… penghasilan buruh distandarisasikan dengan UMR/UMK
… penghasilan dokter minta distandarisasikan juga neh kayaknya
… well, ekonomi tanpa buruh dan dokter memang pasti aneh dan tidak berjalan bagus bahkan bisa bangkrut
… di sisi laen, kemampuan daya beli produktifitas buruh dan dokter juga maseh merambat naek, perlu dibicarakan n diharmonisasikan lah oleh 3 pihak (khusus dokter): lembaga konsumen, pemerintah, dan IDI
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia Zainal Abidin (kanan) dan Ketua Umum APKASI, Isran Noor (paling kiri) usai penandatanganan nota kerja sama, yang disaksikan Wakil Menteri Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti dan Deputi Kesehatan Kementerian Koordinator Kesra Rachmat Santika, di Jakarta, Rabu (17/9).

Mataram  – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr Zainal Abidin meminta agar pemerintah menaikkan insentif dokter untuk menarik minat tenaga kesehatan itu mengabdi di daerah.

“Sebab, jika tidak ada perubahan, maka akan sulit melihat ada pemerataan dokter di Indonesia,” kata Zainal Abidin di Mataram, Rabu (22/10).

Menurut dia, sebenarnya IDI telah meminta agar pemerintah menaikkan iuran pelayanan kesehatan di semua rumah sakit, termasuk puskesmas. “Ini sebagai konsekuensi agar para dokter bisa turun ke daerah,” katanya.

Ia mengatakan dalam memberikan pelayanan primer kepada masyarakat, seorang dokter ataupun rumah sakit termasuk puskemas mampu membiayai seluruh operasional pelayanan rumah sakit.

Belum lagi, kata dia, persoalan tersebut ditambah dengan masih kurangnya puskemas yang ada di seluruh daerah di Indonesia. “Saat ini saja puskemas kita masih dibawah 10.000 unit. Itu pun masih kurang, karena jika melihat rasio semestinya puskemas kita 40.000 unit baru bisa melayani kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, menurut dia, dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah tentunya tidak mungkin hanya akan melibatkan dokter pemerintah, kalau tidak dibantu oleh dokter praktek yang melakukan pelayanan kesehatan di klinik.

“Itu pun kalau semua pelayanan dokter itu dapat ditanggung pemerintah, tetapi tidak semua dokter yang ada berstatus pegawai negeri,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika saat ini iuran pelayanan kesehatan di rumah sakit masih berkisar Rp17 ribu, akan sulit para dokter untuk mengabdi di daerah. Karena idealnya kata Zainal Abidin iuran pelayana kesehatan berada di kisaran Rp20-30 ribu.

“Tidak mungkin dokter datang ke daerah kalau dia tidak bisa hidup di tempatnya bertugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam hitung-hitungan IDI, penghasilan dokter Rp12-15 juta

Lain lagi jika persoalan dokter ini diangkat menjadi pegawai pemerintah tetapi itupun pemerintah bisa menjanjikan semua dokter diangkat menjadi pegawai negeri.

Namun, kalaupun, pemerataan dokter didaerah belum bisa dilakukan. IDI menjamin akan para dokter di seluruh Indonesia akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik.

Penulis: /AF

Sumber:Antara

kata tjuta ozSMALL