding suggests that perhaps this personality disorder doesn’t involve as much interpersonal dysfunction as has been thought although individuals who fit the criteria of excessive perfectionism, inflexibility, and restricted expression of emotions may have trouble at work or in relationships. They may also, however, achieve higher status and wealth, as other research has indicated. There’s a trade-off then, when an individual has such an extreme work ethic that he or she may pay less attention to relationships.

In summarizing the findings, the authors concluded that, without question, the “personality disorders are associated with dysfunctional interpersonal styles” and “core disturbances in self” (p. 720). From a diagnostic point of view, the authors also believe that the idea of discarding the personality disorder categories and replacing them with a rating system also receives support from their findings. All but obsessive-compulsive personality disorder appeared to have impaired interpersonal relationships and, that in some of the analyses were particularly strong for family and less so for romantic domains.

There is still much to be learned about personality disorders, as the authors note. However, these findings suggest that cutting to the core of relationship difficulties and disturbances in sense of self provides the best way of understanding people who seem to fit the personality disorder definition. You don’t need to become a diagnostician to be able to use these findings in your daily life. Looking at people who may be narcissistic or psychopathic in terms of their interpersonal style rather than discrete categories provides perhaps a more realistic, if not sympathetic, way of relating to them.

Copyright Susan Krauss Whitbourne, 2017.

Laman Berikutnya »

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: