eK0n0mi taK seriU$ d/h ekonomitakserius@blogspot.com

Juli 24, 2017

Masa sih gitu: keraha$1aaN banK n pajak ANEH

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:21 pm

tax scares

DPR memperingatkan PEMERINTAH

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpeng tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Jumat (19/5/2017). Perppu itu dikeluarkan Presiden Joko Widodo seiring keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional bidang perpajakan untuk saling menukar informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information). Perjanjian internasional itu ditandatangani presiden pada 8 Mei 2017.

Pasal 22 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, menyebutkan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang”. Menurut Heri, bila merujuk pada UUD, tak ada kondisi mendesak atau memaksa dengan keluarnya Perppu tersebut. “Apakah perjanjian internasional bisa dikualifikasi sebagai situasi genting yang memaksa?,” tanya Heri. Menkeu perlu menjelaskan kontroversi ini.

Dengan Perppu itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan dari perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kewenangan itu melabrak prinsip kerahasiaan bank sebagaimana Pasal 40 ayat 1 UU Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan, setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank. Disinilah tumpeng tidih peraturan terjadi. Perppu banyak menabrak UU.

UU lainnya yang ditabrak adalah UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 34 Ayat (1) disebutkan, petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan para wajib pajak, baik laporan keuangan, data yang diperoleh untuk pemeriksaan, dan dokumen yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. Perppu itu juga menabrak UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 41 disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan nasabah, simpanannya, dan investor berikut investasinya.

Tumpang tindih Perppu ini juga merambah UU No.8/1995 tentang Pasar Modal. Pasal 96 UU ini melarang memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang ingin menggunakan informasi. “Dari sini, bisa dilihat akan ada dilema yang besar bagi aparatur perbankan, pajak, dan pasar modal dalam menjalankan kebijakan pertukaran informasi tersebut. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan keraguan eksekusi akibat tumpang-tindihnya peraturan perundang-undangan,” ungkap Heri.

Namun begitu, Heri memahami semangat keterbukaan informasi perpajakan. Satu sisi, butuh kerja sama internasional untuk menghindari tindakan penghindaran pajak (tax avoidance), di sisi lain pemerintah juga harus hati-hati saat melakukan tukar informasi keuangan dengan negara lain. “Prinsip kehati-hatian itu, agar kita bisa terhindar dari kepentingan yang justru merugikan kepentingan nasional kita,” imbuh politisi dari dapil Jabar IV ini. (mh/sc), foto: azka/hr.

tax scares

JP: Following the government’s plan to implement a fully cashless system on Indonesia’s toll roads by October this year, Bank Indonesia (BI) officials have said they are discussing a mechanism to charge citizens e-money to travel down the highways.

According to Pungky Purnomo Wibowo, BI director for electronics and financial inclusion, two options are being prepared for the mechanism to collect the fees.

The first mechanism will implement a fixed fee amount during the top-up process and the second one will cut a certain percent of money from the balance inserted in each top-up.

“We target to reach a decision by July. We have to keep up with the schedule of cashless toll roads in October,” he said.

“We are aware that some people are complaining about the plan, but it [the fee] is necessary because this new system will require more manpower, locations and funds,” he said.

According to Indonesia Payment System Association (ASPI) chairman Anggoro Eko Cahyo, it would be better to implement a fixed fee mechanism during the early phase of the implementation of cashless toll roads.

“But banks would have fewer incentives with higher top-up amounts if they use the fixed fee system,” said Anggoro. (dea/ags)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun mengungkapkan poin dari surat yang disampaikan adalah keberatan atas kebijakan terebut meski kini batas kewajiban pemilik rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta telah direvisi menjadi Rp1 miliar.

“Kami tetap menyurati Presiden agar merujuk kepada kesepakatan internasional,” kata Ikhsan kepada Bisnis pada Kamis (8/6/2017).

Dia menilai jika bertentangan dengan kesepakatan standar internasional sekitar Rp3,3 miliar, maka beleid tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28d Ayat 1 soal kesetaraan di depan hukum.

“Aturan tersebut bukan terkait dengan pelaku UMKM saja tetapi kepentingan banyak orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Koperasi, dan Ekonomi Kreatif Erik Hidayat mengatakan kebijakan itu mempersulit para pelaku UMKM dalam urusan pelaporan.

“Mengganggu bagi UMKM yang tidak memiliki sumber daya manusia untuk mengurus laporan tersebut. Kalau mesti merekrut orang lagi, mereka tidak mampu. Jadi kalau bisa yang Rp1 miliar ke atas saja,” kata Erik.

Dia menjelaskan kebanyakan pebisnis di sektor itu belum memiliki perusahaan atau berbadan hukum. Akibatnya, banyak dari mereka yang menggunakan rekening pribadi.

Erik menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait maksud dan tujuan kebijakan tersebut.

“Saya mengerti maksud pemerintah adalah menjaring wajib pajak baru sehingga pengusaha UMKM dapat teridentifikasi untuk mendapatkan bantuan pemerintah,” jelasnya.

tax scares

Saldo Minimal Rp1 Miliar
Edi Suwiknyo/Irene Agustine Kamis, 08/06/2017 02:00 WIB
JAKARTA bisnis.com:  Pemerintah akhirnya merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) yang menetapkan rekening domestik bersaldo minimal Rp200 juta harus dilaporkan lembaga jasa keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Batasannya dinaikkan menjadi Rp1 miliar.

 

JAKARTA kontan. Setelah menuai kontroversi, akhirnya pemerintah merevisi batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan secara otomatis kepada otoritas pajak menjadi Rp 1 miliar.

Sebelumnya, dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pemerintah mewajibkan batasan minimal saldo wajib lapor tersebut sebesar Rp 200 juta.

BACA JUGA :
DPR: Batasan saldo Rp 200 juta bikin resah
Batasan saldo akses pajak dinilai terlalu kecil
“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000,” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu) yang diterima KONTAN, Rabu (7/6) malam.

Dengan perubahan tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496.000 rekening atau 0,25% dari total rekening yang ada di perbankan saat ini. Kemkeu juga mengimbau masyarakat agar tidak perlu resah dan khawatir lantaran penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah serta merta dikenakan pajak

Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan baru ini cukup moderat. Apalagi jika rumusannya agregat saldo, batasan ini bisa menjaring beberapa rekening milik satu orang.

ets-small

 

JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. Ia berharap penerbitan PMK ini dapat membantu pelaksanaan Perppu 1 tahun 2017 guna keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan.

“PMK sudah dikeluarkan tanggal 31 Mei 2017 mengenai bagaimana pelaksanaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (5/6).

Masih untuk domestik, bagi sektor perasuransian nilai pertanggungannya yang harus dilaporkan paling sedikit Rp 200 juta. Adapun bagi sektor perkoperasian agregat saldonya paling sedikit Rp 200 juta. Sementara bagi sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi tidak ada batasan

tax scares

Jakarta detik – Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) mengakui masih banyak nasabah perbankan yang salah paham terkait dengan akses otomatis Ditjen Pajak untuk memeriksa data rekening perbankan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

“Pertanyaan cukup banyak sejak informasi ini muncul di media. Masih ada salah paham, bahwa banyak yang mengira bahwa yang dibuka adalah mutasi rekening,” kata Kartika.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/2017 telah diatur mengenai batasan saldo yang wajib dilaporkan perbankan kepada Ditjen Pajak. Untuk rekening perbankan orang pribadi paling sedikitnya Rp 200 juta, sedangkan untuk internasional sebesar US$ 250.000.

Pria yang akrab disapa Tiko ini memastikan, pelaporan saldo merupakan akumulasi dalam satu periode atau satu tahun.

Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktu, yaitu untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap yahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian melalui OJK, dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain langsung ke Ditjen Pajak. Prosedur indentidikasi rekening keuangan sesuai dengan CRS yang akan dimulai pada 1 Juli 2017.

“Terpenting adalah saldo akhir tahun. Saya rasa kalau informasi itu dijelaskan secara spesifik saya rasa nasabah tidak akan khawatir,” jelasnya.

Apalagi, kata Tiko, pelaksanaan keterbukaan informasi data perbankan untuk kepentingan perpajakan ini diterapkan oleh 100 negara termasuk Indonesia.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirnya itu bisa kita tepis dan tidak ada implikasi yang signifikan,” kata dia.

Sementara Wakil Ketua Himpunan Bank-Bank Negara, Haru Koesmahargyo mengatakan, kekhawatiran para nasabah bisa terjadi jika penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak dilakukan secara resiprokal dari seluruh negara yang menerapkan.

“Namun aturan ini kan bersifat universal, makanya saya sampaikan bahwa nowhere to hide. Key factor penting adalah sosialisasi yang penting secara intens,” tegas Haru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebelum penerapan AEoI pemerintah Indonesia juga telah menerima informasi mengenai pergerakan akun rekening wajib pajak asal Indonesia.

“Sebelum AEOI negara yang sudah masuk melakukan compliance dengan memberikan data kepada kami. Sehingga yang terbaik adalah comply, sehingga dia tidak menimbulkan risiko,” tutupnya. (ang/ang)

tax scares

SETELAH Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade dari lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P), pelaku usaha berharap iklim investasi yang kondusif terus berlanjut. Harapan lainnya ialah komitmen pemerintah merealisasikan guliran paket kebijakan ekonomi serta masyarakat juga diminta kooperatif.

“Penilaian dari S&P bagus sekali. Artinya, kredibilitas Indonesia di mata investor lebih baik untuk investasi,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, melalui sambungan telepon, kemarin.

Pihaknya berharap hiruk-pikuk situasi politik dan sosial di Tanah Air tidak terus berlarut. “Okelah dunia luar melihat Indonesia sudah positif. Namun, pengusaha lokal masih resah dengan masalah sosial atau politik. Semestinya masyarakat juga mendukung dengan memiliki persepsi positif,” tukasnya.

Sejauh ini pihaknya meng­apresiasi upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi di Tanah Air dengan menerbitkan serangkaian paket kebijakan ekonomi. Namun, dia menekankan agar pemerintah konsisten mengimplementasikan regulasi yang diterbitkan.

“Inginnya paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan itu mudah diimplementasikan,” imbuh Hariyadi.
Dia berpendapat, dengan label investment grade, tidak dapat dimungkiri bahwa investor akan terdorong merealisasikan komitmen investasi di Indonesia.

Masuknya arus investasi dikatakannya bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa investment grade kepada Indonesia mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah.

“IHSG ditutup di level ter­tinggi sepanjang sejarah menjadi 5.791,88 poin pada akhir pekan lalu (Jumat, 19/5),” papar Kepala Divisi Komunikasi BEI Yulianto Aji Sadono dalam keterangan resmi di Jakarta, kemarin.

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf

Menurut dia, kinerja IHSG selama sepekan atau pada periode 15-19 Mei 2017 mengalami peningkatan 2,06% jika dibandingkan pekan sebelumnya di posisi 5.675,22 poin.

Ia menambahkan bahwa kinerja IHSG yang positif itu turut mendorong nilai kapitalisasi pasar BEI meningkat menjadi Rp6.308,38 triliun.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto, mengatakan, setelah kenaikan peringkat Indonesia menjadi layak investasi, IHSG diproyeksikan menembus level 6.000 poin dalam waktu dekat ini. (Tes/Ant/X-11)

– See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/105744/pelaku-usaha-berharap-iklim-investasi-terus-kondusif/2017-05-22#sthash.bnHcusog.dpuf

ets-small

 

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Kewenangan Direktorat Jenderal (Ditjen)Pajak mengakses informasi keuangan secara leluasa membuat nasabah perbankan merasa cemas.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, kegundahan para nasabah terjadi akibat tidak adanya aturan ketat yang menjamin data tersebut tidak disalahgunakan.

“Data terbuka, tetapi belum ada keyakinan apa aturan bakunya yang bisa memagari kepentingan mereka,” ujarnya dalam acara diskusi pajakdi Jakarta, Minggu (23/7/2017).

Di sisi lain, pemahaman atau interpretasi aturan oleh petugas pajak juga kerap berbeda-beda di setiap kantor pajak. Hal ini sudah diketahui oleh banyak masyarakat.

Dari pengalaman itu, masyarakat khawatir terjadi perbedaan antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Sebab bukan tidak mungkin, aturan kewenangan mengakses informasi keuangan diintepretasikan berbeda.

Menurut Enny, perlu adanya satu aturan yang memberikan arahan kepada seluruh petugas pajak terkait kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah. Aturan itu juga harus ditetapkan secara konsisten. Hal lain yang tidak kalah penting yaitu aturan terkait sanksi.

Pemerintah atau Ditjen Pajak harus membuat aturan dengan saksi tegas bagi petugas pajak yang membocorkan data keuangan nasabah kepada pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perpajakan.

“Yang saya benar-benar garis bawahi adalah kemanfaatan keterbukaan namun dengan potensi kemudharatannya harus bisa diantisipasi,” kata Enny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan membuat aturan ketat usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan itu dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan adanya penyalahgunaan kewenangan akses informasi keuangan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau petugas pajak.

Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2017, Ditjen Pajak memiliki kewenangan mengakses informasi keuangan nasabah tanpa perlu lagi meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ezgif.com-resize

Merdeka.com – Pemerintah telah menerbitkan Perpu No 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perdebatan mengenai pemberlakuan aturan ini masih terus bergulir, sebab masih banyak substansi dalam aturan tersebut dianggap tidak sesuai.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio tidak mempermasalahkan jika nantinya Perppu tersebut secara sah diimplementasikan demi perpajakan Indonesia. Namun demikian, Tito mengaku masih bingung mengenai penerapan aturan tersebut di pasar modal.

“Yang saya bingung kalau pasar modal semua ada sejuta investor lebih ada yang cuma Rp 100.000-an, apakah harus dilaporkan juga?,” ujar Tito di Gedung DPR MPR,Jakarta, Selasa (18/7).

Tito menambahkan, masa pengampunan pajak (tax amnesty) yang berakhir pada bulan Maret lalu masih belum hilang dari ingatan masyarakat. Apabila tiba-tiba ada aturan baru perpajakan mengenai keterbukaan data, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beragam pertanyaan.

“Karena itu buat saya usulannya buat foreign (asing) saja, apalagi kita belum lupa soal tax amnesty itu. Terus, kita kalau harus laporkan harus pakai harga apa ya? Tax amnesty pake harga beli, kita pakai harga apa? kalau berubah bagaimana?,” tanya Tito.

Tito mengusulkan pemberlakuan aturan tersebut terlebih dahulu hanya untuk warga asing sembari pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat dipahami dengan baik.

“Usulan saya kalau bisa pertama warga asing saja karena kan kebutuhan asing. Yang kedua, yang lain by request saja lah jadi berdasarkan permintaan harus dikasih. Nah ini kan hal teknis saja. Tapi satu, kita harus komitmen, disosialisasikan dengan bagus,” pungkasnya. [idr]

gifi

JAKARTA kontan. Aturan batas minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan untuk kepentingan pajak, masih menuai protes dari sejumlah kalangan. Padahal, Rabu (7/6), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merevisi batas minimal saldo yang wajib dilaporkan berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp 1 miliar.

Ambang batas tersebut direvisi hanya selang sehari sejak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017 dirilis Senin (5/6). Awalnya, dalam PMK itu, batas minimal saldo nasabah wajib lapor dipatok Rp 200 juta. Namun, Kemenkeu merespons protes dari sejumlah kalangan, sehingga memutuskan mengerek batas minimal saldo wajib lapor.

“Mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk dari program amnesti pajak, serta data pelaku usaha, pemerintah memutuskan meningkatkan batasan minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan menjadi Rp 1 miliar,” demikian keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemkeu), Rabu (7/6) malam.

Kemenkeu menyatakan, perubahan dilakukan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Dengan perubahan batasan minimal saldo menjadi Rp 1 miliar, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan mencapai 489.240 rekening atau 0,24% dari total rekening di perbankan saat ini.

Mengacu data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017, rekening rekening dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan dengan batas minimal Rp 1 miliar  memang hanya sekitar 0,24%. Tetapi, nilai simpanannya mencapai Rp 3.152,59 triliun atau setara 64,21% dari total simpanan di perbankan.

Sebelumnya, dengan ambang batas Rp 200 juta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta sebanyak 2,3 juta rekening atau 1,14% dari total rekening. Rekening itu menyimpan dana sebesar Rp 4.051,25 triliun atau 80,8% total DPK industri perbankan.

Usul jadi Rp 2 miliar

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, batas minimal yang berubah dari Rp 200 juta ke Rp 1 miliar menyiratkan, pemerintah tidak memiliki perhitungan yang matang. Dasar penetapan batas minimal pun belum jelas.

“Harus ada dasarnya. Apa dasar perhitungannya? Apa dasarnya Rp 200 juta, dan apa dasarnya diubah? Ini penting,” tegasnya, Kamis (8/6).

Selain itu, batasan tak sesuai dengan kesepakatan Automatic Exchange Of Information (AEOI) yakni sebesar US$ 250.000. “Artinya kalau pakai kurs Rp 13.500 per dollar AS, maka Rp 3,3 miliar untuk nasabah domestik. Memang tidak harus sama bahwa itu menjadi acuan dasar di setiap negara,” jelas Enny.

Dus, Enny menyebut, batasan saldo nasabah yang wajib dilaporkan harus dipertimbangkan lagi, meski sudah lebih tinggi dari sebelumnya. “Lebih logis jika pemerintah mengacu pada nominal penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) senilai Rp 2 miliar,” sarannya.

Ekonom Indef Aviliani menambahkan, kebijakan ini tak akan efektif jika hanya melihat saldo rekening. Banyak masyarakat yang berpendapatan kecil, namun setelah menabung selama puluhan tahun bisa memiliki saldo tabungan Rp 1 miliar. Para nasabah ini belum tentu punya nomor pokok wajib pajak (NPWP), karena syarat mendapatkan NPWP diantaranya berpenghasilan minimal Rp 4,5 juta per bulan.

Dari jumlah saldo juga tidak akan bisa mencerminkan ketaatan pembayaran pajak seorang nasabah. Sehingga, batasan saldo tidak akan banyak membantu. “Jadi, kenapa tidak Rp 2 miliar sekalian, sesuai batas penjaminan,” imbuh Aviliani, Kamis (8/6).

Senada, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, meski revisi ini melegakan bagi masyarakat, tetapi batasan minimal nilai saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan  berkala sebesar Rp 1 miliar, masih terlalu rendah. Dia bilang, angka tersebut perlu dinaikkan. “Minimal Rp 2 miliar supaya sinkron dengan komitmen penjaminan LPS yang besarnya Rp 2 miliar per nasabah/bank,” katanya.

Hendrawan juga mengingatkan Kemenkeu agar tidak membabi buta memburu wajib pajak. “Kami menegaskan agar Kemenkeu lebih prudent. Tidak terburu nafsu dan panik,” ujarnya, Kamis (8/6).

Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengungkapkan, di negara lain tak ada batas minimal saldo terkait kewajiban pelaporan data nasabah ke pajak. “Sudah jadi sesuatu yang wajar, otoritas pajak negara lain mengakses data keuangan dari lembaga keuangan,” ujarnya, Kamis (8/6).

“Yang penting kami harus atur jangan sampai data dipakai dengan tujuan tidak baik. Masyarakat tidak perlu alergi data dimiliki oleh Ditjen Pajak, karena mereka punya kewajiban pengelolaan yang baik, sistem IT yang baik, dan harus dipakai sesuai dengan aturan,” tegasnya.

Ia menekankan, jika tidak ada data keuangan yang dimiliki Ditjen Pajak, maka AEoI tidak bisa berjalan. Pasalnya, salah satu syarat Indonesia bisa minta data keuangan dari negara lain adalah Indonesia harus punya data keuangan dari wajib pajak. “Kalau tidak, dianggapnya kita tidak level, karena negara lain punya,” ucap Suahasil.

Sasaran lebih fokus

Meski masih menuai protes, di sisi lain, kesigapan pemerintah merespons kritikan publik mendapat apresiasi. Direktur Eksekutif Center for Indonesia TaxationAnalysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, revisi batas minimal yang dilakukan Kemenkeu sebagai bentuk sensitivitas dan responsiveness pemerintah terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

“Dengan naiknya (ambang batas) threshold, terdapat kesan kuat bahwa pemerintah mengedepankan sasaran yang lebih jelas dan sesuai prinsip dasar pemajakan, yaitu ability to pay dan who own what. Penyesuaian threshold bisa dilakukan bertahap,” ujarnya.

Menurut Prastowo, pembatasan saldo Rp 1 milar juga membuat biaya administrasi (cost of administration) lebih efisien, cost of compliance rendah, dan pemungutan pajak lebih efektif.

Namun, ia mengingatkan, Ditjen Pajak harus menyiapkan sistem IT yang lebih baik dalam rangka keterbukaan data keuangan. Selain juga governance dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan, sehingga Indonesia lebih siap melaksanakan AEoI tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharam juga mengapresiasi langkah berani pemerintah untuk mengoreksi batasan dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. “Karena dengan batasan Rp 1 miliar ke atas, sasarannya lebih fokus yaitu golongan kaya, sehingga lebih sesuai dengan sumber daya DJP yang ada saat ini. Sedangkan jika Rp 200 juta, maka wajib pajak yang bergerak di usaha mikro dan menengah yang jadi sasarannya,” katanya.

Sementara, Haru Koesmahargyo, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatakan, kian sedikit data yang harus dijaring, tentu akan membuat Ditjen Pajak semakin fokus. “Kalau terlalu banyak data, apakah juga akan efektif?” ujar Haru setengah bertanya.

Tapi, secara umum, katanya, batas Rp 1 miliar sudah cukup bagus karena sudah mendekati kebiasaan di dunia internasional.

Kepala BKF Suahasil Nazara mengatakan, nantinya Kemenkeu akan menerbitkan PMK baru untuk perubahan batas minimal saldo ini. Ia bilang, batas minimal Rp 1 miliar ini bukan hanya untuk perbankan, melainkan juga untuk lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi pasar modal, dan koperasi.

Sanksi lebih berat

 

Supaya keterbukaan data nasabah ini tidak menimbulkan kekhawatirkan bagi nasabah, Ekonom Indef Aviliani mengatakan, perlu aturan jelas sistem kerahasiaan data. Kredibilitas pihak yang bisa mengakses data nasabah pun harus jelas.

 

Menurutnya, apabila sistem kerahasiaan tidak diatur secara jelas, dikhawatirkan menimbulkan gejolak di kalangan nasabah sehingga memutuskan untuk menarik dananya. “Masyarakat di lapangan takut saldo itu dipajaki. Mereka takut kalau data itu dilihat, ini mau diapakan?” ujar Aviliani.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi bilang, masyarakat jangan khawatir dengan adanya akses untuk mengintip rekening nasabah bank. Sebab, Ditjen Pajak tidak akan serta merta memajaki jumlah simpanan.

“Kalau Anda peroleh penghasilan dari satu sumber, pasti sudah dikenai pajak. Jadi tidak perlu khawatir. Seandainya belum, akan kami lihat, omzet kan masuk ke transaksi. Akan kami cek. Kami tidak serta merta memajaki jumlah simpanan. Obyeknya saja,” ujar Ken.

Ditjen Pajak juga akan menyusun aturan untuk memperberat hukuman bagi pihak yang menyalahgunakan data lembaga keuangan untuk kepentingan selain perpajakan. Menurut Ken, hukuman bagi pihak yang membocorkan data nasabah akan diperberat menjadi lima tahun. Hal ini berlaku juga untuk pegawai Ditjen Pajak.

“Kalau sampai bocor, sanksinya diperberat lima tahun, sama seperti yang ada di dalam UU Tax Amnesty. Penghindaran pajak juga lima tahun pidana, jadi equal,” katanya, Rabu (7/6).

Asal tahu saja, dalam peraturan yang ada sekarang, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 34, disebutkan bahwa pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal tersebut dapat dipidana selama satu tahun.

tax scares

JAKARTA ID– Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir dengan aturan yang mewajibkan pelaporan informasi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak karena penelitian mendetail hanya dilakukan kalau ada dugaan awal penghindaran pajak.

“Tidak perlu khawatir karena yang diminta saldo akhir setiap tahun, dan baru dilakukan penelitian detail kalau ada dugaan awal penghindaran pajak,” kata Tiko, sapaan akrab Kartika, di Plaza Mandiri, Jakarta, Minggu malam.

Ia juga mengatakan program pengampunan pajak yang sudah selesai dilaksanakan seharusnya sudah mampu menebus utang pajak di masyarakat sehingga menurunkan persentase nasabah yang tidak pernah melaporkan pajak.

Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan yang menetapkan batas minimum saldo wajib dilaporkan Rp200 juta.

Pemerintah kemudian merevisi batas saldo wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak menjadi Rp1 miliar, dan nantinya akan ditetapkan dalam penerbitan PMK baru.

Perubahan peraturan tersebut dilakukan menanggapi respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Mengenai berapa jumlah nasabah Mandiri yang memiliki saldo sampai dengan Rp1 miliar, Tiko mengaku tidak mengetahui secara pasti.

Ia memperkirakan komposisi nasabah dengan saldo sampai dengan Rp1 miliar di Mandiri kemungkinan sama dengan kondisi secara nasional. Tiko mengatakan konsentrasi nasabah perbankan di Indonesia sekitar 100-200 ribu nasabah menguasai 80% dari total uang yang disimpan di bank. (ant/gor)

 

TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyayangkan proses dikeluarkannya kebijakan untuk merevisi batas minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dari yang semula wajib lapor adalah pemilik rekening minimal Rp 200 juta, kini yang wajib lapor adalah pemilik rekening senilai minimal Rp 1 miliar.

Baca: Soal Kebijakan Intip Saldo Rekening, Kalla: Yang Penting Jujur

“Kami berharap untuk ke depannya jangan sampai satu kebijakan yang dikeluarkan dalam kondisi tergesa-gesa dan nggak siap, kemudian dianulir,” ujar Sekretaris Umum Apindo, Sanny Iskandar, saat dihubungi Tempo, Jumat, 9 Juni 2017.

Sanny menuturkan langkah tersebut kemudian akhirnya dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor terhadap pemerintah. “Jadi seakan-akan prosesnya tidak mendalam, setiap keputusan direspon lalu kemudian diubah.”

Menurut Sanny, pemerintah juga seharusnya mengedepankan koordinasi antar kementerian, memperhatikan masukan dan usulan yang ada. “Seringkali sudah dikeluarkan, baru ada masukan dari kementerian lain, kemudian direvisi,” ucapnya.

Meskipun demikian, Sanny menuturkan kebijakan untuk merevisi itu cukup dapat mereduksi kekhawatiran yang sebelumnya sempat muncul khususnya di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Kondisi itu pun semakin menunjukkan pentingnya koordinasi langsung dengan para pelaku usaha. “Supaya kalau ngambil kebijakan nggak dianulir.”

Sanny berujar seharusnya memang terdapat pembedaan dan perhatian khusus kepada pengusaha kecil dari awal. “Kenapa nggak dari awal aja kebijakannya kayak gitu, kalau nggak pengusaha kecil akan disibukkan dengan administrasi kecil-kecil, pembukuan, yang mana mereka belum siap,” ujarnya.

Sanny menambahkan di sisi lain pihaknya memahami tujuan dari pemberian batasan saldo minimal untuk keperluan perpajakan, sebagai lanjutan dari program amnesti pajak atau tax amnesty beberapa waktu lalu. Dia berharap petugas pajak ke depannya dapat lebih siap menjalankan kebijakan ini, baik dari sistem maupun kemampuan dan kapasitas SDM yang sama.

“Pelaku usaha sering mengalami perbedaan perlakuan dari petugas pajak, yang satu bicara ini, yang satu bicara lain,” katanya. Sanny menuturkan hal itu harus dihindari, terlebih kebijakan ini menyangkut persoalan sensitif, yaitu pengawasan dana nasabah di rekening perbankan. “Kalau nanti perlakuannya nggak sesuai dengan ketentuan persepsi yang beda-beda, ini akan kembali menimbulkan ketidakpercayaan.”

Adapun perubahan kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.  Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, sebelumnya menyatakan salah satu alasan dari kenaikan batas tersebut karena mempertimbangkan data rekening perbankan dan data perpajakan termasuk yang berasal dari program amnesti pajak.

Baca: Kebijakan Intip Saldo Tabungan Direvisi, Darmin Puji Kemenkeu

“Serta data pelaku usaha,” ujar Nufransa seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2017. Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar ini, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening. Artinya, sekitar 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini.

GHOIDA RAHMAH

tax scares

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengubah rencana kebijakan pengintipan rekening nasabah dengan saldo Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar. Hal tersebut tampaknya masih menjadi kekhawatiran bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Masih, terutama Usaha Kecil dan Menengah,” kata Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) Ikhsan Ingratubun saat dihubungi Republika, Kamis (8/6).

Ia mengatakan, batasan angka keterbukaan informasi harus kembali pada kesepakatan internasional sesuai dengan konsideran atau pertimbangan Perpu tersebut yaitu 250 ribu dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar. Karena, kata dia, Rp 1 miliar masih masuk klasifikasi Usaha Kecil sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak resah karena data nasabah yang dilaporkan pihak perbankan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dijamin kerahasiaannya.

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap keberatan meski batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak direvisi dari Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

(Baca: Pemerintah Revisi Saldo Minimal Rekening Wajib Lapor Jadi Rp 1 Miliar)

Rencana untuk mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tetap akan dilakukan sebagai bentuk ketidaksetujuan pelaku UMKM dengan ketentuan itu.

“Surat kami kirimkan resmi hari ini,” ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Meski menilai baik perubahan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan, Akumindo tetap berpandangan seharusnya ketentuan itu mengikuti aturan internasional yakni Rp 3,3 miliar.

Sebab pemerintah dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ketentuan akses informasi keuangan bertujuan untuk memenuhi ketentuan internasional.

(Baca: Keberatan Rekening Rp 200 Juta Dilaporkan, Pelaku UMKM Akan Mengadu ke Presiden)

Sebelumnya Akumindo merasa kebijakan pelaporan rekening nasabah sengaja menyasar para pelaku UMKM. Sebab batas minimum saldonya tidak sesuai ketentuan internasional Rp 3,3 miliar atau klasifikasi batas usaha menengah Rp 3 miliar.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk merevisi batas minimal pelaporan rekening. Alasannya agar lebih mencerminkan rasa keadilan dan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

(Baca: Pelaporan Rekening Rp 200 Juta, UMKM Merasa Dibidik Petugas Pajak)

Pemerintah menegaskan bahwa aturan pelaporan saldo rekening bukan berarti uang simpanan masyarakat akan dikenai pajak.

Tujuannya pelaporan rekening yaitu agar pemerintah mendapatkan informasi yang lengkap dalam menyongsong era pertukaran informasi keuangan global.

tax scares

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) menetapkan batas saldo nasabah perorangan yang wajib dilaporkan secara otomatis ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar Rp 200 juta. Sementara untuk rekening badan atau perusahaan, tidak ada batasan saldo minal.
Batasan saldo dana nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penetapan batasan minimal untuk rekening orang pribadi tersebut mempertimbangkan bahwa masyarakat dengan jumlah saldo minimal di angka itu biasanya telah melakukan kepatuhan pajak.
Masyarakat dengan saldo minimal di angka itu telah membayarkan pajak penghasilan yang telah dipotong.
“Jadi sebetulnya bukan untuk mencari pajak, tetapi untuk sign memberikancompliance. Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Sri Mulyani di DPR, Selasa (6/6/2017).
Meski demikian menurutnya, informasi tersebut tetap penting bagi pemerintah untuk mendapatkan data mengenai keseluruhan potensi perpajakan, baik dari sisi pembayar pajak hingga dari sisi aset.
“Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,” tambah Sri Mulyani.
Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.
Meski demikian, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysisi (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, batasan yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah.
Secara psikologis, batasan tersebut bisa mengesankan pemerintah menyasar pajak dari masyarakat kelas menengah.

tax scares

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa upaya membuka saldo rekening nasabah lokal dengan nominal paling sedikit Rp 200 juta merujuk pada aturan internasional. Ditjen Pajak menegaskan bahwa adanya aturan tersebut bukan untuk memungut pajak tabungan nasabah.

Pernyataan itu dilontarkan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi untuk meredam respons negatif dari masyarakat, khususnya Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang protes terhadap aturan tersebut.

“UMKM kalau sudah dipajaki, tidak perlu khawatir. Yang dipajaki bukan simpanan orang di bank, tapi obyek pajak yaitu berupa penghasilan, dan lainnya. Kita harus tahu obyek itu, subjeknya siapa, tarif berapa, dan tata cara pembayarannya bagaimana,” kata Ken di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Besaran saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis ke Ditjen Pajak sebesar Rp 200 juta mengikuti standar internasional.

“Itu (Rp 200 juta) ikut aturan dunia. Di internasional standar, kalau di kurs rupiah segitu. Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) kan Rp 54 juta setahun, kenapa tidak itu saja yang dibuka? Jadi masih mending Rp 200 juta,” tegasnya.

BACA JUGA
Rekening Diintip Ditjen Pajak, Ini Cara Bank Tenangkan Nasabah
Respons Pelaku Usaha soal Ditjen Pajak Intip Rekening Nasabah
Pengusaha Kecil Protes Ditjen Pajak Intip Rekening Rp 200 Juta

Di samping itu, ia mengaku, secara agregat, besaran saldo Rp 200 juta merupakan standar gaji para pegawai, termasuk PNS yang jika dikumpulkan dalam setahun, nilainya bisa mencapai sebesar Rp 200 juta.

“Dan itu sudah dipajaki, jadi saya tidak perlu kerja lagi. Yang pasti kita tidak akan mencari-cari kesalahan, justru kita akan menemukan kesalahan. Kalau salah, kita berikan peringatan dulu kok,” Ken menuturkan.

Dirinya berharap, masyarakat ikut mendukung langkah pemerintah untuk mengakses keterbukaan informasi keuangan guna kepentingan pajak. Pasalnya seluruh dunia sudah berkomitmen terhadap pertukaran data keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

“Ini untuk kepentingan dunia. Semua akan terbuka, tidak ada yang bisa lari lagi,” tukas Ken.

Sebelumnya, Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) protes dengan aturan yang diterbitkan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang membuka saldo rekening nasabah lokal minimal Rp 200 juta.

Alasannya, jutaan UMKM bakal terkena dampak dari aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ketua Asosiasi UMKM (Akumindo) M Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, dari awal Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit, sudah sangat meresahkan pelaku UMKM.

Kemudian keluarnya PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan semakin memicu kekhawatiran UMKM.

“Aturan ini sudah meresahkan dari awal, dan sekarang sudah mau diimplementasikan. UMKM sebagai warga negara bakal terkena dampaknya. Ini kan buat skala internasional (AEoI), tapi kenapa yang di domestik Rp 200 juta. Kalau mau ngejar teroris, itu saja, jangan UMKM,” katanya saat dihubungi Liputan6.com.

Ikhsan menilai, aturan ini, khususnya batasan saldo rekening orang pribadi yang wajib dilaporkan lembaga jasa keuangan secara otomatis kepada Ditjen Pajak paling sedikit Rp 200 juta sangat merepotkan dan hanya untuk mencari kesalahan UMKM saja.

 

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Merdeka.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, mengaku keberatan dengan batasan nilai rekening keuangan wajib pajak (WP) domestik yang bisa dilaporkan. Di mana, pemerintah menetapkan rekening WP yang bisa diintip dengan agregat saldo paling sedikit Rp 200 juta.

“Menurut saya sih angkanya kalau Rp 200 juta, range di tingkatkan. Karena itu menimbulkan proses administrasi yang lumayan banyak yah di pihak perbankan,” kata Rosan saat mengikuti acara buka bersama Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/6).

Selain itu, Rosan menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. “Kita sampaikan ke pemerintah sosialisai ini harus dilakukan terus menerus dan juga dari kami sih ingin supaya keterbukaan ini mengacu 2018 di AEoI,” ujarnya.

Meski begitu, Rosan menyatakan bahwa Kadin sepenuhnya setuju dan mendukung keterbukaan dana perbankan.

“Kalau dari kami tak ada dikhawatirkan, memang kita harus menuju keterbukaan kan, tapi jangan menjadi sesuatu yang sifatnya tidak efisien. Kita dukung kok,” pungkasnya.

[bim]

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pelaporan rekening nasabah dengan saldo minimal Rp 200 juta tidak pro UMKM. Alih-alih menguntungkan, kebijakan itu dinilai menyusahkan UMKM.

“(Kami) dibidik terus oleh petugas pajak,” ujar Ketua Umum Akumindo M Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, ada 2,3 juta rekening yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak lantaran saldo minimalnya Rp 200 juta.

Ditengari, banyak pelaku UMKM yang rekeningnya juga masuk ke dalam daftar yang wajib dilaporkan bank.

Bagi Akumindo, aturan pelaporan rekening justru merepotkan dan bisa menyudutkan UMKM. Ia khawatir penerapan aturan itu justru akan menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan.

Seharusnya tutur Ikhsan, batas minimal saldo yang dilaporkan disesuaikan dengan klasifikasi batas usaha menengah diangka Rp 3 miliar seusai aturan UU, atau mengikuti ketentuan internasional sebesar Rp 3,3 miliar.

“Kami Asosiasi UMKM keberatan keras terhadap kebijakan yang tidak pro UMKM ini,” kata Ikhsan. Akumindo pun berencana menyampaikan keberatan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.

tax scares

Jakarta DETIK- Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bahkan belum lama ini, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK ini merupakan aturan pelaksanaan dari Perppu Nomor 1/2017. Adapun, beleid tersebut telah menetapkan mengenai saldo rekening yang bisa diakses secara otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Saldo yang ditetapkan, untuk akun rekening perbankan orang pribadi paling sedikit Rp 200 juta dan ini berlaku untuk hitungan dalam satu tahun bagi rekening domestik, sedangkan yang internasional US$ 250.000.

Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang kerja di luar negeri?

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan, hal tersebut akan kembali dibahas oleh Menteri Keuangan dan Lembaga terkait.

“Kan ada beberapa pending matters, saya akan bicarakan dengan bu menteri, kalau bu menteri berkenan sore ini akan saya adakan press conference, nanti salah satunya membahas soal itu,” kata Mardiasmo di Komplek Istana, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

Mardiasmo menjelaskan, pembahasan mengenai beleid Automatic Exchange of Information (AEOI) ini dikarenakan banyak pihak yang menilai kurang sosialisasi, apalagi mengenai batasan saldo yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo, pembatasan saldo Rp 200 juta merupakan saldo pendapatan dalam satu tahun, dan itupun tidak serta merta langsung dipajaki, akan tetapi hanya dilaporkan oleh pihak perbankan kepada Ditjen Pajak.

“Itu saldo rekening dan kita tidak melihat transaksinya, hanya saldo, dan itu hanya laporan dari bank-nya ke DJP, sama sekali tidak ada hubungannya dengan WP, WP itu kewajibannya isi SPT pada akhir tahun, ini harus dijelaskan supaya mereka tidak takut dan tidak panik,” tukasnya. (mkj/mkj)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Kalangan bankir menyatakan siap mendukung rencana pemerintah mengenai pelaporan data nasabah untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak, asalkan sosialisasi dilakukan dengan baik.

Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Handayani menyatakan aturan tersebut berlaku wajib bagi perbankan sehingga harus dipatuhi.

“Siang tadi Perbanas berdialog dengan Bu Menkeu, seluruh bank harus menyiapkan prosedur terkait dengan hal tersebut,” katanya kepada Bisnis, Senin (5/6/2017).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Keuangan PT Bank Danamon Tbk. Vera Eve Lim menyatakan hal senada. Beleid baru tersebut masih berpotensi menimbulkan kerisauan bila tidak disoalisasikan secara jelas kepada publik. Menurut Vera, perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat termasuk petugas pajak agar tidak terjadi salah pengertian.

Sementara itu, Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan menyatakan pihaknya akan mematuhi ketentuan tersebut. Namun demikian, Lani meminta pemerintah untuk membuat ketentuan yang lebih detail mengenai petunjuk teknis pelaporan.

“Kami pada prinsipnya akan patuh dengan aturan yang ada dan saat ini menunggu petunjuk teknisnya agar lebih jelas apa saja, bagaimana dan kepada siapa laporan dibuat secara resmi,” kata Lani.

Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk. Parwati Surjaudaja mengatakan, pembukaan data nasabah ini telah diantisipasi sejak program Tax Amensty digulirkan, sehingga nasabah tidak perlu panik.

“Ke depannya era transaparansi atau keterbukaan sudah jadi norma baru bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia dengan penerapan AEOI dan BEPS 2018 nanti antara lain baik untuk individu maupun perusahaan,” ujarnya.

tax scares

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) terhadap data keuangan nasabah perbankan, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Dengan pelaksanaan sistem AEoI tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DJP akan memiliki wewenang untuk membuka data keuangan nasabah dengan batas saldo atau nilai rekening sebesar US$250 ribu atau setara Rp3,32 miliar.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu. Maka, kami gunakan konteks batas saldo itu harus dilaporkan, harus sesuai dengan aturan internasional,” kata Sri Mulyani, kemarin (19/5).

Namun, batas saldo tersebut merupakan batasan nilai rekening yang disepakati dalam perjanjian internasional bila antar negara yang menganut sistem AEoI ingin saling bertukar data keuangan nasabah perbankan.

Sedangkan, untuk batas saldo bagi nasabah perbankan dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada batasan saldonya tersendiri. Sayangnya, Darmin belum ingin membagi informasi terkait batas saldo untuk nasabah perbankan domestik tersebut.

“Nanti dikeluarkan lebih dulu aturan pelaksanaannya. Pasti ada batasannya tapi nanti saja kalau aturan pelaksanaannya dibuat,” kata Darmin, Jumat (19/5).

Sementara, berdasarkan informasi yang didapat CNNIndonesia.com, disebutkan bahwa data batasan saldo nasabah perbankan domestik yang wajib dilaporkan secara otomatis oleh lembaga jasa keuangan, baik perbankan maupun perasuransian sebesar Rp500 juta.

Terkait hal ini, pengamat perbankan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, batasan saldo bagi nasabah perbankan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan pengalihan rekening oleh nasabah perbankan.

Menurut Bhima, potensi tindakan pengalihan rekening tersebut sangat besar terjadi lantaran nasabah dengan nilai rekening Rp500 juta tak ingin diintip data keuangannya oleh DJP.

Sehingga agar rekening tak diusik oleh otoritas pajak, nasabah bisa saja membuat rekening baru dengan saldo di bawah Rp500 juta atau mengalihkan saldo tabungannya ke rekening-rekening lain, misalnya rekening dengan nama baru atau rekening keluarga dan koleganya.

“Nanti ada pergeseran, yang saldo di atas Rp500 juta itu bisa jadi dipecah ke Rp500 ribu ke bawah. Jadi, dipecah saja biar lolos dari batas saldo pemeriksaan,” ujar Bhima saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/5).

Bila hal ini terjadi, sambung Bhima, tentu akan mempengaruhi kesehatan industri perbankan. Pasalnya, ada arus penarikan tabungan yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu yang bersamaan.

Apalagi bila penarikan tabungan nasabah dari perbankan dialihkan kepada penyimpanan uang di non-bank. Ini berpotensi memberikan guncangan dalam jangka panjang terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) dan likuiditas perbankan.

“Pengaruhnya ke DPK dan likuiditas perbankan menjadi cukup ketat dengan LDR yang tinggi. Otomatis likuiditas terkena dampak DPK yang turun dan terkontraksi,” jelas Bhima.

Adapun bila hal ini terjadi, efeknya cukup besar menurut Bhima. Pasalnya, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sampai Februari 2017, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp500 juta sampai Rp1 miliar cukup besar, yakni mencapai 519.291 rekening dengan jumlah saldo mencapai Rp381,95 triliun.

Pilihan Redaksi
Industri Asuransi Minta Penjelasan Keterbukaan Data Nasabah
Menanti Respons Upaya Pemerintah Membuka Data Perbankan
CITA Dukung DPR Sahkan Perppu Jokowi jadi UU
Sementara, jumlah nasabah dengan nilai rekening sebesar Rp1 miliar sampai Rp2 miliar sebanyak 257.549 rekening dengan jumlah saldo Rp366,424 triliun, nilai rekening Rp2 miliar sampai Rp5 miliar sebanyak 154.804 rekening dengan saldo Rp481,852 triliun, dan nilai rekening di atas Rp5 miliar sebanyak 84.514 rekening dengan saldo Rp2.313 triliun.

Artinya, jumlah rekening yang berpotensi diintip oleh DJP untuk kepentingan pemeriksaan pajak mencapai 1,016 juta rekening.

Dengan begitu, efek guncangan yang diberikan kepada industri perbankan, baik dari segi DPK dan likuiditas perbankan, dinilai Bhima tentu tak kecil. Kendati demikian, Bhima memprediksi risiko tersebut baru akan terasa setidaknya pada semester II 2017 atau saat sistem AEoI benar-benar resmi dijalankan oleh DJP yang masih menunggu sejumlah aturan pelaksanaan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

ezgif.com-resize

Jakarta–Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengakui, pihaknya belakangan ini telah mendapatkan banyak pertanyaan dari nasabah maupun anggotanya mengenai Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan peraturan teknisnya.

Hal itu diungkapkan kala konfrensi pers mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 di Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Senin, 5 Juni 2017. “Dan memang masih banyak yang tanya dan belum paham. Karena itu sosialisasi perlu dilakukan secara detail supaya tidak ada keraguan dari nasabah perbankan,” kata dia.

Kartika juga menegaskan data mutasi rekening nasabah perbankan atau riwayat transaksi tidak turut dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kartika menambahkan bahwa informasi keuangan yang dilaporkan ialah yang menyangkut saldo akhir di satu periode dan pendapatan. “Yang dibuka secara otomatis adalah rekening saldo akhir tahun bersama dengan pendapatan, bukan data mutasi,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama Kartika juga mengungkapkan, bahwa nasabah tidak perlu khawatir mengingat keterbukaan informasi merupakan kebijakan yang dilaksanakan di 100 negara, sehingga tidak ada diskriminasi antara perlakuan pertukaran informasi.

“Dengan penjelasan itu rasanya kekhawatirannya itu bisa kita tepis. Dan ini akan kami sampaikan ke nasabah supaya tidak terlalu khawatir sehingga tidak ada implikasi yang siginifikan dari dana pihak ketiga sektor perbankan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2017 yang ditandatangi oleh Presiden pada 8 Mei 2017 merupakan salah satu persyaratan legislasi primer untuk mulai menerapkan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI) pada 2018 mendatang.

Baca juga: Pembukaan Data Nasabah Bersifat Prematur

Untuk mendukung Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai peraturan pelaksanaan.

Penerbitan PMK ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya lembaga keuangan, untuk memenuhi kewajiban sesuai Perppu 1 Tahun 2017. Tercatat pokok-pokok pengaturan PMK 70/PMK.03/2017 berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 31 Mei 2017. (*)

Editor: Paulus Yoga

tax scares

 

JAKARTA kontan. Batas saldo nasabah perbankan perorangan dalam negeri yang wajib dilaporkan secara otomatis minimal Rp 200 juta terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Adapun bagi rekening bank yang dimiliki oleh entitas tidak terdapat batasan saldo minimal.

Hal ini tertuang dalam aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 70 tahun 2017. PMK ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jumlah rekening yang memiliki saldo minimal Rp 200 juta di Indonesia hanya 2,3 juta rekening atau 1,14% dari jumlah keseluruhan rekening yang ada.

“Kalau (simpanan di dalam) akun ini berasal dari gaji tetap yang sudah dipotong PPh, sebetulnya tidak perlu takut. Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (5/6).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, yang dilaporkan secara otomatis adalah saldo akhir tahun dan pendapatan dari akun tersebut sehingga bukan merupakan data mutasi.

“Perlu diingat bahwa yang dibuka hanya saldo akhir dari satu periode,” ujarnya. Dengan demikian, menurut dia masalah privasi yang selama ini dikhawatirkan oleh sebagian nasabah tidak perlu dipersoalkan lagi.

“Dengan adanya amnesti pajak, kami asumsikan nasabah besar sudah ikut dan disclosure sudah cukup terbuka,” lanjutnya.

Sri Mulyani menyarankan apabila wajib pajak dalam pelaksanaan aturan ini menerima surat dari Ditjen Pajak untuk datang langsung ke kantor pajak guna mengklarifikasi. Pihaknya memiliki alternatif berupa call center dan whistle blower system guna kenyamanan masyarakat.

“Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” ucap Sri Mulyani.

Wakil Ketua Himbara Haru Koesmahargyo menambahkan, agar aturan ini sukses pelaksanaannya maka dibutuhkan sosialisasi secara intens. Adapun aturan ini bersifat universal di 100 negara sehingga wajib pajak memang tidak memiliki tempat lagi untuk sembunyi.

“Saya hitung, rekening yang jumlahnya 200 juta ke atas kira-kira dari BRI di atas 100 ribu rekening. Kami akan siapkan internalisasinya agar maksud dari perppu ini bisa sampai. Kalau berlaku secara bersama-sama, maka Indonesia akan diuntungkan,” jelasnya.

Asal tahu saja, laporan pertama secara otomatis untuk kepentingan perpajakan domestik adalah 30 April 2018. Artinya, terhitung tanggal tersebut Lembaga Jasa Keuangan (LJK) harus melakukan pelaporan data nasabah domestik ke Ditjen Pajak.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Jakarta detik- Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada pemerintah untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi data perbankan ini bukan sebagai alat mencari-cari masalah Wajib Pajak di Indonesia.

Sebab, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasian akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.

“Ini harus kita sampaikan bahwa semata-mata pembukaan akses bukan semata maunya Indonesia namun kesepakatan internasional. Sehingga pemahaman bahwa pembukaan ini tidak memojokkan WP perlu dikedepankan. Dengan sosialisasi ini tidak akan seperti pembukaan kartu kredit dulu,” kata Hariyadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hingga saat ini, kurang lebih terdapat 100 negara yang siap menerapkan keterbukaan informasi, ada 50 negara yang menerapkan di 2017, dan 50 negara sisanya termasuk Indonesia pada September 2018.

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 dan PMK Nomor 70/2017 serta masih memiliki waktu untuk sosialisasi sebelum pada masa implementasi di 2018.

Menurut Hariyadi, dalam sosialisasi ini perlu diterapkan program dari pemeriksaan yang harus kondusif. Sebab, pemeriksaan sudah menjadi kewajiban Ditjen Pajak.

“Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembukaan AEoI akan sasar kepada pemeriksaan semata mata. Kami sampaikan bahwa data yang diperlukan DJP memang sesuai dengan yang bisa dikerjakan oleh LJK. Artinya, jangan sampai meminta data yang akhirnya akan repotkan LJK dan repotkan WP sendiri. Dan tentang kerahasiaan perlu sekali, jangan sampai kalau terbuka justru dimanfaatkan pihak-pihak tidak berepentingan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Raden Pardede, yang merupakan perwakilan Kadin Indonesia mengatakan, implementasi AEoI sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong penerimaan perpajakan.

Oleh karenanya, Kadin mendukung usaha pemerintah yang menerapkan ketebukaan informasi untuk kepentingan perpajakan yang juga sebagai komitmen di internasional.

“Kami pahami komitmen pemeirntah dalam rangka implementasi AEoI dan komitmen pemerintah untuk tingkatkan penerimaan negara demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Raden.

Dia mengungkapkan, legislasi yang dibutuhkan pemerintah Indonesia harus kelar pada Juni 2017. Dalam mengejar pemenuhan aturan, diharapkan tidak mengganggu dunia usaha.

“Pastikan agar implementasikan dari inisiatif ini di lapangan tetap solid. Ada bagian yang sama baik dari aparat, pelaku ekonomi, dan perbankan. Agar kami semua dapat informasi yang sama dan bagaimana implementasinya tidak ada perbedaan. Dan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat,” tutupnya. (mkj/mkj)

ezgif.com-resize

Jakarta detik – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

PMK Nomor 70/2017 ini merupakan aturan turunan yang diterbitkan pemerintah usai menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Adapun, PMK Nomor 70/2017 ini mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pelaporan informasi keuangan, prosedur identifikasi rekening, kewajiban dokumentasi yang harus dilakukan lembaga keuangan, sanksi bagi lembaga keuangan yang tidak patuh, kerahasiaan informasi keuangan yang diterima Ditjen Pajak, serta ancaman pidana bagi petugas pajak yang tidak mematuhi ketentuan tentang kerahasiaan tersebut.

Lalu apa saja yang diatur dalam PMK tersebut ?

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengatakan, ruang lingkup PMK 70/2017 meliputi pelaksanaan perjanjuan internasional dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dalam bentuk kewajiban lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan ceara otomatis kepada Ditjen Pajak, dan kewajiban memberi informasi berdasarkan permintaan kepada Ditjen Pajak.

“Secara prinsip PMK ini atur subjek siapa yang wajib sampaikan, yang minta DJP, dan yang melaporkan subjeknya seperti apa,” kata Suryo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Mengenai subjek yang dimaksud adalah lembaga jasa keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian di bawah pengawasan OJK. Lalu LJK lainnya di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian di bawah pengawasan OJK, dan entitas lain di luar pengawasan OJK, yang juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan berdasarkan standar internasional.

“Lainnya ya selain yang 3 tadi, ada entitas lain di luar pengawasan OJK. Ini kami betul-betul memenuhi CRS (common reporting standard) yang ditetapkan OECD,” tambahnya.

Tata cara pendaftaran pada Ditjen Pajak bagi lembaga keuangan yang menjadi subjek pelapor, maupun lembaga keuangan yang wajib tidak lapor, yang meliputi entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun yang memenuhi persyaratan, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, trust yang memenuhi persyaratan, dan entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak,

Lalu, rincian informasi yang perlu dilaporkan secara otomatis, yaitu identitas lembaga keuangan, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

“Penyampaian informasi ada dua cara, pertama secara otomatis maksudnya tanpa dilakukan permintaan, informasi sudah disampaikan. Kedua, by request,” ungkapnya.

Dia menegaskan, otomatis akses yang dimaksud adalah mengenai informasi yang terekam dalam satu periode waktu, misalnya dalam satu tahun dan baru berlaku untuk 2018 maka kewajiban pada keuangan di 2017 baik yang elektronik atau non elektronik.

“Terkait dengan elemen yang diminta, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo dari rekening keuangan per 31 Desember 2017 untuk pelaporan pertama,” katanya. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta detik- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, setidaknya ada 2,3 juta akun rekening di seluruh perbankan Indonesia yang saldonya tercatat di atas Rp 200 juta.

Sehingga hal tersebut menjadi data yang akan dipegang oleh Ditjen Pajak sebagai otoritas yang memiliki kewenangan mengintip data rekening perbankan untuk kepentingan perpajakan, sesuai dengan Perppu Nomor 1/2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Belum lama ini juga Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

“Untuk Indonesia, yang entitas tanpa batas minimal dan untuk orang pribadi batas saldo Rp 200 juta. Total akun di perbankan kita adalah 2,3 juta akun atau 1,14% dari jumlah penabung yang memiliki saldo di atas Rp 200 juta,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Baca juga: Ditjen Pajak Hanya Intip Rekening dengan Saldo di Atas Rp 200 Juta

Dalam PMK Nomor 70/2017, kata Sri Mulyani, Sedangkan mengenai batasan nilai atau saldo rekening yang wajib dilaporkan untuk internasional, bagi rekening yang dimiliki entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017 yang wajib dilaporkan saldonya lebih US$ 250.00, sedangkan untuk keuangan milik pribadi tidak terdapat batasan saldo minimal.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini memastikan, bagi pemiliki akun yang saldonya di atas Rp 200 juta namun berasal dari gaji yang didapatkannya maka tidak perlu takut jika ada pengecekan oleh Ditjen Pajak. Pasalnya gaji sudah terpotong PPh.

“Jadi kami dalam hal ini tidak bertujuan mencari dan memburu kepada seluruh akun, sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir. Kalau anda atau ada WP menerima surat dari DJP anda datang ke kantor pajak untuk klarifikasi. Kemudian ada usulan untuk buat semacam call center yang bisa berikan kejelasan termasuk whistle blower system. Sehingga masyarakat aman dan nyaman. Kalau Anda sudah comply dan patuh maka Anda tidak perlu merasa khawatir,” tutupnya. (mkj/mkj)

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia akan mengizinkan bank mengambil komisi dari uang elektronik. Nantinya, komisi itu diharapkan bisa mendorong ekspansi bank untuk membangun titik-titik top up uang elektronik lebih banyak lagi demi menyukseskan gerakan nasional non tunai atau GNNT.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Pungky P. Wibowo mengatakan, untuk pengenaan komisi untuk top up uang elektronik tidak akan memberatkan masyarakat. Komisi itu dibuat untuk bisa semakin mengoptimalkan penggunaan uang elektronik.

“Jadi, nanti dari komisi yang diambil dari masyarakat itu akan digunakan oleh perbankan untuk optimalisasi tempat top up uang elektronik, termasuk nanti ada titik top up di gerbang tol juga. Semuanya dikejar Oktober ini bisa rampung, saat ini lagi proses pembuatan Surat Edaran (SE),” ujarnya setelah sosilalisasi integrasi pembayaran tol non tunai pada Rabu (1/6/2017).

Dari sisi perbankan pun memastikan komisi yang diberikan kemungkinan besar tidak akan memberatkan masyarakat. Beberapa bank pun akan mengkaji penambahan titik-titik top up baru nantinya.

Direktur Konsumer PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk komisi top up uang elektronik yang akan diberlakukan demi mendukung ekspansi bank membuat titik-titik top up yang strategis akan dibuat tidak memberatkan masyarakat.

Dia melanjutkan, perseroan tengah mengkaji beberapa poin untuk menambah tiitk top up seperti, mencari wilayah yang belum terjangkau oleh mesin anjungan tunai mandiri (ATM) agar lebih efisien dan optimal. Investasi top up uang elektronik pun juga tidak terlalu besar nilainya.

“Kalau ke depannya, masyarakat semakin giat menggunakan uang elektronik, top up akan langsung dilakukan dengan nilai yang besar sampai Rp500.000 untuk digunakan selama sebulan. Kalau mengisi sebanyak itu, dikenakan komisi Rp1.500 sampai Rp2.000 kan tidak terlalu memberatkan,” lanjutnya.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

ID: Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno. Menurut dia, infrastruktur memiliki peran vital bagi penguatan daya saing suatu negara dan multiplier effect yang besar terhadap berbagai bidang.

 

“Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan terciptanya akses yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar dia.

 

Namun, ia mengingatkan pemerintah bahwa infrastruktur merupakan bidang yang harus selalu berpegang pada asas kehati-hatian yang tinggi, bahkan cenderung konservatif. Soalnya, infrastruktur merupakan investasi jangka panjang dan tidak bisa serta-merta dihentikan di tengah jalan.

 

“Kalau sampai setop di tengah jalan akan mangkrak. Kalau sampai timbul goncangan, ekonomi bisa rontok. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus benar-benar dijaga,” papar Hendrawan.

 

Dzulfian mengatakan, infrastruktur merupakan salah satu isu utama dalam perekonomian Indonesia. Kuantitas dan kualitas infrastruktur nasional yang rendah membuat suplai (produksi) perekonomian tidak dapat mengikuti kencangnya pertumbuhan dari sisi permintaan (konsumen). “Padahal, konsumsi Indonesia sangat menjanjikan, mengingat kelas menengah muda Indonesia tumbuh pesat,” kata dia.
Indonesia, menurut Dzulfian, masih memiliki setumpuk daftar infrastruktur buruk, yang di antaranya tergambar pada jumlah pelabuhan yang sedikit dan kecil ukurannya (sisi kuatitas). Selain itu, waktu operasional pelabuhan masih lama (sisi kualitas). Belum lagi keterbatasan, ketidakpastian, dan energi yang mahal serta daya dukung terhadap rantai suplai yang lemah.

 

“Karena itu, memperbaiki infrastruktur adalah salah satu kunci jika perekonomian kita mau tumbuh di atas 6%, dibanding tahun lalu yang hanya 5,02%. Apa yang dicanangkan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahannya terkait infrastruktur sebenarnya cukup menjanjikan, namun realisasinya tidak begitu meyakinkan,” ujar Dzulfian, kandidat doktor Durham University Business School, Inggris.  (az)

 

Baca selanjutnya di http://id.beritasatu.com/home/komisi-xi-menku-bahas-skenario-pembiayaan/160757

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomer 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Salah satu isinya yakni adanya kewajiban Bank melaporkan saldo rekening nasabahnya kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi nasabah yang memiliki saldo rekening 250.000 dollar AS atau Rp 3,3 miliar (kurs 13.300).

“Batas saldo yang wajib dilaporkan secara otomatis adalah 250.000 dollar AS,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

(Baca Ada Pasal Kebal Hukum di Perppu 1/2017, Apa Kata Sri Mulyani?)

Menurut Sri Mulyani, batas saldo rekening yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak merupakan ketentuan internasional. Hal itu adalah konsekuensi yang harus dipatuhi pemerintah lantaran ingin bergabung kebijakan pertukaran otomatis data informasi keuangan internasional atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Jadi, kata Sri Mulyani, nasabah yang memiliki saldo di atas Rp 3,3 miliar, akan menjadi subyek otomatis kebijakan pertukaran data informasi keuangan internasional.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” kata Ani.

Saat ini, setidaknya ada 100 negara yang sudah berkomitmen ikut AEoI. Sekitar 50 negara akan menerapkan kebijakan itu pada tahun ini, sementara sisanya bergabung pada 2018.

Melalui kebijakan ini, maka akses informasi keuangan bisa dipertukarkan secara otomatis bagi para negara anggotanya.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati optimistis DPR bakal mengetok Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU. Keyakinan ini didasarkan pada komitmen pemerintah memenuhi ketentuan pertukaran informasi untuk perpajakan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) di 2018. Pernyataan tersebut menjawab pandangan pengamat bahwa Perppu tersebut rawan dihadang DPR, bahkan berpotensi digugat.

Sri Mulyani menambahkan, Perppu ini diterbitkan sebagai komitmen Indonesia dalam memenuhi komitmen AEoI. Pemerintah, sambungnya, akan melakukan konsultasi dan pembicaraan dengan DPR untuk mengesahkan Perppu menjadi UU agar memiliki kekuatan hukum.

“Saya yakin anggota dewan sebagai wakil rakyat menginginkan yang terbaik bagi Republik ini karena agenda (Perppu) ini jelas, konsisten dengan UU Perpajakan, UU Tax Amnesty, keinginan kita untuk memperbaiki penerimaan pajak, dan kepentingan nasional, serta komitmen kita pada perjanjian internasional,” terangnya.

BACA JUGA
Nasabah Punya Rekening di Atas Rp 3,3 Miliar Bakal Diintip Pajak
Kena Intip Ditjen Pajak, Menkeu Jamin Kerahasiaan Data Nasabah
Ditjen Pajak Intip Rekening, BI Minta Nasabah Tak Panik

“Kalau kita tidak memenuhi perjanjian internasional (AEoI), justru akan merugikan kita. Jadi kita akan terus berkomunikasi karena Perppu ini kebutuhan negara, dan dalam rangka mendapatkan informasi dari WNI yang punya harta di luar negeri,” Sri Mulyani menambahkan.

Lebih jauh sambungnya, Perppu Keterbukaan Data Keuangan untuk Perpajakan dikeluarkan sebagai suatu peraturan perundangan dalam kondisi mendesak. “Dewan akan menerima atau menolak? Tidak kemudian harus hijrah ke peraturan perundangan lain. Kalau Perppu ini diterima, maka dia bisa mengatasi kendala dari UU lain soal kerahasiaan bank,” tutur Sri Mulyani.

Pemerintah akan menerbitkan aturan pelaksanaan keterbukaan data keuangan untuk perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dalam PMK tersebut, diakui Sri Mulyani akan mengatur tata cara dalam rangka mendapatkan informasi keuangan, bagaimana memperoleh informasi, prosedur, protokol dalam rangka menggunakan informasi tersebut. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran (whistle blowing) yang ada di Ditjen Pajak dan Kemenkeu.

“Timeline-nya (PMK) sebelum 30 Juni 2017. Tapi bukan berarti otomatis mengakses, bisa sewenang-wenang membuka data keuangan. Tidak sengaja mencari-cari akun seseorang bukan karena alasan perpajakan. Kita akan jaga itu,” tandas Sri Mulyani. (Fik/Gdn)

tax scares

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih harus bersabar untuk bisa membuka data atau informasi keuangan termasuk rekening nasabah. Itu karena Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tengah menyusun aturan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

PMK ini sedang disiapkan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 yang sudah efektif berjalan pada 8 Mei 2017.

“Belum (bisa akses data keuangan), kan belum ada PMK. Nunggu PMK dulu, wong PMK saja masih dibahas,” tegas Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi saat berbincang dengan wartawan di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Ken mengaku, Ditjen Pajak tidak mengincar wajib pajak tertentu sebagai sasaran pemeriksaan pasca Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terbit. Pemeriksaan terhadap wajib pajak harus berbekal data yang akurat.

“Tidak ada yang diincar. Ini kan sudah lama untuk memenuhi ketentuan tahun 2012 yang sudah diratifikasi. Yang menunjukkan perbedaannya, data komplit atau tidak karena memeriksa kan harus ada data, tidak bisa ujuk-ujuk periksa,” terangnya.

Ken pun membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mengadukan segala bentuk tindakan petugas pajak apabila terjadi pelanggaran, penyelewengan data, intimidasi, dan perilaku yang merugikan lainnya di sistem whistle blowing Ditjen Pajak maupun Kemenkeu. “Semuanya boleh mengadu. Yang penting ada datanya,” tegas dia.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan, akan segera menerbitkan PMK sebagai aturan teknis dari pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Targetnya sebelum akhir Juni 2017.

“Nanti diatur di PMK, bagaimana melaksanakannya pun menunggu aturan pelaksanaannya,” tandas Sri Mulyani.

stock-photo-beauty-halloween-sexy-vampire-woman-with-dripping-blood-on-her-mouth-lying-in-a-bath-full-of-blood-499324762

TEMPO.CO, Jakarta – Pelaku industri keuangan menunggu aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Direktur Konsumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Haru Korsmahargyo menilai perpu tersebut masih mentah untuk dijalankan. “Kami tunggu peraturan Otoritas Jasa Keuangan sembari memitigasi risiko,” ujarnya, Rabu, 17 Mei 2017.

Menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan definisi mengenai keterbukaan informasi terhadap nasabah. Selama ini, kata dia, nasabah merasa nyaman menaruh uang lantaran dijamin kerahasiaannya. Selain berpotensi mengganggu kenyamanan nasabah, membuka seluruh data dinilai menimbulkan beban operasional tambahan bagi bank.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Ryan Kiryanto mengatakan pemerintah harus menjamin integritas otoritas pajak. Sebaliknya, para nasabah juga perlu diberi insentif bila mereka patuh. “Perlu ada sosialisasi berupa insentif bagi yang patuh dan sanksi bagi yang tidak patuh,” ucapnya.

Baca: Ikut Pertukaran Data Pajak, Apa Saja Yang Harus Diwaspadai

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja juga menunggu penjelasan pemerintah ihwal batasan nasabah mana saja yang harus diberikan data. Dia mengatakan prinsip dasar keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan dunia meminta anggota membuka data nasabah asing. “Apa gunanya memberikan data nasabah domestik?” tuturnya.

Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia Samsul Hidayat mengatakan investor mau tak mau harus legawa diintai. Toh, kata dia, Ditjen Pajak cuma menelisik investor jika diduga menggunakan uang yang tidak wajar. Pemerintah juga harus bisa membuktikan kewenangan tersebut kelak bakal menambah kepatuhan perpajakan para nasabah.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyadari perpu tersebut belum rinci. Pemerintah sedang menyiapkan berbagai peraturan turunan yang dipertanyakan pelaku industri keuangan. “Dalam waktu sebulan ini keluar, bisa berupa peraturan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Simak: Sri Mulyani: DJP Siap Ikuti Pertukaran Data Pajak Internasional

Namun Kementerian belum bisa memberikan penjelasan rinci terhadap perpu tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati direncanakan bakal turun langsung memberikan penjelasan tersebut dalam waktu dekat. Hingga kemarin, Rabu, 17 Mei 2017, Sri Mulyani masih melakukan kunjungan kerja ke Jeddah, Arab Saudi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Istana mendukung penerbitan perpu yang dinilai bermanfaat bagi negara itu. Ia mengatakan penerapan automatic exchange of information (AEOI) di seluruh dunia tak terhindarkan lagi. “Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena terlalu banyak yang disimpan,” ucapnya.

Dengan payung hukum tersebut, Direktorat Pajak akan memperoleh data kolektif identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Industri keuangan yang disasar ialah bank, pasar modal, dan asuransi.

Simak: Syarat Ikut Pertukaran Data Pajak, Aturan Harus Selesai Mei 2017

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo berujar pemerintah harus bisa memberi penjelasan kepada industri ihwal keterbukaan data nasabah dalam negeri. Menurut dia, membuka data nasabah dalam negeri merupakan agenda Kementerian Keuangan untuk meningkatkan rasio pajak yang saat ini masih 11 persen. “Perhimpunan bank swasta nasional pasti tidak nyaman,” katanya.

Bebas Akses

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Perpu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menganulir keterbatasan akses otoritas pajak dalam memperoleh informasi sektor keuangan. Mulai sekarang, Direktorat Jenderal Pajak tak perlu lagi meminta izin Menteri Keuangan dan Bank Indonesia untuk memperoleh data. Data secara otomatis datang dari industri dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini pasal-pasal dalam perpu yang memberi kewenangan tambahan otoritas pajak.

– Pasal 2 Ayat 1
Ditjen Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

– Pasal 2 Ayat 3
Laporan yang diterima berisi informasi sedikitnya ihwal identitas pemegang rekening, nomor rekening, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau rekening keuangan, dan penghasilan nasabah.

– Pasal 2 Ayat 5
Ditjen Pajak berhak mengidentifikasi data sesuai dengan hasil temuannya.

– Pasal 3 Ayat 2
Ditjen Pajak boleh meminta pergantian mekanisme pengumpulan data jika dinilai kurang efektif kepada Menteri Keuangan.

– Pasal 7 Ayat 2 dan 3
Ditjen Pajak berhak mengusut pidana atau perdata, lembaga keuangan, dan nasabah bila dinilai tidak kooperatif, seperti memberikan data yang tidak benar, dengan denda maksimal Rp 1 miliar.

ISTMAN M.P. | PUTRI ADITYOWATI | ANDI IBNU

tax scares

Jakarta detikfinance- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan Direktorat Jendral Pajak (Ditjen) bakal memeriksa data nasabah yang memiliki saldo minimal US$ 250 ribu atau sekitar Rp 3,3 miliar (kurs Rp 13.300/US$). Ini sesuai dengan standar internasional

“Dari sisi peraturan internasional batas saldo yang wajib dilaporkan adalah sebesar US$ 250 ribu,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Sri Mulyani: Petugas Pajak Jangan Menakut-nakuti Nasabah
Sri Mulyani mengatakan data dari nasabah yang memiliki saldo di atas US$ 250 ribu akan dapat diakses oleh pihak internasional, atau untuk menerapkan Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Kalau di atas itu, maka subjek akses informasi dilakukan seluruh dunia. Dan karena kita masuk, maka kita gunakan aturan itu,” kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Tak Ada Tempat Lagi untuk Penghindaran Pajak
Dirinya menyatakan kalau hal itu perlu dilakukan karena Indonesia memiliki komitmen dalam mengatur tata kelola perpajakan yang ada.

“Jadi saya tekankan karena ini AEoI maka compliance kita harus setara dengan negara lain,” tukasnya. (mkj/mkj)

ezgif.com-resize

Jakarta detikfinance – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, data nasabah seluruh lembaga keuangan di Indonesia bisa diintip atau diakses oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) usai diterbitkannya Perppu Nomor 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Sebelum diterbitkannya beleid ini, Sri Mulyani mengatakan, akses Ditjen Pajak untuk mengakses data nasabah lembaga keuangan bisa dilakukan namun dengan syarat harus meminta izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.

Usai diterbitkannya Pepru Nomor 1/2017, maka Ditjen Pajak secara otomatis langsung dapat memeriksa data nasabah seluruh lembaga keuangan tanpa harus meminta izin kepada OJK lagi.

Sebab, di dalam Pepru Nomor 1/2017 juga telah mengatur kembali aturan kerahasiaan 4 lembaga keuangan, yakni perbankan, perbankan syariah, asuransi dan pasar modal.

“Selama ini kami tetap dapat akses kalau ada masalah pajak maka kami akan sampaikan ke OJK bahwa ada masalah x, y, z kami mintakan infonya untuk keperluan perpajakan. Dewan Komisioner OJK akan sampaikan ke lembaga jasa keuangan itu. Tapi kasus per kasus dan tidak otomatis. Jadi 139 negara akses informasi oleh otoritas pajak sifatnya otomatis maka Perppu ini memberikan akses keuangan yang sifatnya otomatis. Jadi enggak minta satu per satu,” kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Baca juga: Darmin: Taruh Uang di Lemari atau Bawa ke Luar Negeri Sama Saja
Meski bisa mengakses data nasabah secara otomatis, tagas Sri Mulyani, Ditjen Pajak tidak serta merta melakukan pengecekan begitu saja, tanpa ada kepentingan terlebih dahulu.

“Bukan berarti kalau otomatis bukan berarti ada kesewenang-wenangan. Saya enggak suka sama dia lalu saya cari account-nya. Itu akan kami jaga, otomatis artinya dirjen pajak punya kewenangan untuk keperluan perpajakan, bukan yang lain. Makanya protokol akan dibuat dalam bentuk PMK,” tutupnya.

Baca juga: Bocorkan Data Nasabah, Darmin: Petugas Pajak Bisa Dipidana
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ternyata telah memperkirakan potensi penerimaan negara dari kebijakan tersebut. Akan tetapi ini belum bisa disampaikan kepada publik.

“Kita lihat waktunya dunia semua sepakat dan seperti saya katakan, negara asal tax haven regional semua ikut dan tidak akan ada lagi penyembunyian. Yang digaris bawahi adalah tata kelola yang baik, peraturan dilakukan dengan ketat, kerahasiaan dibuka oleh semuanya,” jelas Agus pada kesempatan yang sama. (mkj/mkj)

tax scares

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kini bisa mengintip data-data nasabah di lembaga keuangan, bukan hanya perbankan, tapi juga pasar modal seperti sekuritas dan manajer investasi. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Dengan begitu, kini para perusahaan sekuritas wajib memberikan data informasi dari nasabahnya yang diminta oleh Ditjen Pajak. Hal itu seiring dengan kesepakatan 101 negara termasuk Indonesia dalam implementasi pertukaran informasi otomatis (automatic exchange of information/AEoI) di bidang jasa keuangan untuk kebutuhan perpajakan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengaku khawatir kebijakan tersebut menimbulkan dampak negatif. Sebab berpotensi membuat para investor takut.

“Saya khawatir efek negatif ya, klien bisa takut,” tuturnya kepada detikFinance, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah juga sepertinya belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh atas kebijakan tersebut. Sebab Susy yang juga menjabat sebagai Direktur Utama MNC Securities mengaku belum mengetahui akan rincian beleid tersebut.

“Saya belum cek detilnya, tapi saya khawatir efeknya negatif,” pungkasnya. (ang/ang)

 tax scares

Jakarta detik – Lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa mengakses dana rekening nasabah perbankan.

Dalam aturan yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, data rekening yang bisa dilihat oleh Ditjen Pajak adalah milik Warga Negara Indonesia (WNI) di luar atau dalam negeri.

Akses yang didapat Ditjen Pajak untuk mengintip rekening WNI yang ada di luar negeri bisa dilakukan, dengan negara-negara yang telah berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi data perbankan atau Automatic Exchange of Information (AEoI), kepada Organisation for Economic Corporation and Development (OECD).

Sebab, sebelum diterbitkannya Perpu Nomor 1/2017 ini dikonsultasikan terlebih dahulu kepada organisasi untuk kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

“Jadi masing-masing itu ada komitmen, compliance. Dia sudah mendaftar di OECD dan sebagainya,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

Misalnya, ada permintaan akses data perbankan dari negara lain kepada Indonesia, maka permintaan tersebut tidak lagi secara bilateral, melainkan bisa langsung mengakses.

Oleh karenanya, kata Darmin, aturan permintaan data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan juga akan bisa diakses oleh pemerintah Indonesia jika ingin mengecek rekening WNI yang berada di luar negeri.

Tidak hanya itu, Darmin mengungkapkan, permintaan data rekening nasabah diberlakukan bagi nasabah asing maupun domestik. Namun, jika ada negara yang meminta data rekening di Indonesia, itu hanya untuk mengecek rekening warganya, begitu pun pemerintah Indonesia.

“Namanya Automatic, pertukaran informasi, setelah aturan itu ada, instansi yang berkepentingan mengenai informasi perbankan di luar itu bisa mengakses dan meminta untuk informasi rekening misalnya rekening dari orang-orang mereka. Dia enggak akan berkepentingan lah nanya WP (Wajib Pajak) Indonesia. Pasti WP-nya dia yang mau diketahui,” tukasnya. (wdl/wdl)

gifi

JAKARTA kontan. Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 8 Mei lalu.

Perppu ini bukan hanya menjadi dasar Ditjen Pajak memperoleh informasi di bidang perpajakan dalam negeri, tapi juga terkait pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

BACA JUGA :
Aturan keterbukaan data nasabah di meja presiden
Pajak: Tidak semua uang di bank objek keterbukaan
Keterbukaan informasi keuangan secara otomotis atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional bidang perpajakan tersebut.

Dasar hukum keterbukaan informasi keuangan ini harus setingkat undang-undang, dan harus memiliki kekuatan sebelum 30 Juni 2017.

Jika gagal memenuhinya, Indonesia akan dianggap gagal memenuhi komitmen. “Kerugiannya akan signifikan bagi Indonesia, seperti menurunnya kredibilitas RI sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal,” tulis Perppu yang didapatkan KONTAN, Selasa (16/5).
Apa alasan pemerintah?

Pemerintah menilai, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Sehingga, diperlukan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan.

Ditjen Pajak menilai, saat ini akses otoritas Pajak terbatas untuk memperoleh informasi keuangan dari institusi yang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, dan pasar modal.
Lembaga keuangan mana yang disasar?

Berdasarkan Perppu ini, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lain.

Nah, dengan perppu ini, lembaga keuangan tersebut juga wajib melapor pada Dirjen Pajak setiap rekening keuangan yang diidentifikasian sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan. Juga, laporan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan lainnya.
Apa saja isi informasi laporan keuangan tersebut?

Laporan isi informasi keuangan setidaknya memuat:
– identitas pemegang rekening keuangan
– nomor rekening keuangan;
– identitas lembaga jasa keuangan;
– saldo atau nilai rekening keuangan; dan
– penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

Nanti, pihak Pajak harus melakukan identifikasi dan verifikasi mengenai rekening tersebut. Ditjen Pajak juga harus membuat dokumentasi atau kegiatan identifikasi rekening keuangan nasabah.

Jika nasabah menolak identifikasi, lembaga keuangan tidak boleh melayani nasabah tersebut baik untuk pembukaan rekening baru maupun transaksi baru apapun.

Data berisi informasi keuangan tersebut dilaporkan oleh lembaga keuangan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Barulah, setelah itu OJK menyerahkan pada Ditjen Pajak.

Untuk petunjuk teknis, Menteri Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri.

gifi

Liputan6.com, Jakarta Setelah melalui pembahasan berbulan-bulan, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Payung hukum tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku 2018.

Dikutip dari laman peraturan.go.id Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Jakarta, Selasa (16/5/2017), Perppu tersebut ditandatangani Presiden, Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei 2017 dan diundangkan saat yang sama oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.

Perppu AEoI dirilis untuk memenuhi komitmen keikutsertaan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Pembentukan Perppu setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum 30 Juni 2017.

Merinci lebih detail, ada 10 Pasal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1 menyebutkan, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Sementara bunyi Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.

Ayat (2) mencakup, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:

a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasikan sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan

b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

a. identitas pemegang rekening keuangan;
b. nomor rekening keuangan;
c. identitas lembaga jasa keuangan;
d. saldo atau nilai rekening keuangan; dan
e. penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

(4) Dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan prosedur identifikasi rekening keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

(5) Prosedur identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi kegiatan:

a. melakukan verifikasi untuk menentukan negara domisili untuk kepentingan perpajakan bagi pemegang rekening keuangan, baik orang pribadi maupun entitas;
b. melakukan verifikasi untuk menentukan pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pemegang rekening keuangan yang wajib dilaporkan;
c. melakukan verifikasi untuk menentukan rekening keuangan yang dimiliki oleh pemegang rekening keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rekening keuangan yang wajib dilaporkan;

d. melakukan verifikasi terhadap entitas pemegang rekening keuangan untuk menentukan pengendali entitas dimaksud merupakan orang pribadi yang wajib dilaporkan; dan
e. melakukan dokumentasi atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka prosedur identifikasi rekening keuangan, termasuk menyimpan dokumen yang diperoleh atau digunakan

Pasal 3 Ayat (6), lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi nasabah baru; atau transaksi baru terkait rekening keuangan bagi nasabah lama, yang menolak untuk mematuhi ketentuan identifikasi rekening keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

“Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 2 Ayat (8).

Pasal 3 Ayat (3) dalam beleid ini menjelaskan penyampaian laporan laporan melalui mekanisme elektronik melalui OJK berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 60 hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; dan
b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 hari.

Sedangkan di Ayat (4), penyampaian laporan melalui mekanisme non elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 4 bulan setelah akhir tahun kalender.

“Menteri Keuangan (Menkeu) dan pegawai Kemenkeu yang melaksanakan tugas, pimpinan dan pegawai Otoritas Jasa Keuangan, maupun pimpinan dan pegawai lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,” bunyi Pasal 6 Ayat (1).

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Perppu AEoI diatur mengenai sanksi bagi pimpinan atau pegawai lembaga jasa keuangan yang tidak menunaikan kewajiban memberikan informasi atau laporan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Sementara bagi lembaga jasa keuangan yang melanggar didenda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan setiap orang yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan atau mengurangkan informasi yang sebenarnya dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Pasal 8 menegaskan bahwa beberapa pasal dalam Undang-undang yang menyangkut kerahasiaan data keuangan, tidak berlaku lagi dengan adanya Perppu tersebut. Pasal itu meliputi, Pasal 35 Ayat (2) dan Pasal 35A UU Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kemudian Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Serta Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Perppu Nomor 1 Tahun 2017.

 

ezgif.com-resize

Jakarta detikfinance- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, kerahasiaan data nasabah perbankan dianulir oleh terbitnya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Aturan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Darmin menyebutkan, dalam aturan yang lama, dalam membuka data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan mesti harus mendapatkan persetujuan dari berbagai sektor. Adapun, kata Darmin, aturan baru ini ditujukan kepada nasabah domestik maupun asing.

“Kalau dari luar tentu harus ada yang minta, baru itu diproses. Kalau pajak itu berarti dia tidak perlu lagi minta persetujuan menteri keuangan. Kalau dulu kan gitu, minta persetujuan ke menteri keuangan, minta persetujuan OJK. Sekarang enggak, langsung saja, artinya Perppu itu yang menganulir pasal itu,” kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

 

 

Dalam beleid ini, tidak spesifikasi tertulis ditujukan akses pemeriksaan kepada nasabah domestik maupun asing. Darmin menyebutkan, memang tidak diperlukan.

“Memang enggak perlu dimasukan. Justru tadinya pernah ada aturannya hanya asing kemudian dimasukkan semuanya. Ya berarti asing dan dalam negeri,” tambahnya.

Darmin melanjutkan, nantinya masing-masing lembaga terkait akan membuat aturan turunan yang mengacu pada Perppu AEoI.

“Mesti ada dong aturan pelaksana di masing-masing. Tapi ya masing-masing saja enggak lagi atur satu sama lain lembaganya, itu sudah Perppu-nya yang atur semuanya bahwa sudah otomatis dapat info mengenai rekening misal di bank,” tukasnya. (mkj/mkj)

Jakarta detikfinance- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menerbitkan aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau yang disebut Automatic Exchange of Information (AEoI).


Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Melansir dari http://www.peraturan.go.id, Selasa (16/5/2017). Perpu ini telah diundangkan pada 8 Mei 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly dan telah ditandatangani Presiden Jokowi.

Pertimbangannya, Indonesia membutuhkan pendanaan untuk pembangunan nasional secara merata dan berkeadilan. Sumber pendanaan paling besar adalah dari pajak yang selama ini terhambat akses untuk memperoleh informasi yang lebih luas, terutama rekening perbankan.

Keterbatasan akses membuat perluasan basis pajak menjadi terhambat, begitupun dalam pengujian kepatuhan wajib pajak. Sehingga rasio pajak sangat rendah hingga sekarang.

Pada sisi lain, Indonesia juga telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat UU mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Bila tidak, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara yang gagal untuk memenuhi komitmen pertukaran informasi keuangan secara otomatis (fail to meet its commitment), yang akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi Indonesia, antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penemapatan dana ilegal. (mkj/mkj)

ets-small

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)

gifi

Liputan6.com, Belitung – Draft Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait kerahasiaan bank telah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika langsung disetujui, maka regulasi ini bisa berlaku pada Mei 2017.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeasteadi dalam Media Gathering di Belitung, Senin (17/4/2017).

Perppu ini sendiri untuk mendukung sistem pertukaran informasi Automatic Exchange of Information (AEoI). “Peraturan perundang-undangan, ya langsung diundangkan. Langsung berlaku, berlakunya kapan nanti ditulis di situ. Kayaknya sih, bulan Mei kali,” kata dia.

Setelah Perppu ini disahkan, maka akan dibuat pula peraturan turunan. Kemenkeu juga menyiapkan aturan turunan tersebut. “Iya pasti ada dong, ada  PP-nya ada PMK-nya, ada semua sudah kita siapin,” ujar dia.

Ken menjelaskan, dengan regulasi ini maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa mengakses data keuangan secara otomatis. Artinya, tidak perlu lagi mengajukan permohonan untuk mengakses data keuangan.

Tentu saja, lanjut Ken, ada aturan main untuk mengakses data tersebut. Lantaran, tidak semuanya merupakan objek pajak. “Dan tentunya nggak akan kita main-mainkan data itu, akan kita analisis juga, tidak semua yang di bank itu adalah objek pajak, belum tentu juga,” tandas dia.

Ken menambahkan, hal demikian juga lumrah dilakukan di negara lain. Sehingga, tidak perlu dikhawatirkan.

“Di negara lain juga tidak terjadi apa apa. Yang dikhawatirkan sekarang ini kan orang Pajak masih nakal. Kan nanti ada SOP-nya nggak semuanya bisa diakses. Nggak semua orang Pajak bisa akses hanya hal tertentu aja,” tandas dia.

ezgif.com-resize

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan, draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) keterbukaan data perbankan telah rampung. Ia mengatakan, draf Perppu keterbukaan data perbankan akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo hari ini.

“Sudah siap hari ini akan kita naikkan ke Presiden,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Namun Darmin enggan menjelaskan lebih lanjut ihwal Perppu tersebut. Ia hanya memastikan Perppu keterbukaan data perbankan akan diproses sesuai ketentuan berlaku.

Selama ini, Ditjen Pajak harus susah payah untuk membuka data para nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Bahkan proses untuk mendapatkan izin memakan waktu lama.

Meski begitu belum diketahui adakah batasan-batasan bagi Ditjen Pajak mengintip data perbankan wajib pajak. Hingga saat ini pemerintah belum membuka isi draf Perppu tersebut.

gifi

INFOBANK: oleh Eko B Supriyanto

 

SRI Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, sepertinya kurang bersahabat dengan kalangan perbankan. Awal tahun lalu Sri Mulyani bicara agak keras karena banyak bankir yang tidak mengikuti program tax amnesty.

Akhir bulan lalu ia menyerukan untuk dilakukannya penghapusan pasal kerahasiaan bank karena Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan guna kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018.

Harus diakui, sebelum menerapkan kebijakan AEOI, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di undang-undang perbankan. Jika tidak, AEOI tidak akan bisa dilaksanakan pada 2018 mendatang dan Indonesia tidak bisa mendapatkan akses informasi dari negara lain.

Pendek kata, untuk bisa mengikuti AEOI, aturan perundang-undangan yang direncanakan harus selesai pada Mei ini, yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEOI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain, mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada database yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangani komitmen ikut AEOI. Sebagian akan menerapkan AEOI pada tahun ini dan sebagian lagi pada 2018.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menerbitkan beleid baru untuk mendukung penerapan otomatisasi keterbukaan informasi atau AEOI pada 2018 mendatang. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional ini diterbitkan sekaligus untuk menyokong penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang rencananya akan terbit pada semester pertama tahun ini.

Beleid baru tersebut mengatur soal tata cara ketetapan soal pertukaran informasi antara Indonesia dan negara mitra. PMK Nomor 39 Tahun 2017 ini menyebutkan, kerja sama dengan negara mitra yang dimaksud bisa berupa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Nantinya, pertukaran informasi bisa juga dilakukan melalui permintaan resmi atau balikan, secara otomatis. PMK Nomor 39 Tahun 2017 juga menyebutkan, pembukaan data perbankan dan perpajakan dilakukan bila satu wajib pajak terindikasi melakukan transaksi penghindaran pajak atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keterbukaan informasi perbankan akan membantu petugas pajak dalam mengecek rekening wajib pajak yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebagai langkah awal, perppu yang ditargetkan akan terbit pada Mei 2017 itu akan fokus pada data perbankan yang dimiliki oleh nasabah warga negara asing (WNA).

Artinya, perppu ini membantu negara mitra agar bisa memperoleh izin pembukaan data perbankan wajib pajaknya yang ada di Indonesia. Hal ini bersifat resiprokal, dalam hal ini Indonesia bisa memperoleh data perbankan wajib pajak yang berada di negara lain.

Di tengah rencana pemerintah yang akan menghapus pasal rahasia bank dengan mengeluarkan perppu, sektor perbankan pun dihadapkan pada banyak tantangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada empat tantangan yang dihadapi perbankan.

Pertama, risiko likuiditas. Hal ini berpotensi menjadi masalah lantaran efek Fed Fund Rate mampu memicu terjadinya capital outflow yang berakhir pada perginya dana asing.

Kedua, risiko kredit. Saat ini kredit yang memiliki kualitas rendah berisiko membentuk kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) yang masih tinggi. Jika OJK tidak melakukan relaksasi dalam restrukturisasi kredit, NPL bank tentu makin besar, tidak seperti sekarang ini.

Ketiga, kehadiran industri financial technology (fintech). Pasalnya, saat ini kompetisi yang terjadi di lembaga perbankan tidaklah di antara perbankan saja, tapi sudah melibatkan industri fintech.

Keempat, perihal konglomerasi perbankan. Hadirnya OJK sebagai integrated regulated supervisor diharapkan dapat menghadapi dampak turunan dari konglomerasi perbankan.

Sebenarnya tidak hanya empat hal itu tantangan yang dihadapi perbankan. Hari-hari ini, adanya kebijakan pertukaran informasi sektor perbankan pun akan menjadi masalah bagi perbankan. Saat ini banyak nasabah pemilik uang mulai gelisah. Apalagi, saat ini ini terdengar Singapura, yang menjadi surga penyimpanan uang dari Indonesia, masih belum mau mengikuti perjanjian keterbukaan informasi.

Di Indonesia, dengan adanya perppu dalam rangka AEOI ini, rahasia bank nantinya tak lagi rahasia. Kendati demikian, dalam masa transisi perlu dilakukan sosialisasi yang lebih jelas dan lebih rinci ke publik. Jangan sampai pertukaran informasi yang seharusnya dilakukan antarnegara menjadi semacam ketakutan di dalam negeri.

Jika demikian, dampak yang paling berat dari penerapan kebijakan itu ialah makin sulitnya bank-bank menjaring dana pihak ketiga (DPK) dan suku bunga akan tetap tinggi. Jangan sampai, keikutsertaan kita dalam AEOI ini akan lebih menguntungkan negara tetangga kita, Singapura.

Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan dampak paniknya nasabah ini dan bukan semata-mata urusan pajak yang tak pernah tercapai sehingga bank yang senantiasa dijadikan buruan yang mudah. Hati-hati, bank makin sulit berburu dana masyarakat dan uang bawah bantal tentu makin besar. (*)

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Infobank

animated-rocket-and-space-shuttle-image-0026

JAKARTA kontan. Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR) berencana mengenakan pajak progresifuntuk apartemen yang tidak dihuni.

Dokumen Kementerian Keuangan yang didapat KONTAN menyebut, pajak tinggi kelak tak hanya untuk tanah kepemilikan tanah dan lahan yang tidak dimanfaatkan seperti yang direncanakan sebelumnya oleh pemerintah, tetapi juga untuk pajak vacant apartemen yang tidak disewakan atau ditempati dan apartemen yang tidak laku terjual alias unitilized asset tax (UAT), serta pajak atas capital gain properti.

Namun demikian, kebijakan ini masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, kebijakan itu salah apabila pajak nantinya dibebankan kepada konsumen.

Pasalnya, hal ini kontraproduktif dengan kebijakan pelonggaran kredit untuk mendorong pertumbuhan. “Jangan dihantam di sisi demand,” katanya kepada KONTAN, Jumat (7/4).

Yustinus berpendapat, bila pemerintah ingin menghindari adanya spekulan, opsi yang dapat dipertimbangkan adalan pemberian batasan. Misalnya, yang jual sebelum lima tahun dikenai pajak lebih tinggi. “Jadi yang didorong developer-nya, bukan konsumen dipenalti,” ucapnya.

Ia melanjutkan, untuk kebijakan penghindaran spekulan ini, pemerintah bisa mempertimbangkan opsi mengenakan hoarding land tax kepada investor atau pengembang.

Hoarding land tax ini, ada jangka waktu selama dua tahun untuk menjual apartemen atau dikenai pajak. Sejak Desember 2011, pengembang telah diberi batas waktu lima tahun untuk menjual semua unit dalam pembangunan atau membayar setidaknya 10% dari harga tanah sebagai penalti.

“Singapura sudah berhasil hoarding land tax, sasaran ke developer bukan konsumen atau individu. Itu hampir sama dengan ide “pajak tanah” kemarin, atas underutilized land,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Sofyan Djalil mengatakan, tidak akan ada keputusan terkait pajak proresif untuk apartemen yang tidak dihuni dalam waktu dekat ini. “Belum belum. Itu kami pikirkan kembali,” katanya.

Keputusan untuk menimbang kembali kebijakan ini menurut Sofyan adalah lantaran kondisi pasar di industri properti masih terpukul oleh pertumbuhannya yang melambat. Memang, industri properti nasional mengalami tekanan cukup berat sepanjang tahun 2016 lalu.

“Soalnya kondisi properti lagi sulit, jadi kita cool-down ide itu. Kan perlu dibahas lebih lanjut jadi belum bisa,” ujarnya.

JAKARTA kontan. Di tengah kondisi industri properti masih lemah, pemerintah ingin mengeluarkan aturan terkait pengenaan pajak tinggi bagi lahan kosong dan apartemen yang tak berpenghuni. Aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi sektor properti.

Analis NH Korindo Sekuritas, Bima Setiaji menyampaikan dalam jangka pendek aturan ini akan menjadi sentimen negatif bagi emiten properti dan penjualan apartemen. “Soalnya kan penentuan apartemen yang termasuk kategori kosong sendiri bukan merupakan hal yang simpel,” ujar Bima kepada KONTAN, Minggu (9/4).

Terkait dengan aturan pengenaan pajak tinggi terhadap apartemen kosong ini akan memberatkan segmen kelas menengah ke atas. Pasalnya kelas ini banyak menjadikan apartemen sebagai instrumen investasi dan tidak ditinggali. Tentunya beda dengan masayarakat kelas menengah ke bawah yang menempati apartemen yang dibeli.

Jadi, menurit Bima kebijakan tersebut masih belum membuat industri properti semakin membaik dan justru menurunkan minat investasi dalam sektor properti. Khususnya emiten properti segmen menengah keatas yang portofolionya banyak bangunan high rise building seperti DILD PWON APLN.

Di tahun ini sektor properti diprediksi sudah Bottoming dalam artian sudah mengalami kenaikan, meskipun marketing sales relatif buruk hanya beberapa emiten yang mencapai target marketing. Hal ini disebabkan kebutuhan properti di Indonesia sangat tinggi.

Tren suplai properti kedepan ada di segmen apartemen dan rumah lapak untuk kelas menengah ke bawah. “Oleh karena itu, emiten properti seperti PPRO, MTLA, CTRA dan BSDE yang mulai memasuki segmen kelas menengah tersebut sangat menarik dan layak untuk masuk stockpick,” paparnya.

Sementara analis Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada menanggapi kebijakan pengenaan pajak menganggur memang agak dilematis. Pengembang tentunya harus ada persiapan lahan untuk kesinambungan kinerja, dengan mengamankan lahan-lahan yang sudah dibeli untuk nantinya dibangun sesuai permintaan.

Hal ini tentunya disebabkan pembangunan properti tidak bisa langsung jadi begitu permintaan ada. Maka dari itu developer menyediakan tanah untuk membangun sebuah bangunan saat pernintaan itu ada. Dan itu yang menyebabkan banyak lahan yang menganggur. “Jadinya developer tidak jor-joran bangun. Akibatnya, banyak lahan nganggur,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah harus membantu untuk meningkatkan permintaan properti dulu, baru mengenakan pajak tinggi. Sebab kalau demand properti tinggi maka harga jualnya juga tinggi jadi kalau dikenakan pajak tinggi tentunya masih wajar. Kalo saat ini dimana permintaan properti sedang lemah terus mau dipajak tinggi tentunya akan babakbelur.

Menurut Reza tentunya ini akan berpengaruh banyak pada emiten yang punya banyak lahan seperti BSDE, SMRA, MDLN, MYRX. Dengan adanya kebijakan ini tentunya akan menjadi sentimen negatif bagi emiten-emiten ini. “Tapi kalau riilnya gimana, harus dilihat dulu seberapa besar pajak yang akan dikenakan,” ungkapnya.

Kepala Riset Koneksi Capital, Alfred Nainggolan menyampaikan aturan ini masih belum clear apakah ini akan dikenakan kepada perusahaan terbatas yang bergerak di bidang pengembangan properti. “Kalau saya lihat substansinya aturan ini untuk pribadi yang mencari penghasilan di bisnis properti,” ungkapnya.

Tapi ini kalau aturan ini berlaku untuk PT bidang properti tentunya akan berdampak banyak, sebab bisnis properti itu tidak bisa langsung jadi tapi membutuhkan waktu yang cukup lama bahkan bisa 5 sampai 10 tahun kedepan maka dari itu ada landbank.

Alfred menyampaikan bahwa sampai saat ini fundamental sektor properti masih belum bagus. Maka dari itu belum ada rekomendasi untuk sektor properti masih menunggu kinerjanya semester satu selesai. Dan juga tentunya masih menunggu kebijakan bunga perbankan sebab sektor ini masih tergantung pada pendanaan perbankan.

ets-small

Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam rangka pertukaran informasi otomatis antar negara (AEoI) diperlukan guna membuka data simpanan wajib pajak.

Selama ini, data simpanan nasabah kerahasiaannya dijamin oleh Undang-undang. Karenanya, pemerintah perlu menerbitkan beleid yang setingkat dengan undang-undang (UU).

“Pasal tentang kerahasian bank ini sekarang sedang dilihat dan nampaknya diperlukan Perppu untuk membuka data deposit nasabah pada UU perbankan,” tutur Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara di Kompleks BI, Jakarta, Jumat (24/2).

Mirza mengungkapkan, saat ini rasio pajak Indonesia tergolong rendah, yaitu tak sampai 11 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto. Padahal, negara-negara berkembang di dunia rasio pajaknya lebih dari 15 persen.

Rendahnya rasio pajak tersebut mengindikasikan besarnya potensi yang bisa digali. “Secara logika, rasio pajak [Indonesia] bisa lebih tinggi karena mungkin ada aset-aset di luar negeri,” ujarnya.

Untuk melakukan hal tersebut, otoritas pajak Indonesia memerlukan informasi aset wajib pajak, termasuk yang ditempatkan di luar negeri.

Sebaliknya, negara luar juga membutuhkan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan dari perbankan Indonesia.

Jika Indonesia tidak memberikan akses tersebut kepada negara lain, negara lain juga akan melakukan hal yang sama kepada Indonesia.

Karenanya, Indonesia perlu menyesuaikan sejumlah regulasi untuk memungkinkan implementasi AEoI tahun depan. (bir)

gifi

JAKARTA kontan. Perangkat hukum untuk keperluan kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) kerahasiaan bank memasuki tahap finalisasi.

Pemerintah mengaku saat ini tengah menunggu masukan dari negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atas Perppu ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Hadiyanto bilang, pemerintah telah membawa materi Perppu ke OECD secara tertulis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Hal itu dilakukan untuk memastikan agar perangkat hukum yang dibuat Pemerintah Indonesia sesuai dengan persyaratan internasional. “Kami ingin sesuai dan dapat diterima, pas dengan persyaratan internasional. Misalnya, informasi apa? Competent authority-nya siapa?” kata Hadiyanto, Rabu (29/3).

Perppu adalah perangkat hukum yang bersifat mendesak. Perppu ini akan akan menggantikan beberapa pasal yang terkait dengan aturan kerahasiaan bank yang selama ini ada dalam empat undang-undang, yaitu Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hadiyanto bilang, Perppu merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi salah satu ketentuan primer yang disyaratkan OECD. Ketentuan Primer tersebut harus dipenuhi oleh Indonesia pada Juni nanti.

Menurutnya, Perppu tersebut seharusnya berlaku untuk seluruh wajib pajak di Indonesia. Namun calon payung hukum itu akan diprioritaskan bagi pembayar pajak asing. “Tetapi nanti setelah memperoleh masukan OECD, mungkin akan lebih terbuka lagi pandangan,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan, Perppu tersebut akan rampung Mei mendatang. Selain perangkat hukum level undang-undang, ada syarat lagi yang harus dipenuhi Indonesia untuk ikut AEoI.

Persyaratan tersebut berupa sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga konten. Dengan begitu, pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab. Indonesia juga harus memiliki kerahasiaan database yang kuat. “Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk sistem TI agar setara AEoI,” katanya.

gifi

JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia telah berkomitmen untuk ikut kebijakan pertukaran informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) pada 2018.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebelum menerapkan kebijakan itu, sejumlah peraturan perundang-undangan harus diselesaikan. Termasuk menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang ada di Undang-undang Perbankan.

“Untuk bisa mengikuti AEoI, aturan perundangan-undangan harus selesai pada Mei ini yaitu aturan perundang-undangan akses informasi dan untuk Indonesia berarti kita harus menghilangkan pasal kerahasiaan bank yang selama ini ada di undang-undang,” ujarnya di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, persyaratan tersebut wajib dilakukakn semua negara yang berkomitmen untuk ikut AEoI. Bila tidak, maka Indonesia tidak akan mendapatkan informasi dari negara lain.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menegaskan bahwa pertukaran informasi perbankan itu sangat penting bagi Indonesia. Dari data tax amnesty, sebagian besar harta yang dideklarasikan berasal dari luar negeri.

“Kalau kita tidak bisa menjangkau data wajib pajak itu, akan mengalamai kesulitan untuk meningkatkan penerimaan pajak,” kata Ani.

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus dipenuhi untuk ikut AEoI. Pertama, sistem pelaporan yang sama dengan negara lain mulai dari format hingga kontennya. Dengan begitu pertukaran informasi dianggap adil, seimbang, dan sama-sama bertanggung jawab.

Kedua, harus ada data base yang kuat sehingga data yang ditransfer dari negara lain bisa dijaga kerahasiaannya. Hingga saat ini, 102 negara sudah menandatangi komitmen ikut AEoI. Sebagian akan menerapkan AEoI pada tahun ini, dan sebagian lagi pada 2018.

“Pemerintah akan terus memperbaiki semua termasuk IT sistem agar setara dengan AEoI,” ucap Ani.

Iklan

Juli 20, 2017

masa gitu sih: ftalat itu racun

Filed under: Medicine — bumi2009fans @ 5:36 pm

Bisnis.com, JAKARTA–Beredarnya kabar kandungan zat kimia untuk memproduksi plastik, phthalate yang terkandung pada makanan Mac and Cheese instan cukup mengkhawatirkan.

Hal ini disebabkan bahwa phthalate diduga dapat berdampak pada sistem reproduksi dan bersifat karsinogenik.

Sejatinya, phthalate digunakan digunakan sebagai bahan aditif yang berfungsi melunakkan polivinil klorida (PVC) dan membuatnya menjadi fleksibel.

Zat ini banyak digunakan untuk pembuatan mainan anak. Adapun jenis lainnya juga digunakan pada parfum dan berbagai produk perawatan kecantikan.

Ahli gizi Rita Ramayulis menjelaskan bahwa phthalate adalah zat kimia yang berfungsi untuk menciptakan tekstur pada bahan-bahan seperti plastik.

Artinya, zat ini bukan zat tambahan makanan. Kalaupun terkandung dalam makanan , perlu ada batas toleransinya.

Menilik dampaknya jika zat tersebut dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, Rita mengatakan zat ini akan keluar dari tubuh secara alami melalui urin.

“Namun, beberapa jurnal menjelaskan bahwa zat ini akan mengendap dalam tubuh manusia. Jika mengendap pada tubuh anak laki-laki yang hormon testosteronnya sedang berkembang maka jumlah hormon testosteronnya bisa berkurang,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/7/2017).

Bahkan pada penelitian lain, lanjutnya, jika masuk ke dalam tubuh ibu hamil dengan jani laki-laki, zat phthalate akan menghambat pembentukan sifat anak laki-laki.

Selain itu, jurnal Laon menjelaskan adanya sifat karsinogenik setelah paparan ini semakin meningkat dan makanan dan mainan anak, serta benda plastik lainnya.

“Dosis amannya belum ditetapkan dan masih menjadi perdebatan. Namun, Uni Eropa pernah menetapkan batas aman penggunaan phthalate untuk produk mainan yang terbuat dari plastik sebesar 0,1% saja,” katanya.

Sebelumnya, beberapa media di luar negeri mencuatkan berita terkait penemuam zat phthalate dalam produkMac and Cheese keluaran produsen ternama seperti Kraft Heinz.

Reuters mencatat bahwa zat kimia yang ditemukan di dalam botol plastik, makanan kaleng, deterjen, osmetika dan pestisida telah membengkakkan biaya kesehatan di Amerika Serikat hingga US$340 miliar atau dua kali lebih besar dari biaya Uni Eropa dalam setahun.

Peneliti kesehatan masyarakat di Universitas Harvard menyarankan untuk mengindari makanan yang dipanaskan dengan microwave di dalam wadah plastik, makanan kaleng, dan makanan yang menggunakan wadah plastik lainnya.

“Masyarakat juga perlu menghindari penggunaan wadah plastik dengan label bernomor 3,6, 7 karena mengandung zat kimia seperti phthalate. Beralih ke bahan-bhan natural atau bebas wewangian pada kosmetika bisa mencegah dari paparan penyakit,” ujarnya.

 

Juli 11, 2017

Sekali Lagi: bau mulut n kopi

Filed under: Medicine — bumi2009fans @ 1:03 am

sumber tulisan

We tend to smell like the food we eat and the liquids we drink — what we eat and drink is digested in our stomachs and intestines, and the chemicals in these foods and liquids are passed on throughout our bodies through our bloodstreams. The stronger and more pungent the smell of the food or liquid, the stronger and more pungent our breath and body odor will be. Such odors will last until the food and liquid is completely processed and their remnants pass out of our bodies. The foods and liquids that cause the worst odors are those that include the highest sulfur compounds, such as coffee.

The caffeine in coffee can dry out your mouth by slowing saliva production, which can lead to bad breath. A lack of saliva causes bad breath for a couple of reasons. One is that saliva helps kill bacteria found in your mouth, and the other is that saliva helps you digest food particles caught in your teeth and other areas of your mouth. If there is no longer enough saliva in your mouth because of caffeine, then the bacteria that cause bad breath will grow out of control. Similarly, if your mouth isn’t producing enough saliva to digest the food particles caught in your teeth, bacteria will begin to break down those food particles, giving off bad odors in the process. Coffee is worse than usual in this regard because of its sulfurous content, which certain bad breath-causing bacteria can break down to produce odor.

One final reason that drinking coffee can give you bad breath is simply that coffee has a very strong odor that smells worse than it tastes. Combined with the other bad-smelling odors, this can result in terrible smelling breath. It is also possible that other compounds such as milk in the coffee you drink contribute to the problem.

Juli 3, 2017

beautiful: dengar musik saat BERKENDARA (ati2 ya)

Filed under: GLOBAL ECONOMY — bumi2009fans @ 5:27 pm

Why Listening To Music While Travelling Is Healthy Posted By: Praveen Kumar Updated: Friday, June 30, 2017, 11:15 [IST] Subscribe to Boldsky

When you are traveling in a bus, train or a flight what is the healthiest thing to do? Well, listen to music. It works wonders. Of course, when you put your headphones and start playing tunes on your mobile device, you can avoid talkative travelers and their meaningless discussions too! Also Read: What Happens When You Listen To Music But more than that, there are some real good health benefits of listening to soothing music during your journeys. Here are they.

Reason #1 Firstly, if you are suffering from motion sickness, music helps in diverting your mind. When your mind gets distracted in a pleasant way, your uneasiness can be minimised.

Reason #2 A study claims that music is one of the best non-medicinal but therapeutic measure to prevent the effects of motion sickness that occurs during travel. Yes, in many cases, music successfully prevented nausea! Also Read: Effects Of Listening To Music During Pregnancy

Reason #3 Music gives a high. When you are traveling, your mood may not always be joyful. From the hygienic conditions in the bus or train to the crowd around you, anything can upset you. But music boosts your mind and simply hijacks you to another world for some time.

Reason #4 Suppose you are traveling back from work in a local train, you would generally be carrying stress on your shoulders thinking about office matters, targets, fights with colleagues and so on. Also Read: Benefits Of Listening To Music While Working Out But music de-stresses you and makes you feel relaxed. Your problems seem to dissolve for a while.

Reason #5 Music can affect your hormones. Even cortisol is a hormone that is secreted due to stress. Music can work on that stress hormone and decrease its levels.

Reason #6 Another benefit of listening to music when you are traveling home is it minimises your sleep problems if you are suffering from insomnia. Listening to relaxing music during the evening can help you fall asleep sooner that night.

Reason #7 When you are travelling, you tend to be idle. An idle brain turns into a devil’s workshop very fast. Music can prevent that. Music is a natural way to curb depression. Also Read: Effects Of Listening To Loud Music

Reason #8 Relaxing music can release feel-good chemicals like dopamine and serotonin. When you get down at your destination, you tend to feel good without any reason if you listen to soothing music while travelling.

Read more at: https://www.boldsky.com/health/wellness/2017/listening-to-music-while-travelling-115087.html

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: