eK0n0mi taK seriU$ d/h ekonomitakserius@blogspot.com

Juli 24, 2017

Masa sih gitu: keraha$1aaN banK n pajak ANEH

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:21 pm

tax scares

DPR memperingatkan PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpeng tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (19/5/2017). Perppu itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo seiring keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional bidang perpajakan untuk saling menukar informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Perjanjian internasional itu ditandatangani presiden pada 8 Mei 2017.

Pasal 22 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Menurut Heri, bila merujuk pada UUD, tak ada kondisi mendesak atau memaksa dengan keluarnya Perppu tersebut. “Apakah perjanjian internasional bisa dikualifikasi sebagai situasi genting yang memaksa?,” tanya Heri. Menkeu perlu menjelaskan kontroversi ini.

Dengan Perppu itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan itu melabrak prinsip kerahasiaan bank sebagaimana Pasal 40 ayat 1 UU Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Disinilah tumpeng tidih peraturan terjadi. Perppu banyak menabrak UU.

UU lainnya yang ditabrak adalah UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan, petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan para wajib pajak, baik laporan keuangan, data yang diperoleh untuk pemeriksaan, dan dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Perppu itu juga menabrak UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 41 disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan nasabah, simpanannya, dan investor berikut investasinya.

Tumpang tindih Perppu ini juga merambah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal. Pasal 96 UU ini melarang memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang ingin menggunakan informasi. “Dari sini, bisa dilihat akan ada dilema yang besar bagi aparatur perbankan, pajak, dan pasar modal dalam menjalankan kebijakan pertukaran informasi tersebut. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan keraguan eksekusi akibat tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan,” ungkap Heri.

Namun begitu, Heri memahami semangat keterbukaan informasi perpajakan. Satu sisi, butuh kerja sama internasional untuk menghindari tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati saat melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain. “Prinsip kehati-hatian itu, agar kita bisa terhindar dari kepentingan yang justru merugikan kepentingan nasional kita,” imbuh politisi dari dapil Jabar IV ini. (mh/sc), foto: azka/hr.

tax scares

JP: Following the government’s plan to implement a fully cashless system on Indonesia’s toll roads by October this year, Bank Indonesia (BI) officials have said they are discussing a mechanism to charge citizens e-money to travel down the highways.

According to Pungky Purnomo Wibowo, BI director for electronics and financial inclusion, two options are being prepared for the mechanism to collect the fees.

The first mechanism will implement a fixed fee amount during the top-up process and the second one will cut a certain percent of money from the balance inserted in each top-up.

“We target to reach a decision by July. We have to keep up with the schedule of cashless toll roads in October,” he said.

“We are aware that some people are complaining about the plan, but it [the fee] is necessary because this new system will require more manpower, locations and funds,” he said.

According to Indonesia Payment System Association (ASPI) chairman Anggoro Eko Cahyo, it would be better to implement a fixed fee mechanism during the early phase of the implementation of cashless toll roads.

“But banks would have fewer incentives with higher top-up amounts if they use the fixed fee system,” said Anggoro. (dea/ags)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun mengungkapkan poin dari surat yang disampaikan adalah keberatan atas kebijakan terebut meski kini batas kewajiban pemilik rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta telah direvisi menjadi Rp1 miliar.

“Kami tetap menyurati Presiden agar merujuk kepada kesepakatan internasional,” kata Ikhsan kepada Bisnis pada Kamis (8/6/2017).

Dia menilai jika bertentangan dengan kesepakatan standar internasional sekitar Rp3,3 miliar, maka beleid tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat 1 soal kesetaraan di depan hukum.

“Aturan tersebut bukan terkait dengan pelaku UMKM saja tetapi kepentingan banyak orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan kebijakan itu mempersulit para pelaku UMKM dalam urusan pelaporan.

“Mengganggu bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya manusia untuk mengurus laporan tersebut. Kalau mesti merekrut orang lagi, mereka tidak mampu. Jadi kalau bisa yang Rp1 miliar ke atas saja,” kata Erik.

Dia menjelaskan kebanyakan pebisnis di sektor itu belum memiliki perusahaan atau berbadan hukum. Akibatnya, banyak dari mereka yang menggunakan rekening pribadi.

Erik menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

“Saya mengerti maksud pemerintah adalah menjaring wajib pajak baru sehingga pengusaha UMKM dapat teridentifikasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah,” jelasnya.

tax scares

Saldo Minimal Rp1 Miliar
Edi Suwiknyo/Irene Agustine Kamis, 08/06/2017 02:00 WIB
JAKARTA bisnis.com:  Pemerintah akhirnya merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) yang menetapkan rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta harus dilaporkan lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Batasannya dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

 

JAKARTA kontan. Setelah menuai kontroversi, akhirnya pemerintah merevisi batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada otoritas pajak menjadi Rp 1 miliar.

Sebelumnya, dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah mewajibkan batasan minimal saldo wajib lapor tersebut sebesar Rp 200 juta.

BACA JUGA :
DPR: Batasan saldo Rp 200 juta bikin resah
Batasan saldo akses pajak dinilai terlalu kecil
“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam.

Dengan perubahan tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496.000 rekening atau 0,25% dari total rekening yang ada di perbankan saat ini. Kemkeu juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu resah dan khawatir lantaran penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah serta merta dikenakan pajak

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan baru ini cukup moderat. Apalagi jika rumusannya agregat saldo, batasan ini bisa menjaring beberapa rekening milik satu orang.

ets-small

 

JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. Ia berharap penerbitan PMK ini dapat membantu pelaksanaan Perppu 1 tahun 2017 guna keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan.

“PMK sudah dikeluarkan tanggal 31 Mei 2017 mengenai bagaimana pelaksanaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (5/6).

Masih untuk domestik, bagi sektor perasuransian nilai pertanggungannya yang harus dilaporkan paling sedikit Rp 200 juta. Adapun bagi sektor perkoperasian agregat saldonya paling sedikit Rp 200 juta. Sementara bagi sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi tidak ada batasan

tax scares

Jakarta detik – Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mengakui masih banyak nasabah perbankan yang salah paham terkait dengan akses otomatis Ditjen Pajak untuk memeriksa data rekening perbankan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

“Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham, bahwa banyak yang mengira bahwa yang dibuka adalah mutasi rekening,” kata Kartika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 telah diatur mengenai batasan saldo yang wajib dilaporkan perbankan kepada Ditjen Pajak. Untuk rekening perbankan orang pribadi paling sedikitnya Rp 200 juta, sedangkan untuk internasional sebesar US$ 250.000.

Pria yang akrab disapa Tiko ini memastikan, pelaporan saldo merupakan akumulasi dalam satu periode atau satu tahun.

Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktu, yaitu untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap yahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian melalui OJK, dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain langsung ke Ditjen Pajak. Prosedur indentidikasi rekening keuangan sesuai dengan CRS yang akan dimulai pada 1 Juli 2017.

“Terpenting adalah saldo akhir tahun. Saya rasa kalau informasi itu dijelaskan secara spesifik saya rasa nasabah tidak akan khawatir,” jelasnya.

Apalagi, kata Tiko, pelaksanaan keterbukaan informasi data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini diterapkan oleh 100 negara termasuk Indonesia.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirnya itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan,” kata dia.

Sementara Wakil Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Haru Koesmahargyo mengatakan, kekhawatiran para nasabah bisa terjadi jika penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak dilakukan secara resiprokal dari seluruh negara yang menerapkan.

“Namun aturan ini kan bersifat universal, makanya saya sampaikan bahwa nowhere to hide. Key factor penting adalah sosialisasi yang penting secara intens,” tegas Haru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum penerapan AEoI pemerintah Indonesia juga telah menerima informasi mengenai pergerakan akun rekening wajib pajak asal Indonesia.

“Sebelum AEOI negara yang sudah masuk melakukan compliance dengan memberikan data kepada kami. Sehingga yang terbaik adalah comply, sehingga dia tidak menimbulkan risiko,” tutupnya. (ang/ang)

tax scares

SETELAH Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P), pelaku usaha berharap iklim investasi yang kondusif terus berlanjut. Harapan lainnya ialah komitmen pemerintah merealisasikan guliran paket kebijakan ekonomi serta masyarakat juga diminta kooperatif.

“Penilaian dari S&P bagus sekali. Artinya, kredibilitas Indonesia di mata investor lebih baik untuk investasi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, melalui sambungan telepon, kemarin.

Pihaknya berharap hiruk-pikuk situasi politik dan sosial di Tanah Air tidak terus berlarut. “Okelah dunia luar melihat Indonesia sudah positif. Namun, pengusaha lokal masih resah dengan masalah sosial atau politik. Semestinya masyarakat juga mendukung dengan memiliki persepsi positif,” tukasnya.

Sejauh ini pihaknya meng­apresiasi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Namun, dia menekankan agar pemerintah konsisten mengimplementasikan regulasi yang diterbitkan.

“Inginnya paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan itu mudah diimplementasikan,” imbuh Hariyadi.
Dia berpendapat, dengan label investment grade, tidak dapat dimungkiri bahwa investor akan terdorong merealisasikan komitmen investasi di Indonesia.

Masuknya arus investasi dikatakannya bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa investment grade kepada Indonesia mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah.

“IHSG ditutup di level ter­tinggi sepanjang sejarah menjadi 5.791,88 poin pada akhir pekan lalu (Jumat, 19/5),” papar Kepala Divisi Komunikasi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf

Menurut dia, kinerja IHSG selama sepekan atau pada periode 15-19 Mei 2017 mengalami peningkatan 2,06% jika dibandingkan pekan sebelumnya di posisi 5.675,22 poin.

Ia menambahkan bahwa kinerja IHSG yang positif itu turut mendorong nilai kapitalisasi pasar BEI meningkat menjadi Rp6.308,38 triliun.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, mengatakan, setelah kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi, IHSG diproyeksikan menembus level 6.000 poin dalam waktu dekat ini. (Tes/Ant/X-11)

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf

ets-small

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen)Pajak mengakses informasi keuangan secara leluasa membuat nasabah perbankan merasa cemas.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, kegundahan para nasabah terjadi akibat tidak adanya aturan ketat yang menjamin data tersebut tidak disalahgunakan.

“Data terbuka, tetapi belum ada keyakinan apa aturan bakunya yang bisa memagari kepentingan mereka,” ujarnya dalam acara diskusi pajakdi Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Di sisi lain, pemahaman atau interpretasi aturan oleh petugas pajak juga kerap berbeda-beda di setiap kantor pajak. Hal ini sudah diketahui oleh banyak masyarakat.

Dari pengalaman itu, masyarakat khawatir terjadi perbedaan antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Sebab bukan tidak mungkin, aturan kewenangan mengakses informasi keuangan diintepretasikan berbeda.

Menurut Enny, perlu adanya satu aturan yang memberikan arahan kepada seluruh petugas pajak terkait kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah. Aturan itu juga harus ditetapkan secara konsisten. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu aturan terkait sanksi.

Pemerintah atau Ditjen Pajak harus membuat aturan dengan saksi tegas bagi petugas pajak yang membocorkan data keuangan nasabah kepada pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perpajakan.

“Yang saya benar-benar garis bawahi adalah kemanfaatan keterbukaan namun dengan potensi kemudharatannya harus bisa diantisipasi,” kata Enny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan membuat aturan ketat usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan itu dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan kewenangan akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau petugas pajak.

Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Ditjen Pajak memiliki kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah tanpa perlu lagi meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ezgif.com-resize

Merdeka.com – Pemerintah telah menerbitkan Perpu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perdebatan mengenai pemberlakuan aturan ini masih terus bergulir, sebab masih banyak substansi dalam aturan tersebut dianggap tidak sesuai.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio tidak mempermasalahkan jika nantinya Perppu tersebut secara sah diimplementasikan demi perpajakan Indonesia. Namun demikian, Tito mengaku masih bingung mengenai penerapan aturan tersebut di pasar modal.

“Yang saya bingung kalau pasar modal semua ada sejuta investor lebih ada yang cuma Rp 100.000-an, apakah harus dilaporkan juga?,” ujar Tito di Gedung DPR MPR,Jakarta, Selasa (18/7).

Tito menambahkan, masa pengampunan pajak (tax amnesty) yang berakhir pada bulan Maret lalu masih belum hilang dari ingatan masyarakat. Apabila tiba-tiba ada aturan baru perpajakan mengenai keterbukaan data, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beragam pertanyaan.

“Karena itu buat saya usulannya buat foreign (asing) saja, apalagi kita belum lupa soal tax amnesty itu. Terus, kita kalau harus laporkan harus pakai harga apa ya? Tax amnesty pake harga beli, kita pakai harga apa? kalau berubah bagaimana?,” tanya Tito.

Tito mengusulkan pemberlakuan aturan tersebut terlebih dahulu hanya untuk warga asing sembari pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.

“Usulan saya kalau bisa pertama warga asing saja karena kan kebutuhan asing. Yang kedua, yang lain by request saja lah jadi berdasarkan permintaan harus dikasih. Nah ini kan hal teknis saja. Tapi satu, kita harus komitmen, disosialisasikan dengan bagus,” pungkasnya. [idr]

gifi

JAKARTA kontan. Aturan batas minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan untuk kepentingan pajak, masih menuai protes dari sejumlah kalangan. Padahal, Rabu (7/6), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi batas minimal saldo yang wajib dilaporkan berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp 1 miliar.

Ambang batas tersebut direvisi hanya selang sehari sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 dirilis Senin (5/6). Awalnya, dalam PMK itu, batas minimal saldo nasabah wajib lapor dipatok Rp 200 juta. Namun, Kemenkeu merespons protes dari sejumlah kalangan, sehingga memutuskan mengerek batas minimal saldo wajib lapor.

“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan menjadi Rp 1 miliar,” demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rabu (7/6) malam.

Kemenkeu menyatakan, perubahan dilakukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan perubahan batasan minimal saldo menjadi Rp 1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan mencapai 489.240 rekening atau 0,24% dari total rekening di perbankan saat ini.

Mengacu data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017, rekening rekening dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan dengan batas minimal Rp 1 miliar  memang hanya sekitar 0,24%. Tetapi, nilai simpanannya mencapai Rp 3.152,59 triliun atau setara 64,21% dari total simpanan di perbankan.

Sebelumnya, dengan ambang batas Rp 200 juta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14% dari total rekening. Rekening itu menyimpan dana sebesar Rp 4.051,25 triliun atau 80,8% total DPK industri perbankan.

Usul jadi Rp 2 miliar

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, batas minimal yang berubah dari Rp 200 juta ke Rp 1 miliar menyiratkan, pemerintah tidak memiliki perhitungan yang matang. Dasar penetapan batas minimal pun belum jelas.

“Harus ada dasarnya. Apa dasar perhitungannya? Apa dasarnya Rp 200 juta, dan apa dasarnya diubah? Ini penting,” tegasnya, Kamis (8/6).

Selain itu, batasan tak sesuai dengan kesepakatan Automatic Exchange Of Information (AEOI) yakni sebesar US$ 250.000. “Artinya kalau pakai kurs Rp 13.500 per dollar AS, maka Rp 3,3 miliar untuk nasabah domestik. Memang tidak harus sama bahwa itu menjadi acuan dasar di setiap negara,” jelas Enny.

Dus, Enny menyebut, batasan saldo nasabah yang wajib dilaporkan harus dipertimbangkan lagi, meski sudah lebih tinggi dari sebelumnya. “Lebih logis jika pemerintah mengacu pada nominal penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) senilai Rp 2 miliar,” sarannya.

Ekonom Indef Aviliani menambahkan, kebijakan ini tak akan efektif jika hanya melihat saldo rekening. Banyak masyarakat yang berpendapatan kecil, namun setelah menabung selama puluhan tahun bisa memiliki saldo tabungan Rp 1 miliar. Para nasabah ini belum tentu punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), karena syarat mendapatkan NPWP diantaranya berpenghasilan minimal Rp 4,5 juta per bulan.

Dari jumlah saldo juga tidak akan bisa mencerminkan ketaatan pembayaran pajak seorang nasabah. Sehingga, batasan saldo tidak akan banyak membantu. “Jadi, kenapa tidak Rp 2 miliar sekalian, sesuai batas penjaminan,” imbuh Aviliani, Kamis (8/6).

Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, meski revisi ini melegakan bagi masyarakat, tetapi batasan minimal nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan  berkala sebesar Rp 1 miliar, masih terlalu rendah. Dia bilang, angka tersebut perlu dinaikkan. “Minimal Rp 2 miliar supaya sinkron dengan komitmen penjaminan LPS yang besarnya Rp 2 miliar per nasabah/bank,” katanya.

Hendrawan juga mengingatkan Kemenkeu agar tidak membabi buta memburu wajib pajak. “Kami menegaskan agar Kemenkeu lebih prudent. Tidak terburu nafsu dan panik,” ujarnya, Kamis (8/6).

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan, di negara lain tak ada batas minimal saldo terkait kewajiban pelaporan data nasabah ke pajak. “Sudah jadi sesuatu yang wajar, otoritas pajak negara lain mengakses data keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya, Kamis (8/6).

“Yang penting kami harus atur jangan sampai data dipakai dengan tujuan tidak baik. Masyarakat tidak perlu alergi data dimiliki oleh Ditjen Pajak, karena mereka punya kewajiban pengelolaan yang baik, sistem IT yang baik, dan harus dipakai sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia menekankan, jika tidak ada data keuangan yang dimiliki Ditjen Pajak, maka AEoI tidak bisa berjalan. Pasalnya, salah satu syarat Indonesia bisa minta data keuangan dari negara lain adalah Indonesia harus punya data keuangan dari wajib pajak. “Kalau tidak, dianggapnya kita tidak level, karena negara lain punya,” ucap Suahasil.

Sasaran lebih fokus

Meski masih menuai protes, di sisi lain, kesigapan pemerintah merespons kritikan publik mendapat apresiasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia TaxationAnalysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, revisi batas minimal yang dilakukan Kemenkeu sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Dengan naiknya (ambang batas) threshold, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah mengedepankan sasaran yang lebih jelas dan sesuai prinsip dasar pemajakan, yaitu ability to pay dan who own what. Penyesuaian threshold bisa dilakukan bertahap,” ujarnya.

Menurut Prastowo, pembatasan saldo Rp 1 milar juga membuat biaya administrasi (cost of administration) lebih efisien, cost of compliance rendah, dan pemungutan pajak lebih efektif.

Namun, ia mengingatkan, Ditjen Pajak harus menyiapkan sistem IT yang lebih baik dalam rangka keterbukaan data keuangan. Selain juga governance dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan, sehingga Indonesia lebih siap melaksanakan AEoI tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam juga mengapresiasi langkah berani pemerintah untuk mengoreksi batasan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. “Karena dengan batasan Rp 1 miliar ke atas, sasarannya lebih fokus yaitu golongan kaya, sehingga lebih sesuai dengan sumber daya DJP yang ada saat ini. Sedangkan jika Rp 200 juta, maka wajib pajak yang bergerak di usaha mikro dan menengah yang jadi sasarannya,” katanya.

Sementara, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatakan, kian sedikit data yang harus dijaring, tentu akan membuat Ditjen Pajak semakin fokus. “Kalau terlalu banyak data, apakah juga akan efektif?” ujar Haru setengah bertanya.

Tapi, secara umum, katanya, batas Rp 1 miliar sudah cukup bagus karena sudah mendekati kebiasaan di dunia internasional.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, nantinya Kemenkeu akan menerbitkan PMK baru untuk perubahan batas minimal saldo ini. Ia bilang, batas minimal Rp 1 miliar ini bukan hanya untuk perbankan, melainkan juga untuk lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi pasar modal, dan koperasi.

Sanksi lebih berat

 

Supaya keterbukaan data nasabah ini tidak menimbulkan kekhawatirkan bagi nasabah, Ekonom Indef Aviliani mengatakan, perlu aturan jelas sistem kerahasiaan data. Kredibilitas pihak yang bisa mengakses data nasabah pun harus jelas.

 

Menurutnya, apabila sistem kerahasiaan tidak diatur secara jelas, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan nasabah sehingga memutuskan untuk menarik dananya. “Masyarakat di lapangan takut saldo itu dipajaki. Mereka takut kalau data itu dilihat, ini mau diapakan?” ujar Aviliani.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bilang, masyarakat jangan khawatir dengan adanya akses untuk mengintip rekening nasabah bank. Sebab, Ditjen Pajak tidak akan serta merta memajaki jumlah simpanan.

“Kalau Anda peroleh penghasilan dari satu sumber, pasti sudah dikenai pajak. Jadi tidak perlu khawatir. Seandainya belum, akan kami lihat, omzet kan masuk ke transaksi. Akan kami cek. Kami tidak serta merta memajaki jumlah simpanan. Obyeknya saja,” ujar Ken.

Ditjen Pajak juga akan menyusun aturan untuk memperberat hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan data lembaga keuangan untuk kepentingan selain perpajakan. Menurut Ken, hukuman bagi pihak yang membocorkan data nasabah akan diperberat menjadi lima tahun. Hal ini berlaku juga untuk pegawai Ditjen Pajak.

“Kalau sampai bocor, sanksinya diperberat lima tahun, sama seperti yang ada di dalam UU Tax Amnesty. Penghindaran pajak juga lima tahun pidana, jadi equal,” katanya, Rabu (7/6).

Asal tahu saja, dalam peraturan yang ada sekarang, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34, disebutkan bahwa pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal tersebut dapat dipidana selama satu tahun.

tax scares

JAKARTA ID– Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak.

“Tidak perlu khawatir karena yang diminta saldo akhir setiap tahun, dan baru dilakukan penelitian detail kalau ada dugaan awal penghindaran pajak,” kata Tiko, sapaan akrab Kartika, di Plaza Mandiri, Jakarta, Minggu malam.

Ia juga mengatakan program pengampunan pajak yang sudah selesai dilaksanakan seharusnya sudah mampu menebus utang pajak di masyarakat sehingga menurunkan persentase nasabah yang tidak pernah melaporkan pajak.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menetapkan batas minimum saldo wajib dilaporkan Rp200 juta.

Pemerintah kemudian merevisi batas saldo wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp1 miliar, dan nantinya akan ditetapkan dalam penerbitan PMK baru.

Perubahan peraturan tersebut dilakukan menanggapi respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mengenai berapa jumlah nasabah Mandiri yang memiliki saldo sampai dengan Rp1 miliar, Tiko mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Ia memperkirakan komposisi nasabah dengan saldo sampai dengan Rp1 miliar di Mandiri kemungkinan sama dengan kondisi secara nasional. Tiko mengatakan konsentrasi nasabah perbankan di Indonesia sekitar 100-200 ribu nasabah menguasai 80% dari total uang yang disimpan di bank. (ant/gor)

 

TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan proses dikeluarkannya kebijakan untuk merevisi batas minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dari yang semula wajib lapor adalah pemilik rekening minimal Rp 200 juta, kini yang wajib lapor adalah pemilik rekening senilai minimal Rp 1 miliar.

Baca: Soal Kebijakan Intip Saldo Rekening, Kalla: Yang Penting Jujur

“Kami berharap untuk ke depannya jangan sampai satu kebijakan yang dikeluarkan dalam kondisi tergesa-gesa dan nggak siap, kemudian dianulir,” ujar Sekretaris Umum Apindo, Sanny Iskandar, saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Juni 2017.

Sanny menuturkan langkah tersebut kemudian akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pemerintah. “Jadi seakan-akan prosesnya tidak mendalam, setiap keputusan direspon lalu kemudian diubah.”

Menurut Sanny, pemerintah juga seharusnya mengedepankan koordinasi antar kementerian, memperhatikan masukan dan usulan yang ada. “Seringkali sudah dikeluarkan, baru ada masukan dari kementerian lain, kemudian direvisi,” ucapnya.

Meskipun demikian, Sanny menuturkan kebijakan untuk merevisi itu cukup dapat mereduksi kekhawatiran yang sebelumnya sempat muncul khususnya di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Kondisi itu pun semakin menunjukkan pentingnya koordinasi langsung dengan para pelaku usaha. “Supaya kalau ngambil kebijakan nggak dianulir.”

Sanny berujar seharusnya memang terdapat pembedaan dan perhatian khusus kepada pengusaha kecil dari awal. “Kenapa nggak dari awal aja kebijakannya kayak gitu, kalau nggak pengusaha kecil akan disibukkan dengan administrasi kecil-kecil, pembukuan, yang mana mereka belum siap,” ujarnya.

Sanny menambahkan di sisi lain pihaknya memahami tujuan dari pemberian batasan saldo minimal untuk keperluan perpajakan, sebagai lanjutan dari program amnesti pajak atau tax amnesty beberapa waktu lalu. Dia berharap petugas pajak ke depannya dapat lebih siap menjalankan kebijakan ini, baik dari sistem maupun kemampuan dan kapasitas SDM yang sama.

“Pelaku usaha sering mengalami perbedaan perlakuan dari petugas pajak, yang satu bicara ini, yang satu bicara lain,” katanya. Sanny menuturkan hal itu harus dihindari, terlebih kebijakan ini menyangkut persoalan sensitif, yaitu pengawasan dana nasabah di rekening perbankan. “Kalau nanti perlakuannya nggak sesuai dengan ketentuan persepsi yang beda-beda, ini akan kembali menimbulkan ketidakpercayaan.”

Adapun perubahan kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.  Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, sebelumnya menyatakan salah satu alasan dari kenaikan batas tersebut karena mempertimbangkan data rekening perbankan dan data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak.

Baca: Kebijakan Intip Saldo Tabungan Direvisi, Darmin Puji Kemenkeu

“Serta data pelaku usaha,” ujar Nufransa seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2017. Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar ini, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening. Artinya, sekitar 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.

GHOIDA RAHMAH

tax scares

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengubah rencana kebijakan pengintipan rekening nasabah dengan saldo Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Hal tersebut tampaknya masih menjadi kekhawatiran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Masih, terutama Usaha Kecil dan Menengah,” kata Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun saat dihubungi Republika, Kamis (8/6).

Ia mengatakan, batasan angka keterbukaan informasi harus kembali pada kesepakatan internasional sesuai dengan konsideran atau pertimbangan Perpu tersebut yaitu 250 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar. Karena, kata dia, Rp 1 miliar masih masuk klasifikasi Usaha Kecil sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak resah karena data nasabah yang dilaporkan pihak perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijamin kerahasiaannya.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap keberatan meski batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak direvisi dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

(Baca: Pemerintah Revisi Saldo Minimal Rekening Wajib Lapor Jadi Rp 1 Miliar)

Rencana untuk mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tetap akan dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan pelaku UMKM dengan ketentuan itu.

“Surat kami kirimkan resmi hari ini,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Meski menilai baik perubahan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan, Akumindo tetap berpandangan seharusnya ketentuan itu mengikuti aturan internasional yakni Rp 3,3 miliar.

Sebab pemerintah dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ketentuan akses informasi keuangan bertujuan untuk memenuhi ketentuan internasional.

(Baca: Keberatan Rekening Rp 200 Juta Dilaporkan, Pelaku UMKM Akan Mengadu ke Presiden)

Sebelumnya Akumindo merasa kebijakan pelaporan rekening nasabah sengaja menyasar para pelaku UMKM. Sebab batas minimum saldonya tidak sesuai ketentuan internasional Rp 3,3 miliar atau klasifikasi batas usaha menengah Rp 3 miliar.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk merevisi batas minimal pelaporan rekening. Alasannya agar lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

(Baca: Pelaporan Rekening Rp 200 Juta, UMKM Merasa Dibidik Petugas Pajak)

Pemerintah menegaskan bahwa aturan pelaporan saldo rekening bukan berarti uang simpanan masyarakat akan dikenai pajak.

Tujuannya pelaporan rekening yaitu agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global.

tax scares

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan batas saldo nasabah perorangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar Rp 200 juta. Sementara untuk rekening badan atau perusahaan, tidak ada batasan saldo minal.
Batasan saldo dana nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan batasan minimal untuk rekening orang pribadi tersebut mempertimbangkan bahwa masyarakat dengan jumlah saldo minimal di angka itu biasanya telah melakukan kepatuhan pajak.
Masyarakat dengan saldo minimal di angka itu telah membayarkan pajak penghasilan yang telah dipotong.
“Jadi sebetulnya bukan untuk mencari pajak, tetapi untuk sign memberikancompliance. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sri Mulyani di DPR, Selasa (6/6/2017).
Meski demikian menurutnya, informasi tersebut tetap penting bagi pemerintah untuk mendapatkan data mengenai keseluruhan potensi perpajakan, baik dari sisi pembayar pajak hingga dari sisi aset.
“Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah.
Secara psikologis, batasan tersebut bisa mengesankan pemerintah menyasar pajak dari masyarakat kelas menengah.

tax scares

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa upaya membuka saldo rekening nasabah lokal dengan nominal paling sedikit Rp 200 juta merujuk pada aturan internasional. Ditjen Pajak menegaskan bahwa adanya aturan tersebut bukan untuk memungut pajak tabungan nasabah.

Pernyataan itu dilontarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi untuk meredam respons negatif dari masyarakat, khususnya Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang protes terhadap aturan tersebut.

“UMKM kalau sudah dipajaki, tidak perlu khawatir. Yang dipajaki bukan simpanan orang di bank, tapi obyek pajak yaitu berupa penghasilan, dan lainnya. Kita harus tahu obyek itu, subjeknya siapa, tarif berapa, dan tata cara pembayarannya bagaimana,” kata Ken di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Besaran saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak sebesar Rp 200 juta mengikuti standar internasional.

“Itu (Rp 200 juta) ikut aturan dunia. Di internasional standar, kalau di kurs rupiah segitu. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kan Rp 54 juta setahun, kenapa tidak itu saja yang dibuka? Jadi masih mending Rp 200 juta,” tegasnya.

BACA JUGA
Rekening Diintip Ditjen Pajak, Ini Cara Bank Tenangkan Nasabah
Respons Pelaku Usaha soal Ditjen Pajak Intip Rekening Nasabah
Pengusaha Kecil Protes Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta

Di samping itu, ia mengaku, secara agregat, besaran saldo Rp 200 juta merupakan standar gaji para pegawai, termasuk PNS yang jika dikumpulkan dalam setahun, nilainya bisa mencapai sebesar Rp 200 juta.

“Dan itu sudah dipajaki, jadi saya tidak perlu kerja lagi. Yang pasti kita tidak akan mencari-cari kesalahan, justru kita akan menemukan kesalahan. Kalau salah, kita berikan peringatan dulu kok,” Ken menuturkan.

Dirinya berharap, masyarakat ikut mendukung langkah pemerintah untuk mengakses keterbukaan informasi keuangan guna kepentingan pajak. Pasalnya seluruh dunia sudah berkomitmen terhadap pertukaran data keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

“Ini untuk kepentingan dunia. Semua akan terbuka, tidak ada yang bisa lari lagi,” tukas Ken.

Sebelumnya, Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta.

Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketua Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, dari awal Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit, sudah sangat meresahkan pelaku UMKM.

Kemudian keluarnya PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan semakin memicu kekhawatiran UMKM.

“Aturan ini sudah meresahkan dari awal, dan sekarang sudah mau diimplementasikan. UMKM sebagai warga negara bakal terkena dampaknya. Ini kan buat skala internasional (AEoI), tapi kenapa yang di domestik Rp 200 juta. Kalau mau ngejar teroris, itu saja, jangan UMKM,” katanya saat dihubungi Liputan6.com.

Ikhsan menilai, aturan ini, khususnya batasan saldo rekening orang pribadi yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak paling sedikit Rp 200 juta sangat merepotkan dan hanya untuk mencari kesalahan UMKM saja.

 

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Merdeka.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengaku keberatan dengan batasan nilai rekening keuangan wajib pajak (WP) domestik yang bisa dilaporkan. Di mana, pemerintah menetapkan rekening WP yang bisa diintip dengan agregat saldo paling sedikit Rp 200 juta.

“Menurut saya sih angkanya kalau Rp 200 juta, range di tingkatkan. Karena itu menimbulkan proses administrasi yang lumayan banyak yah di pihak perbankan,” kata Rosan saat mengikuti acara buka bersama Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/6).

Selain itu, Rosan menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. “Kita sampaikan ke pemerintah sosialisai ini harus dilakukan terus menerus dan juga dari kami sih ingin supaya keterbukaan ini mengacu 2018 di AEoI,” ujarnya.

Meski begitu, Rosan menyatakan bahwa Kadin sepenuhnya setuju dan mendukung keterbukaan dana perbankan.

“Kalau dari kami tak ada dikhawatirkan, memang kita harus menuju keterbukaan kan, tapi jangan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak efisien. Kita dukung kok,” pungkasnya.

[bim]

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pelaporan rekening nasabah dengan saldo minimal Rp 200 juta tidak pro UMKM. Alih-alih menguntungkan, kebijakan itu dinilai menyusahkan UMKM.

“(Kami) dibidik terus oleh petugas pajak,” ujar Ketua Umum Akumindo M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, ada 2,3 juta rekening yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak lantaran saldo minimalnya Rp 200 juta.

Ditengari, banyak pelaku UMKM yang rekeningnya juga masuk ke dalam daftar yang wajib dilaporkan bank.

Bagi Akumindo, aturan pelaporan rekening justru merepotkan dan bisa menyudutkan UMKM. Ia khawatir penerapan aturan itu justru akan menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan.

Seharusnya tutur Ikhsan, batas minimal saldo yang dilaporkan disesuaikan dengan klasifikasi batas usaha menengah diangka Rp 3 miliar seusai aturan UU, atau mengikuti ketentuan internasional sebesar Rp 3,3 miliar.

“Kami Asosiasi UMKM keberatan keras terhadap kebijakan yang tidak pro UMKM ini,” kata Ikhsan. Akumindo pun berencana menyampaikan keberatan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

tax scares

Jakarta DETIK- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bahkan belum lama ini, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK ini merupakan aturan pelaksanaan dari Perppu Nomor 1/2017. Adapun, beleid tersebut telah menetapkan mengenai saldo rekening yang bisa diakses secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Saldo yang ditetapkan, untuk akun rekening perbankan orang pribadi paling sedikit Rp 200 juta dan ini berlaku untuk hitungan dalam satu tahun bagi rekening domestik, sedangkan yang internasional US$ 250.000.

Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang kerja di luar negeri?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, hal tersebut akan kembali dibahas oleh Menteri Keuangan dan Lembaga terkait.

“Kan ada beberapa pending matters, saya akan bicarakan dengan bu menteri, kalau bu menteri berkenan sore ini akan saya adakan press conference, nanti salah satunya membahas soal itu,” kata Mardiasmo di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Mardiasmo menjelaskan, pembahasan mengenai beleid Automatic Exchange of Information (AEOI) ini dikarenakan banyak pihak yang menilai kurang sosialisasi, apalagi mengenai batasan saldo yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo, pembatasan saldo Rp 200 juta merupakan saldo pendapatan dalam satu tahun, dan itupun tidak serta merta langsung dipajaki, akan tetapi hanya dilaporkan oleh pihak perbankan kepada Ditjen Pajak.

“Itu saldo rekening dan kita tidak melihat transaksinya, hanya saldo, dan itu hanya laporan dari bank-nya ke DJP, sama sekali tidak ada hubungannya dengan WP, WP itu kewajibannya isi SPT pada akhir tahun, ini harus dijelaskan supaya mereka tidak takut dan tidak panik,” tukasnya. (mkj/mkj)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan bankir menyatakan siap mendukung rencana pemerintah mengenai pelaporan data nasabah untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak, asalkan sosialisasi dilakukan dengan baik.

Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Handayani menyatakan aturan tersebut berlaku wajib bagi perbankan sehingga harus dipatuhi.

“Siang tadi Perbanas berdialog dengan Bu Menkeu, seluruh bank harus menyiapkan prosedur terkait dengan hal tersebut,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/6/2017).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Tbk. Vera Eve Lim menyatakan hal senada. Beleid baru tersebut masih berpotensi menimbulkan kerisauan bila tidak disoalisasikan secara jelas kepada publik. Menurut Vera, perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat termasuk petugas pajak agar tidak terjadi salah pengertian.

Sementara itu, Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan menyatakan pihaknya akan mematuhi ketentuan tersebut. Namun demikian, Lani meminta pemerintah untuk membuat ketentuan yang lebih detail mengenai petunjuk teknis pelaporan.

“Kami pada prinsipnya akan patuh dengan aturan yang ada dan saat ini menunggu petunjuk teknisnya agar lebih jelas apa saja, bagaimana dan kepada siapa laporan dibuat secara resmi,” kata Lani.

Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk. Parwati Surjaudaja mengatakan, pembukaan data nasabah ini telah diantisipasi sejak program Tax Amensty digulirkan, sehingga nasabah tidak perlu panik.

“Ke depannya era transaparansi atau keterbukaan sudah jadi norma baru bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dengan penerapan AEOI dan BEPS 2018 nanti antara lain baik untuk individu maupun perusahaan,” ujarnya.

tax scares

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) terhadap data keuangan nasabah perbankan, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Dengan pelaksanaan sistem AEoI tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DJP akan memiliki wewenang untuk membuka data keuangan nasabah dengan batas saldo atau nilai rekening sebesar US$250 ribu atau setara Rp3,32 miliar.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu. Maka, kami gunakan konteks batas saldo itu harus dilaporkan, harus sesuai dengan aturan internasional,” kata Sri Mulyani, kemarin (19/5).

Namun, batas saldo tersebut merupakan batasan nilai rekening yang disepakati dalam perjanjian internasional bila antar negara yang menganut sistem AEoI ingin saling bertukar data keuangan nasabah perbankan.

Sedangkan, untuk batas saldo bagi nasabah perbankan dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada batasan saldonya tersendiri. Sayangnya, Darmin belum ingin membagi informasi terkait batas saldo untuk nasabah perbankan domestik tersebut.

“Nanti dikeluarkan lebih dulu aturan pelaksanaannya. Pasti ada batasannya tapi nanti saja kalau aturan pelaksanaannya dibuat,” kata Darmin, Jumat (19/5).

Sementara, berdasarkan informasi yang didapat CNNIndonesia.com, disebutkan bahwa data batasan saldo nasabah perbankan domestik yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun perasuransian sebesar Rp500 juta.

Terkait hal ini, pengamat perbankan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, batasan saldo bagi nasabah perbankan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan pengalihan rekening oleh nasabah perbankan.

Menurut Bhima, potensi tindakan pengalihan rekening tersebut sangat besar terjadi lantaran nasabah dengan nilai rekening Rp500 juta tak ingin diintip data keuangannya oleh DJP.

Sehingga agar rekening tak diusik oleh otoritas pajak, nasabah bisa saja membuat rekening baru dengan saldo di bawah Rp500 juta atau mengalihkan saldo tabungannya ke rekening-rekening lain, misalnya rekening dengan nama baru atau rekening keluarga dan koleganya.

“Nanti ada pergeseran, yang saldo di atas Rp500 juta itu bisa jadi dipecah ke Rp500 ribu ke bawah. Jadi, dipecah saja biar lolos dari batas saldo pemeriksaan,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/5).

Bila hal ini terjadi, sambung Bhima, tentu akan mempengaruhi kesehatan industri perbankan. Pasalnya, ada arus penarikan tabungan yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu yang bersamaan.

Apalagi bila penarikan tabungan nasabah dari perbankan dialihkan kepada penyimpanan uang di non-bank. Ini berpotensi memberikan guncangan dalam jangka panjang terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan likuiditas perbankan.

“Pengaruhnya ke DPK dan likuiditas perbankan menjadi cukup ketat dengan LDR yang tinggi. Otomatis likuiditas terkena dampak DPK yang turun dan terkontraksi,” jelas Bhima.

Adapun bila hal ini terjadi, efeknya cukup besar menurut Bhima. Pasalnya, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Februari 2017, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp500 juta sampai Rp1 miliar cukup besar, yakni mencapai 519.291 rekening dengan jumlah saldo mencapai Rp381,95 triliun.

Pilihan Redaksi
Industri Asuransi Minta Penjelasan Keterbukaan Data Nasabah
Menanti Respons Upaya Pemerintah Membuka Data Perbankan
CITA Dukung DPR Sahkan Perppu Jokowi jadi UU
Sementara, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar sebanyak 257.549 rekening dengan jumlah saldo Rp366,424 triliun, nilai rekening Rp2 miliar sampai Rp5 miliar sebanyak 154.804 rekening dengan saldo Rp481,852 triliun, dan nilai rekening di atas Rp5 miliar sebanyak 84.514 rekening dengan saldo Rp2.313 triliun.

Artinya, jumlah rekening yang berpotensi diintip oleh DJP untuk kepentingan pemeriksaan pajak mencapai 1,016 juta rekening.

Dengan begitu, efek guncangan yang diberikan kepada industri perbankan, baik dari segi DPK dan likuiditas perbankan, dinilai Bhima tentu tak kecil. Kendati demikian, Bhima memprediksi risiko tersebut baru akan terasa setidaknya pada semester II 2017 atau saat sistem AEoI benar-benar resmi dijalankan oleh DJP yang masih menunggu sejumlah aturan pelaksanaan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

ezgif.com-resize

Jakarta–Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengakui, pihaknya belakangan ini telah mendapatkan banyak pertanyaan dari nasabah maupun anggotanya mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan peraturan teknisnya.

Hal itu diungkapkan kala konfrensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017. “Dan memang masih banyak yang tanya dan belum paham. Karena itu sosialisasi perlu dilakukan secara detail supaya tidak ada keraguan dari nasabah perbankan,” kata dia.

Kartika juga menegaskan data mutasi rekening nasabah perbankan atau riwayat transaksi tidak turut dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kartika menambahkan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan ialah yang menyangkut saldo akhir di satu periode dan pendapatan. “Yang dibuka secara otomatis adalah rekening saldo akhir tahun bersama dengan pendapatan, bukan data mutasi,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Kartika juga mengungkapkan, bahwa nasabah tidak perlu khawatir mengingat keterbukaan informasi merupakan kebijakan yang dilaksanakan di 100 negara, sehingga tidak ada diskriminasi antara perlakuan pertukaran informasi.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirannya itu bisa kita tepis. Dan ini akan kami sampaikan ke nasabah supaya tidak terlalu khawatir sehingga tidak ada implikasi yang siginifikan dari dana pihak ketiga sektor perbankan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang ditandatangi oleh Presiden pada 8 Mei 2017 merupakan salah satu persyaratan legislasi primer untuk mulai menerapkan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) pada 2018 mendatang.

Baca juga: Pembukaan Data Nasabah Bersifat Prematur

Untuk mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai peraturan pelaksanaan.

Penerbitan PMK ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya lembaga keuangan, untuk memenuhi kewajiban sesuai Perppu 1 Tahun 2017. Tercatat pokok-pokok pengaturan PMK 70/PMK.03/2017 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. (*)

Editor: Paulus Yoga

tax scares

 

JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.

“Kalau (simpanan di dalam) akun ini berasal dari gaji tetap yang sudah dipotong PPh, sebetulnya tidak perlu takut. Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (5/6).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, yang dilaporkan secara otomatis adalah saldo akhir tahun dan pendapatan dari akun tersebut sehingga bukan merupakan data mutasi.

“Perlu diingat bahwa yang dibuka hanya saldo akhir dari satu periode,” ujarnya. Dengan demikian, menurut dia masalah privasi yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian nasabah tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Dengan adanya amnesti pajak, kami asumsikan nasabah besar sudah ikut dan disclosure sudah cukup terbuka,” lanjutnya.

Sri Mulyani menyarankan apabila wajib pajak dalam pelaksanaan aturan ini menerima surat dari Ditjen Pajak untuk datang langsung ke kantor pajak guna mengklarifikasi. Pihaknya memiliki alternatif berupa call center dan whistle blower system guna kenyamanan masyarakat.

“Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” ucap Sri Mulyani.

Wakil Ketua Himbara Haru Koesmahargyo menambahkan, agar aturan ini sukses pelaksanaannya maka dibutuhkan sosialisasi secara intens. Adapun aturan ini bersifat universal di 100 negara sehingga wajib pajak memang tidak memiliki tempat lagi untuk sembunyi.

“Saya hitung, rekening yang jumlahnya 200 juta ke atas kira-kira dari BRI di atas 100 ribu rekening. Kami akan siapkan internalisasinya agar maksud dari perppu ini bisa sampai. Kalau berlaku secara bersama-sama, maka Indonesia akan diuntungkan,” jelasnya.

Asal tahu saja, laporan pertama secara otomatis untuk kepentingan perpajakan domestik adalah 30 April 2018. Artinya, terhitung tanggal tersebut Lembaga Jasa Keuangan (LJK) harus melakukan pelaporan data nasabah domestik ke Ditjen Pajak.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Jakarta detik- Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada pemerintah untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi data perbankan ini bukan sebagai alat mencari-cari masalah Wajib Pajak di Indonesia.

Sebab, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasian akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.

“Ini harus kita sampaikan bahwa semata-mata pembukaan akses bukan semata maunya Indonesia namun kesepakatan internasional. Sehingga pemahaman bahwa pembukaan ini tidak memojokkan WP perlu dikedepankan. Dengan sosialisasi ini tidak akan seperti pembukaan kartu kredit dulu,” kata Hariyadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hingga saat ini, kurang lebih terdapat 100 negara yang siap menerapkan keterbukaan informasi, ada 50 negara yang menerapkan di 2017, dan 50 negara sisanya termasuk Indonesia pada September 2018.

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 dan PMK Nomor 70/2017 serta masih memiliki waktu untuk sosialisasi sebelum pada masa implementasi di 2018.

Menurut Hariyadi, dalam sosialisasi ini perlu diterapkan program dari pemeriksaan yang harus kondusif. Sebab, pemeriksaan sudah menjadi kewajiban Ditjen Pajak.

“Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembukaan AEoI akan sasar kepada pemeriksaan semata mata. Kami sampaikan bahwa data yang diperlukan DJP memang sesuai dengan yang bisa dikerjakan oleh LJK. Artinya, jangan sampai meminta data yang akhirnya akan repotkan LJK dan repotkan WP sendiri. Dan tentang kerahasiaan perlu sekali, jangan sampai kalau terbuka justru dimanfaatkan pihak-pihak tidak berepentingan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Raden Pardede, yang merupakan perwakilan Kadin Indonesia mengatakan, implementasi AEoI sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong penerimaan perpajakan.

Oleh karenanya, Kadin mendukung usaha pemerintah yang menerapkan ketebukaan informasi untuk kepentingan perpajakan yang juga sebagai komitmen di internasional.

“Kami pahami komitmen pemeirntah dalam rangka implementasi AEoI dan komitmen pemerintah untuk tingkatkan penerimaan negara demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Raden.

Dia mengungkapkan, legislasi yang dibutuhkan pemerintah Indonesia harus kelar pada Juni 2017. Dalam mengejar pemenuhan aturan, diharapkan tidak mengganggu dunia usaha.

“Pastikan agar implementasikan dari inisiatif ini di lapangan tetap solid. Ada bagian yang sama baik dari aparat, pelaku ekonomi, dan perbankan. Agar kami semua dapat informasi yang sama dan bagaimana implementasinya tidak ada perbedaan. Dan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat,” tutupnya. (mkj/mkj)

ezgif.com-resize

Jakarta detik – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK Nomor 70/2017 ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan pemerintah usai menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Adapun, PMK Nomor 70/2017 ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak mematuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

Lalu apa saja yang diatur dalam PMK tersebut ?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan, ruang lingkup PMK 70/2017 meliputi pelaksanaan perjanjuan internasional dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk kewajiban lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan ceara otomatis kepada Ditjen Pajak, dan kewajiban memberi informasi berdasarkan permintaan kepada Ditjen Pajak.

“Secara prinsip PMK ini atur subjek siapa yang wajib sampaikan, yang minta DJP, dan yang melaporkan subjeknya seperti apa,” kata Suryo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Mengenai subjek yang dimaksud adalah lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian di bawah pengawasan OJK. Lalu LJK lainnya di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian di bawah pengawasan OJK, dan entitas lain di luar pengawasan OJK, yang juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan berdasarkan standar internasional.

“Lainnya ya selain yang 3 tadi, ada entitas lain di luar pengawasan OJK. Ini kami betul-betul memenuhi CRS (common reporting standard) yang ditetapkan OECD,” tambahnya.

Tata cara pendaftaran pada Ditjen Pajak bagi lembaga keuangan yang menjadi subjek pelapor, maupun lembaga keuangan yang wajib tidak lapor, yang meliputi entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun yang memenuhi persyaratan, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, trust yang memenuhi persyaratan, dan entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak,

Lalu, rincian informasi yang perlu dilaporkan secara otomatis, yaitu identitas lembaga keuangan, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

“Penyampaian informasi ada dua cara, pertama secara otomatis maksudnya tanpa dilakukan permintaan, informasi sudah disampaikan. Kedua, by request,” ungkapnya.

Dia menegaskan, otomatis akses yang dimaksud adalah mengenai informasi yang terekam dalam satu periode waktu, misalnya dalam satu tahun dan baru berlaku untuk 2018 maka kewajiban pada keuangan di 2017 baik yang elektronik atau non elektronik.

“Terkait dengan elemen yang diminta, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo dari rekening keuangan per 31 Desember 2017 untuk pelaporan pertama,” katanya. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta detik- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, setidaknya ada 2,3 juta akun rekening di seluruh perbankan Indonesia yang saldonya tercatat di atas Rp 200 juta.

Sehingga hal tersebut menjadi data yang akan dipegang oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mengintip data rekening perbankan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perppu Nomor 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Belum lama ini juga Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Untuk Indonesia, yang entitas tanpa batas minimal dan untuk orang pribadi batas saldo Rp 200 juta. Total akun di perbankan kita adalah 2,3 juta akun atau 1,14% dari jumlah penabung yang memiliki saldo di atas Rp 200 juta,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Baca juga: Ditjen Pajak Hanya Intip Rekening dengan Saldo di Atas Rp 200 Juta

Dalam PMK Nomor 70/2017, kata Sri Mulyani, Sedangkan mengenai batasan nilai atau saldo rekening yang wajib dilaporkan untuk internasional, bagi rekening yang dimiliki entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017 yang wajib dilaporkan saldonya lebih US$ 250.00, sedangkan untuk keuangan milik pribadi tidak terdapat batasan saldo minimal.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini memastikan, bagi pemiliki akun yang saldonya di atas Rp 200 juta namun berasal dari gaji yang didapatkannya maka tidak perlu takut jika ada pengecekan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya gaji sudah terpotong PPh.

“Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir. Kalau anda atau ada WP menerima surat dari DJP anda datang ke kantor pajak untuk klarifikasi. Kemudian ada usulan untuk buat semacam call center yang bisa berikan kejelasan termasuk whistle blower system. Sehingga masyarakat aman dan nyaman. Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” tutupnya. (mkj/mkj)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia akan mengizinkan bank mengambil komisi dari uang elektronik. Nantinya, komisi itu diharapkan bisa mendorong ekspansi bank untuk membangun titik-titik top up uang elektronik lebih banyak lagi demi menyukseskan gerakan nasional non tunai atau GNNT.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky P. Wibowo mengatakan, untuk pengenaan komisi untuk top up uang elektronik tidak akan memberatkan masyarakat. Komisi itu dibuat untuk bisa semakin mengoptimalkan penggunaan uang elektronik.

“Jadi, nanti dari komisi yang diambil dari masyarakat itu akan digunakan oleh perbankan untuk optimalisasi tempat top up uang elektronik, termasuk nanti ada titik top up di gerbang tol juga. Semuanya dikejar Oktober ini bisa rampung, saat ini lagi proses pembuatan Surat Edaran (SE),” ujarnya setelah sosilalisasi integrasi pembayaran tol non tunai pada Rabu (1/6/2017).

Dari sisi perbankan pun memastikan komisi yang diberikan kemungkinan besar tidak akan memberatkan masyarakat. Beberapa bank pun akan mengkaji penambahan titik-titik top up baru nantinya.

Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk komisi top up uang elektronik yang akan diberlakukan demi mendukung ekspansi bank membuat titik-titik top up yang strategis akan dibuat tidak memberatkan masyarakat.

Dia melanjutkan, perseroan tengah mengkaji beberapa poin untuk menambah tiitk top up seperti, mencari wilayah yang belum terjangkau oleh mesin anjungan tunai mandiri (ATM) agar lebih efisien dan optimal. Investasi top up uang elektronik pun juga tidak terlalu besar nilainya.

“Kalau ke depannya, masyarakat semakin giat menggunakan uang elektronik, top up akan langsung dilakukan dengan nilai yang besar sampai Rp500.000 untuk digunakan selama sebulan. Kalau mengisi sebanyak itu, dikenakan komisi Rp1.500 sampai Rp2.000 kan tidak terlalu memberatkan,” lanjutnya.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

ID: Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurut dia, infrastruktur memiliki peran vital bagi penguatan daya saing suatu negara dan multiplier effect yang besar terhadap berbagai bidang.

 

“Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya akses yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar dia.

 

Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa infrastruktur merupakan bidang yang harus selalu berpegang pada asas kehati-hatian yang tinggi, bahkan cenderung konservatif. Soalnya, infrastruktur merupakan investasi jangka panjang dan tidak bisa serta-merta dihentikan di tengah jalan.

 

“Kalau sampai setop di tengah jalan akan mangkrak. Kalau sampai timbul goncangan, ekonomi bisa rontok. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar dijaga,” papar Hendrawan.

 

Dzulfian mengatakan, infrastruktur merupakan salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia. Kuantitas dan kualitas infrastruktur nasional yang rendah membuat suplai (produksi) perekonomian tidak dapat mengikuti kencangnya pertumbuhan dari sisi permintaan (konsumen). “Padahal, konsumsi Indonesia sangat menjanjikan, mengingat kelas menengah muda Indonesia tumbuh pesat,” kata dia.
Indonesia, menurut Dzulfian, masih memiliki setumpuk daftar infrastruktur buruk, yang di antaranya tergambar pada jumlah pelabuhan yang sedikit dan kecil ukurannya (sisi kuatitas). Selain itu, waktu operasional pelabuhan masih lama (sisi kualitas). Belum lagi keterbatasan, ketidakpastian, dan energi yang mahal serta daya dukung terhadap rantai suplai yang lemah.

 

“Karena itu, memperbaiki infrastruktur adalah salah satu kunci jika perekonomian kita mau tumbuh di atas 6%, dibanding tahun lalu yang hanya 5,02%. Apa yang dicanangkan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya terkait infrastruktur sebenarnya cukup menjanjikan, namun realisasinya tidak begitu meyakinkan,” ujar Dzulfian, kandidat doktor Durham University Business School, Inggris.  (az)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/komisi-xi-menku-bahas-skenario-pembiayaan/160757

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salah satu isinya yakni adanya kewajiban Bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300).

“Batas saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah 250.000 dollar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

(Baca Ada Pasal Kebal Hukum di Perppu 1/2017, Apa Kata Sri Mulyani?)

Menurut Sri Mulyani, batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional. Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subyek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” kata Ani.

Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI. Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018.

Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimistis DPR bakal mengetok Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU. Keyakinan ini didasarkan pada komitmen pemerintah memenuhi ketentuan pertukaran informasi untuk perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Pernyataan tersebut menjawab pandangan pengamat bahwa Perppu tersebut rawan dihadang DPR, bahkan berpotensi digugat.

Sri Mulyani menambahkan, Perppu ini diterbitkan sebagai komitmen Indonesia dalam memenuhi komitmen AEoI. Pemerintah, sambungnya, akan melakukan konsultasi dan pembicaraan dengan DPR untuk mengesahkan Perppu menjadi UU agar memiliki kekuatan hukum.

“Saya yakin anggota dewan sebagai wakil rakyat menginginkan yang terbaik bagi Republik ini karena agenda (Perppu) ini jelas, konsisten dengan UU Perpajakan, UU Tax Amnesty, keinginan kita untuk memperbaiki penerimaan pajak, dan kepentingan nasional, serta komitmen kita pada perjanjian internasional,” terangnya.

BACA JUGA
Nasabah Punya Rekening di Atas Rp 3,3 Miliar Bakal Diintip Pajak
Kena Intip Ditjen Pajak, Menkeu Jamin Kerahasiaan Data Nasabah
Ditjen Pajak Intip Rekening, BI Minta Nasabah Tak Panik

“Kalau kita tidak memenuhi perjanjian internasional (AEoI), justru akan merugikan kita. Jadi kita akan terus berkomunikasi karena Perppu ini kebutuhan negara, dan dalam rangka mendapatkan informasi dari WNI yang punya harta di luar negeri,” Sri Mulyani menambahkan.

Lebih jauh sambungnya, Perppu Keterbukaan Data Keuangan untuk Perpajakan dikeluarkan sebagai suatu peraturan perundangan dalam kondisi mendesak. “Dewan akan menerima atau menolak? Tidak kemudian harus hijrah ke peraturan perundangan lain. Kalau Perppu ini diterima, maka dia bisa mengatasi kendala dari UU lain soal kerahasiaan bank,” tutur Sri Mulyani.

Pemerintah akan menerbitkan aturan pelaksanaan keterbukaan data keuangan untuk perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK tersebut, diakui Sri Mulyani akan mengatur tata cara dalam rangka mendapatkan informasi keuangan, bagaimana memperoleh informasi, prosedur, protokol dalam rangka menggunakan informasi tersebut. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing) yang ada di Ditjen Pajak dan Kemenkeu.

“Timeline-nya (PMK) sebelum 30 Juni 2017. Tapi bukan berarti otomatis mengakses, bisa sewenang-wenang membuka data keuangan. Tidak sengaja mencari-cari akun seseorang bukan karena alasan perpajakan. Kita akan jaga itu,” tandas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)

tax scares

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih harus bersabar untuk bisa membuka data atau informasi keuangan termasuk rekening nasabah. Itu karena Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tengah menyusun aturan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PMK ini sedang disiapkan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang sudah efektif berjalan pada 8 Mei 2017.

“Belum (bisa akses data keuangan), kan belum ada PMK. Nunggu PMK dulu, wong PMK saja masih dibahas,” tegas Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat berbincang dengan wartawan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ken mengaku, Ditjen Pajak tidak mengincar wajib pajak tertentu sebagai sasaran pemeriksaan pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit. Pemeriksaan terhadap wajib pajak harus berbekal data yang akurat.

“Tidak ada yang diincar. Ini kan sudah lama untuk memenuhi ketentuan tahun 2012 yang sudah diratifikasi. Yang menunjukkan perbedaannya, data komplit atau tidak karena memeriksa kan harus ada data, tidak bisa ujuk-ujuk periksa,” terangnya.

Ken pun membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mengadukan segala bentuk tindakan petugas pajak apabila terjadi pelanggaran, penyelewengan data, intimidasi, dan perilaku yang merugikan lainnya di sistem whistle blowing Ditjen Pajak maupun Kemenkeu. “Semuanya boleh mengadu. Yang penting ada datanya,” tegas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, akan segera menerbitkan PMK sebagai aturan teknis dari pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Targetnya sebelum akhir Juni 2017.

“Nanti diatur di PMK, bagaimana melaksanakannya pun menunggu aturan pelaksanaannya,” tandas Sri Mulyani.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

TEMPO.CO, Jakarta – Pelaku industri keuangan menunggu aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Direktur Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Haru Korsmahargyo menilai perpu tersebut masih mentah untuk dijalankan. “Kami tunggu peraturan Otoritas Jasa Keuangan sembari memitigasi risiko,” ujarnya, Rabu, 17 Mei 2017.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan definisi mengenai keterbukaan informasi terhadap nasabah. Selama ini, kata dia, nasabah merasa nyaman menaruh uang lantaran dijamin kerahasiaannya. Selain berpotensi mengganggu kenyamanan nasabah, membuka seluruh data dinilai menimbulkan beban operasional tambahan bagi bank.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan pemerintah harus menjamin integritas otoritas pajak. Sebaliknya, para nasabah juga perlu diberi insentif bila mereka patuh. “Perlu ada sosialisasi berupa insentif bagi yang patuh dan sanksi bagi yang tidak patuh,” ucapnya.

Baca: Ikut Pertukaran Data Pajak, Apa Saja Yang Harus Diwaspadai

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja juga menunggu penjelasan pemerintah ihwal batasan nasabah mana saja yang harus diberikan data. Dia mengatakan prinsip dasar keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan dunia meminta anggota membuka data nasabah asing. “Apa gunanya memberikan data nasabah domestik?” tuturnya.

Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat mengatakan investor mau tak mau harus legawa diintai. Toh, kata dia, Ditjen Pajak cuma menelisik investor jika diduga menggunakan uang yang tidak wajar. Pemerintah juga harus bisa membuktikan kewenangan tersebut kelak bakal menambah kepatuhan perpajakan para nasabah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyadari perpu tersebut belum rinci. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai peraturan turunan yang dipertanyakan pelaku industri keuangan. “Dalam waktu sebulan ini keluar, bisa berupa peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Simak: Sri Mulyani: DJP Siap Ikuti Pertukaran Data Pajak Internasional

Namun Kementerian belum bisa memberikan penjelasan rinci terhadap perpu tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati direncanakan bakal turun langsung memberikan penjelasan tersebut dalam waktu dekat. Hingga kemarin, Rabu, 17 Mei 2017, Sri Mulyani masih melakukan kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Istana mendukung penerbitan perpu yang dinilai bermanfaat bagi negara itu. Ia mengatakan penerapan automatic exchange of information (AEOI) di seluruh dunia tak terhindarkan lagi. “Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena terlalu banyak yang disimpan,” ucapnya.

Dengan payung hukum tersebut, Direktorat Pajak akan memperoleh data kolektif identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Industri keuangan yang disasar ialah bank, pasar modal, dan asuransi.

Simak: Syarat Ikut Pertukaran Data Pajak, Aturan Harus Selesai Mei 2017

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo berujar pemerintah harus bisa memberi penjelasan kepada industri ihwal keterbukaan data nasabah dalam negeri. Menurut dia, membuka data nasabah dalam negeri merupakan agenda Kementerian Keuangan untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini masih 11 persen. “Perhimpunan bank swasta nasional pasti tidak nyaman,” katanya.

Bebas Akses

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menganulir keterbatasan akses otoritas pajak dalam memperoleh informasi sektor keuangan. Mulai sekarang, Direktorat Jenderal Pajak tak perlu lagi meminta izin Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperoleh data. Data secara otomatis datang dari industri dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini pasal-pasal dalam perpu yang memberi kewenangan tambahan otoritas pajak.

– Pasal 2 Ayat 1
Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

– Pasal 2 Ayat 3
Laporan yang diterima berisi informasi sedikitnya ihwal identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau rekening keuangan, dan penghasilan nasabah.

– Pasal 2 Ayat 5
Ditjen Pajak berhak mengidentifikasi data sesuai dengan hasil temuannya.

– Pasal 3 Ayat 2
Ditjen Pajak boleh meminta pergantian mekanisme pengumpulan data jika dinilai kurang efektif kepada Menteri Keuangan.

– Pasal 7 Ayat 2 dan 3
Ditjen Pajak berhak mengusut pidana atau perdata, lembaga keuangan, dan nasabah bila dinilai tidak kooperatif, seperti memberikan data yang tidak benar, dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

ISTMAN M.P. | PUTRI ADITYOWATI | ANDI IBNU

tax scares

Jakarta detikfinance- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) bakal memeriksa data nasabah yang memiliki saldo minimal US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,3 miliar (kurs Rp 13.300/US$). Ini sesuai dengan standar internasional

“Dari sisi peraturan internasional batas saldo yang wajib dilaporkan adalah sebesar US$ 250 ribu,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Sri Mulyani: Petugas Pajak Jangan Menakut-nakuti Nasabah
Sri Mulyani mengatakan data dari nasabah yang memiliki saldo di atas US$ 250 ribu akan dapat diakses oleh pihak internasional, atau untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Kalau di atas itu, maka subjek akses informasi dilakukan seluruh dunia. Dan karena kita masuk, maka kita gunakan aturan itu,” kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Tak Ada Tempat Lagi untuk Penghindaran Pajak
Dirinya menyatakan kalau hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki komitmen dalam mengatur tata kelola perpajakan yang ada.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” tukasnya. (mkj/mkj)

ezgif.com-resize

Jakarta detikfinance – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, data nasabah seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa diintip atau diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) usai diterbitkannya Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Sebelum diterbitkannya beleid ini, Sri Mulyani mengatakan, akses Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah lembaga keuangan bisa dilakukan namun dengan syarat harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

Usai diterbitkannya Pepru Nomor 1/2017, maka Ditjen Pajak secara otomatis langsung dapat memeriksa data nasabah seluruh lembaga keuangan tanpa harus meminta izin kepada OJK lagi.

Sebab, di dalam Pepru Nomor 1/2017 juga telah mengatur kembali aturan kerahasiaan 4 lembaga keuangan, yakni perbankan, perbankan syariah, asuransi dan pasar modal.

“Selama ini kami tetap dapat akses kalau ada masalah pajak maka kami akan sampaikan ke OJK bahwa ada masalah x, y, z kami mintakan infonya untuk keperluan perpajakan. Dewan Komisioner OJK akan sampaikan ke lembaga jasa keuangan itu. Tapi kasus per kasus dan tidak otomatis. Jadi 139 negara akses informasi oleh otoritas pajak sifatnya otomatis maka Perppu ini memberikan akses keuangan yang sifatnya otomatis. Jadi enggak minta satu per satu,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Darmin: Taruh Uang di Lemari atau Bawa ke Luar Negeri Sama Saja
Meski bisa mengakses data nasabah secara otomatis, tagas Sri Mulyani, Ditjen Pajak tidak serta merta melakukan pengecekan begitu saja, tanpa ada kepentingan terlebih dahulu.

“Bukan berarti kalau otomatis bukan berarti ada kesewenang-wenangan. Saya enggak suka sama dia lalu saya cari account-nya. Itu akan kami jaga, otomatis artinya dirjen pajak punya kewenangan untuk keperluan perpajakan, bukan yang lain. Makanya protokol akan dibuat dalam bentuk PMK,” tutupnya.

Baca juga: Bocorkan Data Nasabah, Darmin: Petugas Pajak Bisa Dipidana
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ternyata telah memperkirakan potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Akan tetapi ini belum bisa disampaikan kepada publik.

“Kita lihat waktunya dunia semua sepakat dan seperti saya katakan, negara asal tax haven regional semua ikut dan tidak akan ada lagi penyembunyian. Yang digaris bawahi adalah tata kelola yang baik, peraturan dilakukan dengan ketat, kerahasiaan dibuka oleh semuanya,” jelas Agus pada kesempatan yang sama. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga pasar modal seperti sekuritas dan manajer investasi. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan begitu, kini para perusahaan sekuritas wajib memberikan data informasi dari nasabahnya yang diminta oleh Ditjen Pajak. Hal itu seiring dengan kesepakatan 101 negara termasuk Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengaku khawatir kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Sebab berpotensi membuat para investor takut.

“Saya khawatir efek negatif ya, klien bisa takut,” tuturnya kepada detikFinance, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah juga sepertinya belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh atas kebijakan tersebut. Sebab Susy yang juga menjabat sebagai Direktur Utama MNC Securities mengaku belum mengetahui akan rincian beleid tersebut.

“Saya belum cek detilnya, tapi saya khawatir efeknya negatif,” pungkasnya. (ang/ang)

 tax scares

Jakarta detik – Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses dana rekening nasabah perbankan.

Dalam aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, data rekening yang bisa dilihat oleh Ditjen Pajak adalah milik Warga Negara Indonesia (WNI) di luar atau dalam negeri.

Akses yang didapat Ditjen Pajak untuk mengintip rekening WNI yang ada di luar negeri bisa dilakukan, dengan negara-negara yang telah berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi data perbankan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), kepada Organisation for Economic Corporation and Development (OECD).

Sebab, sebelum diterbitkannya Perpu Nomor 1/2017 ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Jadi masing-masing itu ada komitmen, compliance. Dia sudah mendaftar di OECD dan sebagainya,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Misalnya, ada permintaan akses data perbankan dari negara lain kepada Indonesia, maka permintaan tersebut tidak lagi secara bilateral, melainkan bisa langsung mengakses.

Oleh karenanya, kata Darmin, aturan permintaan data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan juga akan bisa diakses oleh pemerintah Indonesia jika ingin mengecek rekening WNI yang berada di luar negeri.

Tidak hanya itu, Darmin mengungkapkan, permintaan data rekening nasabah diberlakukan bagi nasabah asing maupun domestik. Namun, jika ada negara yang meminta data rekening di Indonesia, itu hanya untuk mengecek rekening warganya, begitu pun pemerintah Indonesia.

“Namanya Automatic, pertukaran informasi, setelah aturan itu ada, instansi yang berkepentingan mengenai informasi perbankan di luar itu bisa mengakses dan meminta untuk informasi rekening misalnya rekening dari orang-orang mereka. Dia enggak akan berkepentingan lah nanya WP (Wajib Pajak) Indonesia. Pasti WP-nya dia yang mau diketahui,” tukasnya. (wdl/wdl)

gifi

JAKARTA kontan. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu.

Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

BACA JUGA :
Aturan keterbukaan data nasabah di meja presiden
Pajak: Tidak semua uang di bank objek keterbukaan
Keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional bidang perpajakan tersebut.

Dasar hukum keterbukaan informasi keuangan ini harus setingkat undang-undang, dan harus memiliki kekuatan sebelum 30 Juni 2017.

Jika gagal memenuhinya, Indonesia akan dianggap gagal memenuhi komitmen. “Kerugiannya akan signifikan bagi Indonesia, seperti menurunnya kredibilitas RI sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal,” tulis Perppu yang didapatkan KONTAN, Selasa (16/5).
Apa alasan pemerintah?

Pemerintah menilai, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Ditjen Pajak menilai, saat ini akses otoritas Pajak terbatas untuk memperoleh informasi keuangan dari institusi yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal.
Lembaga keuangan mana yang disasar?

Berdasarkan Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain.

Nah, dengan perppu ini, lembaga keuangan tersebut juga wajib melapor pada Dirjen Pajak setiap rekening keuangan yang diidentifikasian sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Juga, laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan lainnya.
Apa saja isi informasi laporan keuangan tersebut?

Laporan isi informasi keuangan setidaknya memuat:
– identitas pemegang rekening keuangan
– nomor rekening keuangan;
– identitas lembaga jasa keuangan;
– saldo atau nilai rekening keuangan; dan
– penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nanti, pihak Pajak harus melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai rekening tersebut. Ditjen Pajak juga harus membuat dokumentasi atau kegiatan identifikasi rekening keuangan nasabah.

Jika nasabah menolak identifikasi, lembaga keuangan tidak boleh melayani nasabah tersebut baik untuk pembukaan rekening baru maupun transaksi baru apapun.

Data berisi informasi keuangan tersebut dilaporkan oleh lembaga keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Barulah, setelah itu OJK menyerahkan pada Ditjen Pajak.

Untuk petunjuk teknis, Menteri Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri.

gifi

Liputan6.com, Jakarta Setelah melalui pembahasan berbulan-bulan, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Payung hukum tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku 2018.

Dikutip dari laman peraturan.go.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Jakarta, Selasa (16/5/2017), Perppu tersebut ditandatangani Presiden, Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei 2017 dan diundangkan saat yang sama oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Perppu AEoI dirilis untuk memenuhi komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Pembentukan Perppu setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Merinci lebih detail, ada 10 Pasal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1 menyebutkan, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Sementara bunyi Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Ayat (2) mencakup, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan

b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang rekening keuangan;
b. nomor rekening keuangan;
c. identitas lembaga jasa keuangan;
d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

(4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;

d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan

Pasal 3 Ayat (6), lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

“Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (8).

Pasal 3 Ayat (3) dalam beleid ini menjelaskan penyampaian laporan laporan melalui mekanisme elektronik melalui OJK berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari.

Sedangkan di Ayat (4), penyampaian laporan melalui mekanisme non elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender.

“Menteri Keuangan (Menkeu) dan pegawai Kemenkeu yang melaksanakan tugas, pimpinan dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan, maupun pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” bunyi Pasal 6 Ayat (1).

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perppu AEoI diatur mengenai sanksi bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menunaikan kewajiban memberikan informasi atau laporan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara bagi lembaga jasa keuangan yang melanggar didenda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 8 menegaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang yang menyangkut kerahasiaan data keuangan, tidak berlaku lagi dengan adanya Perppu tersebut. Pasal itu meliputi, Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35A UU Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

 

ezgif.com-resize

Jakarta detikfinance- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, kerahasiaan data nasabah perbankan dianulir oleh terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Darmin menyebutkan, dalam aturan yang lama, dalam membuka data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan mesti harus mendapatkan persetujuan dari berbagai sektor. Adapun, kata Darmin, aturan baru ini ditujukan kepada nasabah domestik maupun asing.

“Kalau dari luar tentu harus ada yang minta, baru itu diproses. Kalau pajak itu berarti dia tidak perlu lagi minta persetujuan menteri keuangan. Kalau dulu kan gitu, minta persetujuan ke menteri keuangan, minta persetujuan OJK. Sekarang enggak, langsung saja, artinya Perppu itu yang menganulir pasal itu,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

 

 

Dalam beleid ini, tidak spesifikasi tertulis ditujukan akses pemeriksaan kepada nasabah domestik maupun asing. Darmin menyebutkan, memang tidak diperlukan.

“Memang enggak perlu dimasukan. Justru tadinya pernah ada aturannya hanya asing kemudian dimasukkan semuanya. Ya berarti asing dan dalam negeri,” tambahnya.

Darmin melanjutkan, nantinya masing-masing lembaga terkait akan membuat aturan turunan yang mengacu pada Perppu AEoI.

“Mesti ada dong aturan pelaksana di masing-masing. Tapi ya masing-masing saja enggak lagi atur satu sama lain lembaganya, itu sudah Perppu-nya yang atur semuanya bahwa sudah otomatis dapat info mengenai rekening misal di bank,” tukasnya. (mkj/mkj)

Jakarta detikfinance- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI).


Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Melansir dari http://www.peraturan.go.id, Selasa (16/5/2017). Perpu ini telah diundangkan pada 8 Mei 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Pertimbangannya, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar adalah dari pajak yang selama ini terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan.

Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat, begitupun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak. Sehingga rasio pajak sangat rendah hingga sekarang.

Pada sisi lain, Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Bila tidak, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penemapatan dana ilegal. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)

gifi

Liputan6.com, Belitung – Draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kerahasiaan bank telah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika langsung disetujui, maka regulasi ini bisa berlaku pada Mei 2017.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi dalam Media Gathering di Belitung, Senin (17/4/2017).

Perppu ini sendiri untuk mendukung sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI). “Peraturan perundang-undangan, ya langsung diundangkan. Langsung berlaku, berlakunya kapan nanti ditulis di situ. Kayaknya sih, bulan Mei kali,” kata dia.

Setelah Perppu ini disahkan, maka akan dibuat pula peraturan turunan. Kemenkeu juga menyiapkan aturan turunan tersebut. “Iya pasti ada dong, ada  PP-nya ada PMK-nya, ada semua sudah kita siapin,” ujar dia.

Ken menjelaskan, dengan regulasi ini maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengakses data keuangan secara otomatis. Artinya, tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mengakses data keuangan.

Tentu saja, lanjut Ken, ada aturan main untuk mengakses data tersebut. Lantaran, tidak semuanya merupakan objek pajak. “Dan tentunya nggak akan kita main-mainkan data itu, akan kita analisis juga, tidak semua yang di bank itu adalah objek pajak, belum tentu juga,” tandas dia.

Ken menambahkan, hal demikian juga lumrah dilakukan di negara lain. Sehingga, tidak perlu dikhawatirkan.

“Di negara lain juga tidak terjadi apa apa. Yang dikhawatirkan sekarang ini kan orang Pajak masih nakal. Kan nanti ada SOP-nya nggak semuanya bisa diakses. Nggak semua orang Pajak bisa akses hanya hal tertentu aja,” tandas dia.

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan data perbankan telah rampung. Ia mengatakan, draf Perppu keterbukaan data perbankan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo hari ini.

“Sudah siap hari ini akan kita naikkan ke Presiden,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Namun Darmin enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal Perppu tersebut. Ia hanya memastikan Perppu keterbukaan data perbankan akan diproses sesuai ketentuan berlaku.

Selama ini, Ditjen Pajak harus susah payah untuk membuka data para nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Bahkan proses untuk mendapatkan izin memakan waktu lama.

Meski begitu belum diketahui adakah batasan-batasan bagi Ditjen Pajak mengintip data perbankan wajib pajak. Hingga saat ini pemerintah belum membuka isi draf Perppu tersebut.

gifi

INFOBANK: oleh Eko B Supriyanto

 

SRI Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sepertinya kurang bersahabat dengan kalangan perbankan. Awal tahun lalu Sri Mulyani bicara agak keras karena banyak bankir yang tidak mengikuti program tax amnesty.

Akhir bulan lalu ia menyerukan untuk dilakukannya penghapusan pasal kerahasiaan bank karena Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan guna kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018.

Harus diakui, sebelum menerapkan kebijakan AEOI, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di undang-undang perbankan. Jika tidak, AEOI tidak akan bisa dilaksanakan pada 2018 mendatang dan Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi dari negara lain.

Pendek kata, untuk bisa mengikuti AEOI, aturan perundang-undangan yang direncanakan harus selesai pada Mei ini, yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEOI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain, mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada database yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangani komitmen ikut AEOI. Sebagian akan menerapkan AEOI pada tahun ini dan sebagian lagi pada 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan beleid baru untuk mendukung penerapan otomatisasi keterbukaan informasi atau AEOI pada 2018 mendatang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional ini diterbitkan sekaligus untuk menyokong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang rencananya akan terbit pada semester pertama tahun ini.

Beleid baru tersebut mengatur soal tata cara ketetapan soal pertukaran informasi antara Indonesia dan negara mitra. PMK Nomor 39 Tahun 2017 ini menyebutkan, kerja sama dengan negara mitra yang dimaksud bisa berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Nantinya, pertukaran informasi bisa juga dilakukan melalui permintaan resmi atau balikan, secara otomatis. PMK Nomor 39 Tahun 2017 juga menyebutkan, pembukaan data perbankan dan perpajakan dilakukan bila satu wajib pajak terindikasi melakukan transaksi penghindaran pajak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbukaan informasi perbankan akan membantu petugas pajak dalam mengecek rekening wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebagai langkah awal, perppu yang ditargetkan akan terbit pada Mei 2017 itu akan fokus pada data perbankan yang dimiliki oleh nasabah warga negara asing (WNA).

Artinya, perppu ini membantu negara mitra agar bisa memperoleh izin pembukaan data perbankan wajib pajaknya yang ada di Indonesia. Hal ini bersifat resiprokal, dalam hal ini Indonesia bisa memperoleh data perbankan wajib pajak yang berada di negara lain.

Di tengah rencana pemerintah yang akan menghapus pasal rahasia bank dengan mengeluarkan perppu, sektor perbankan pun dihadapkan pada banyak tantangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada empat tantangan yang dihadapi perbankan.

Pertama, risiko likuiditas. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran efek Fed Fund Rate mampu memicu terjadinya capital outflow yang berakhir pada perginya dana asing.

Kedua, risiko kredit. Saat ini kredit yang memiliki kualitas rendah berisiko membentuk kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih tinggi. Jika OJK tidak melakukan relaksasi dalam restrukturisasi kredit, NPL bank tentu makin besar, tidak seperti sekarang ini.

Ketiga, kehadiran industri financial technology (fintech). Pasalnya, saat ini kompetisi yang terjadi di lembaga perbankan tidaklah di antara perbankan saja, tapi sudah melibatkan industri fintech.

Keempat, perihal konglomerasi perbankan. Hadirnya OJK sebagai integrated regulated supervisor diharapkan dapat menghadapi dampak turunan dari konglomerasi perbankan.

Sebenarnya tidak hanya empat hal itu tantangan yang dihadapi perbankan. Hari-hari ini, adanya kebijakan pertukaran informasi sektor perbankan pun akan menjadi masalah bagi perbankan. Saat ini banyak nasabah pemilik uang mulai gelisah. Apalagi, saat ini ini terdengar Singapura, yang menjadi surga penyimpanan uang dari Indonesia, masih belum mau mengikuti perjanjian keterbukaan informasi.

Di Indonesia, dengan adanya perppu dalam rangka AEOI ini, rahasia bank nantinya tak lagi rahasia. Kendati demikian, dalam masa transisi perlu dilakukan sosialisasi yang lebih jelas dan lebih rinci ke publik. Jangan sampai pertukaran informasi yang seharusnya dilakukan antarnegara menjadi semacam ketakutan di dalam negeri.

Jika demikian, dampak yang paling berat dari penerapan kebijakan itu ialah makin sulitnya bank-bank menjaring dana pihak ketiga (DPK) dan suku bunga akan tetap tinggi. Jangan sampai, keikutsertaan kita dalam AEOI ini akan lebih menguntungkan negara tetangga kita, Singapura.

Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan dampak paniknya nasabah ini dan bukan semata-mata urusan pajak yang tak pernah tercapai sehingga bank yang senantiasa dijadikan buruan yang mudah. Hati-hati, bank makin sulit berburu dana masyarakat dan uang bawah bantal tentu makin besar. (*)

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Infobank

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

JAKARTA kontan. Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR) berencana mengenakan pajak progresifuntuk apartemen yang tidak dihuni.

Dokumen Kementerian Keuangan yang didapat KONTAN menyebut, pajak tinggi kelak tak hanya untuk tanah kepemilikan tanah dan lahan yang tidak dimanfaatkan seperti yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah, tetapi juga untuk pajak vacant apartemen yang tidak disewakan atau ditempati dan apartemen yang tidak laku terjual alias unitilized asset tax (UAT), serta pajak atas capital gain properti.

Namun demikian, kebijakan ini masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan itu salah apabila pajak nantinya dibebankan kepada konsumen.

Pasalnya, hal ini kontraproduktif dengan kebijakan pelonggaran kredit untuk mendorong pertumbuhan. “Jangan dihantam di sisi demand,” katanya kepada KONTAN, Jumat (7/4).

Yustinus berpendapat, bila pemerintah ingin menghindari adanya spekulan, opsi yang dapat dipertimbangkan adalan pemberian batasan. Misalnya, yang jual sebelum lima tahun dikenai pajak lebih tinggi. “Jadi yang didorong developer-nya, bukan konsumen dipenalti,” ucapnya.

Ia melanjutkan, untuk kebijakan penghindaran spekulan ini, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi mengenakan hoarding land tax kepada investor atau pengembang.

Hoarding land tax ini, ada jangka waktu selama dua tahun untuk menjual apartemen atau dikenai pajak. Sejak Desember 2011, pengembang telah diberi batas waktu lima tahun untuk menjual semua unit dalam pembangunan atau membayar setidaknya 10% dari harga tanah sebagai penalti.

“Singapura sudah berhasil hoarding land tax, sasaran ke developer bukan konsumen atau individu. Itu hampir sama dengan ide “pajak tanah” kemarin, atas underutilized land,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil mengatakan, tidak akan ada keputusan terkait pajak proresif untuk apartemen yang tidak dihuni dalam waktu dekat ini. “Belum belum. Itu kami pikirkan kembali,” katanya.

Keputusan untuk menimbang kembali kebijakan ini menurut Sofyan adalah lantaran kondisi pasar di industri properti masih terpukul oleh pertumbuhannya yang melambat. Memang, industri properti nasional mengalami tekanan cukup berat sepanjang tahun 2016 lalu.

“Soalnya kondisi properti lagi sulit, jadi kita cool-down ide itu. Kan perlu dibahas lebih lanjut jadi belum bisa,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Di tengah kondisi industri properti masih lemah, pemerintah ingin mengeluarkan aturan terkait pengenaan pajak tinggi bagi lahan kosong dan apartemen yang tak berpenghuni. Aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi sektor properti.

Analis NH Korindo Sekuritas, Bima Setiaji menyampaikan dalam jangka pendek aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi emiten properti dan penjualan apartemen. “Soalnya kan penentuan apartemen yang termasuk kategori kosong sendiri bukan merupakan hal yang simpel,” ujar Bima kepada KONTAN, Minggu (9/4).

Terkait dengan aturan pengenaan pajak tinggi terhadap apartemen kosong ini akan memberatkan segmen kelas menengah ke atas. Pasalnya kelas ini banyak menjadikan apartemen sebagai instrumen investasi dan tidak ditinggali. Tentunya beda dengan masayarakat kelas menengah ke bawah yang menempati apartemen yang dibeli.

Jadi, menurit Bima kebijakan tersebut masih belum membuat industri properti semakin membaik dan justru menurunkan minat investasi dalam sektor properti. Khususnya emiten properti segmen menengah keatas yang portofolionya banyak bangunan high rise building seperti DILD PWON APLN.

Di tahun ini sektor properti diprediksi sudah Bottoming dalam artian sudah mengalami kenaikan, meskipun marketing sales relatif buruk hanya beberapa emiten yang mencapai target marketing. Hal ini disebabkan kebutuhan properti di Indonesia sangat tinggi.

Tren suplai properti kedepan ada di segmen apartemen dan rumah lapak untuk kelas menengah ke bawah. “Oleh karena itu, emiten properti seperti PPRO, MTLA, CTRA dan BSDE yang mulai memasuki segmen kelas menengah tersebut sangat menarik dan layak untuk masuk stockpick,” paparnya.

Sementara analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada menanggapi kebijakan pengenaan pajak menganggur memang agak dilematis. Pengembang tentunya harus ada persiapan lahan untuk kesinambungan kinerja, dengan mengamankan lahan-lahan yang sudah dibeli untuk nantinya dibangun sesuai permintaan.

Hal ini tentunya disebabkan pembangunan properti tidak bisa langsung jadi begitu permintaan ada. Maka dari itu developer menyediakan tanah untuk membangun sebuah bangunan saat pernintaan itu ada. Dan itu yang menyebabkan banyak lahan yang menganggur. “Jadinya developer tidak jor-joran bangun. Akibatnya, banyak lahan nganggur,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus membantu untuk meningkatkan permintaan properti dulu, baru mengenakan pajak tinggi. Sebab kalau demand properti tinggi maka harga jualnya juga tinggi jadi kalau dikenakan pajak tinggi tentunya masih wajar. Kalo saat ini dimana permintaan properti sedang lemah terus mau dipajak tinggi tentunya akan babakbelur.

Menurut Reza tentunya ini akan berpengaruh banyak pada emiten yang punya banyak lahan seperti BSDE, SMRA, MDLN, MYRX. Dengan adanya kebijakan ini tentunya akan menjadi sentimen negatif bagi emiten-emiten ini. “Tapi kalau riilnya gimana, harus dilihat dulu seberapa besar pajak yang akan dikenakan,” ungkapnya.

Kepala Riset Koneksi Capital, Alfred Nainggolan menyampaikan aturan ini masih belum clear apakah ini akan dikenakan kepada perusahaan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti. “Kalau saya lihat substansinya aturan ini untuk pribadi yang mencari penghasilan di bisnis properti,” ungkapnya.

Tapi ini kalau aturan ini berlaku untuk PT bidang properti tentunya akan berdampak banyak, sebab bisnis properti itu tidak bisa langsung jadi tapi membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bisa 5 sampai 10 tahun kedepan maka dari itu ada landbank.

Alfred menyampaikan bahwa sampai saat ini fundamental sektor properti masih belum bagus. Maka dari itu belum ada rekomendasi untuk sektor properti masih menunggu kinerjanya semester satu selesai. Dan juga tentunya masih menunggu kebijakan bunga perbankan sebab sektor ini masih tergantung pada pendanaan perbankan.

ets-small

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)

gifi

JAKARTA kontan. Perangkat hukum untuk keperluan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kerahasiaan bank memasuki tahap finalisasi.

Pemerintah mengaku saat ini tengah menunggu masukan dari negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atas Perppu ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hadiyanto bilang, pemerintah telah membawa materi Perppu ke OECD secara tertulis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Hal itu dilakukan untuk memastikan agar perangkat hukum yang dibuat Pemerintah Indonesia sesuai dengan persyaratan internasional. “Kami ingin sesuai dan dapat diterima, pas dengan persyaratan internasional. Misalnya, informasi apa? Competent authority-nya siapa?” kata Hadiyanto, Rabu (29/3).

Perppu adalah perangkat hukum yang bersifat mendesak. Perppu ini akan akan menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan aturan kerahasiaan bank yang selama ini ada dalam empat undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hadiyanto bilang, Perppu merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi salah satu ketentuan primer yang disyaratkan OECD. Ketentuan Primer tersebut harus dipenuhi oleh Indonesia pada Juni nanti.

Menurutnya, Perppu tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Namun calon payung hukum itu akan diprioritaskan bagi pembayar pajak asing. “Tetapi nanti setelah memperoleh masukan OECD, mungkin akan lebih terbuka lagi pandangan,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Perppu tersebut akan rampung Mei mendatang. Selain perangkat hukum level undang-undang, ada syarat lagi yang harus dipenuhi Indonesia untuk ikut AEoI.

Persyaratan tersebut berupa sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga konten. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab. Indonesia juga harus memiliki kerahasiaan database yang kuat. “Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk sistem TI agar setara AEoI,” katanya.

gifi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum menerapkan kebijakan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di Undang-undang Perbankan.

“Untuk bisa mengikuti AEoI, aturan perundangan-undangan harus selesai pada Mei ini yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, persyaratan tersebut wajib dilakukakn semua negara yang berkomitmen untuk ikut AEoI. Bila tidak, maka Indonesia tidak akan mendapatkan informasi dari negara lain.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan bahwa pertukaran informasi perbankan itu sangat penting bagi Indonesia. Dari data tax amnesty, sebagian besar harta yang dideklarasikan berasal dari luar negeri.

“Kalau kita tidak bisa menjangkau data wajib pajak itu, akan mengalamai kesulitan untuk meningkatkan penerimaan pajak,” kata Ani.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEoI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada data base yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangi komitmen ikut AEoI. Sebagian akan menerapkan AEoI pada tahun ini, dan sebagian lagi pada 2018.

“Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk IT sistem agar setara dengan AEoI,” ucap Ani.

Juli 20, 2017

masa gitu sih: ftalat itu racun

Filed under: Medicine — bumi2009fans @ 5:36 pm

Bisnis.com, JAKARTA–Beredarnya kabar kandungan zat kimia untuk memproduksi plastik, phthalate yang terkandung pada makanan Mac and Cheese instan cukup mengkhawatirkan.

Hal ini disebabkan bahwa phthalate diduga dapat berdampak pada sistem reproduksi dan bersifat karsinogenik.

Sejatinya, phthalate digunakan digunakan sebagai bahan aditif yang berfungsi melunakkan polivinil klorida (PVC) dan membuatnya menjadi fleksibel.

Zat ini banyak digunakan untuk pembuatan mainan anak. Adapun jenis lainnya juga digunakan pada parfum dan berbagai produk perawatan kecantikan.

Ahli gizi Rita Ramayulis menjelaskan bahwa phthalate adalah zat kimia yang berfungsi untuk menciptakan tekstur pada bahan-bahan seperti plastik.

Artinya, zat ini bukan zat tambahan makanan. Kalaupun terkandung dalam makanan , perlu ada batas toleransinya.

Menilik dampaknya jika zat tersebut dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, Rita mengatakan zat ini akan keluar dari tubuh secara alami melalui urin.

“Namun, beberapa jurnal menjelaskan bahwa zat ini akan mengendap dalam tubuh manusia. Jika mengendap pada tubuh anak laki-laki yang hormon testosteronnya sedang berkembang maka jumlah hormon testosteronnya bisa berkurang,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/7/2017).

Bahkan pada penelitian lain, lanjutnya, jika masuk ke dalam tubuh ibu hamil dengan jani laki-laki, zat phthalate akan menghambat pembentukan sifat anak laki-laki.

Selain itu, jurnal Laon menjelaskan adanya sifat karsinogenik setelah paparan ini semakin meningkat dan makanan dan mainan anak, serta benda plastik lainnya.

“Dosis amannya belum ditetapkan dan masih menjadi perdebatan. Namun, Uni Eropa pernah menetapkan batas aman penggunaan phthalate untuk produk mainan yang terbuat dari plastik sebesar 0,1% saja,” katanya.

Sebelumnya, beberapa media di luar negeri mencuatkan berita terkait penemuam zat phthalate dalam produkMac and Cheese keluaran produsen ternama seperti Kraft Heinz.

Reuters mencatat bahwa zat kimia yang ditemukan di dalam botol plastik, makanan kaleng, deterjen, osmetika dan pestisida telah membengkakkan biaya kesehatan di Amerika Serikat hingga US$340 miliar atau dua kali lebih besar dari biaya Uni Eropa dalam setahun.

Peneliti kesehatan masyarakat di Universitas Harvard menyarankan untuk mengindari makanan yang dipanaskan dengan microwave di dalam wadah plastik, makanan kaleng, dan makanan yang menggunakan wadah plastik lainnya.

“Masyarakat juga perlu menghindari penggunaan wadah plastik dengan label bernomor 3,6, 7 karena mengandung zat kimia seperti phthalate. Beralih ke bahan-bhan natural atau bebas wewangian pada kosmetika bisa mencegah dari paparan penyakit,” ujarnya.

 

Juli 11, 2017

Sekali Lagi: bau mulut n kopi

Filed under: Medicine — bumi2009fans @ 1:03 am

sumber tulisan

We tend to smell like the food we eat and the liquids we drink — what we eat and drink is digested in our stomachs and intestines, and the chemicals in these foods and liquids are passed on throughout our bodies through our bloodstreams. The stronger and more pungent the smell of the food or liquid, the stronger and more pungent our breath and body odor will be. Such odors will last until the food and liquid is completely processed and their remnants pass out of our bodies. The foods and liquids that cause the worst odors are those that include the highest sulfur compounds, such as coffee.

The caffeine in coffee can dry out your mouth by slowing saliva production, which can lead to bad breath. A lack of saliva causes bad breath for a couple of reasons. One is that saliva helps kill bacteria found in your mouth, and the other is that saliva helps you digest food particles caught in your teeth and other areas of your mouth. If there is no longer enough saliva in your mouth because of caffeine, then the bacteria that cause bad breath will grow out of control. Similarly, if your mouth isn’t producing enough saliva to digest the food particles caught in your teeth, bacteria will begin to break down those food particles, giving off bad odors in the process. Coffee is worse than usual in this regard because of its sulfurous content, which certain bad breath-causing bacteria can break down to produce odor.

One final reason that drinking coffee can give you bad breath is simply that coffee has a very strong odor that smells worse than it tastes. Combined with the other bad-smelling odors, this can result in terrible smelling breath. It is also possible that other compounds such as milk in the coffee you drink contribute to the problem.

Juli 8, 2017

beautiful: KOTA di bawah AIR … (lage, reposts: 190113)_090717

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:00 pm

underwater city SMALL

gifi

pada tgl 12 Februari 2007, gw pernah posted :
dubai katanya lage bikin kota di dasar laut … jakarta kayanya pantes juga kalo bikin mal n itc di bawah kali ciliwung … keren tuh … jadi banjir ga bakal jadi masalah lagi, malah pemandangannya river-view lagi …. daerah serapan air tidak akan terganggu lagi oleh banyaknya mal , apartemen, rusun, real estate n itc … usul doang seh … khan insinyur indo katanya ga kalah dari insinyur dari luar, ya buktiin d kalo emang bisa … bersama kita bisa …. hehehehehhehe
AHOK TANTANG (gw juga) SEMUA ORANG YANG MAU JADI GUBERNUR untuk SELESAIKAN SOAL BANJIR JAKARTA

telegraph: The Pearl of Dubai, set in the shallow waters of The World Islands development off the coast of Dubai, has been modelled after the mythical lost city of Atlantis and inspired by the look of the Hollywood films Pirates of the Caribbean and Avatar, according to Reef Worlds, the Los Angeles-based underwater tourism design company developing the project.

The five-acre park, billed as the largest sustainable underwater tourism site, will be accessible to swimmers and divers of all ages and levels who can view the site near the surface of the sea by snorkelling or explore it deeper underwater by scuba diving. The company hopes to create a park where “everybody can be satisfied”, with children able to snorkel, while parents go diving and teenagers explore the waters in a semi-submersible, The National, the Abu Dhabi-based daily, reported earlier this year.

“Ideally, we would be looking for somebody to be able to walk down the sand and right into the structure”, said David Taylor, director of development for Reef Worlds.

 

The project is hoping to attract tourists from the $3bn scuba diving and snorkelling market as well as a variety of marine life to The World, an artificial archipelago of 300 islands, the construction of which began in 2003 but was put on hold when the 2008 financial crisis hit. As of late last year, only two of the islands had been developed.

“The UAE has a unique tourism problem that we address. When one considers Dubai and the region, scuba diving and underwater exploration is not on the Top Ten list, and yet it is almost everywhere else in the world,” said Taylor.

“The Reef Worlds brand is all about sustainability and the creation of new habitat while at the same time adding instant tourism revenue and excitement to waterfront resorts,” he added.

The company has yet to announce an official opening date for the Pearl of Dubai. It is also currently working on parks to boost tourism in the Philippines.

The UAE’s most populous city has been known for its ambitious tourism projects and grand scale attractions, including the Mall of the World (the world’s largest shopping mall) and the Burj Khalifa (the tallest building in the world), and the Dubai Eye (the world’s biggest Ferris wheel), plans for which were approved last year as part of a major new tourist complex.

dubai underwaterhotelSMALL

Last year, Dubai unveiled plans for the Water Discus hotel, an underwater hotel where guests could have the option of sleeping below the surface of the sea. The 21-room complex would feature large disc-shaped buildings both above and below the water, with facilities including a bar and a dive centre. The hotel’s “legs” would actually be lifts, transporting guests between the two sections.

Earlier this year, the city announced its plans to become the ‘world’s most visited city’, attracting 20 million tourists by 2020 to coincide with the Expo 2020, an international architecture and technology trade fair which is expected to bring $23bn into the emirate.

Other developments underway include Mohammad Bin Rashid City, a multi-billion dollar tourism, retail and arts centre, which will include a park ready to accommodate 35 million visitors, the largest area for arts galleries in the Middle East and North Africa, and Dubai’s Mall of the World.

Bluewaters Island, a £963 million reclaimed land development, will be home to The Dubai Eye, while the Dubai Water Canal, adding six kilometres to the waterfront, will see the arrival of 450 new restaurants and a wide array of luxurious marinas for yachts.

MBR District One will contain a 350,000 sq m water park and Dubai Adventure Studios, expected for completion this year, will have five theme parks.

Atlantis The Palm, Dubai

1, One Crescent Road, Dubai, United Arab Emirates, 211222

Rooms: 1539

dubai underwaterhotelSMALL

Atlantis, The Palm overlooks the lapping waters between the central fronds and crescent of The Palm, Jumeirah.
As the ultimate resort destination, Atlantis, The Palm is full of trails of discovery with vibrant entertainment and ocean-themed delights.
The world-renowned Nobu offers a fusion of Asian flavours and is a destination restaurant of celebrity status.
Santi Santamaria will feature with his signature seafood restaurant,
Ossiano. SeaFire is a sumptuous steakhouse and grill with open fire and terracotta hues.
Set within manicured aquatic gardens, the Family Pool and Royal Pool have views towards The Palm. Watersports such as windsurfing and kayaking can be enjoyed from the Atlantis beach.
Other excursions, such as deep-sea fishing can be arranged through the hotel concierge. Discover the secrets of Atlantis in a labyrinth of chambers.
Inspired by the myths of the lost continent, it will immerse you in an exotic array of sea creatures, mystical antiquities and ancient ruins.
Guest rooms are luxuriously appointed and spacious offering a truly memorable experience.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Enny Sri Hartati memandang Jakarta masih layak menjadi ibu kota dengan penyatuan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Menurut dia, pemerintah masih dapat membenahi permasalahan-permasalahan menahun di Jakarta.

“Menurut saya Jakarta sebenarnya masih bisa dibenahi dan diselesaikan persoalannya, karena persoalan Jakarta lebih pada manajemen. Masalah banjir, macet, dan urbanisasi bisa diselesaikan,” kata Enny, kepada wartawan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).

Enny menjelaskan, tidak semua kota yang menyatukan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian menjadi kacau.

Contohnya seperti Tokyo (ibu kota Jepang), London (ibu kota Inggris), dan Paris (ibu kota Perancis).

Menurut Enny, permasalahan Tokyo tak jauh berbeda dengan Jakarta. Tapi pemerintah setempat mampu membuat kebijakan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada.

(Baca: Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta)

Meskipun di sisi lain, banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Seperti New Delhi dengan Mumbai (India), Kuala Lumpur dengan Putrajaya (Malaysia), dan New York dengan Washington DC (Amerika Serikat).

“Tentu itu pilihan tipe mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan bangsa kita dan efektifitas dari fungsi serta peran kota tersebut,” kata Enny.

Dengan demikian, pemerintah harus membuat kajian komprehensif seelum merealisasi rencana ini. Pemerintah, lanjut dia, harus membuat sebuah indikator sebuah ibu kota yang ideal. Seluruh kota berpeluang menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

“Artinya begini, faktor untuk mempunyai inisiatif memindahkan ibu kota itu jangan hanya berdasarkan fakta yang sekarang ada. Pertimbangan yang digunakan harus lebih dari satu aspek,” kata Enny.

Seperti diketahui, Bappenas tengah mengkaji pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota akan dilakukan di luar Pulau Jawa, jika rencana ini jadi terealisasi.

Hal ini dilakukan untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa. Bappenas menargetkan kajian rampung akhir tahun 2017 dan kementerian mulai melakukan berbagai persiapan pada tahun 2018.

Jika rencana terealisasi, hanya pusat pemerintahan yang akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian tetap berada di Jakarta.

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Siapkan Ratusan Ribu Hektar Lahan di 3 Lokasi)

ets-small

Liputan6.com, Jakarta Pemandangan bawah laut memang menyimpan sejuta misteri dan keindahan tiada dua. Indahnya ragam biota laut merupakan beberapa dari segudang kecantikan yang ditawarkan oleh dunia bawah laut.

Tak masalah jika Anda tak bisa menikmatinya dengan cara diving. Ada cara lain yang bisa dilakukan untuk merasakan sensasi yang ditawarkan oleh alam bawah laut. Ya, solusi tersebut ialah menginap di hotel-hotel yang menawarkan pemandangan bawah laut langsung. Terbayang kan, bagaimana momen ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup Anda?

BACA JUGA
10 Gedung Bersejarah Ini Disulap Jadi Hotel Modern Nan Mempesona
Menteri Khofifah Beri Apresiasi Gusti Prana Sang Penyelamat Laut
Laut RI Bebas dari Kapal Asing, KKP Minta Nelayan Kembali Melaut

Seperti yang dilansir dari Purewow.com, berikut rekomendasi hotel di dunia yang menjanjikan pemandangan menakjubkan alam bawah laut.

1. Atlantis, The Palm – Dubai
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Selain memiliki interior mewah, hotel ini juga dilengkapi dengan dua underwater suites yaitu Poseidon dan Neptune. keduanya dilengkapi dengan ceiling menghadap ke Ambassadoor Lagoon yang merupakan rumah bagi 65.000 hewan laut diantaranya hiu, ikan pari dan jenis ikan lainnya. Kemewahan lainnya yang ditawarkan dari hotel ini ialah personal butler yang siap melayani Anda selama 24 jam serta sabun mandi dengan serpihan emas 24 karat. Mewah!

2. Resort World Sentosa – Singapura
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Tak perlu pergi jauh-jauh untuk merasakan sensasi menginap layaknya di bawah laut. Singapura hadir dengan Resort World yang hadir dengan pemandagan kamar yang menghadap ke dalam akuarium yang dihuni oleh 100.000 hewan laut, beberapa diantaranya merupakan satwa unik seperti lumba-lumba dan hammerhead shark.

3. Lime Spa – Maldives
Rasakan sensasi tidur di bawah laut dengan menginap di hotel berikut ini. (Foto: Purewow.com)
Maladewa terkenal akan pemandangan laut yang begitu indah. Tak ingin sekedar melihat pemandangan dari atas laut saja, sebuah spa menawarkan sensasi relaksasi yang sesungguhnya. Ruangan spa di Lime spa hadir dengan kaca-kaca yang mengelilingi ruangan di mana Anda bisa melihat ragam biota laut yang menakjubkan.

the beginning of the underwater world

underwater city SMALL

butterfly

shimizu: An Idea to Connect Vertically with the Deep Sea

Approximately 70% of the earth’s surface is covered by the ocean, and the ocean itself consists of approximately 80% deep sea.
The deep sea offers enormous potential for ensuring effective and appropriate cycles and processes in the earth’s biosphere.
Unfortunately, we have yet to make the most of this potential.
This large-scale concept seeks to take advantage of the limitless possibilities of the deep sea by linking together vertically the air, sea surface, deep sea, and sea floor.
Now is the time for us to create a new interface with the deep sea, the earth’s final frontier.

dubai underwaterhotelSMALL

Breaking free from past patterns of land development, which have focused mainly on efficiency, this plan is intended to promote true sustainability while maximizing use of the deep sea’s resources.

SHIMIZU: dream ocean deep city

dukungan bwat proyek kota bawah air Shimizu

underwater city SMALL

kandidat ocean city

kandidat ocean cityB

12 konsep desain kota di bawah laut (real sci-fi)

underwater city SMALL

long jump icon

 

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau disebut tanggul laut di wilayah utara Jakarta. Tanggul laut ini memiliki peran penting sebagai penahan banjir di wilayah Jakarta.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan, kondisi penurunan muka tanah di Jakarta saat ini lebih cepat dari perkiraan. Penurunan muka tanah ini disebabkan beberapa hal, di antaranya pergerakan dasar laut, serta eksploitasi air tanah sebagai sumber air. Itu juga dipengaruhi kenaikan permukaan air laut yang disebabkan pemanasan global.

“Kebanyakan sumber air bersih Jakarta tidak banyak jaringan distribusi dari PDAM tapi langsung mengambil air tanah. Dan apabila dilakukan dalam jumlah yang masif sebagai akibatnya terjadi penurunan muka tanah lebih cepat daripada yang alamiah hanya karena pergerakan dasar laut,” jelas dia kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

BACA JUGA
Tak Ingin Jakarta Tenggelam, Proyek Tanggul Raksasa Berlanjut
10 Proyek Prestisius Indonesia dengan Investasi Terbesar
Kementerian PUPR Ingin Bentuk Unit Khusus Proyek Tanggul Raksasa
Melihat kondisi itu, keberadaan tanggul laut dinilai perlu sebagai upaya menahan banjir di Jakarta. Namun memang, untuk mewujudkan hal tersebut mesti secara bertahap.

Bambang menerangkan, sebagai tahap awal, pemerintah telah membangun tanggul pantai. Pembangunan tanggul pantai ini dilakukan di titik-titik Jakarta yang rawan banjir. Total panjang tanggul pantai 20 km dan bakal rampung dalam 2 tahun ke depan.

“Jadi kita mulai dengan tahapan pertama membangun tanggul pantai sekitar 20 km difokuskan pada daerah paling rawan sering terkena banjir rob. Paling tidak dari sekarang sampai 2 tahun ke depan mudah-mudahan tanggul 20 km selesai. Dan mudah-mudahan tanggul itu menjaga Jakarta sampai 2025,” jelas dia.

Namun, jika itu tak cukup maka diperlukan tanggul laut atau NCICD. NCICD yang digodok Bappenas berbeda dengan konsep yang ditawarkan Belanda. Bambang mengaku konsep yang ditawarkan Belanda ialah menutup wilayah pantai utara Jakarta.

“Usulan kami karena wilayah Teluk Jakarta ada mangrove, tambak, nelayan maka kita usulkan meskipun ada tanggul laut pada titik-titik tertentu ada kanal. Misalkan Kampung Nelayan Muara Angke, mungkin dilepas pantai ada tanggul yang kita pastikan nelayan bisa melaut melalui kanal menuju laut lepas Laut Jawa,” ujar dia.

Bambang menerangkan, konsep tanggul laut yang diusung Bappenas berbeda dengan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta. Pasalnya, reklamasi 17 pulau hanya sekadar menambah daratan tidak berperan sebagai tanggul.

Bambang mengatakan, terdapat beberapa skenario terkait tanggul laut tersebut. Seperti, tanggul dengan reklamasi.

“Skenario kedua tanggulnya tanpa reklamasi, hanya tembok saja mungkin hanya dipakai untuk jalan, listrik, ataupun kereta api tapi tidak untuk suatu gedung atau tempat orang tinggal,” ungkap Bambang.

Meski demikian, dia menuturkan, untuk pembangunan tanggul laut membutuhkan biaya yang tidak murah.

“Memang yang harus jadi perhatian besaran biaya kenapa usulan Belanda mengaitkan tanggul dengan reklamasi, karena biaya membangun tanggul sendiri sekitar Rp 85 triliun tanpa pulau. Tentunya Rp 85 triliun bukan jumlah uang kecil salah satu cara adalah bagaimana pemerintah bisa kerjasama swasta,” tandas dia.

gifi

JAKARTA kontan. Calon wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2017, Sandiaga Salahudin Uno menanggapi pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomaritim) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta para penentang proyek reklamasi untuk menunjukkan data.

“Tentu kami hargai sikap itu, kami saat ini telah mem-follow up permintaan itu dan nanti tim saya yang akan memformulasikan data-datanya. Kami siap membicarakan hal tersebut bersama pemerintah dan masyarakat kecil untuk mewujudkan revitalisasi masyarakat pesisir,” kata Sandiaga di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (7/5).
Kata Sandiaga, kebijakan yang membuat masyarakat pesisir menjadi poros pembangunan sudah lama dicita-citakan rakyat Jakarta. “Tentu pembicaraan masalah tersebut membuat cita-cita itu semakin dekat,” ucapnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan segera melakukan pembicaraan terkait kelanjutan proyek reklamasi. Ia memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang selama ini menentang reklamasi untuk menunjukkan data-data.

“Saya akan undang semua stakeholder, pihak-pihak yang selama ini menentang bisa menunjukkan data-data ilmiah, jangan hanya bicara lewat media saja. Kami juga tidak ingin negeri ini hancur, jadi jangan menuduh macam-macam,” ujarnya saat berkunjung ke kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (6/5).

(Rizal Bomantama)

dubai underwaterhotelSMALL

JAKARTA, KOMPAS.com

 Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Sandiaga Uno, naik perahu karet bersama sejumlah relawannya untuk menyusuri Kali Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu (20/11/2016) siang.

Sembari mengenakan rompi pelampung, Sandi melihat-lihat kondisi di sekeliling kali Pesanggrahan hingga merasa kagum.

“Saya lihat tadi ada ikan, bagus banget sungai atau Kali Pesanggrahan ini dirawat dengan kearifan lokal. Menurut saya, semangat Babeh Idin, yang merawat kali ini, perlu diteruskan,” kata Sandi.

Babeh Idin merupakan seorang pegiat lingkungan yang aktif membentuk komunitas Sangga Buana serta mempelopori terbentuknya hutan kota di dekat kali Pesanggrahan. Pria dengan nama asli Chaerudin ini turut menemani Sandi sepanjang menyusuri kali Pesanggrahan.

Sandi sempat membandingkan kondisi Kali Pesanggrahan dengan Kali Krukut, tempat yang pernah dia datangi sebelumnya. Menurut Sandi, kondisi keseluruhan Kali Krukut lebih buruk ketimbang kali Pesanggrahan. Sampah juga lebih banyak didapati di Kali Krukut.

“Saya sudah dua kali turun lihat kali, yang ini bersih kalinya. Kalau yang pertama di Kali Krukut itu lebih parah, banyak limbahnya. Kali ini soalnya dirawat sama Babeh Idin dan komunitas Sangga Buana, komunitas binaannya Babeh,” tutur Sandi.

Pada saat bersamaan, Babeh Idin berharap Sandi dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan di Jakarta. Secara khusus, Babeh Idin menyinggung tentang bantuan untuk pengerukan kali Pesanggrahan dengan tetap menjaga alur kali yang berkelok-kelok.

“Kalau mau bantu kami, bantu dukungan saja, perjuangan kami itu dihargai. Enggak usah dibayar, cukup dijaga saja peradaban sungai. Kali juga jangan dipancang, maksud gue, dibantu pembersihan kali dengan memperhitungkan kearifan lokal juga,” ujar Babeh Idin.

ets-small

TEMPO.CO, Jakarta – Calon Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies Baswedan, mengutarakan niatnya untuk membenahi sejumlah fasilitas yang tidak kalah penting dari sekedar pembangunan fisik di Ibu Kota.

 

Baca:
Ahok Klaim Uji Medis Pilkada Bantah Tudingan Haji Lulung
Sandiaga Bertemu Anak Yatim, Bawaslu Imbau Tidak Kampanye 
Ditanya Program, Begini Jawaban Cagub DKI Agus Yudhoyono

“Kami akan teruskan semua bangunan-bangunan fisik, tapi yang tidak kalah penting kami ingin bangun budayanya, kami ingin bangun kualitas pendidikannya, kesehatannya,” kata Anies usai menjalani tes kesehatan di RSAL Mintohardjo, Jakarta Pusat, Sabtu 24 September 2016.

Anies menginginkan fasilitas kesehatan publik di Jakarta seharusnya bisa setara dengan kota metropolitan terbaik di dunia. Keinginan serupa juga berlaku bagi fasilitas pendidikan umum, yang dia anggap belum setara dengan kota metropolitan dunia. “Hari ini itu tidak terjadi. Hari ini belum ada,” ujarnya.

Anies kemudian membandingkan kinerja pendidikan Jakarta dengan Yogyakarta semasa masih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia menuturkan, saat masih mengurus pendidikan, Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 juta per tahun untuk setiap anak. Sedangkan Yogyakarta mengalokasikan Rp 500 ribu per tahun untuk setiap anak. “Tapi kinerja pendidikannya, DIY jauh lebih baik daripada DKI,” kata dia.

Atas dasar itu, Anies pun berniat untuk memperbaikinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI periode 2017-2022. Langkah awal yang baru ia tempuh adalah dengan bersedia maju mengikuti pemilihan Gubernur DKI 2017.

 

Nantinya, dia ingin melihat para ibu mengantar anaknya ke sekolah, dan yakin bahwa anaknya diberi pendidikan yang baik, fasilitas, serta guru yang baik. “Sehingga mereka punya masa depan lebih baik. Kami ingin Jakarta yang lebih baik,” ujarnya.

Anies Baswedan merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia hanya menjabat selama lebih kurang dua tahun.

 

Anies terkena perombakan kabinet dan posisinya digantikan oleh Muhadjir Effendy. Anies diketahui menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar dan menjadi rektor termuda saat dilantik pada usia 38 tahun di Universitas Paramadina.

FRISKI RIANA

 ets-small

Jakarta detik- Kawasan Kemang, Jakarta Selatan dilanda banjir parah. Hingga siang tadi petugas terus menyedot air yang masih tergenang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa persoalan banjir di DKI Jakarta ialah salah satu hal yang harus jadi fokus. Hal ini disebabkan musim kemarau basah yang saat ini tengah dihadapi Indonesia karena fenomena alam La Nina.

“Makanya kita itu jangan kejebak ngomong pilgab-pilgub, pilgab-pilgub, ya. Karena persoalan kita sekarang ini salah satunya mengatasi banjir dengan anomali cuaca La Nina ini,” ujar Djarot di Auditorium Kementerian PUPR, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Minggu (28/8/2016).

Terkait banjir di Kemang, Djarot mengatakan sudah dilakukan pengecekan. Hasilnya didapati fakta bahwa ada tanggul yang jebol dan endapan di dasar kali Krukut dan Kali Grogol.

“Contoh seperti kemarin di Kemang, karena memang di sana kita cek ada beberapa tanggul yang jebol. Kemudian kita harus selalu (cek) sedimennya (yang) sudah sangat tinggi, kita keruk terus itu,” ucap Djarot.

“Artinya memang kita harus normalisasi Kali Krukut, Kali Grogol. Itu harus,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa Kemang sebetulnya ialah daerah resapan air. Perizinan pembangunan di sana akan diperketat lagi.

“Kemudian di sana kita harus lebih ketat lagi untuk supaya jangan sebetulnya itu kan salah satu daerah resapan, daerah ruang terbuka hijau, untuk permukiman. Sekarang sudah mulai banyak alih fungsi,” ujar Djarot.

Jebolnya tanggul di Kemang, lanjutnya, juga dipengaruhi oleh banyaknya bangunan yang berhimpitan di badan sungai. “Kita sudah beberapa kali tegasin bahwa supaya kalau ahli fungsi betul-betul dievaluasi secara menyeluruh. Kemudian bangunan-bangunan yang berhimpitan dengan garis sepadan sungai, di atas tanggul-tanggul itu, ya jebol lah,” kata Djarot.
(Hbb/Hbb)

new-chin-year-dragon-02

Jakarta, HanTer –Reklamasi secara sederhana hanyalah proses menciptakan lahan baru di atas kawasan perairan entah itu di lautan, sungai, atau danau.

Namun, pada saat ini aktivitas tersebut perlu dipikirkan secara matang karena ternyata relatif banyak memiliki implikasi tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga aspek sosial, bahkan juga bidang politik.

Majalah internasional The Economist dalam edisi 28 Februari 2015 menyatakan bahwa negara-negara di Asia seperti memiliki hasrat yang besar untuk reklamasi yang membuat senang para pengembang.

Namun, di lain pihak, minat yang besar dari kawasan Asia untuk melakukan reklamasi juga mencemaskan sejumlah pihak karena dampaknya pada lingkungan serta komplikasi legal akibat reklamasi tersebut.

The Economists mencontohkan Singapura yang sejak merdeka tahun 1965 telah memperluas 22 persen areanya saat ini, tepatnya dari sekitar 58.000 hektare pada awal berdirinya negara itu hingga sebesar 71.000 hektare.

Bahkan, Singapura juga merencanakan menambah sekitar 5.600 hektare lagi hingga 2030. Tidak heran bila lembaga program lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa Singapura adalah pengimpor pasir terbesar di dunia saat ini.

Aktivitas pengerukan Singapura sebagaimana diketahui telah lama dipandang negatif oleh sejumlah negara tetangganya, hingga Malaysia, Indonesia, dan Kamboja, serta Vietnam juga mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor pasir.

Singapura sendiri juga mencemaskan dua proyek reklamasi besar Malaysia yang berlangsung di Selat Johor (kawasan perairan yang memisahkan kedua negara).

Tidak hanya negara-negara ASEAN, tetapi negara raksasa Asia Republik Rakyat Tiongkok juga merencanakan reklamasi di sejumlah pulau kecil di Laut Tiongkok Selatan.

Reklamasi yang dilakukan negara Tirai Bambu itu dilakukan di kepulauan Spratly yang juga diklaim antara lain oleh negara Filipina dan Vietnam.

Persengketaan terkait dengan reklamasi. Pada beberapa tahun terakhir, juga menyambangi Indonesia, seperti rencana reklamasi di Teluk Benoa (Bali) dan Teluk Jakarta.

bird

Jakarta– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil melakukan kajian untuk memperbaiki rencana Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD)

“Presiden menugaskan Bappenas untuk memperbaiki perencanaan secara komprehensif sehingga pembangunan NCICD ini dapat dilaksanakan sesuai norma, aturan, kaidah-kaidah lingkungan, dan juga masalah sosial, terutama masyarakat nelayan,” kata Sofyan saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4).

Rapat terbatas Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Jokowi secara khusus membahas tentang reklamasi pesisir pantai Jakarta. Hadir dalam rapat itu, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dan Gubernur Banten Rano Karno.

dubai underwaterhotelSMALL

Dia mengatakan, program NCICD adalah best practice di berbagai negara. Disebutkan, negara-negara seperti Belanda dan Dubai telah menerapkan pola ini untuk mengatasi ketersediaan lahan. “Ini adalah sesuatu hal yang baik. Banyak negara yang telah melakukan hal yang sama di Belanda, Dubai, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang aneh. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki perencanaan,” kata Sofyan.

dubai underwaterhotelSMALL

Presiden Jokowi mengatakan pengendalian sumber daya air dan lingkungan ‎di DKI Jakarta harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Sebab, Jakarta sebagai ibu kota negara harus memiliki ketahanan serta daya tahan lingkungan berkelanjutan (sustainable),khususnya dalam penyediaan kualitas air, dan mitigasi penurunan permukaan tanah.

Selain itu, Jakarta harus memiliki sarana untuk pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, dan pengendalian banjir. Apalagi, saat ini penurunan tanah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 7,5 hingga 12 cm. “Diperkirakan seluruh wilayah Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030 mendatang,” kata Presiden Jokowi.

Di sisi lain, kata Jokowi, sebanyak 13 sungai yang melintasi Kota Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya dan diintegrasikan ke Teluk Jakarta. “Pembangunan pesisir di Jakarta Utara, NCICD yang sudah digagas cukup lama ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jangan dipersempit hal-hal yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta,” jelas Jokowi.

Whisnu Bagus Prasetyo/WBP

BeritaSatu.com

bird

Jakarta kontan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan keinginan Presiden Joko Widodo agar proyek Giant Garuda Project dan proyek reklamasi 17 pulau di sekitar Kepulauan Seribu diambil alih Pemerintah Pusat.

“Presiden tekankan proyek ini tidak dikendalikan oleh swasta, tapi sepenuhnya dalam kontrol Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” ujar Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Presiden Jokowi menginginkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyelesaikan rencana besar proyek tersebut selama 6 bulan, selama masa moratorium pembangunan proyek reklamasi. “Presiden memberi arahan dan sekaligus minta Bappenas selama moratorium 6 bulan ini untuk selesaikan planing besar, antara program Garuda Project dengan terintegrasi bersama reklamasi 17 Pulau,” kata Pramono.

Mengenai proyek reklamasi yang sudah berjalan, Pramono mengatakan akan dilakukan pembenahan. Pembenahan tersebut, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan singkronisasi dan mengintegrasikan semua peraturan perundangan yang ada. “Dan juga menyampaikan kepada Bappenas untuk menjadi plan besar bersama,” ucap Pramono.

(Imanuel Nicolas Manafe)

butterfly

JAKARTA kontan. Meski sebagian Jakarta dilanda banjir hingga Kamis (21/4) sore, sebagian kawasan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, bebas banjir. Padahal sebelum ditertibkan, dibangun tanggul, serta jalan inspeksi, Kampung Pulo menjadi “ikon” banjir Jakarta paling ramai dikunjungi wartawan.

Pukul 17.00 Kamis sore itu, tinggi permukaan air Kali Ciliwung sudah hampir sama dengan permukaan jalan inspeksi. Arus kalinya pun deras. Tetapi tinggi tanggul setinggi semeter lebih di sepanjang ruas Kampung Pulo, mencegah air kali tumpah ke jalan inspeksi.

“Sebelum dibangun tanggul, permukaan air kali setinggi itu, sudah membuat rumah rumah di pemukiman yang paling rendah seperti yang tampak di tepian jalan inspeksi ini sekarang, tinggal kelihatan separuhnya saja,” Ketua RT 5 RW 3, Dadang sambil menunjuk deretan rumah berlantai dua.

Hari itu, rumah warga di tepi jalan inspeksi, hanya tergenang air sekitar 50 sentimeter. “Genangan air di situ berasal dari hujan lokal, sedang air pasang di Kali Ciliwung berasal dari air hujan yang jatuh di Bogor,” tutur Ronny (33) petugas mesin pompa Sudin PU Tata Air Jakarta Timur saat ditemui disela kerjanya, mengontrol mesin pompa air, kemarin. Menurut dia, permukaan air Sungai Ciliwung mulai naik sejak pukul 15.00.

Dadang menambahkan, genangan terjadi karena mobil pompa air datang terlambat. “Baru datang (Kamis) jam 07.00 tadi. Biasanya ngga ada genangan di pemukiman. Karena petugas terlambat datang, pintu air juga terlambat ditutup sehingga air dari Kali Ciliwung yang sedang naik, masuk ke pemukiman penduduk,” papar Dadang.

Menurut dia, sejak tanggul selesai dibangun, sudah enam kali Kali Ciliwung pasang karena hujan lebat turun di Jakarta dan Bogor. Meski demikian, Kampung Pulo tak lagi tergenang apalagi banjir. Genangan baru terjadi hari itu saja karena mobil pompa datang terlambat. “Tapi petugasnya tanggap kok. Begitu kita telpon langsung datang. Mobil pompa memang biasanya diparkir di sini. Tapi karena petugas kemarin libur, mobil mereka bawa pulang,” lanjut Dadang.

Dia mengatakan, sebelum mobil pompa datang, genangan air di pemukiman mencapai 80 sentimeter. Air mulai menggenangi rumah warga  sampai 50 sentimeter pada pukul 07.00 setelah hujan deras mengguyur sejak pukul 22.00.

Dadang mengatakan, saat ini Pemprov DKI sedang menyiapkan memasang saluran air di tepi pemukiman, serta rumah pompa air. Kelak, air hujan maupun air limbah rumah tangga yang tertampung di saluran air, disedot dan dibuang ke Kali Ciliwung.

“Kalau rumah pompa sudah jadi, truk mesin pompa air ngga perlu datang lagi. Rumah pompa berfungsi, saluran air selesai dibangun, Kampung Pulo dijamin bebas genangan. Apalagi banjir. Dah lupa tuh. Wahahahahaha…” kata Dadang senang.

Sore itu Dadang dan belasan warga duduk duduk di atas deretan beton beton saluran air yang masih menunggu dipasang. Beberapa anak bermain sepeda. Meski demikian masih ada beberapa anak lain memilih bermain air di genangan air yang ada di gang pemukiman. (Windoro Adi)

ezgif.com-resize

JAKARTA okezone- Hujan deras yang mengguyur Kota Jakarta sejak semalam menyebabkan beberapa daerah di Jakarta tergenang air. Kondisi ini mengharuskan PT PLN (persero) mematikan sejumlah aliran listrik di Jakarta.

“Demi keamanan dan keselamatan pelanggan, PLN memutus aliran listrik dengan memadamkan gardu Distribusi,” papar Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan, Distribusi Jakarta Raya‎ PLN Mambang Hertadi dalam keterangan resminya, Kamis (21/4/2016).

Ada beberapa kondisi yang mengharuskan PLN memadamkan aliran listrik. Berikut daftarnya:

1. Gardu Distribusi tergenang air

2. Wilayah perumahan pelanggan tergenang air

3. Gardu dan perumahan pelanggan tergenang air

4. Gardu induk tergenang air

(Baca: Daftar Kawasan yang Mati Listrik di Jakarta)Dia mengatakan, PLN akan menormalkan listrik kembali apabila instalasi di sisi PLN maupun pelanggan sudah benar-benar kering dan siap. (kmj)

(rhs)

 ezgif.com-resize

JAKARTA kontan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan pembangunan reklamasi merupakan pilihan kedua, namun bukan sesuatu yang tabu untuk dilakukan.

“Reklamasi pilihan kedua, bukan tabu. Tetapi parameter-parameter lingkungan tidak boleh dikesampingkan,” tutur Susi saat menjadi narasumber utama dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, Rabu malam (13/4).

Menurut Susi, pembangunan reklamasi sah dan boleh dilakukan. Meski demikian, dia mengingatkan pembangunan reklamasi juga perlu memperhatikan para stake holder, ada local inhabitant atau penduduk lokal, ada mangrove, dan ekosistem air.

Lebih dari itu, pembangunan reklamasi juga haru mempertimbangkan dampaknya, baik keuntungan, atau kerusakan yang ditimbulkannya.

“Itu harus ada antisipasinya. Biasanya dibungkus dengan aturan-aturan,” imbuh Susi.

Meskipun kota besar seperti Jakarta memerlukan ekspansi ruang dan penambahan wilayah, sebisa mungkin ruang dan wilayah itu dicari lebih dahulu sebelum melakukan pembangunan reklamasi.

Terkait payung hukum reklamasi Susi mengatakan banyak aturan yang tumpang tindih yang akhirnya membuat semuanya tidak jelas.

Namun, untuk memperbaiki ketidakjelasan itu, pemerintah menderegulasi aturan-aturan yang tidak perlu.

“Aturan yang tidak perlu harus dibuang, aturan yang masih dipakai akan disinkronisasikan,” tandas Susi.

Dia juga mengatakan, untuk reklamasi yang sudah kadung dijalankan keputusannya akan dirapatkan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Seperti diketahui, beberapa kota dan daerah di Indonesia sedang gencar merencanakan dan mengembangkan lahan reklamasi. Tak hanya di Teluk Jakarta, juga di Teluk Benoa Bali, dan Pantai Losari, Makassar.

Khusus di Teluk Jakarta akan dibangun sebanyak 17 pulau buatan. Menurut data Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) DKI Jakarta hingga saat ini, terdapat sepuluh pulau yang sudah mengantongi izin amdal dan pelaksanaan reklamasi.

Kesepuluh pulau tersebut adalah:

– Pulau C seluas 276 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau D seluas 312 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau E seluas 284 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau F seluas 190 hektar dikembangkan oleh PT Jakarta Propertindo
– Pulau G seluas 161 hektar dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera
– Pulau H seluas 63 hektar dikembangkan oleh PT Intiland Development
– Pulau I seluas 405 hektar dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi
– Pulau K seluas 32 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau L seluas 481 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau N seluas 411 hektar dikembangkan oleh PT Pelindo II

Sementara tujuh pulau lainnya belum mendapa izin Amdal dan pelaksanaan reklamasi. Ketujuh pulau tersebut adalah:

– Pulau A seluas 79 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau B seluas 380 hektar dikembangkan oleh PT Kapuk Naga Indah
– Pulau J seluas 316 hektar dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol
– Pulau M seluas 587 hektar dikembangkan oleh PT Manggala Krida Yudha
– Pulau O seluas 344 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau P seluas 463 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda
– Pulau Qseluas 369 hektar dikembangkan oleh PT KEK Marunda

(Hilda B Alexander)

2e615-padi2bkapas SMALL

ezgif.com-resize

Jakarta detik – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Senin (11/4) kemarin memenuhi undangan Komisi VII DPR RI untuk membahas isu strategis bidang LHK terkait reklamasi pantai utara (pantura) Jakarta. Dalam pertemuan itu, Siti pun menjelaskan kronologis pemberian izin reklamasi pantura Jakarta tersebut.

Siti mengatakan, gagasan pengembangan kawasan pantura Jakarta tersebut telah dimulai sejak tahun 1994. Melalui studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Pantura kemudian dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003.

“Hasil studi ketidaklayakan Amdal Pantura yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup saat itu, kemudian digugat oleh enam pengembang ke Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN tanggal 11 Februari 2004 mengabulkan gugatan dan menyatakan bahwa SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 mengenai ketidaklayakan lingkungan Amdal Pantura, batal demi hukum,” kata Kepala Biro Humas Kementerian LHK, Novrizal dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (12/4/2016).

Atas putusan ini, lanjut Novrizal, Kementerian LHK kemudian melakukan upaya hukum banding yang diterima Panitera PTUN pada Agustus 2004. MA kemudian mengabulkan permohonan kasasi, yang kemudian diajukan PK oleh pengembang dan KLH dikalahkan.

“Berkaitan dengan pencabutan SK MenLH nomor 14 tahun 2003, maka reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta kemudian tetap dilaksanakan oleh pengembang dengan membuat studi Amdal secara parsial. Serta dinilai oleh Komisi penilai Amdal Provinsi DKI,” kata Novrizal.

“Sejak itu tidak ada lagi interaksi KLH dalam urusan tersebut, mengingat otoritas Amdal ada pada Pemda DKI Jakarta,” tambahnya.

Untuk mengurai benang kusut reklamasi Pantura Jakarta, kata Novrizal, Menteri Siti menyampaikan beberapa hal kepada Komisi VII DPR RI. Pertama, dengan mempertimbangkan wilayah reklamasi bagian barat dan bagian timur, maka Amdal tunggal per pulau perlu diperkuat dan dianalisis secara majemuk, regional dan terpadu melalui penajaman Rapid Analisis KLHS 2012-2030 yang sudah dibuat oleh Pemda DKI.

“Untuk itu Menteri LHK akan meminta laporan dari Gubernur DKI dan akan mendukung dengan penambahan substansi kajian lingkungan di setiap Zonasi (Barat, Tengah dan Timur) yang terkait dengan Pemda Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dalam bentuk penajaman dan penyempurnaan KLHS Pantura,” jelas Novrizal.

Selanjutnya, hasil penyempurnaan dan penajaman KLHS akan menjadi masukan bagi pengaturan Detail Tata Ruang, penyempurnaan RKL RPL bagi rencana kegiatan yang memiliki Amdal (Pulau N/Pelindo) dan menjadi dasar bagi proses Amdal bagi kegiatan yang sedang atau belum memiliki Amdal.

“Terhadap Amdal yang sudah disetujui oleh otoritas masing-masing, akan dilakukan second line supervisi dengan cara dilakukan review Amdal oleh KLHK atau law enforcement menurut kebutuhan, sesuai dengan Pasal 73 UU 32 Tahun 2009,” katanya.

Menteri LHK juga mengusulkan penegasan tentang ketentuan bahwa tanah hasil reklamasi merupakan tanah negara yang pemanfaatan atau pengelolaan dengan melibatkan pihak ke-3 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan atau mekanisme konsesi/ perizinan. Menteri Siti juga mengusulkan untuk diaktifkan kembali badan pengendali pengembangan pantura yang bertanggungjawab kepada Presiden dalam rangka pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan reklamasi pantura serta penataan kawasan pantura, sebagaimana diatur Pasal 5 Kepres 52 Tahun 1995.

“Menteri LHK akan berkonsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang otoritas reklamasi sesuai dengan UU 27 tahun 2007. Serta konsultasi dengan Mendagri terhadap prosedur judicial preview Rancangan Perda yang sedang dibahas oleh DPRD DKI sesuai UU 23 tahun 2014,” jelas Novrizal.

(jor/fiq)

2e615-padi2bkapas SMALL

JAKARTA okezone- Tersangka kasus dugaan suap rancangan peraturan daerah (Raperda) Teluk Jakarta, M Sanusi menyebutkan Badan Legislasi (Baleg) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pernah bertemu pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Pertemuan tersebut disampaikan Krisna Murthi selaku kuasa hukum Sanusi. Sanusi yang juga Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menceritakan, tutur Krisna, pernah ada pertemuan Aguan dengan Balegda dan Bamus DPRD DKI Jakarta. Tapi kapan, di mana, dan detil isi pertemuan tidak diketahui Krisna.

“Jadi begini, kalau Bang Uci (Sanusi), ada pertemuan itu Pak Aguan dengan pimpinan Baleg, dengan pimpinan bamus, betul. Tapi ketika berbicara mengenai Raperda, ini kan bukan domain bukan kewenangan Bang Uci, Bang Uci keluar dari situ,” kata Krisna saat dihubungi Sindo.

 

Jadi, dia mengklaim, ada informasi yang dihembuskan pihak-pihak tertentu bahwa Aguan memberikan kepada anggota dan pimpinan baleg dan bamus untuk mengesahkan dua Raperda reklamasi dalam paripurna. Karena paripurna beberapa kali gagal maka jelas tidak ada koneksitas antara Aguan dengan Sanusi.

Krisna membantah, bahwa Sanusi lebih dahulu menelefon untuk meminta duit dari Aguan sebelum menerima suap dari tersangka Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APLN) Ariesman Widjaja.

“Enggak ada, enggak ada. (bertemu Aguan) justru Bang Uci lagi ngerayu ini ceritanya, bukan ngerayu sih tapi lagi kepengen minta jualan produk-produk Pak Aguan yang lagi bangun,” kilahnya.

(fmi)

bird

KOMPAS.com – Pakar kelautan dari Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan, mengungkapkan bahwa reklamasi Teluk Jakarta sebenarnya bertentangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 tahun 2012.

Perpres tersebut selama ini digunakan untuk menghalalkan pelaksanaan reklamasi sebab memang memberi restu pada pemerintah daerah untuk melakukan reklamasi.

“Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah,” demikian buni pasal 16 Perpres tersebut.

Alan tak menampik bahwa dari sudut pandang kewilayahan, berdasarkan perpres tersebut, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mereklamasi.

Hanya empat pulau di pantai utara Jakarta yang merupakan kawasan strategis nasional dan berada di bawah kewenangan kementerian, yaitu Pulau Onrust, Cipir, Kelor, dan Bidadari. Sisanya berada di bawah kewenangan pemerintah DKI.

Namun demikian, Alan mengajak untuk melihat hal lain yang sebenarnya juga terungkap pada Perpres tersebut, tentang syarat-syarat dilaksanakannya reklamasi.

Ayat 4 Perpres itu berbunyi, “Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.”

Aspek teknis diantaranya adalah hidrooseanografi yang meliputi arus laut dan sedimen. Aspek lingkungan diantaranya kualitas air. Aspek sosial ekonomi diantaranya terkait mata pencaharian dan potensi konflik.

Dari aspek lingkungan, berdasarkan kajian Dannish Hydraulic Institute (DHI), lembaga yang dikontrakl khusus oleh Kementerian Luar Negeri pada tahun 2011, reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan.

“Berdasarkan kajian 17 pulau sekaligus, bukan pulau per pulau, reklamasi akan mengakibatkan perlambatan arus,” kata Alan ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (8/4/2016).

Lambatnya arus berakibat pada banyak hal. Arus berperan “mencuci” material di suatu perairan. Arus yang lambat berarti kemampuan “cuci” juga berkurang sehingga akan mengakibatkan akumulasi material di sekitar pulau reklamasi.

Material tersebut bisa berbagai macam. Pertama adalah sedimen yang berasal dari perairan darat. Akumulasi sedimen, atau sedimentasi, akan mengakibatkan penyumbatan. Air dari darat akan sulit masuk ke laut. Ini berpotensi menimbulkan limpasan.

Kedua adalah material organik. Meskipun bisa bersifat “menyuburkan” perairan, material organik bisa bersifat toksik bila berlebihan. Akumulasinya akan menyebabkan kematian ikan.

Akumulasi material organik juga akan memicu pertumbuhan alga beracun. Bom populasi alga memang umum terjadi di perairan. “Tapi reklamasi akan meningkatkan peluangnya,” kata Alan.

Yang paling berbahaya adalah material berupa logam berat. Perairan utara jakarta sudah terkenal dengan kandungan logam beratnya. Jika arus melambat, logam berat yang terakumulasi di perairan utara Jakarta makin tinggi.

Dalam kesimpulan laporannya, DHI menyebutkan bahwa reklamasi berdampak buruk bagi lingkungan dan sejauh ini belum ditemukan cara untuk memitigasi beragam dampak tersebut.

DKI Jakarta memang telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, hasil AMDAL itu mudah didebat.

DKI Jakarta hanya melakukan kajian AMDAL pulau per pulau. Dengan cara tersebut, dampak akumulasi dari reklamasi tak akan terlihat.

“Bertentangan tidak dengan Perpres Nomor 122 tahun 2012 kalau begitu? Menurut saya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan ya reklamasi Teluk Jakarta bertentangan,”

Secara sosial, reklamasi juga berpotensi menimbulkan konflik karena ada sekitar 18.000 nelayan yang hidup di pantai utara Jakarta.

Memang, gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah menyampaikan rencana untuk memindahkan nelayan ke Kepulauan Seribu. Tapi Alan mengatakan risiko sosial tetap ada dan belum dikaji.

Secara ekonomi, reklamasi memang bisa jadi menguntungkan. “Namun menguntungkan siapa? Hanya DKI Jakarta saja, kan? Bagaimana dengan cita-cita membangun wilayah lain menjadi pusat ekonomi baru,” kata Alan.

Alan mengajak untuk menyudahi rebutan wewenang dalam soal reklamasi dan melihat dampak nyata yang mungkin terjadi. Ia juga sekaligus meminta Presiden Jokowi bertindak dan membuktikan komitmennnya pada laut.

“Kasus tangkap tangan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan ribut-ribut ini adalah momen yang tepat untuk menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta dan memperbaiki tata kelola pesisir dan laut,” tegas Alan.

“Bukankah presiden Jokowi sendiri yang dulu mengatakan kita sudah lama memunggungi laut? Inilah saatnya membuktikan.”

long jump iconkabel d gorong2 2016

Kabar24.com, JAKARTA – Setelah sempat dicurigai adanya aksi sabotase, akhirnya terungkap bahwa bertruk-truk sampah kabel bawah tanah di wilayah Jalan Medan Merdeka adalah hasil kerja pencuri.

Petugas Polda Metro Jaya meringkus enam pencuri kabel bawah tanah pada saluran air di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat.

“Jadi ini bukan sabotase tapi sindikat spesialis pencurian kabel,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian di Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Tito menuturkan pencurian kabel bawah tanah itu menyebabkan aliran air tersumbat sehingga menimbulkan banjir di kawasan Istana Kepresidenan dan sekitarnya.

Tim Khusus pimpinan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mujiyono menangkap empat pelaku di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat.

Sedangkan dua tersangka diamankan di Rumah Tahanan Salemba Jakarta Pusat dengan status sebagai terpidana kasus pembobolan rumah kosong.

Diungkapkan Tito, pelaku menjalankan modus menggali tanah untuk mencuri kandungan kabel pada saluran pembuangan air itu.

Sama halnya, seperti sindikat pencurian toko emas yang menjalankan modus dengan cara menggali tanah untuk masuk ke tokonya.

Jenderal polisi bintang dua itu menambahkan pelaku akan mencari kabel yang telah terpotong selanjutnya mengambil logam.

rose KECIL

TEMPO.COJakarta – Banjir masih menggenangi beberapa daerah di Ibu Kota hingga pagi ini, Sabtu, 5 Maret 2016. Di Jakarta Selatan, banjir masih menggenang di beberapa wilayah, seperti yang tertulis pada akun Twitter Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta.

“Pkl 5.40 Kondisi #banjir 40-60 cm di Kel. Bukit Duri, Jakarta Selatan,” cuit akun @BPBDJakarta sekitar sejam yang lalu.

Selain di Bukit Duri, banjir juga menggenangi Pejaten Timur, Jakarta Selatan, dengan ketinggian hingga 100 sentimeter di RT 006 RW 08. Keadaan serupa juga terjadi di Kelurahan Rajawati dan Kelurahan Kebon Baru, Jakarta Selatan. Hanya, ketinggian air di dua kelurahan ini lebih rendah, sekitar 30-50 cm.

Genangan di wilayah itu terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung. Hujan deras yang turun di wilayah Puncak, Bogor, Jumat kemarin, membuat Bendung Katulampa naik hingga siaga 2.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi akan diguyur hujan seharian penuh. Dari pantauan BMKG, suhu Ibu Kota berkisar 24-32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara 70-98 persen.

BMKG memprediksi semua kawasan Jabodetabek diguyur rata oleh hujan sejak pagi. Wilayah Jakarta Timur, Depok, dan Bogor diprediksi mengalami hujan ringan. Sedangkan wilayah lain, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang, dan Bekasi, diprediksi hujan sedang.

Hujan mulai mereda di Jabodetabek pada malam hari. BMKG memperkirakan hanya dua wilayah yang masih akan diguyur hujan dengan intensitas ringan, yakni Depok dan Bogor. Sedangkan wilayah lain diprediksi berawan.

INGE KLARA SAFITRI

JAKARTA (Pos Kota) – Tumpukan gulungan kulit kabel ditemukan petugas Satgas Sudin PU Tata Air Jakarta Pusat, di dalam saluran air di seputar kawasan Patung Kuda, Gambir, Senin (29/2). Gulungan kulit kabel yang sengaja dibuang orang tak bertanggungjawab itu, juga diduga menjadi penyebab genangan saat hujan.

Kasudin PU Tata Air Jakarta Pusat, Dicky Suherlan mengatakan temuan tersebut didapat saat petugas melakukan pengecekan saluran air. Namun, alangkah terkejutnya saat ditemukan penyebab saluran air terhambat dikarenakan adanya gulungan kulit kabel.

“Saluran penuh dengan gulungan kulit kabel, tidak tahu asal atau pemiliknya. Yang jelas, keberadaannya menjadi menghambat aliran air hingga mengakibatkan genangan pada saat hujan kemarin,” ungkapnya. Ia menduga, gulungan kulit kabel itu sisa hasil curian.

Sementara itu, untuk membersihkan saluran air dari tumpukan gulungan kulit kabel tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 30 Satgas dibantu petugas PPSU. “Hingga tadi siang (Kemarin, red), gulungan kulit kabel sudah terangkut sebanyak 4 truk,” ungkap Dicky.

Untuk memastikan sejumlah saluran air yang ada di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, tidak tersumbat gulungan kulit kabel, pihaknya pun mengecek dan membuka sejumlah bak kontrol yang ada. “Kita juga berharap tidak ada lagi orang tak bertanggungjawab seperti ini lagi,” tegasnya. (deny/yh)

long jump icon

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin Jakarta  bebas dari banjir. Asalkan, tidak ada orang yang sengaja membuat gorong-gorong tersumbat hingga air tidak bisa mengalir.

Ahok mencontohkan beberapa wilayah langganan banjir di Jakarta yang kini tidak lagi tergenang, seperti Kampung Pulo dan Sunter. Ini, lanjut dia, merupakan usaha keras dari petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 cm juga enggak ada. 10 cm juga enggak ada karena pompanya sudah ok. Banyak kok, misalnya Matraman, Cawang setelah kita crossing, kamu lihat pura yang Hindu, kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” jelas Ahok, Senin (29/2).

Pemprov DKI resmi membentuk PPSU pada Mei 2015 dan aktif bekerja pada Juli 2015. Tentu, bukan hal mudah mengatasi genangan dan memperbaiki saluran di seluruh wilayah Jakarta dalam waktu singkat. Tapi paling tidak, lanjut dia, sudah ada dampak positif yang dirasakan warga.

“Untuk melacak di mana ada hambatan, kamu tahu enggak saluran penghubung di Jakarta tuh ada berapa? 13 Sungai utama, ada 1.086 belum lagi kita bikin crossing, mana bisa kita kerja hanya setengah tahun, otomatis pindah-pindah, ini kan soal pengaturan air. Sekarang gini aja logikanya, hujan di Jakarta rata enggak setiap kali? Merata sebenarnya, tapi kenapa tergenangnya pindah-pindah, karena salurannya belum rata,” kata Ahok.

Pada bagian lain, Ahok memerintahkan aparat  agar Pintu Air Manggarai terus dibuka. Sehingga saat ada kiriman air dari hulu, air tidak menggenangi permukiman warga.

“Pintu Air Manggarai itu seharusnya buka terus, nggak ada kata ditutup. Karena kita nggak ada lagi pelayaran sungai,” katanya.

Menurutnya, jika di Bendung Katulampa siaga 3 ke atas, dan Pintu Air Manggarai ditutup, justru akan membuat sebagian titik akan banjir. Padahal debit air dari hulu tidak bisa dihentikan.

“Begitu air dari Katulampa mengalir masuk Jakarta tidak bisa ditahan. Terus kenapa Manggarai iseng kamu tutup, kalau ditutup air datang, terus di buka, byarrr, tenggelam Jakarta,” ucapnya.

Diperlukan teknik pengaturan air yang benar dalam mengendalikan banjir di Ibukota. Aliran dari Pintu Air Manggarai tidak melulu harus ke Kanal Banjir Barat (KBB), tetapi juga bisa mengalirkan ke Ciliwung Kecil.

“Manggarai itu tidak semuanya harus ke KBB, bisa dialirkan ke Istiqlal, Hayam Muruk, Gajah Mada terus ke Waduk Pluit. Itu harus dibagi aliran airnya,” tandas nya.(John)

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak tadi malam membuat beberapa jalan Ibu Kota terendam banjir. Salah satunya di jalan depan Mal Ciputra, Grogol, Jakarta Barat, dan Jalan Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan Tempo, Ahad, 28 Februari 2016, ruas jalan Grogol Petamburan, tergenang banjir setinggi 20 sentimeter. Genangan tersebut menghambat beberapa kendaraan roda dua dan empat sehingga menimbulkan kemacetan. Bahkan tidak sedikit sepeda motor yang harus menepi karena mogok.

Sementara di sepanjang Jalan Tubagus Angke, tepatnya di depan Mapolsubsektor Jelambar juga terdapat genangan air setinggi 50 sentimeter yang menyebabkan kemacetan hingga sekitar 60 meter.

Kepala Subbidang Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Harry Tirto Djatmiko mengatakan berdasarkan data yang dihimpun Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hingga pukul 06.00 terjadi genangan dan beberapa pohon tumbang di beberapa ruas Ibu Kota.

Berikut data sementara genangan dan banjir di Jakarta Barat:

1. Pukul 04.00 WIB, #Banjir : Kampung Pedongkelan, RT 011 RW 013, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian air : 10–20 sentimeter.
2. Pukul 04.33 WIB, #Genangan : Jalan Cendrawasih 7, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 10 sentimeter.
3. Pukul 04.34 WIB, #Genangan : Jalan Nuri 4, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 10 sentimeter.
4. Pukul 02.00 WIB, #Banjir : Perumahan Taman Cosmos Blok G, H, L, M, RT 01 RW 02, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 40 sentimeter. Penyebab: imbas meluapnya air Kali Sekertaris akibat pompa kurang berfungsi.
5. Pukul 05.37 WIB, #Genangan : Perempatan Joglo arah Pos Pengumben, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 20 sentimeter.
6. Pukul 05.43 WIB, #Banjir : Di Kampung Bali, RT 09 RW 04, Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat . Ketinggian 20–40 sentimeter, akibat hujan deras, belum ada pengungsi.
7. Pukul 04.03 WIB, #Banjir : Perumahan Citra Blok D, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
8. Pukul 04.36 WIB, #Banjir : Jalan Semanan, RT 001 RW 07, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Ketinggian sekitar 20 sentimeter.
9. Pukul 05.02 WIB, #Banjir : Di Area RSUD Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian lebih-kurang 30 sentimeter.
10. Pukul 05.27 WIB, #Banjir : Di Jalan Bojong Raya, Rawa Buaya, Jakarta Barat. Ketinggian 20 sentimeter.
11. Pukul 05.48 WIB, #Banjir : Di Pertigaan Menceng, menuju Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggian 30–50 sentimeter.
12. Pukul 06.03 WIB, #Genangan : Di lajur 3 sepanjang 100 meter di KM 03.400 ruas tol Janger arah ke Tomang dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
13. Pukul 06.08 WIB, #Genangan : Di lajur kanan sekitar 150 meter dari exit pintu tol Kedoya dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
14. Pukul .04.30 WIB, #Banjir : Kampung Duri Kosambi, RT 006-10 RW 05, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan ketinggian lebih-kurang 50 sentimeter.
15. Pukul 06.25 WIB, #Banjir : Di Jalan Srengseng, (depan SDN 05, RT 006 RW 01) Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dengan ketinggian 15-30 sentimeter.
16. Pukul 06.34 WIB, #Banjir : KFT Cengkareng Barat, Cengkareng, ketinggian 40–70 sentimeter. RW 10 Cengkareng Barat, ketinggian 20–70 sentimeter; Pengungsi di Masjid Almukarobin, Jumlah : 60 Jiwa. Sedangkan kondisi di RW 09 ketinggian 30-80 sentimeter. Pengungsi di Masjid Baitul Amal berjumlah 40 keluarga atau 96 jiwa. Rencananya, RW 09 dan 10 akan buka dapur mandiri besok hari.
17. Pukul 06.09 WIB, #Banjir : Di kawasan Utan Jati, RT 002 RW 11, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, dengan ketinggian 20–30 sentimeter.
18. Pukul 06.47, #Banjir : Di permukiman warga di Pesing RT 013 RW 02, Kedoya Utara, Jakarta Barat, dengan ketinggian sekitar 20 sentimeter.
19. Pukul 06.54 WIB, #Genangan : di Depan Esa Unggul tol Tomang dari arah Tangerang dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter.
20. Pukul 06.57 WIB, #Genangan : Di depan McDonald, Jalan Panjang, Perumahan Green Garden. Ketinggian 10–30 sentimeter.
21. Pukul 07.24 WIB, #Banjir : Permukaan kali Mookevart, Cengkareng Drain, dan Kali Angke Tinggi: Jalan Rawa Buaya, 50-100 sentimeter.
22. Jalan Dharma Wanita 1, 2 , 3 ,4, dan V 50-100 sentimeter
23. Jalan H Mukri RW 012-02 50-100 sentimeter
24. Pulo Nangka RW 02 50-100 sentimeter
25. Jalan H. Jairi 50 -100 sentimeter
26. Jalan Bambu Betung, Bambu Ori, Bambu Ori. Ketinggian 50-80 sentimeter.

ABDUL AZIS

long jump icon

Jakarta kontan. Banjir seolah memiliki jadwal kunjungan rutin di wilayah Jabodetabek, khususnya ibukota Jakarta.

Masih segar dalam ingatan, periode Februari hingga Maret tahun lalu banjir kembali datang ke Jakarta bahkan ikut menyambangi istana Presiden di kawasan Medan Merdeka Barat.

Bagaimana dengan tahun ini?

Mengacu pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov DKI, per 16 Februari 2016, sudah terjadi 14 kejadian banjir yang terjadi di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Bandingkan dengan Februari tahun lalu ketika hanya terjadi 8 kejadian banjir tersebar di berbagai wilayah kota Jakarta.

Karena bulan Februari belum selesai, maka masih sangat mungkin angka ini terus bertambah.

Sedangkan untuk bulan Januari, terjadi penurunan kejadian banjir cukup signifikan, dari 28 kejadian tahun lalu menjadi 10 kejadian tahun ini.

Pihak Pemprov DKI mengaku sudah bekerja keras dalam mengantisipasi kedatangan banjir tahun ini.

Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI, mengklaim, hingga pertengahan Februari 2016, wilayah yang terendam banjir jauh menurun dari periode yang sama tahun lalu.

“Selain menurun titik banjirnya, lokasi seperti Kampung Pulo saat ini air lebih cepat surut. Biasanya butuh 16-24 jam, sekarang kurang dari 9 jam,” ujarnya kepada KONTAN.

Berkaca pada kejadian tahun lalu, salah satu problem utama yang menyebabkan Jakarta kebanjiran cukup parah adalah tidak berfungsinya pompa air.

Kini dari 451 pompa air, hanya 21 unit yang rusak.

“Jumlahnya yang rusak relatif kecil dari total pompa yang ada,” ujarnya. Pihaknya juga masih terus memperbaiki sisa pompa air yang belum berfungsi.

Namun begitu, Jakarta tetap harus waspada, mengingat prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa banjir dengan skala besar bisa terjadi mulai minggu ketiga Februari hingga awal Maret.

“Itu skenario terburuk dan kita harus tetap waspada,” ujarnya.

long jump icon

Jakarta detik – Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan tak tinggal diam mengatasi genangan dan banjir di Jakarta. Dia mencontohkan hasilnya, Kampung Pulo yang sebelumnya langganan banjir dinyatakan sudah bebas genangan.

“Kamu lihat Kampung Pulo, 5 centimeter (air genangan) juga enggak ada, 10 centimeter juga enggak ada,” ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Menurutnya hal itu disebabkan pompa air yang sudah bekerja baik menyedot dan mengalirkan genangan. “Bukan berkurang (genangannya), tapi enggak ada air,” ucap Ahok.

Selain di Kampung Pulo, Ahok juga menyatakan kawasan Pura Hindu di Rawamangun Jakarta sebagai contoh keberhasilannya mengatasi genangan. “Banyak kok, misalnya Matraman-Cawang setelah kita crossing (saluran airnya). Kamu lihat Pura Hindu,” katanya.

Sama halnya dengan lokasi lain, Sunter di Jakarta Utara misalnya. “Kamu lihat Sunter, tenggelam enggak Sunter sekarang? Enggak ada,” kata Ahok.

Yang penting, kata Ahok, jangan lagi ada yang menyengaja membuat aliran air tersumbat. Hal ini pernah ditengarai Ahok menjadi biang keladi banjir Jakarta pada waktu lampau.
(dnu/hri)

long jump icon

INILAHCOM, Jakarta – Jelang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), Indonesia kekurangan insinyur. Rasionya, dari satu juta penduduk, jumlah insinyurnya cuman 3.000 orang.

Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, jumlah insinyur di Indonesia yang 3.000 orang itu, sangatlah kecil. \\\”Rata-rata negara di Asean punya 4.000 insinyur tiap sejuta penduduk,” kata Hermanto dalam diskusi akhir tahun di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Angka ini, kata Hermanto, menunjukkan Indonesia kekurangan jumlah insinyur. Dikhawatirkan, jumlah ke depan, trennya terus berkurang.

Diakui Hermanto, minat pelajar Indonesia untuk menjadi insinyur, sangat rendah. Untuk itu, perlu dibangun strategi khusus untuk mendorong minat masyarakat menjadi insinyur.

Usul Hermanto, harus ada project yang baik terkait rekam jejak para insinyur  Indonesia, semisal membuat museum pengembangan. “Nantinya kita akan memberitahukan bagaimana pengalaman membangun Jembatan Suramadu, atau MRT (Mass Rapid Transit),” kata Hermanto.

“Atau bagaimana kita membuat proyek yang menembus Sungai Ciliwung atau Banjir Kanal Timur, tanpa mengganggu aktifitas di atasnya,” lanjut Hermanto. [ipe]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2263812/celaka-tigabelas-indonesia-kekurangan-insinyur#sthash.9riNit6E.dpuf

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjanji akan membangun tanggul untuk mengantisipasi banjir di wilayah Jakarta Utara. “Kami akan banyak membangun tanggul untuk tahun baru ini,” kata Ahok, Jumat, 1 Januari 2016.

Ahok mengakui saat ini banjir di Jakarta memang masih belum bisa teratasi seluruhnya. Namun dia memastikan beberapa wilayah, seperti di aliran tengah Jakarta, sudah terbebas dari banjir.

“Aliran tengah. Insya Allah, enggak banjir, seperti yang bisa dilihat sekarang dan saya jamin Waduk Pluit beres,” katanya.

Tidak hanya soal banjir, Ahok mengatakan pada 2016 pemerintah DKI akan memperbaiki akses jalan di perkampungan. “Kami akan mengaspal jalan-jalan kampung baik jalan besar maupun kecil,” ujar Ahok.

Selain itu, Ahok mengancam akan memecat lurah yang tak melayani warga Jakarta dengan baik. “Pokoknya 2016 seluruh jalan di kampung harus diaspal. Kalau enggak diaspal, marahin lurahnya. Saya pecat kalau tidak becus,” katanya.

ABDUL AZIS

long jump icon

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengkritik perilaku warga yang masih saja membuang sampah secara sembarangan. Menurut Ahok, perilaku membuang sampah sembarangan adalah salah satu penyebab utama masalah banjir di Jakarta. “Prinsip banjir kan sebenarnya cuma satu, yaitu bagaimana air itu dibagi, supaya cepat merata di semua tempat,” kata Ahok saat menghadiri Lokashaba VI Parisadha Hindu Dharma Indonesia di Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Sabtu, 14 November 2015.

Permasalahannya adalah pemerataan air ini sering kali dihadang banyaknya sampah. “Masalahnya, air jadi enggak bisa keluar, jadi ya harus dibongkar,” ucap Ahok. Kalau sudah seperti ini, menurut dia, lurah setempat bertugas membereskannya. Lurah memiliki pengetahuan akan daerahnya sendiri. Karena itu, ia seharusnya punya langkah-langkah sendiri untuk mengatasinya.

Perilaku warga Jakarta, menurut Ahok, tidak mencerminkan kepedulian akan banjir. “Kadang orang Jakarta keterlaluan, bawanya mobil bagus, buka jendela, lalu buang sampah keluar,” tutur Ahok. Ahok mengaku sering melihat kejadian seperti itu. Sampah yang dibuang kemudian akan terbawa ke got. Di sana, sampah terhambat di tali air dan menyebabkan aliran air mampet.

Perbuatan warga tersebut, kata Ahok, tidak mencerminkan perilaku warga yang beriman. “Kalau orang mengaku beragama tapi buang sampah sembarangan, berarti imannya dipersoalkan,” ucap Ahok.

Jakarta mulai memasuki musim hujan, dan beberapa wilayah diperkirakan masih rawan banjir. Menurut Ahok, semua titik rawan genangan dan banjir sudah dipantau. Tahun ini pun, tutur dia, jumlah genangan sudah menurun dibanding tahun sebelumnya.

Namun Ahok meyakinkan, titik genangan yang masih ada bukan merupakan kesalahan lurah. “Rata-rata karena tali air bermasalah. Ada fiber optik, ada kabel listrik, ada kabel telepon. Masyarakat juga buang sampah sembarangan,” katanya.

EGI ADYATAMA

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kinerja Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta masih belum maksimal. Menurut dia, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Tri Djoko Sri Margianto banyak alasan ketika banyak permasalahan terjadi.

“Alat beratnya banyak enggak kerja. Saya sudah bilang, kalau cuma ngeruk-ngeruk waduk, kenapa enggak kasih 23 jam alat itu untuk bekerja. Kepala dinasnya ngotot jawab, ‘Siap Pak, saya perbaiki… saya perbaiki,'” kata Basuki di Balai Kota, Senin (14/9/2015).

Basuki mengatakan, alat berat di sungai biasanya hanya aktif bekerja selama tiga jam. Alasan yang disampaikan Tri Djoko kepadanya adalah mengenai ketidakaan operator yang mengoperasikan alat berat. Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta juga beralasan kekurangan alat berat.

“Waduh, itu kan alasan-alasan saja. Lalu, ke mana ujung kalimatnya? ‘Kita sewa saja sama swasta.’ Artinya apa? Masih ada oknum yang mau dapat kick-back (komisi),” kata Basuki.

Basuki mengaku sudah tidak sabar dengan perilaku Dinas Tata Air DKI Jakarta. Terlebih lagi, musim penghujan segera tiba.

Tahun ini, DKI juga sudah menerapkan e-budgeting serta e-musrenbang. Jika harga satuan alat yang akan dibeli sudah ada di dalam e-catalogue LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), satuan kerja perangkat daerah atau SKPD sudah boleh melaksanakan lelang terlebih dahulu. Dengan demikian, begitu APBD disahkan, SKPD bisa langsung menyerap dana anggaran.

“Saya enggak sabar kalau (saluran air) baru diperbaiki bulan Desember. Ini kan gendeng. Lama-lama saya bisa marah ini. Kalau ada anak buah yang enggak mau menurut, ya dipecat saja, dijadikan staf. Kalau masih enggak mau, terpaksa kadis-nya yang saya copot. Enggak ada pilihan karena Jakarta bisa banjir lagi,” kata Basuki.

long jump icon

Merdeka.com – Kodam Jaya memberikan bantuan alat filter air untuk warga Kelurahan Bidara Cina di pinggir Kali Ciliwung, Jakarta Timur, hari ini. Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo mengharapkan warga Bidara Cina memanfaatkan potensi sungai Ciliwung yang kini sudah dinormalisasi oleh Pemerintah DKI Jakarta.

“Peresmian air kotor menjadi air bersih. Saya kasih contoh nanti saya minum airnya. Sekaligus ini saya hadiahkan ke warga Bidara Cina,” kata Agus Sutomo dalam sambutannya di Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (14/9).

Agus Sutomo mengatakan, sumber air bersih tersebut berasal dari sungai Ciliwung yang telah difilterisasi terlebih dahulu. Sehingga air yang akan diminum sudah jernih dan layak diminum.

“Minimal airnya ini kualitas sama dengan Aqua,” kata dia.

Pantauan di lokasi, puluhan warga dan anak sekolah dasar mengantre untuk merasakan air minum dari sungai Ciliwung. Mereka pun mengaku tidak aneh terhadap air minum tersebut.

“Seger banget rasanya,” cetus salah satu anak SD yang sudah minum air ini.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Gerakan Lawan Ahok melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri, Selasa (1/9/2015). Gubernur yang akrab disapa Ahok itu dituduh melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.

Laporan polisi tersebut dibuat atas nama Lieus Sungkharisma, seorang warga Taman Sari, Jakarta Barat.

“Pelapor keberatan atas pernyataan Ahok. Kami ke sini minta Bareskrim mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok. Tak pantas diucapkan seorang kepala daerah,” ujar Ketua Gerakan Lawan Ahok, Tegar Putuhena, seusai melapor.

Pernyataan yang dimaksud adalah ucapan Ahok soal relokasi warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 21 Agustus 2015 lalu. Ketika itu, Ahok berbicara dalam salah satu acara debat di stasiun televisi swasta.

Berdasarkan transkrip, Ahok mengatakan, “Kita atasi Kampung Pulo, enggak ada lagi sejarah Kampung Pulo banjir lagi. Syaratnya apa? Kita main kasar, main keras, jual otot, enggak otak. Jakarta enggak perlu otak, otot saja. Itu urusan sampah kok, otot saja. Saya bilang kita taroh tentara saja di situ, kerja sama. Tentang,udah. Kamu galak-galakan? Galakan kitalah”.

Putu menilai, pernyataan Ahok tersebut termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Namun, Putu tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang difitnah Ahok dalam pernyataan itu.

“Semoga bisa ditertibkan. Kami tidak mau ada kekerasan dan ancaman seperti itu,” lanjut Putu.

Dalam pelaporan, pihaknya memberikan alat bukti berupa rekaman video pernyataan Ahok saat acara debat dalam salah satu stasiun televisi. Laporan tersebut diformalkan dalam LP Nomor LP/1026/IX/2015/Bareskrim.

Saat dikonfirmasi, Ahok mengaku santai dengan laporan tersebut. Sebab, Ahok sebelumnya telah berulang kali dilaporkan ke Bareskrim Polri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah sering kayak begitu, dilaporin,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa malam.  Baca: Dilaporkan “Lawan Ahok” ke Bareskrim, Ini Respons Ahok.

long jump icon

JAKARTA, KOMPAS.com — Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, merupakan kawasan yang menjadi sasaran normalisasi Sungai Ciliwung. Warga yang tinggal di bantaran sungai di kawasan itu pun cepat atau lambat harus meninggalkan rumah yang sudah ditinggali sejak bertahun-tahun lalu.

Pada Selasa (25/8/2015) sore, kondisi permukiman di bantaran Sungai Ciliwung di Bukit Duri masih ramai. Rumah-rumah masih berdiri kokoh, berjejer sepanjang sekitar 2 kilometer di tepian sungai.

Untuk lebar, rumah-rumah di sana rata-rata menjorok 8 meter-10 meter. Rumah di sana kebanyakan masih terbuat dari kayu, tetapi tidak sedikit juga yang dikokohkan dengan batu bata dan semen. (Baca: Ahok Minta Polda Pimpin Relokasi Warga Bidara Cina dan Bukit Duri)

Belakang rumah mereka langsung berbatasan dengan Sungai Ciliwung. Tak ada pembatas apa pun yang memagari rumah-rumah mereka dengan sungai.

Kondisi sungai saat itu sedang dangkal, tetapi arusnya cukup deras. Sementara itu, untuk bagian depan, rumah-rumah tersebut berbatasan dengan Jalan Kampung Melayu Kecil II, sebuah jalan yang tidak terlalu luas yang hanya bisa dilewati oleh satu mobil.

Warga permukiman bantaran sungai masih asyik duduk-duduk sambil bersenda gurau di pinggir Sungai Ciliwung. Penggusuran tetangganya, Kampung Pulo, menjadi perbincangan hangat mereka.

Isu penggusuran permukiman mereka pun sudah sangat santer terdengar. Namun, belum ada sosialisasi terkait penggusuran tersebut. (Baca: Relokasi Warga Akan Berlanjut)

“Belum ada sosialisasi mau digusur kapan. Kita sih sudah dengar dari TV saja. Kampung Pulo saja sudah dipindahin. Kita tunggu waktu saja,” kata Muhridin (63), warga Bukit Duri.

Lurah Bukit Duri Mardi Youce mengatakan, akan ada 247 bidang di RW 10, 11, dan 12 Kelurahan Bukit Duri yang akan digusur karena berada di bantaran sungai.

Rumah-rumah itu berisikan 390 kepala keluarga. “Memang belum sosialisasi akhir, tetapi pasti akan ditertibkan,” kata Mardi di Jakarta.

Ia menuturkan, sebagian kecil rumah memang memiliki sertifikat. Maka dari itu, mereka yang memiliki sertifikat akan mendapat ganti rugi uang.

Penulis : Unoviana Kartika

long jump icon

JAKARTA investor daily–  Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasinya terhadap banjir di Jakarta pekan ini, penyebab utama bencana banjir Jakarta dikarenakan sistem drainase dan tata ruang yang buruk.

“Hal itu terbukti, saat musim penghujan, seluruh sungai di Jakarta tidak ada yang meluap. Banjir yang terjadi karena hujan lokal yang tinggi intensitasnya, sehingga tak dapat ditampung sistem drainase,” katanya di Jakarta, Minggu (15/2)

Permasalahan ini sudah diakui Dinas Tata Air DKI, bahwa hujan yang terjadi di Jakarta tak mampu ditampung drainase Ibu Kota. Kendati demikian, kedua masalah utama tersebut justru tidak dijadikan program utama jangka pendek Pemprov DKI Jakarta dalam menangani banjir.

“Pemprov DKI lebih memilih untuk mengadakan pompa, genset, membuat tanggul, betonisasi, sodetan dan sebagainya. Ini yang kita takutkan, banjir air ditangani dengan banjir proyek. Pemahaman mereka hujan dan banjir adalah bencana dan harus dibuang ke laut. Jadi yang lahir, pompa, sodetan, betonisasi dan sebagainya itu,” kata Nirwono.

Setelah dirinya melakukan penelitian terhadap banjir pekan lalu, dia menemukan hanya 30% atau 1/3 dari saluran yang berfungsi di Jakarta. Selebihnya, dipenuhi sampah, limbah, lumpur dan berbagai macam utilitas, termasuk pipa air bersih.

Drainase yang ada di Jakarta saat ini hanya mampu menampung 60-70 milimeter (mm) dengan curah hujan 220 mm perhari. Sementara, lima tahun terakhir ini, curah hujan di Jakarta mencapai 360 mm perhari.

“Pemprov DKI sudah tahu terjadi peningkatan curah hujan. Tapi, Pemprov DKI tidak memperbaiki drainase yang ada. Seharusnya, drainase diperbaiki dengan memperluasnya tiga kali lipat. Misalnya luas drainase yang hanya sekitar 50 cm, harus diperluas menjadi satu meter,” ujarnya.

Khusus, kawasan Sudirman, MH Thamrin, Istana, Gatot Subroto dan sebagainya yang kini memiliki luas satu meter harus diperluas menjadi tiga meter.

Bila sudah diperluas, lanjutnya, harus dilakukan penataan jaringan utilitas. Fungsi utilitas kabel bisa ditaruh di sebelah kanan, pipa di sebelah kiri dan tengah untuk air. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih utilitas di drainase Jakarta.

Langkah perbaikan drainase juga harus diiringi dengan melakukan audit kembali tata ruang DKI. Sebab, 80%  kawasan yang peruntukannya sebagai daerah resapan kini berubah fungsi menjadi bangunan keras.

Seperti di kawasan Jakarta Utara, banjir yang menggenangi kawasan Kelapa Gading, Green garden, Grogol dan sebagainya sulit surut. Karena kawasan tersebut berkembang pembangunan perumahan dan gedung-gedung.

“Pemprov DKI harus berani mengembalikan daerah resapan dengan membeli sejumlah tanah dikawasan tersebut dan jadikan waduk atau situ. Tangani dulu yang ada didepan mata. Jangan malah mengalihkan isu dengan Giant Sea Wallapalagi Deep Tunnel,” tegasnya.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan  drainase yang ada saat ini belum saatnya diperluas lantaran curah hujan 360 mm tidak terjadi setiap musim hujan. Namun, apabila memang itu telah terjadi, drainase harus diperluas. Sedangkan untuk tata ruang, kata dia, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak terkait lainnya.

“Untuk perbaikan drainase saat ini telah menjadi kewenangan Dinas Bina Marga,” jelasnya.

Kepala Dinas Bina Marga, Yusmada Faizal mengatakan pihaknya belum berencana untuk memperbesar drainase yang ada. Pasalnya, Dinas Tata Air rencananya akan membuat sumur resapan dan menormalisasi kali penghubung sertai sungai-sungai yang ada. Dengan begitu, drainase yang ada mampu menampung air di permukaan jalan.

“Drainase yang di pinggir jalan itu kan fungsinya untuk menampung air dipermukaan jalan. Jadi, kalau sumur resapan diperbanyak dan kali dinormalisasi, saya rasa fungsi awal drainase akan kembali normal. Tetapi kami akan berkordinasi kembali kepada Dinas Tata Air untuk menangani drainase,” tuturnya.

Saat ini, Dinas Bina Marga sedang fokus memperbaiki 700 titik yang rusak akibat genangan air. Perbaikan jalan rusak dilakukan secara bertahap. Karena petugas Bina Marga hanya mampu memperbaiki 90 ton per malam dengan masing-masing ton berkisar sekitar 12 meter persegi. Perbaikan jalan dilakukan dengan penanganan darurat yang usianya tidak sampai tiga bulan dengan menggunakan aspal cepat kering (collmix). (b1/gor)

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui belum bisa mengatasi persoalan banjir di Ibu Kota. Meski begitu, Ahok mengaku telah bekerja keras untuk membereskan banjir yang datang setiap kali musim hujan.

“Makanya pertama saya harus minta maaf kepada masyarakat. Faktanya, DKI belum bisa menyelesaikan banjir,” kata Ahok di di Balai Kota, Selasa, 10 Februari 2015. Menurut Gubernur, persoalan banjir di Jakarta sangat kompleks.

Ahok menjelaskan, wilayah Ibu Kota setiap tahun mengalami penurunan permukaan tanah. Masyarakat Jakarta pun cenderung egois. Buktinya, kata Ahok, pemerintah kesulitan membebaskan tanah di sepanjang sungai untuk proyek sodetan. “Kadang egois, tidak mau ngasih.”

Namun Ahok mafhum dengan keegoisan masyarakat ini. Sikap seperti itu, kata dia, sama dengan yang ditunjukkan warga di Waduk Pluit yang ngotot menolak pembebasan tanah. “Kami berusaha meyakinkan mereka.”

Ihwal Presiden Joko Widodo yang hendak memanggil dia ke Istana terkait dengan banjir, Ahok mengaku siap menjelaskan. “Saya lagi tunggu,” kata Ahok.

Sejak Senin pagi hingga hari ini, sebagian wilayah Jakarta dikepung banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI menyebutkan ada 49 titik genangan di seluruh Ibu Kota, termasuk kawasan Istana Negara. Ada kemungkinan genangan akan bertambah sebab hujan masih mengguyur Jakarta sampai Selasa pagi ini.

ERWAN HERMAWAN

underwater city SMALL

JAKARTA. The Indonesian Forum for the Environment (Walhi) has revealed that almost all reclamation projects in Indonesia, including projects in Jakarta, Bali and Makassar, have violated bylaws on zoning of coastal areas and small islands.

The environmental group says  there are currently 14 reclamation projects in the country: Four projects have been completed, four are underway and the remaining six projects are still in the pipeline.

“The Tangerang reclamation plan is the gravest, as it is aiming to reclaim 7,500 hectares of land,” Walhi campaign manager Edo Rakhman said in a discussion in Central Jakarta on Wednesday.

“However, public attention has tended to focus on reclamation projects in Jakarta, Bali and Makassar, because those cities are categorized as national strategic zones.”

According to Walhi, the ongoing Jakarta and Makassar projects will cover 5,100 ha and 4,000 ha, respectively. Two other projects are taking place in Palu, Central Sulawesi, of 24.5 ha, and in Balikpapan, East Kalimantan, of 5,130 ha.

Meanwhile, the Bali project, which is still at the planning stage, will cover 700 ha. Reclamation is also planned in Kendari (17.5 ha), Lombok (1,250 ha), Bitung (2,000 ha) and South Aceh (6,305 ha).

“Almost all of the reclamation projects are problematic as they are going on without the presence of or contradict bylaws on zoning of coastal areas and small islands,” Edo said.

He added that the Makassar reclamation project involved at least 14 companies, including Ciputra Group. Through its subsidiary, PT Ciputra Surya, the group is working together with PT Yasmin Bumi Asri to form a joint venture, Ciputra Yasmin, to develop CitraLand City Losari Makassar.

Meanwhile, the Bali reclamation project began on December 2012 when the island’s governor granted private investor PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) permission to develop and reclaim Benoa Bay as part of an integrated tourist development area.

On the other hand, the Jakarta reclamation project was initially a part of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) plan, more popularly known as the Great Garuda, which aims to build a seawall to keep water out of the city and to help slow subsidence.

The land reclamation was later taken over by the Jakarta city administration, involving the construction of 17 artificial islets developed by private companies off the north coast of the capital.

Kenzo, another researcher at Walhi, said the Jakarta reclamation project would damage the coast and harm the ecosystems of nearby islands. (Elly Burhaini Faizal)

 

new-chin-year-dragon-02

Liputan6.com, Jakarta – Eksploitasi pasir laut di Teluk Jakarta dan gugusan Kepulauan Seribu telah mengakibatkan 6 pulau tenggelam sejak periode 1913-1999. Ironisnya, penambangan pasir itu diperuntukkan bagi pembangunan proyek reklamasi maupun infrastruktur, seperti Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Peneliti Balitbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aulia Riza Farhan mengatakan, Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu dikenal sebagai ‘Sheltered Intra Archipelagic Seas’ dan bagian dari ‘Stable Geo Syncline’ dengan pengaruh alam yang sangat minim.

Hanya saja, maraknya penambangan pasir untuk kebutuhan membangun pulau buatan dan proyek infrastruktur telah melenyapkan beberapa pulau dalam kurun waktu 86 tahun di Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Berdasarkan bukti dan pengamatan 1913-1999, sudah ada 6 pulau di Kepulauan Seribu yang hilang akibat penambangan pasir laut. Karena pasir disedot,” ujar Aulia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Jumat (6/5/2016).

Adapun enam pulau yang tenggelam itu, antara lain, Pulau Rotterdam atau nama lainnya Pulau Ubi Besar, Pulau Schiedam atau Pulau Ubi Kecil, Pulau Enkhuizen atau Pulau Nyamuk Kecil, Pulau Leiden atau Pulau Nyamuk Besar, Pulau Dapoer atau Pulau Dapur, serta Pulau Haarlem atau Pulau Ayer Kecil.

“Pulau hilang akibat penambangan pasir untuk bangun Bandara Soetta,” tegas Aulia.

Dia mengungkapkan, Indonesia khususnya DKI Jakarta pasti tidak berharap lagi akan mengulang sejarah kelam yang sama dengan kehilangan pulau-pulau cantiknya. Ancaman itu bisa kembali terjadi akibat eksploitasi pasir laut untuk proyek reklamasi 17 pulau seluas 5.113 hektare (ha) di Pantai Utara Jakarta.

“Apa kita mau kehilangan lagi pulau-pulau di Kepulauan Seribu karena reklamasi ini?,” ucapnya.

Dijelaskan Aulia, hasil analisa satelit AIS, ada 6 lokasi penyedotan pasir oleh kapal pengangkut pasir untuk kebutuhan reklamasi 17 pulau, yakni Sebelah Utara Pulau Tunda, Banten; Sebelah Selatan Pulau Tunda; dan sekitar perairan Teluk Jakarta atau Kepulauan Seribu.

“Lokasi pengambilan pasir di Pulau Tunda, di bagian Utara dan Selatan (ada 3 lokasi). Kalau di Kepulauan Seribu, ngambil pasirnya di dekat Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa dan Pulau Rambut,” ujarnya.

Diakui dia, kapal-kapal pengangkut pasir menyedot pasir dari dasar laut di dekat pulau-pulau tersebut. Menggunakan sambungan pipa-pipa besar, kapal itu dapat langsung mengambil dan menyalurkan pasir tersebut ke lokasi reklamasi apabila jaraknya dekat. Jika jauh, kapal akan mengangkutnya sambil bergerak, layaknya vacum cleaner.

“Jadi bisa dibayangkan kalau dalam 360 hari, mereka sedot pasir selama 250 hari dan ratusan ribu kubik, itu lama-lama pulau bisa amblas dan akhirnya hilang. Yang berpotensi tenggelam ada 4 pulau, Pulau Tunda, Pulau Bidadari, Pulau Rambut, dan Pulau Untung Jawa,” tegas Aulia. (Fik/Ndw)

gifi

rtrw tangerang kab 2011_2031

kompasiana: Kawasan dan kondisi Pesisir Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang keadaannya memang telah lama memburuk. Di samping kehilangan kemampuannya sebagai agen perlindungan ekosistem pantai, juga tampak tak terurus dan cenderung terabaikan. Rencana prestisius reklamasi Pantura yang pernah dirilis tahun 1985 pada pemerintahan Presiden Soeharto, awalnya tentu akan memperoleh pujian sebagai perhatian pemerintah atas kondisi areal yang menurut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 merupakan kawasan lindung sempadan pantai. Potensi wisata di pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang diminati sejumlah investor properti, resort and cottages. Ada tiga pengembang yang sudah merencanakan pembangunan di tiga lokasi yakni Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga, Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga dan Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji. UBAIDILAH Kabid tata ruang Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, mengatakan, pengembangan kawasan Pantura Kabupaten Tangerang sudah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah yakni untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura. Saat ini kawasan Pantura sudah menjadi salah satu daya tarik utama Kabupaten Tangerang. Hal ini terlihat dari banyaknya pengembang yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan properti di kawasan tersebut. Beberapa rencana pengembangan perumahan dan sarana penunjang lainnya seperti resort and cottages di wilayah Pantura berdasarkan pengajuan siteplan, yakni Desa Tanjung Pasir seluas 20 hektar, Desa Tanjung Burung 519 hektar dan Desa Kohod 42 hektar. Namun demikian, pengembangan kawasan Pantura juga harus tetap memperhatikan dan menjaga kawasan hutan lindung berupa hutan bakau seluas 1.576 hektar. Hutan lindung tersebut tersebar di Kecamatan Kronjo, Kemiri, Mauk, Pakuhaji, Teluknaga dan Kosambi. Serta kawasan sempadan pantai sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang terbentang sejauh 51 kilometer atau seluas 510 hektar. Pemerintah Kabupaten Tangerang berencana mereklamasi pantai seluas 9.000 hektare. Untuk memuluskan rencana tersebut, Tangerang menggandeng pengembang kelas kakap, seperti Salim Group dan PT Agung Sedayu. Reklamasi dibuat untuk bisnis properti. Ke depannya, di sana akan ada kawasan hunian, pusat bisnis dan jasa, kawasan industri, pergudangan, serta pelabuhan dan peti kemas.

Rencana reklamasi pantai utara Tangerang dan sekitarnya sudah sekian tahun menjadi kontroversi. Terutama jelas menyangkut manfaat apa yang akan diambil dan efek atau kerugian apa yang mungkin akan terjadi untuk ditanggung bukan saja oleh pihak yang terkait namun juga oleh rakyat terutama warga Tangerang dan sekitarnya. Investigasi terjadinya Reklamasi lahan perikanan dan pesisir pantai Kecamatan Kosambi dan Teluknaga Dari investigasi lapangan kamis 17/9/2015 ,kami menemukan beberapa persoalan up date yang terjadi di sepanjang pantai kabupaten Tangerang terutama di sepanjang pantai dan pesisir Desa Dadap, Kosambi Timur dan Pantai Muara Teluknaga Kabupaten Tangerang. Sungguh hal yang luar biasa ternyata sekarang terjadi proses pelaksanaan kegiatan pengurukan ( reklamasi ) di sepanjang pantai tersebut, jajaran Pemkab Tangerang dam Pemprov Banten seakan tutup mata dengan kejadian yang sudah berlangsung satu tahun ini. Ratusan hektar lahan perikanan dan pesisir di reklamasi secara “sistematis” tanpa mengindahkan aturan dan regulasi yang berlaku di republik ini. Padahal idealnya dalam diskusi yang pernah kami lakukan dalam kerangka percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang , Pemkab Tangerang mengklaim amat konsen untuk percepatan dan kemajuan kesejahteraan rakyat Tangerang Utara.

Di jelaskan, Tangerang Internasioal City (TIC) berhak menunjuk sejumlah pengembang untuk bersama-sama membangun Kota Baru Pantura. Saat ini pengembang properti tersebut telah mendapatkan izin lokasi untuk menggarap kawasan bisnis dan perumahan di Kecamatan Kosambi dan Pakuhaji. Pembangunan konsep yang sama akan dilakukan Agung Sedayu pada lahan reklamasi nantinya. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengklaim sudah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) untuk mereklamasi 9000 hektar di pesisir pantai utara Tangerang. Izin itu dikeluarkan pada 23 September 2010 yang isinya antara lain mengizinkan pembangunan kota baru Tangerang di kawasan pantai utara Tangerang dengan cara mereklamasi laut. “Proses reklamasi dilaksanakan setelah proses perizinan selesai karena menyangkut aspek legal” . Solusi kritis bahwa pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan secara berhati-hati. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai. Rehabilitasi kerusakan ekosistem yang terkena dampaknya juga harus dirancang sejak dini.“Kami mengusulkan Pemkab Tangerang menyiapkan program antisipasi aspek dampak sosial. Kami menilai “ reklamasi ilegal dan destruktif” yang sekarang terjadi di pantai kabupaten tangerang tersebut bakal mempengaruhi keseimbangan ekologi laut di daerah tersebut. Reklamasi membuat biota bawah air seperti terumbu karang akan mati. Termasuk ikan-ikan yang hidup di sekitar terumbu, kematian biota laut mencederai keadilan ekologi. Sebab, yang berhak hidup bukan hanya manusia, tapi juga makhluk lainnya , jika biota laut mati, pemerintah dan pengembang telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan aturan tersebut juga, reklamasi hanya diperbolehkan bila lingkungan terjadi kerusakan karena terkena abrasi. kami tak sepakat jika reklamasi dilakukan hanya untuk keperluan bisnis semata. Kalau motifnya bisnis, apakah kepentingan tersebut dalam rangka penyelematan lingkungan ? Kritik keras Susi Pudjiastuti terhadap Reklamasi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengkritik keras rencana reklamasi di Pantai Utara Jakarta dan Tangerang. Menurut dia, ketimbang reklamasi pulau, lebih baik para developer mengembangkan pulau-pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. “Kemarin yang mengikuti pertemuan dengan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indoneisa) juga dengar sendiri ada perwakilan dari HNSI Jakarta yang komplain mengenai reklamasi. Mereka bilang, itu tempat mereka cari makan, cari ikan, dan sekarang mau dibikin pulau. Saya melihat pulau di Kepulauan Seribu itu banyak sekali yang belum dikelola. Ngapain juga bikin pulau di depan Jakarta,” ujar Susi (8/9/2015). Lebih lanjut, kata Susi, KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melihat ada kecenderungan bahwa para developer menganggap reklamasi sebagai hal yang praktis dan mudah untuk membuat properti di Jakarta. Padahal, kata dia, reklamasi justru akan menyisihkan masyarakat yang hidup di pesisir. Saat ini, penolakan terhadap rencana reklamasi semakin sering terjadi. Tak hanya di Jakarta, penolakan juga muncul di berbagai daerah. “Saya mengerti bahwa hal ini patut kita waspadai, patut kita akses, dan analisis amdalnya harus betul-betul bagus supaya tidak merugikan masyarakat yang hidup di pesisir itu sendiri,” kata dia.Namun, dia mengaku tak memiliki kewenangan untuk menghentikan rencana reklamasi itu. Saat ini, dia hanya bisa memberikan pendapat dan masukan agar rencana reklamasi pantai bisa menjadi perhatian seperti di lansir dari Indo Pos18/9/2015 Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Muhammad Zulfikar Mochtar mendorong KKP melakukan moratorium reklamasi-reklamasi pesisir berbagai daerah di Indonesia. Iskindo menduga berbagai pihak mulai menganggap reklamasi sebagai jalan murah melakukan pembangunan. Saat ini puluhan reklamasi sedang disiapkan di seluruh wilayah Indonesia dengan skala yang masif. Kita mengkhawatirkan ini menjadi preseden bagi banyak pihak bahwa ini menjadi cara paling murah membuat pembangunan di pesisir. Padahal, pesisir itu punya kompleksitas ekosistem yang dahsyat dengan nilai ekonomi yang besar. Menurut Mentri Kelautan dan Perikanan Susi , proyek reklamasi tak bisa dilakukan tanpa mengindahkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh.“Saya terakhir rakor dengan Menko Perekonomian bersama Bappenas, PU, Menko Maritim, dan pada akhirnya sore itu deadlock. Semuanya di-hold. Program reklamasi harus dihentikan, dianalisa dan dikaji ulang,” katanya dihadapan peserta RDP. Masih menurut Susi, apa pun yang akan lakukan kepada alam itu harus memberikan perhatian kepada ekosistem secara umum. “Bila kita mereklamasi satu hektar, berarti kita juga harus menyediakan tempat genangan air in other place juga satu hektar. Bila itu tidak bisa, maka itu tidak boleh dilakukan,” katanya dengan nada suara yang tegas. Susi mengakui sikap tegasnya tersebut karena dirinya berlatar belakang seorang aktivis lingkungan. Namun demikian sikap tegasnya yang berpegang teguh pada prinsip sebagai pribadi yang aktivis lingkungan, bukan berarti dirinya anti pembangunan. Susi sangat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. “Kalau pantai utara Jakarta dan Tangerang mau direklamasi 10 hektate, ya harus adawater site di tempat lain seluas yang sama. Kalau tidak ada, ya Jakarta akan makin tenggelam. Apa pun yang kita lakukan, kita tidak bisa membuat air just to nowhere. Buat dulu danaunya dimana, bendungan tempat untuk menampung air dimana, baru boleh melakukan reklamasi” terangnya (Mongabay.co.id). Sependapat dengan Susi Pudjiastuti, seharusnya sudah saatnya kita merubah paradigma pembangunan sungai yang suistainable. Bukan project suistainability seperti yang terjadi saat ini. Jika paradigmanya project suistainability maka bukannya menyelesaikan masalah tapi menciptakan masalah baru. Lihat saja setiap tahun Milyaran dan triliunan rupiah dari APBD dan APBN dihabiskan hanya untuk biaya pengerukan sungai jelang musim hujan. Itu karena paradigmanya project suistainability. Jika dilihat dari aspek lingkungan saja harus ada kajian yang komprehensif karena reklamasi berdampak pada rusaknya ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau sekitarnya. Dan setahu kami, hasil kajian AMDAL yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa reklamasi teluk Jakarta dan pantai Tangerang hingga saat ini belum layak. Dan jika dilihat dari aturan perundang-undangan terkait reklamasi, sangat jelas dan terang benderang bahwa yang berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional adalah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemda hanya berwenang memberikan pertimbangan terkait zonasi, tapi tidak berwenang mengeluarkan izin reklamasi untuk daerah strategis nasional dan daerah konservasi. Kesimpulan hasil RDP antara Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk segera menghentikan reklamasi Jakarta dan sekitarnya karena akan mematikan penghidupan nelayan tradisional dan merusak lingkungan pesisir. Komisi IV DPR juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang proses kedua tahap reklamasi itu sesuai dengan UU No.1/2014 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

11133467-floral-background-with-butterfliesFAKTA Bupati Tangerang sebagai Kepala Pemerintah daerah, DPRD dan pengembang yang memperakarsai kegiatan reklamasi harus bertanggung jawab terhadap penyelamatan kawasan lindung pantai tampaknya tidak obyektif lagi. Dalam usaha memanfaatkan tanah atau lahan yang akan direklamasi timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ada lahan “tanah” yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk “tanah”, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud “tanah”. Begitu tanah itu muncul kemudian dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap. Kiranya perlu juga diperhatikan UU No. 51/1960, tentang larangan untuk menggunakan tanah atau muka bumi bagi setiap orang yang tidak memiliki ijin yang sah dari penguasa tanah tersebut. UU No. 5/1960 melarang penggunaan secara liar bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun baik itu masih berwujud tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud tanah padat. Dengan adanya UU No. 5/1960 itu, Pemerintah Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tersebut di atas. Lahan tanah timbul, dalam tahapan yang manapun wujudnya, biasanya ada vegetasinya. Kalau ada yang menebangi pohon-pohon tetapi tidak langsung memanfaatkan tanahnya, orang tersebut dapat juga dituntut sebagai pelanggar hukum berdasarkan UU No. 5/1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan. Apabila sampai terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan dapat juga didasarkan UU No. 32/2009. Hal diatas akan berbeda kalau yang direklamasi itu sepenuhnya laut. Sebab, hak atas tanah hanya berlaku sampai batas pasir pantai. Karenanya, laut tidak dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pemegang hak atas laut sampai ke batas yang ditentukan oleh “Konvensi Hukum Laut PBB” yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 17 Tahun 1985 adalah negara. Jadi, seluruh kawasan perairan laut Indonesia dikuasakan kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran. Masalah yang dapat timbul adalah bagaimana status tanah yang muncul akibat reklamasi. Selama belum ada ketentuan hukum yang pasti, permasalah itu dapat dipecahkan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum tanah positif yang ada. Kalau diurut tahap-tahap kemunculan tanah baru itu menurut Prof Dr Maria Sumardjono SH MCL MPA dalam bukunya (tahun 2001) tentang kebijakan pertanahan adalah sebagai berikut Pertama, berbentuk laut yang dikuasai oleh negara. Kedua, direklamasi atas ijin yang diberikan oleh pemerintah dan ijin reklamasi itu dapat diberikan setelah dilakukan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 1993. Ketiga, muncul tanah baru yang tentunya dikuasai oleh negara, karena ijin reklamasi semata-mata hanya untuk melakukan reklamasi dan tidak untuk menguasai tanah hasil reklamasi. Setelah tanah baru itu jelas wujudnya, barulah masyarakat dapat memohon suatu hak atas tanah tersebut kepada pemerintah untuk digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan azas kepatutan, tentu pihak yang mereklamasi yang dapat prioritas pertama untuk memohon hak atas tanah tersebut. Alih fungsi pantai menjadi daratan kering dengan sebutan “reklamasi” dalam penjelasan perda reklamasi pasal 6 ayat 2 adalah melalui sistem folder yang diintrepetasikan sebagai sistem tata air untuk suatu daerah tersebut permukaan tabah lebih rendah dari permukaan air sekitarnya oleh karena daerah tersebut dilindungi sekelilingnya oleh tanggul dengan menggunakan sistem penataan air,yang menampung air melalui system drainase kedalam satu atau beberapa tanggul,yang kemudian air tersebut dipompakan untuk dibuang kelaut. Tapi faktanya itu akan terjadi jelas dibangun dengan obsesi keuntungan bisnis. Biaya lima hingga 10 tahun tahun pertama yang disebutkan pengembang kini mungkin berlipat 10 kali pun akan tetap menjadi sangat kecil dibanding harga jual tanah yang akan sangat tinggi dan otoritas pengendalian perkembangan bisnis di daerah daratan baru tersebut yang sangat menguntungkan. Aspek positif “reklamasi” memang diakui tidak sedikit. Tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis dan permukiman baru, lapangan kerja yang semarak yang berimplikasi menjadi solusi penangulangan kemiskinan dan pengannguran , ataupun meningkatkan arus investasi yang akan tercipta tentu tidak mudah diperoleh saat ini. Pengembangan ruang wisata baru juga bermanfaat mengurangi arus wisatawan ke kawasan Puncak yang telah sangat padat. Namun, harus pula disadari bahwa aspek negatif yang muncul banyak yang berjangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Dalam skala yang sangat besar dan menyakitkan, atau yang tidak terasakan secara langsung, yang akan muncul pada awalnya adalah perubahan pola pasang surut dan pola aliran mati air limpas dari hulu ke hilir yang dipastikan akan memperparah Kuantitas dan kualitas banjir hilir . Sebagai seorang konservasionis dalam hal percepatan pembangunan Kabupaten Tangerang, saya lebih condong memilih langkah moderat. Membangun dengan tidak mengorbankan ekosistem lingkungan serta selalu berusaha meraih keuntungan ekonomis dari suatu upaya pembangunan justru melalui dukungan perbaikan maupun potensi lingkungan. Lantas, bagaimana halnya dengan Pantura ini? Mudah-mudahan Bupati Tangerang dan DPRD ini ikut memahami kekhawatiran terhadap rusak dan hilangnya sumber daya lingkungan pantai yang akan menyengsarakan rakyat kecilnya meskipun menyenangkan segelintir orang yang berkuasa dan kelompok yang berkepentingan.   PENUTUP Pertimbangan ekosistem lingkungan harus dilakukan betul-betul secara berhati-hati. Tidak harus dipaksakan membangun daratan kering seluas-luasnya. Penyediaan konservasi lahan hutan bakau dan hutan pantai (termasuk menanam pepohonan akar dalam di permukiman) justru harus menjadi prioritas perlindungan lingkungan pantai, rehabilitasi kerusakan ekosistem yang dipangsa maupun terkena dampaknya harus dirancang dan dilaksanakan sejak dini. Pemkab Tangerang harus menyiapkan program antisipasi perubahan layanan sosial termasuk menyiapkan pengaturan calon daratan tersebut agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal sosial di masyarakat. Terlepas dari prematurnya sosialisasi reklamasi ke masyarakat, kita berharap segera dapat memeroleh kesungguhan perencanaan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pelaksanaan obyektif suatu studi dan kajian hingga implikasi lingkungan, yang benar-benar dapat diandalkan untuk mendasari suatu keputusan penting bagi implementasi pembangunan Kabupaten Tangerang dan Banten yang integral dalam bingkai kesejahteraan masyarakat. Wallahu Alam Bisawab ***

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/budi8050/moratorium-reklamasi-pantai-tangerang_560a2a55e422bd9a0657bd29

Land reclamation issues

Whether Mal­ta should go for reclamation of land from the sea could be back on the national agenda.

At no point in the discourse so far, however, has any mention been made about any specific major land reclamation project in the territorial waters.

Back in 2005, there had been talk about the possibility of reclaiming land from the sea in the vicinity of Għallis, opposite the Magħtab landfill, and at Xgħajra in the south of Malta.

Since then, it remains unclear whether the Malta Environment and Planning Authority has engaged in any sufficiently detailed study about the environmental and economic feasibility of land reclamation within our islands’ coastal zone.

A recent statement by the Leader of the Opposition has rekindled the discussion about land reclamation with the environment NGOs promptly, and expectedly, expressing their concerned scepticism about the matter. An informed, healthy discussion about the subject is warranted.

Land reclamation is not new to the Maltese islands. Marsa Sports Grounds is entirely reclaimed land, the sea originally reaching inland as far as Qormi since ancient times.

Msida is another example of a major land reclamation project on a local scale, together with the Freeport in Birżebbuġa and the platform on which the Delimara power station stands.

Not to mention a host of micro-scale private and public projects around the coast, which also include, say, a cruise liner terminal in Grand Harbour. There can never be any bone of contention about the economic benefits the country derives from the cruise liner industry and, therefore, in this specific context, it is vital to reclaim land from the sea.

Debunking land reclamation altogether as if it were all doom and gloom and nothing else is quite simply a non-starter.

To dismiss the preoccupation of environmental NGOs about the issue is equally unsound.

There will always be a price to pay when inert waste, usually from construction and demolition sources, is arbitrarily dumped into the sea. The hardest hit, from a purely environmental standpoint, is obviously the seabed, which not only loses its integrity in terms of physical characteristics but any biodiversity thriving on a particular site that is reclaimed is wiped out altogether.

The case of Posidonia oceanica meadows (seagrass) that lie over large tracts of seabed at various depths around the coastline merits a mention.

The ecological significance of Posidonia meadows is well known in terms of stabilising the seabed and serving as nurture grounds for an immense variety of benthic species and other marine organisms.

How does any land reclamation project that one may have in mind feature with respect to this and what legal provisions would be needed, if any, in this regard?

The dumping of inert waste at sea is aesthetically unpleasing.

Most of all, however, it disturbs the water column by contributing to turbidity as the material eventually settles down as sediment on the seafloor. This lowers the photosynthetic capabilities of aquatic species in that particular site to the detriment of the marine ecosystem as a whole.

The effect would be expected to be localised, but complications would certainly arise should the inert waste be not so ‘inert’ and be contaminated with toxic materials such as heavy metals or other chemical species that could be absorbed by the marine ecosystem and contaminate food chains.

The quality of ‘inert’ waste to be dumped is therefore an issue that cannot be taken lightly.

What are the environmental and economic implications of engineering an artificial island similar to Palm Island in Dubai right over here in Maltese territorial waters, a scenario that perhaps has long grasped the imagination of many?

Dark green lobbyists would argue that such a massive project would require an unprecedented volume of construction material and debris that can only be derived by fuelling, somehow, an unprecedented building spree that is most unwanted by many.

There is concern about environmental and human health. The implications in terms of the resultant particulate matter levels in ambient air, for example, white and black dusts, could be significant.

The Magħtab landraise is undergoing extensive rehabilitation. To what extent, also given any potential chemical contamination of the site, is it advisable to go for limestone waste at Magħtab for land reclamation purposes from the sea?

Palm Island in the Mediterranean could perhaps be convenient for relocating recycling plants away from urban areas where they may still be perceived as problematic.

Hypothetically, and various other considerations permitting, it could also be an ideal safe place for siting a mass burn incinerator. In the same way that Malta could utilise an artificial island under its jurisdiction for the purposes of constructing a mega-solar power station upon it.

Pie in the sky or not, in the absence of a holistic and rigorous environmental and economic analysis on the subject, perhaps with a clear list of potential projects in mind, the discussion about artificial islands close to shore will not go beyond the purely speculative.

sapulis@gmail.com

The author specialises in environmental management.

7. RECLAMATION PROBLEMS


7.1 Introduction
7.2 Initial Problems in Peat Reclamation
7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation
7.4 Water-table Management


7.1 Introduction

The reclamation of peatswamps should be multidisciplinary but in practice this is often not the case. The data collection and research described in previous chapters dealing with the formation, characteristics, classification and agricultural potential of peatswamps is carried out by biologists, chemists, geographers and pedologists. The reclamation of peatswamps, however, traditionally involves civil and/or technical engineers and hydrologists. The agricultural activities following and accompanying reclamation are then again in the sphere of the agricultural scientists. Last but not least it is the farmer who takes decisions at farm level and often, particularly in developing countries, carries the burden of the initial efforts in swamp reclamation.

The constraints in reclaiming peatswamps are therefore often experienced by those who are least scientifically equipped to understand the nature and cause of the problems. It is the nature and case of reclamation problems that are discussed in this chapter and frequent reference is made to the background information given in Chapters 1-6.

For practical reasons, the problems involved in the reclamation of peatswamps are divided into: temporary, mainly the initial problems of land clearing and land preparation, and permanent or recurring problems. These can be subdivided into social and technical problems of land and water management, and agronomic problems related to cropping.

This chapter is devoted more to the recurrent or permanent constraints which are very difficult or impossible to remedy, rather than to the initial temporary problems which are often of a technical or economical nature and more easy to overcome. Emphasis is on the permanent constraints of a social and technical nature, whereas problems related to cropping will be specifically dealt with in Chapter 8.

7.2 Initial Problems in Peat Reclamation


7.2.1 Initial drainage
7.2.2 Clearing
7.2.3 Burning
7.2.4 Organization


7.2.1 Initial drainage

Commonly the first phase of reclamation is drainage to reduce the periods of waterlogging and hence improve the soil bearing strength. This is necessary to improve accessibility, particularly if heavy equipment is to be used in the subsequent provision of access roads, land clearance, installation of major drainage canals and land preparation. Although the present day reclamation of peats in temperate regions utilizes machinery, in tropical areas it is still often very difficult to get heavy equipment to peatswamps. Here most operations, particularly the initial ones, have to be carried out by hand.

Irrespective of whether the initial drainage is done by machine or hand, the nature of the peat and the vegetation it carries are the main problems to be taken into account. If the peat is very woody, operations will be slow and costly. In the lowland peat of Borneo, woody peat (with large undecomposed logs) took 10 times the amount of labour to dig drains than relatively non-woody peat (Plate 3). It is therefore important to know the content, nature and depths of any woody components prior to starting reclamation (Chapter 6, Initial survey).

The initial installation of drains at strategic positions allows access for equipment either by temporary road or narrow gauge railway. The latter is often also used for timber extraction in tropical lowland peats without the provision of any land drainage. Because of this flexibility in use, it can be installed relatively quickly and cheaply, where it is most needed (Plate 4).

Peat has a low to very low surface bearing strength of between 0 and 40 kPa. This is too low for even light modern farm machinery which has a ground pressure of about 50 kPa. Lighter machines bog down because of high rolling resistance and slip. An alternative to narrow gauge rail tracks are roads with a raft base. Thick branches or small logs laid side by side on the low hummocky relief of the peat surface provide a buoyant base on which an earth track can be established. These provisional paths are often important in any initial reclamation by providing access for both labour and equipment. Without a raft base, dumping earth onto peat has little effect, particularly if mineral subsoil is only found at considerable depth. Roads constructed without such rafts will be short-lived and can disappear overnight because of sinking.

Plate 3. Large fragments in peat increase the labour costs of digging drainage channels. Central Kalimantan, Indonesia

Within the framework of this Bulletin it is neither possible to give detailed designs for structural works in peatswamps, nor is it the intention to give engineering specifications for the required drainage layout, beyond some general information of practical importance. As this chapter discusses problems of reclamation, routine water control measures are dealt with in Chapter 8. Some remarks should however be made on specific problems of making ditches in organic materials. Ditches in peat soils erode rapidly when the velocity of drainage water is greater than about 1.50 m per second. This value varies slightly depending on the nature of peat; fibric materials behaving differently from more sapric materials. Unfortunately there are no values for tropical peats. Gradients of ditches for gravity drainage should not be over 3 ‰, again this value has not been checked empirically. Erosion of ditch sides can be a severe problem. They preferably should be of a 1:1 design to enhance stability. But again the nature of the peat and size of the canal or ditch are important parameters, for example narrow lateral ditches with vertical sides up to 90-120 cm deep are satisfactory in fibric materials but these measurements are unsuited to the more unstable aquatic organic materials, even when containing large amounts of wood (Plate 5). The stability of ditch banks and the protection of slopes can be improved by growing shrubs, low trees or deep rooting grass which will not grow under water and so not choke the ditches. Tall, top-heavy trees are unsuited because of problems of poor anchorage in peat.

The problems of making ditches and preventing leakage through their sides when the outside water- table is higher than the water level in the drains are inherent in porous peats. They are mentioned here without further discussion as are the problems caused when making slopes and ditches by dumping relatively heavy, mineral soil material, taken from below the peat, on the soft spongy peat surface. These are problems of soil mechanics and hence outside the scope of this Bulletin.

Plate 4. Narrow gauge railway used for logging in large peatswamp in Sumatra, Indonesia, with author engaged in initial field survey

Plate 5. Eroding main drain in deep woody peat, West Kalimantan, Indonesia

7.2.2 Clearing

The clearing of vegetation is often difficult, and is another obstacle to reclamation. Unstable, wet surfaces with low bearing strengths make the use of bulldozers or tractors with winches impossible. Vegetation in tropical countries is commonly dominated by trees or thick brush (Plates 6 and 7), which is difficult to remove by hand.

Clearing should be carefully programmed to avoid the clearance of too large an area at any one time as once drainage has been provided and vegetation removed the peat will start to decompose. Further, as the surface of peat dries the fire hazard increases. Clearance and drainage should never embrace more land than can be put to immediate use.

Clearing involves the removal of trees, stumps and roots. Where large trees are present their stumps are very difficult to remove. The piling up and burning of cleared vegetation should be avoided but if necessary should only be done under carefully controlled conditions as a fire within the peat, once started, can carry on for months and may last a full dry season.

Because of the large range of peat characteristics and the variety of conditions under which the swamps are reclaimed it is impossible to give full details of equipment that can be used. In developed areas, where the peat is drained and of high trafficability (bearing strength) and the vegetation is characterized by trees or shrubs of less than 5 cm diameter, tractors fitted with a front mounted bulldozer blade can be used to push down the vegetation. The land can then be turned over with a breaking plough (Lucas 1982).

Generally, in developing countries the clearing and removal of vegetation is done entirely by hand. In countries with a pronounced dry season, the danger of starting fires in the peat necessitates the removal of coarse vegetation debris by stockpiling the stumps and leaving them to rot for a number of years. During a recent reclamation project in Brazil, the stockpiled wood was gradually removed for firewood by local settlers living on the periphery of the swamp. Such a practical use might be recommended where relatively small interior valleys are reclaimed by private companies and there is a shortage of firewood in the neighbouring already settled hills (Plate 8).

Plate 6. Primary forest vegetation of deep peat with logging track, West Kalimantan, Indonesia

Plate 7. Bush vegetation of deep peat with initial clearing for drainage, Brazil.

Plate 8. Piles of wood from the original vegetation left to decay in a lagoonal peat reclaimed for sugar cane, Brazil.

7.2.3 Burning

Frequently surplus vegetation is disposed of by burning. This is traditional practice in peat reclamation by the local population in South East Asia. Apart from being a rapid way of removing the cut vegetation, the ashes improve the fertility of the peat in the initial years of cropping. In some localities, it also quickly disposes of the surface fibric layers, which are unsuitable for tillage. However, the fertilizing effect is quickly lost and common practice is either a reburn of peat or abandoning the area following a shifting cultivation pattern. Such frequent burns can lead to rapid lowering of the peat surface, but more directly, it can lead to intensive peat fires when not properly controlled. Usually, the local population are adept at preventing this but the danger lies with non-traditional farmers. These are commonly unacquainted with the local conditions and by copying the methods of the locals are unaware of making reclamation errors and thus create havoc by uncontrolled burns and too deep drainage. Controlling peat fires is extremely difficult. One method is to dig a drain around the fire down to the wet soil but compacting the peat by mechanical means is more effective. The use of high-pressure water, if available, is satisfactory when the fire is small.

The removal of wood and roots, particularly if present in great quantities (Plate 9) is a time consuming and costly activity. Lucas (1982) indicates that the cost of clearing a woodland site may be 30 times more than the cost of a grass covered site. Most tropical peats are forested in their natural state and in some instances clearance may be uneconomic.

7.2.4 Organization

It is general practice in South East Asian countries that the major drainage system for the initial phase of reclamation is developed by a Government Agency such as the Ministry of Public Works or a Drainage and Irrigation Department. Subsequent installation of field drainage systems and land clearance is accomplished by the settlers. These activities should be carried out according to a prepared blueprint under strict rules and regulations. Rapid settlement of peatswamps lacking a co-ordinated effort and planning can lead to disastrous results. Whereas Government-sponsored reclamation projects sometimes fail because of the lack of or only belated recognition of the erratic behaviour of peatswamps when reclaimed, the opposite may be experienced when autochthonous settlers, by tradition locally knowledgeable of the behaviour of their peats, initiate reclamations with success. The success of the reclamations by the local population is often because no use is made of machines and only shallow drainage is practised. Further, most reclamation is carried out on shallow peat bordering main rivers because here the problems are less than on deep peat. The behaviour of peat after drainage, and the problems this creates, is discussed in the following section.

7.3 Permanent Constraints in Peat Reclamation


7.3.1 Subsidence
7.3.2 Cultivation practices


7.3.1 Subsidence

Subsidence or the lowering of the surface of reclaimed peat is undoubtedly the greatest problem when attempting to sustain agricultural activities. It is caused by changes in conditions brought about by drainage. Waterlogged and anaerobic peat in the natural swamp becomes aerobic when drained. The aerobic conditions lead to biological oxidation or mineralization of the organic deposits.

Peat subsidence has several serious consequences. Drainage must be regularly adapted to new levels and conditions, otherwise inundation and flooding will recur. The rooting systems, particularly of perennial species become exposed (Plate 10), and top-heavy crops such as coconut palms and to a lesser degree oil palms start to lean over and are partly up-rooted (Plate 11). Roads and other structures become unstable, and as the drainage progressively breaks down, their surfaces become hummocky.

Environmental effects will occur beyond the peatswamp confines; nutrient outflow will increase as the peat decomposes, and there will be an increase of CO2 released into the atmosphere.

Plate 9. High wood content of deep peat in coastal basin swamps in West Kalimantan, Indonesia. Vegetation is cassava (tapioca)

Plate 10. Exposure of root system of palm caused by 5 years subsidence of moderately deep peat (less than 2m thick), Brazil

The rate of subsidence depends on several independent and some interrelated factors of which oxidation of the organic materials is the most significant. The factors listed by Lucas (1982) can be grouped into the following categories:

i. Processes causing the removal of organic materials: oxidation, burning, wind erosion and water erosion.ii. Processes causing consolidation of materials: compaction, shrinkage and dehydration.

iii. Factors accelerating or influencing the processes mentioned under i. and ii. are: depth of drainage (height of water-table), character of the organic materials, the cropping system employed including irrigation, and the climate, particularly the temperature regime.

iv. geological subsidence is an independent factor which would also play a role when artificial drainage was not provided.

The subsidence of peat surfaces has been a problem ever since cultivators started to drain peat. There are long records of subsidence of reclaimed peats in both the Netherlands, where reclamation started between the 9th and 14th centuries (Schothorst 1977), and in the Fens of England where reclamation started in the 17th century (Darby 1956). Probably the best records on subsidence are available from the much more recent reclamation of the Everglades in Florida, USA, where subsidence has been monitored from the beginning in 1924 (Stephens 1956 and 1974; Stephens and Johnson 1951; Stephens and Speir 1969; Stephens et al. 1984). Reports on subsidence also come from Eastern Europe (Murashko 1969) and more recently from the tropical regions of South East Asia (Andriesse 1974; Driessen and Rochimah 1977; Driessen and Sudewo 1977) and Africa (Euroconsult 1984).

Plate 11. Palms leaning due to insufficient achorage after subsidence of deep peat, Sarawak, Malaysia. (Photo by Dept. of Agriculture, Sarawak).

Subsidence rate

Worldwide subsidence rates vary from less than 1 to more than 8 cm per year. Whereas some peats in the Netherlands have subsided by only 2 m in about 1 000 years, peat in the Everglades (Florida) has subsided by 1.8 m in only 54 years (1924-1978). The organic soils of the Sacramento-San Joaquin delta of California subsided by 1.8 to 2 m in less than 30 years. Records on peat subsidence in South East Asia (lowland oligotrophic coastal peats) indicate 50 cm to 1 m in the initial years after reclamation with a subsequent decrease to less than 6 cm per year. Table 21 gives the reported rates of subsidence for sites worldwide.

It is clear that there is a vast range in the rate of subsidence dependent on peat composition, drainage depth and history of reclamation. Figure 19 illustrates how in the Netherlands subsidence rate was influenced by a change from gravity drainage to pumping once the peat surface fell below the mean sea level. Energy initially supplied by windmills, followed by the use of steam pumps made it possible to keep the swamps dry. The rate of peat subsidence in the Netherlands was small compared with rates experienced elsewhere mainly because the depth of drainage was maintained through the centuries at only 20-50 cm for mainly pasture use. However with deeper and improved drainage (water-table control throughout the year) the yearly subsidence rate of 1.7 mm was accelerated to 6 mm. Field experiments indicate that a 40 cm draw down of the level in ditches over a period of 20 years resulted in a total surface subsidence of 23 cm. In the first two years the subsidence proceeded very rapidly, constituting 44 per cent of the total for the 20 year period, subsequently the subsidence rate decreased to a constant 7 mm per year. This initial rapid subsidence upon provision of drainage is noted in most countries.

Table 21 MEASURED RATES OF SUBSIDENCE OF ORGANIC SOILS FOR SPECIFIC SITES IN DIFFERENT AREAS (source Lucas 1982)

Location of site

Annual subsidence rate
(cm/year)

Cumulative subsidence
(cm)

Time period
(year)

Average depth to water-table
(cm)

California Delta (2 sites) 2.5-8.2 152-244

26

Louisiana (estimated) 1.0-5.0
Michigan 1.2-2.5 7.6-15

5

New York 2.5 150

60

90
Indiana 1.2-2.5 7.6-15

6

Florida Everglades 2.7 147

54

90
(2 sites) 2.7-4.2 19-29

7

60
Netherlands 0.7 70

100

10-20
(2 sites) 1.0-1.7 6-10

6

50
Ireland 1.8 90
Norway 2.5 152

65

England 0.5-5.0 325 (by 1932)

84

348 (by 1951)

103

Israel 10
USSR (Minsk bog) 2.1 100

47

A knowledge of the expected subsidence rate is important in order to plan adaptations to the drainage system, estimate the lifetime of the organic soils, and assess the optimum land use. Subsidence rate is dependent on many factors, some of which can be changed and it is therefore necessary to discuss in detail the most important processes so that management plans can be developed which optimize the life expectancy of the peat deposits.

Oxidation of peat

Oxidation is generally taken to be the most important process causing loss of organic materials. Burning as a form of accelerated oxidation is mainly caused by man, and can be easily controlled or prevented. Water erosion and wind erosion are more difficult to control but are of little significance in tropical areas. Lucas (1982) reports from Canada that wind erosion has been one of the predominant causes of wastage, and losses of over 3 cm are noted during severe storms. The removal of peat by scouring in drainage channels, is locally important and coastal erosion occurs where peat is exposed on the shore (Andriesse 1974). In the tropics however none of these forms of peat removal compares with oxidation in lowering the surface level.

Oxidation is a biochemical process intensively studied by Waksman and Stevens (1929) and Waksman and Purvis (1932). In laboratory studies they found different rates of decomposition in peats of different chemical composition and in peats containing different micro-flora and micro-organisms. Samples of Florida low moorpeat were decomposed by 15 percent at 28°C in 18 months under optimum moisture conditions of 50-80 percent. Above and below this moisture range, decomposition rates rapidly diminish. Wet and dry cycles also appear to stimulate decomposition. Bacteria are commonly most numerous in drained low moor peats and less numerous in highly acid high moor peat. However, when the latter are limed, manured, and cultivated, microbial populations increase to about the same as low moor peat under similar drainage conditions, and decomposition rates increase likewise. Organisms responsible for decomposition are most active above 5°C. Soil microbial activity generally doubles for each 10 degree increase in temperature and soil temperature is therefore an important factor in determining subsidence rates, particularly for tropical areas where temperatures remain in the 25-30°C range. Depth of drainage is another important factor governing the rate of oxidation and it was studied by Schothorst (1977) in the Netherlands. Stephens and Stewart (1977) developed a mathematical model linking drainage depth and soil temperature that could be used to estimate subsidence of low moor peat in different climates. Figures 20 and 21 give the results of these studies; Figure 20 indicates the strong correlation between subsidence rate and average depth of the water-table, and Figure 21 depicts the relationship between expected annual subsidence with the two main variables soil temperature and depth of drainage. The latter graph is based on the mathematical model which was developed for organic soils with a mineral content of less than 15 percent and bulk density of approximately 0.22 g/cm3. Muck soils with higher mineral content and bulk density, will have subsidence rates between one-half and three-quarters of those shown on the graph. The model is only tentative and based on limited field and laboratory data, but, in the absence of empirical information, can be used to quantify subsidence caused by mineralization. Details of the model are given in Appendix 4.

Figure 19. Relation between evolution in water management and subsidence of peat surface in the Netherlands

Figure 20. Rate of subsidence compared with water-table depth for organic soils in Indiana, Florida Everglades and the Netherlands.

The two Netherlands lines show total subsidence and subsidence attributable to biological oxidation.The linear regression equations are:

a. Florida, Y = 0.0643X – 0.259
b. Indiana, Y = 0.0344X – 0.429
c. Netherlands (total subsidence) Y = 0.0281X – 0.581
d. Netherlands (oxidation subsidence) Y = 0.0134X – 0.291

Where Y is the predicted subsidence in cm per year, and X is the average depth to water-table in cm

Figure 21. Annual subsidence of organic soils at various water-table depths and soil temperatures

Consolidation and shrinkage

Peatland subsides after drainage not only because of a loss in organic matter but also because of a loss in volume. Schothorst (1977) recognizes the following components in subsidence:

i. shrinkage due to physical processes. The withdrawal of moisture from the surface layers by evapotranspiration may cause high moisture tensions in the root zone resulting in a decrease in volume of those layers (above the phreatic surface).ii. Oxidation through biochemical processes as explained above.

iii. Consolidation or compression due to a mechanical process. When the groundwater level is lowered, the buoyant force of water is lost in the upper layers. The deeper layers then have to bear an increased weight of 1 g per cm2 per cm of draw down of the groundwater-table. This causes compression by the soil layers below the phreatic surface. Consolidation is often divided into a primary phase and a secular phase. The former is largely a function of the rate of water escape from and through the peat mass. This can be very high in the initial phases of drainage because of the high permeability of raw peat. When permeability decreases as a result of consolidation the primary hydrodynamic phase becomes almost constant. Secular consolidation continues long after the primary phase has stopped to play its initial important role and may in the end account for half the total loss in volume. It was previously generally assumed in the Netherlands that the decreasing volume of peat above the water-table was controlled more by shrinkage and compression than by oxidation. This was the case because of the ubiquitous grass cover. Schothorst, however, found that 20 percent of the subsidence could be ascribed to irreversible shrinkage, 28 percent to compression (subject to elastic rebound and recovery) and 52 percent to oxidation. These results are in agreement with the general findings elsewhere that oxidation is the main cause for soil subsidence. It is important to note that compression and irreversible shrinkage will gradually decrease from an initial peak but that oxidation of organic materials will continue at a more or less constant rate until a new lowering of the water levels in ditches is necessary. This corroborates previously mentioned findings in tropical countries.

Bouman and Driessen (1985) argue that the subsidence after drainage or reclamation is the sum of the effects of settling, shrinkage and mineralization. For this reason the mathematical model developed by Stephens and Stewart (1977) to estimate subsidence is only valid for the mineralization component, because it disregards the effects of shrinkage and compaction. They prefer to employ two models to predict overall subsidence for tropical areas by fusing the Stephens-Stewart model for the mineralization component and the Murashko equation (Murashko 1969, Appendix 4) for the consolidation component independent of climate. By adding the two, total subsidence under tropical conditions can then be approximated. Figures 22 and 23 give the total subsidence thus computed for an imaginary tropical peat over 20 years of drainage in relation to bulk and particle densities, and initial drainage depth respectively. Figure 24 indicates the computed partial subsidence rates for consolidation and mineralization. This shows the considerable influence of consolidation on subsidence in the initial years and the long term effects of continued mineralization.

7.3.2 Cultivation practices

The crops grown and their cultivation requirements influence the rate of subsidence through various processes:

Water managementA comparison of subsidence rate under sugar cane, vegetables and pasture, using a given water-table depth, showed the annual rate of subsidence under sugar cane to be about 30 percent less than under pasture or vegetable crops (Snyder et al. 1978). Though in previous studies no conclusive evidence is available to show that the type of crop has a direct bearing on subsidence rate. Indirect effects are probably much more significant. Each crop has an optimum water-table level dependent on rooting habits, resistance to drought and wetness. Climatic conditions; rainfall, wind, evaporation and temperature are important parameters for calculating water requirements. Table 22 shows the minimum optimum depth of water-tables for a range of vegetable crops grown on various peats in the USA and England (Snyder et al. 1978). The range is large and varies from 30 to 90 cm depth. Sugar cane grown in the Everglades in Florida requires a water-table at 75-90 cm depth for optimum growth and quality but in experiments it was found that with a water-table at 38 cm depth the crop produced only 5 percent less sugar than the best yields obtained with a water-table at 75 cm depth. For one variety the best yields were obtained with a water-table at 38 cm depth.

In the Netherlands water-tables under grassland are usually maintained at between 30 and 50 cm depth which produces much smaller rates of subsidence than if crops requiring a much lower water-table are grown. A large subsidence rate will be experienced in tropical regions where tree crops are to be grown with extensive, deep rooting systems which demand deep drainage. Depth of drainage influences the rate of subsidence and therefore choice of crop or land use is indirectly related to the rate of subsidence.

Land management

A system of raised beds in conjunction with higher water-tables could be used to extend the life of peat deposits. Figure 25 demonstrates this and shows how two crops can be grown in adjacent rows each with an optimum depth of water-table. However, the system may be short lived if decomposition of the peat on the ridges is faster than in the drains. Although the system is successfully practised by Japanese farmers in Brazil (Plate 1) they do not grow a crop in the furrow.

Use of fertilizers

The high acidity and low levels of plant nutrients in peat demands the use of lime and fertilizer for crop growth. The change from oligotrophic to more eutrophic conditions as a result of fertilization changes the microbial activity and hence the rate of mineralization (Chapter 4; section 4.3). The use of fertilizers therefore tends to accelerate decomposition. However, McGreevy and Farrell (1984) found in incubation experiments few lasting effects in ombrotrophic peats after an initial stimulation. In reed-swamp peat, decomposition was even reduced by liming to pH 6.5. General statements on the effect of liming are therefore dangerous as there are other factors to be considered. The dilemma of using fertilizers or not can be illustrated by the following example. Schothorst (1977) records studies in the Netherlands on the improvement of gross yield of grass through deeper drainage. The improvement could be attributed to the availability of more nitrogen as a result of the decomposition of peat to a greater depth. The deficiency in nitrogen occurring in grassland with shallow drains can also be corrected by more costly N-fertilization. The choice between either deeper drainage with its risk of accelerated subsidence or the use of costly N-fertilizer is often difficult.

Cropping system

The cropping system influences the amount of compaction of the soil surface. The regular harvesting of intensively grown vegetables, particularly if heavy machinery is used, makes heavy demands on surface structure and consistency. Where annual crops are grown there are often short fallow periods. The surface temperature in these exposed peats can reach 70°C in the tropics as peat is a very poor conductor of heat. As well as encouraging the formation of desiccated hydrophobic granules (“coffee grounds”) or dust, this also increases the rate of oxidation. Bare peat surfaces, low humidity and high temperatures can lead to spontaneous peat fires. A permanent groundcover would prevent this.

Fig. 22. Subsidence (St) of tropical peat in relation to bulk and particle densities (source Bouman and Driessen 1985)

Note:

r = dry mass of unit volume of undisturbed soil
rs = solid matter (particle) density

Fig. 23. Subsidence (St) of tropical peat in relation to initial drainage depth (source Bouman and Driessen 1985)

Table 22 MINIMUM DEPTH TO WATER-TABLE (CM) FOR MAXIMUM YIELDS AND QUALITY OF VEGETABLE CROPS GROWN ON ORGANIC SOILS (sourceSnyder et al. 1978)

Crop

Florida Everglades 1

Indiana 2

England 3

Minn. 4

Beans, snap 45-60 45
Beets (red) 70
Cabbage 45-60 65 60
Carrots 65 60
Cauliflower 60 30
Celery 45 65 45-55 45
Corn, sweet 60-70 75 60
Kale 60 +
Lettuce 75-90 75
Onions 45-60 75 90
Peas 45-60
Potatoes 45-60 65 40-50 60
Spinach 65
Tomatoes 45-60 60
Escarole 60-75 5
Endive 60-75 5
Radishes 35-40 5 45
Parsley 35-40 5

1 Eight water-table treatments: 75 cm with overhead spray, 30, 53, 75, 100, 120 cm, fluctuating, 120 cm with overhead spray (the experiment was replicated).2 Three water-table levels, two replications, 40, 70 95 cm.

3 Water-tables ranged from 25 to 95 cm (unreplicated).

4 Five water-table depth treatments: 30, 60, 90, 120, 150 cm (unreplicated).

5 No data have been found on these crops, and depths given are estimates under average Everglade conditions.

Figure 24. Partial subsidence rates (consolidation and mineralization) for tropical peat (source Bouman and Driessen 1985)

Note: Sm = subsidence due to mineralization

7.4 Water-table Management

The success of agriculture on peat soils depends on the choice of land use. This choice dictates the required drainage depth though in some localities the water levels in peatswamps are governed by the needs of peripheral areas.

Figure 25. The influence of raised beds which allow a higher water-table and hence reduce the oxidation of organic soils (source Snyder et al. 1978)

The cropping systems in common use today inevitably cause some subsidence. There is a wealth of historical evidence that once drainage has started subsidence commences and unless the swamps are inundated again the peat will eventually disappear. Radio-carbon studies have indicated that 30 cm of peat which took 400 years to develop can easily be destroyed in less than 10 years because of injudicious drainage.

The rate of subsidence can, however, be regulated and slowed down by proper water control and good land management. The careful choice of crop is the best way by which the rate of subsidence can be minimized.

There should be continued collaboration between drainage engineers and agricultural scientists to look for optimum ways of controlling the subsidence of peat by appropriate water, land and crop management. The search for new crops or new varieties to be grown profitably in more waterlogged conditions and a continuation of the work into the water-table requirement of crops should be major parts of the research programmes aimed at improving the management of reclaimed peatswamps.

In the tropics there is little locally gathered data on the water management requirements in relation to widely grown crops. Traditionally the emphasis has been on the short term problems of fertilizer requirements rather than on water-control measures, which are more important in the long run.

It is difficult to set up satisfactory experiments to look into the optimum depths of the groundwater-table for specific crops. The following serves as an example: expensive and comprehensive water-table studies have been carried out in the Everglades in Florida since 1958 (Harrison et al. 1963), but they have proved unsatisfactory. It is difficult, even when using intricate designs, to maintain a range of pre-determined water-tables in plots arranged in a 3 x 3 Latin square on a 24 acre block. Subsequent studies have shown that the drainage of the peats overlying limestone is considerably affected by sub-surface flows through the peat-rock interface (Casselman and Green 1972). Mole drainage appears to have little effect on these flows along the interface. Piling the plots or building concrete walls down to the more or less impermeable subsoil have to be established, but even then hydraulic pressure from high water-tables in neighbouring parcels influence the plots with lower water-tables. In the absence of reliable tropical field studies and taking into consideration the difficulties encountered elsewhere, the alternative is to use lysimeters. These concrete tanks, if built of about 150 x 300 x 150 cm size, can each be used for 3 separate plots of 150 x 100 cm size for crop studies. When filled with organic soil water-tables are maintained by an exterior water levelling container connected by a 1 cm internal diameter plastic pipe. Water-levels in the levelling container are maintained by a valve with holes in the container immediately above the desired water level for overflow. Holes should be drilled into the concrete tanks at the soil surface level to allow surface drainage (Pate and Snyder 1979).

 

Juli 3, 2017

beautiful: dengar musik saat BERKENDARA (ati2 ya)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:27 pm

Why Listening To Music While Travelling Is Healthy Posted By: Praveen Kumar Updated: Friday, June 30, 2017, 11:15 [IST] Subscribe to Boldsky

When you are traveling in a bus, train or a flight what is the healthiest thing to do? Well, listen to music. It works wonders. Of course, when you put your headphones and start playing tunes on your mobile device, you can avoid talkative travelers and their meaningless discussions too! Also Read: What Happens When You Listen To Music But more than that, there are some real good health benefits of listening to soothing music during your journeys. Here are they.

Reason #1 Firstly, if you are suffering from motion sickness, music helps in diverting your mind. When your mind gets distracted in a pleasant way, your uneasiness can be minimised.

Reason #2 A study claims that music is one of the best non-medicinal but therapeutic measure to prevent the effects of motion sickness that occurs during travel. Yes, in many cases, music successfully prevented nausea! Also Read: Effects Of Listening To Music During Pregnancy

Reason #3 Music gives a high. When you are traveling, your mood may not always be joyful. From the hygienic conditions in the bus or train to the crowd around you, anything can upset you. But music boosts your mind and simply hijacks you to another world for some time.

Reason #4 Suppose you are traveling back from work in a local train, you would generally be carrying stress on your shoulders thinking about office matters, targets, fights with colleagues and so on. Also Read: Benefits Of Listening To Music While Working Out But music de-stresses you and makes you feel relaxed. Your problems seem to dissolve for a while.

Reason #5 Music can affect your hormones. Even cortisol is a hormone that is secreted due to stress. Music can work on that stress hormone and decrease its levels.

Reason #6 Another benefit of listening to music when you are traveling home is it minimises your sleep problems if you are suffering from insomnia. Listening to relaxing music during the evening can help you fall asleep sooner that night.

Reason #7 When you are travelling, you tend to be idle. An idle brain turns into a devil’s workshop very fast. Music can prevent that. Music is a natural way to curb depression. Also Read: Effects Of Listening To Loud Music

Reason #8 Relaxing music can release feel-good chemicals like dopamine and serotonin. When you get down at your destination, you tend to feel good without any reason if you listen to soothing music while travelling.

Read more at: https://www.boldsky.com/health/wellness/2017/listening-to-music-while-travelling-115087.html

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: